Mulai 1 November 2014 seluruh koridor bus Transjakarta akan diterapkan sistem elektronic ticketing.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengatakan penerapaan e-ticketing akan dilakukan secara bertahap di 12 koridor Transajakarta.
"Untuk koridor 8-9 akan diterapkan e-ticketing pada 1 November. 22 November di koridor 2 dan 3, sedangkan 29 November di koridor 5 dan 7. Untuk korifor 10, 11, dan 12 akan diterapkan e-ticketing pada 13 Desember," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Rabu (22/10/2014).
Dengan diterapkannya e-ticketing di seluruh koridor, dia berharap kepadatan transaksi pembelian tiket manual di halte dapat dikurangi.
"Dengan e-ticketing ini membuat antrian penumpang bisa dipercepat," tuturnya.
E-ticket, lanjut Kosasih, berupa kartu uang elektronik bank yang bisa diperoleh di loket halte dan 6 bank mitra Transjakarta.
"Untuk yang sudah punya kartu uang elektronik bank seperti JakCard, e-Money, Flazz, Tapcash, Brizzi atau MegaCash tidak usah beli kartu perdana lagi," katanya
Para pengguna Transjakarta yang belum belum memiliki kartu e-ticketing dapat membeli di halte Transjakarta dengan harga Rp20.000.
"Isi ulang atau top-up bisa dilakukan di loket-loket kami juga. Pihak bank menetapkan minimum Rp20.000," ucap Kosasih.
Rabu, 22 Oktober 2014
Dinyatakan sebagai Kota Macet, Ini Tanggapan Pemkot Bogor
Bogor menanggapi hasil Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat Kementerian Perhubungan terkait tingkat kemacetan di kota hujan itu yang menempati peringkat teratas setelah Jakarta. Hasil penelitian itu akan dijadikan sebagai dorongan untuk membenahi sistem transportasi di Bogor.
"Ya, kita jadikan ini sebagai dorongan agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat dihubungi di Bogor, Selasa (22/10/2014) malam.
Sebelumnya, Usmar sempat mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk mengukur tingkat kemacetan di Kota Bogor.
"Dasar mengukurnya apa, apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan," katanya.
Menurut dia, jika metodologi yang dilakukan dengan membandingkan kondisi lalu lintas antara Kota Bogor dan Jakarta sangatlah berbeda.
Ia mengatakan bahwa pada akhir pekan Kota Bogor justru mengalami kemacetan, sementara di Jakarta sepi. "Berbeda kalau hari kerja, Jakarta macet, Bogor justru sepi," katanya.
Terlepas dari itu, lanjutnya, kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan laju kendaraan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Jajarannya saat ini menjadikan kemacetan dalam enam skala prioritas kerja pemerintah.
Enam skala prioritas tersebut yaitu kemacetan, penataan PKL, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.
"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," ujarnya.
Dia menambahkan, program pembenahan di antaranya penataan moda transportasi, optimalisasi Terminal Baranangsiang, serta park and ride di Stasiun Sukaresmi yang akan dibangun.
"Kita optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar.
Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat merilis 11 kota macet di Indonesia.
Kota Bogor berada di peringkat kedua setelah Jakarta dengan tingkat kemacetan mencapai 15,32 km per jam dengan volume to capacity (VC) ratio 0,86. Sedangkan Jakarta 10-20 km per jam dan VC ratio 0,85.
Di posisi ketiga ditempati Tangerang (22 km per jam) VC ratio 0,82. Bekasi di urutan keempat kota termacet dengan 21,86 km per jam dan VC 0,83, disusul Depok di urutan kelima dengan 21,4 km per jam dan VC 0,83.
"Ya, kita jadikan ini sebagai dorongan agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat dihubungi di Bogor, Selasa (22/10/2014) malam.
Sebelumnya, Usmar sempat mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk mengukur tingkat kemacetan di Kota Bogor.
"Dasar mengukurnya apa, apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan," katanya.
Menurut dia, jika metodologi yang dilakukan dengan membandingkan kondisi lalu lintas antara Kota Bogor dan Jakarta sangatlah berbeda.
Ia mengatakan bahwa pada akhir pekan Kota Bogor justru mengalami kemacetan, sementara di Jakarta sepi. "Berbeda kalau hari kerja, Jakarta macet, Bogor justru sepi," katanya.
Terlepas dari itu, lanjutnya, kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan laju kendaraan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Jajarannya saat ini menjadikan kemacetan dalam enam skala prioritas kerja pemerintah.
Enam skala prioritas tersebut yaitu kemacetan, penataan PKL, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.
"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," ujarnya.
Dia menambahkan, program pembenahan di antaranya penataan moda transportasi, optimalisasi Terminal Baranangsiang, serta park and ride di Stasiun Sukaresmi yang akan dibangun.
"Kita optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar.
Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat merilis 11 kota macet di Indonesia.
Kota Bogor berada di peringkat kedua setelah Jakarta dengan tingkat kemacetan mencapai 15,32 km per jam dengan volume to capacity (VC) ratio 0,86. Sedangkan Jakarta 10-20 km per jam dan VC ratio 0,85.
Di posisi ketiga ditempati Tangerang (22 km per jam) VC ratio 0,82. Bekasi di urutan keempat kota termacet dengan 21,86 km per jam dan VC 0,83, disusul Depok di urutan kelima dengan 21,4 km per jam dan VC 0,83.
[Kompas]
Selasa, 21 Oktober 2014
"Mau Ada Demo atau Pesta Rakyat, Transjakarta Harus Tetap Beroperasi"
Ketua Institute for Transportation Study (Instran) Darmaningtyas mengapresiasi tetap beroperasinya layanan bus transjakarta koridor I menjelang berlangsungnya acara pawai budaya, Senin (20/10/2014) kemarin.
Menurut Tyas, sudah seharusnya layanan angkutan publik diutamakan dalam kondisi dan situasi apapun. Tyas menilai pentingnya mengutamakan tetap beroperasinya layanan angkutan publik dalam kondisi dan situasi apapun bertujuan untuk memberikan jaminan agar kepentingan warga yang tetap ingin melakukan aktivitas tidak terganggu.
"Jadi mau ada demonstrasi atau pesta rakyat seperti pada saat perayaan pelantikan kemarin, transjakarta harus tetap beroperasi. Jalanan umum boleh ditutup dan angkutan umum reguler bisa saja tidak beroperasi, tapi jaminan mobilitas bagi warga Jakarta harus tetap ada," kata Tyas kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2014).
Meskipun demikian, Tyas mencatat ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yakni perlunya menjaga kesterilan jalur busway pada saat adanya kerumuman massa. Karena saat transjakarta tetap beroperasi di tengah kerumunan massa pada Senin kemarin, perjalanannya agak sedikit tersendat karena banyaknya warga yang berdiri di atas jalurnya.
"Ke depan, operasional transjakarta masih tetap bisa diselamatkan dengan cara jalur transjakarta harus disterilkan dari manusia maupun kendaraan," ujar Tyas.
Sebagai informasi, Senin siang kemarin bus transjakarta koridor I tetap beroperasi normal meski ruas Jalan Sudirman dan Thamrin ditutup. Operasional bus baru dihentikan untuk sementara saat akan dilakukannya prosesi arak-arakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla dengan kereta kuda dari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Menurut Tyas, sudah seharusnya layanan angkutan publik diutamakan dalam kondisi dan situasi apapun. Tyas menilai pentingnya mengutamakan tetap beroperasinya layanan angkutan publik dalam kondisi dan situasi apapun bertujuan untuk memberikan jaminan agar kepentingan warga yang tetap ingin melakukan aktivitas tidak terganggu.
"Jadi mau ada demonstrasi atau pesta rakyat seperti pada saat perayaan pelantikan kemarin, transjakarta harus tetap beroperasi. Jalanan umum boleh ditutup dan angkutan umum reguler bisa saja tidak beroperasi, tapi jaminan mobilitas bagi warga Jakarta harus tetap ada," kata Tyas kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2014).
Meskipun demikian, Tyas mencatat ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yakni perlunya menjaga kesterilan jalur busway pada saat adanya kerumuman massa. Karena saat transjakarta tetap beroperasi di tengah kerumunan massa pada Senin kemarin, perjalanannya agak sedikit tersendat karena banyaknya warga yang berdiri di atas jalurnya.
"Ke depan, operasional transjakarta masih tetap bisa diselamatkan dengan cara jalur transjakarta harus disterilkan dari manusia maupun kendaraan," ujar Tyas.
Sebagai informasi, Senin siang kemarin bus transjakarta koridor I tetap beroperasi normal meski ruas Jalan Sudirman dan Thamrin ditutup. Operasional bus baru dihentikan untuk sementara saat akan dilakukannya prosesi arak-arakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla dengan kereta kuda dari Bundaran HI menuju Istana Negara.
[Kompas]
Senin, 20 Oktober 2014
Ini Janji Jokowi yang Bakal Terus Ditagih Ahok
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bakal terus menagih janji Presiden Joko Widodo. Hal ini terutama atas janji-janji Jokowi dalam mendukung penyelesaian permasalahan Jakarta.
Misalnya, janji terhadap perubahan wewenang jalan provinsi dan jalan negara. Hal itu diupayakan agar perbaikan jalan di Jakarta dapat langsung dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, tanpa saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
"Wewenang itu kasih ke DKI semua, termasuk pengelolaan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran," kata Basuki di Balaikota, Senin (20/10/2014).
Basuki juga bakal menagih janji Jokowi soal pembenahan transportasi Ibu Kota. Yang pasti, dia melanjutkan, Jokowi telah memiliki konsep menarik, terkait pembenahan transportasi massal. Pembenahan ini termasuk program percepatan pembangunan loopline kereta api yang menyambungkan Tangerang-Bogor-Bekasi.
Jokowi juga menjanjikan alokasi lebih dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bantuan tingkat kabupaten/kota.
"Beliau pernah ngomong ke saya untuk mengurangi alokasi ke kementerian dan dialokasi khusus ke tiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar per tahunnya. Kalau uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pembangunannya pasti akan kencang," kata Basuki.
Untuk penanggulangan banjir, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan pembangunan Waduk Ciawi di Bogor, Jawa Barat, serta percepatan normalisasi 13 sungai besar di Jakarta.
"(Bantuan) termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Prinsipnya, pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta masih kewenangan Kementerian PU," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Misalnya, janji terhadap perubahan wewenang jalan provinsi dan jalan negara. Hal itu diupayakan agar perbaikan jalan di Jakarta dapat langsung dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, tanpa saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
"Wewenang itu kasih ke DKI semua, termasuk pengelolaan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran," kata Basuki di Balaikota, Senin (20/10/2014).
Basuki juga bakal menagih janji Jokowi soal pembenahan transportasi Ibu Kota. Yang pasti, dia melanjutkan, Jokowi telah memiliki konsep menarik, terkait pembenahan transportasi massal. Pembenahan ini termasuk program percepatan pembangunan loopline kereta api yang menyambungkan Tangerang-Bogor-Bekasi.
Jokowi juga menjanjikan alokasi lebih dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bantuan tingkat kabupaten/kota.
"Beliau pernah ngomong ke saya untuk mengurangi alokasi ke kementerian dan dialokasi khusus ke tiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar per tahunnya. Kalau uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pembangunannya pasti akan kencang," kata Basuki.
Untuk penanggulangan banjir, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan pembangunan Waduk Ciawi di Bogor, Jawa Barat, serta percepatan normalisasi 13 sungai besar di Jakarta.
"(Bantuan) termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Prinsipnya, pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta masih kewenangan Kementerian PU," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
[Kompas]
Jumat, 17 Oktober 2014
Besok Busway Koridor I Dihentikan Sementara
Relawan Jokowi-JK bakal menyelenggarakan pesta rakyat pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin, 20 Oktober 2014. Acara dipusatkan di kawasan silang Monas.
Salah satu acara yang bakal digelar untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK adalah kirab budaya atau pawai. Kirab dimulai pukul 12.00 WIB dari Jalan Sudirman menuju Jalan M.H. Thamrin, Jalan Merdeka Barat, dan berakhir di Monas. Karena adanya kirab, jalur Transjakarta koridor I menjadi terganggu.
Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Pargaulan Butarbutar mengatakan jika acara kirab dimulai dari Jalan Sudirman, operasi koridor I Transjakarta jurusan Blok M-Kota bakal dihentikan sementara. "Kami hentikan saja dulu. Mau dialihkan juga tidak bisa," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 17 Oktober 2014.
Kecuali, ia melanjutkan, acara digelar di patung Indosat. Koridor I tetap beroperasi dengan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan. "Kalau dari Sudirman, mau dialihkan ke mana?" katanya.
Selain koridor I, ia menambahkan, jalur koridor II Harmoni-Pulogadung bakal terganggu. Namun, jalur ini bisa dialihkan ke rute lain. Rute biasa, Transjakarta jurusan ini dari Harmoni melewati Jalan Medan Merdeka Barat. Karena Jalan Merdeka Barat dipakai, maka rute beralih dari Harmoni langsung ke Jalan Juanda lalu ke Pasar Baru, Tugu Tani langsung ke Pulogadung.
Ia masih belum mendapatkan perintah dari Dinas Perhubungan ihwal pengalihan arus jalur Transjakarta. "Sampai hari ini belum ada perintah mulai dari mana ke mana jalur kirab itu," ujarnya. Termasuk, waktu pelaksanaan kirab. "Kami akan alihkan secara kondisional saja."
Salah satu acara yang bakal digelar untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK adalah kirab budaya atau pawai. Kirab dimulai pukul 12.00 WIB dari Jalan Sudirman menuju Jalan M.H. Thamrin, Jalan Merdeka Barat, dan berakhir di Monas. Karena adanya kirab, jalur Transjakarta koridor I menjadi terganggu.
Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Pargaulan Butarbutar mengatakan jika acara kirab dimulai dari Jalan Sudirman, operasi koridor I Transjakarta jurusan Blok M-Kota bakal dihentikan sementara. "Kami hentikan saja dulu. Mau dialihkan juga tidak bisa," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 17 Oktober 2014.
Kecuali, ia melanjutkan, acara digelar di patung Indosat. Koridor I tetap beroperasi dengan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan. "Kalau dari Sudirman, mau dialihkan ke mana?" katanya.
Selain koridor I, ia menambahkan, jalur koridor II Harmoni-Pulogadung bakal terganggu. Namun, jalur ini bisa dialihkan ke rute lain. Rute biasa, Transjakarta jurusan ini dari Harmoni melewati Jalan Medan Merdeka Barat. Karena Jalan Merdeka Barat dipakai, maka rute beralih dari Harmoni langsung ke Jalan Juanda lalu ke Pasar Baru, Tugu Tani langsung ke Pulogadung.
Ia masih belum mendapatkan perintah dari Dinas Perhubungan ihwal pengalihan arus jalur Transjakarta. "Sampai hari ini belum ada perintah mulai dari mana ke mana jalur kirab itu," ujarnya. Termasuk, waktu pelaksanaan kirab. "Kami akan alihkan secara kondisional saja."
[Tempo.co]
Pelaku gesek kemaluan di atas kereta ditangkap di Manggarai
"Tertangkap pelaku pelecehan, di atas KRL relasi Bogor - Jakarta, pelaku tertangkap di stasiun Manggarai saat melakukan aksinya antara stasiun Tebet dan Manggarai," tulis akun Instagram PT. KAI Commuter Jabodetabek, Jumat (17/10).
Dari gambar yang diunggah ke Instagram, pelaku asusila itu kemudian dilucuti pakaian dan hanya menyisakan celana pendek. Di badan pelaku digantung tanda bertuliskan 'Saya Pelaku Pelecehan Seksual'.
"Tadi di stasiun Manggarai. Hukuman moral buat yang suka gesek kemaluannya di kereta," tulis akun @DolluSW.
Sebelumnya, Kamis (16/10) kemarin, seorang pencopet yang beraksi di stasiun Manggarai juga menerima hukuman serupa. Copet berbadan tambun tersebut kemudian dilucuti pakaian, diborgol dan ditempelkan tulisan 'Saya Copet' di punggungnya.
Busway Koridor I Kawasan Setiabudi Ditutup Selama Seminggu
Dimulai sejak pertengahan Juli 2014, proyek pembangunan stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) di kawasan Setiabudi memasuki tahap pembuatan pola dinding stasiun (guide wall) dan struktur utama dinding stasiun (d-wall). Terkait hal tersebut, akan dilakukan penutupan sementara jalur transjakarta Koridor I yang melewati kawasan Setiabudi selama delapan hari, tepatnya dari tanggal 17 Oktober hingga 24 Oktober 2014.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menjelaskan, penutupan sementara jalur transjakarta dilakukan karena desain stasiun Setiabudi yang mencondong ke arah timur. Karena itu, kata dia, diperlukan area kerja yang lebih luas selama dilakukannya konstruksi guide wall dan d-wall sisi timur-selatan.
"Penutupan sementara harus dilakukan karena dari sisi timur area kerja yang cukup berdekatan dengan jalur transjakarta. Untuk menjaga keamanan bus transjakarta, maka selama pekerjaan ini berlangsung, jalur bus transjakarta di sisi timur bakal stasiun Setiabudi perlu ditutup," kata Dono melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (17/10/2014).
Menurut Dono, untuk sementara, bus transjakarta akan berjalan di lajur cepat, berbagi dengan kendaraan lainnya. Situasi ini akan dilakukan selama satu minggu. Dono berjanji setelah pekerjaan tersebut selesai, maka jalur transjakarta akan dikembalikan seperti semula.
"Penutupan jalur transjakarta ini sifatnya hanya sementara. Setelah satu minggu pekerjaan guide wall selesai, jalur itu akan dikembalikan seperti sebelumnya. Kami memohon maaf bagi para pengguna jalan yang terkena dampak akibat pekerjaan ini,” ujar dia.
Dono mengatakan, untuk meminimalisir dampak kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pekerjaan tersebut, PT MRT Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pengaturan lalu lintas selama pekerjaan ini berlangsung.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menjelaskan, penutupan sementara jalur transjakarta dilakukan karena desain stasiun Setiabudi yang mencondong ke arah timur. Karena itu, kata dia, diperlukan area kerja yang lebih luas selama dilakukannya konstruksi guide wall dan d-wall sisi timur-selatan.
"Penutupan sementara harus dilakukan karena dari sisi timur area kerja yang cukup berdekatan dengan jalur transjakarta. Untuk menjaga keamanan bus transjakarta, maka selama pekerjaan ini berlangsung, jalur bus transjakarta di sisi timur bakal stasiun Setiabudi perlu ditutup," kata Dono melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (17/10/2014).
Menurut Dono, untuk sementara, bus transjakarta akan berjalan di lajur cepat, berbagi dengan kendaraan lainnya. Situasi ini akan dilakukan selama satu minggu. Dono berjanji setelah pekerjaan tersebut selesai, maka jalur transjakarta akan dikembalikan seperti semula.
"Penutupan jalur transjakarta ini sifatnya hanya sementara. Setelah satu minggu pekerjaan guide wall selesai, jalur itu akan dikembalikan seperti sebelumnya. Kami memohon maaf bagi para pengguna jalan yang terkena dampak akibat pekerjaan ini,” ujar dia.
Dono mengatakan, untuk meminimalisir dampak kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pekerjaan tersebut, PT MRT Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pengaturan lalu lintas selama pekerjaan ini berlangsung.
[Kompas]
Weekly 5: The capital’s big controversial projects
The city administration and the central government have come up with several mega projects that are expected to be a panacea to the capital’s many problems, especially its traffic and floods. Some of the projects, like the mass rapid transit (MRT) system and Transjakarta busway, get more nods from experts and the public than criticism. But others have met with more criticism than approval. Here are five controversial projects, planned and ongoing:
Giant Sea Wall
Worrying that Jakarta might sink, former governor Fauzi Bowo (2007-2012), who holds a PhD in urban planning, initiated the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) program, popularly known as the Giant Sea Wall (GSW). The project also included a reclamation project and the development of 17 artificial islets off the capital’s north coast.
The project, forecast to require hundreds of trillions of rupiah in funding, is designed to involve private investment. Critics and experts, however, have been sceptical of the project, pointing out that it will only favor business interests.
The outgoing central government recently held a launch of what it said was the first phase of the NCICD program, namely a 32-kilometer embankment along the coast of Jakarta. The embankment is designed to be 75 meters high, while the width of the surface is planned to be 13.7 meters.
Monorail
Thinking that Jakarta residents needed to be able to move more quickly inside the capital, former governor Sutiyoso introduced a plan to build a monorail. Private consortium PT Jakarta Monorail won the project, which until now has been in limbo.
The consortium proposed to build two routes, the first being the green line to serve Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. The second route would be the blue line, serving Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Casablanca-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek.
Pointing out that the project and the consortium were not feasible, Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama said he would cancel the project once he took over the leadership from outgoing Governor Joko “Jokowi” Widodo.
Six inner-city toll roads
Thinking that Jakarta had not enough roads to cope with the ever-increasing number of cars, Sutiyoso (1997-2007), a former military general, introduced a plan to build a 69.7-kilometer inner-city toll road, divided into six parts, that would involve an investment of Rp 42 trillion (US$3.63 billion).
The toll roads were designed to connect all five of Jakarta’s municipalities.
The plan was widely resisted by urban planners, activists and netizens, and in early 2013 at least 4,000 people signed a petition demanding that the city administration cancel the plan.
However, the Public Works Agency and the city administration recently signed an agreement to begin the project.
Overpasses
Thinking that it would reduce traffic gridlock, Fauzi Bowo initiated a plan to construct overpasses connecting busy areas such as Kampung Melayu, East Jakarta; Casablanca, South Jakarta; Pangeran Antasari and Blok M in South Jakarta.
The idea was that building new roads would improve the “road ratio” (the number of vehicles compared to the total length of roads available) and thus reduce traffic congestion, an assumption many experts deemed misleading.
In 2010, there were at least 40 overpasses in Jakarta, built either by the Public Works Agency or the city administration, and more than 10 underpasses, none of which have been able to reduce traffic congestion in the city — in fact, they only relocated the congestion elsewhere.
Ciliwung deep tunnel
Aiming to make water flow faster, thus, reducing the risk of flooding in the capital, Sutiyoso came up with an idea to construct a deep tunnel connecting the Ciliwung River with the East Flood Canal (KBT) to reroute part of the Ciliwung River water to the KBT during the rainy season.
Sudirman Asun of the Ciliwung Institute, however, said that as long as the city did nothing to improve water catchment areas in South Jakarta, such a project would only harm the lower area of North Jakarta, as water would arrive faster than it could actually handle.
The Ciliwung Institute also criticized the construction of a concrete embankment along a 19-kilometer stretch of the river in Jakarta, saying the concrete would reduce the river’s water catchment capacity.
Giant Sea Wall
Worrying that Jakarta might sink, former governor Fauzi Bowo (2007-2012), who holds a PhD in urban planning, initiated the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) program, popularly known as the Giant Sea Wall (GSW). The project also included a reclamation project and the development of 17 artificial islets off the capital’s north coast.
The project, forecast to require hundreds of trillions of rupiah in funding, is designed to involve private investment. Critics and experts, however, have been sceptical of the project, pointing out that it will only favor business interests.
The outgoing central government recently held a launch of what it said was the first phase of the NCICD program, namely a 32-kilometer embankment along the coast of Jakarta. The embankment is designed to be 75 meters high, while the width of the surface is planned to be 13.7 meters.
Monorail
Thinking that Jakarta residents needed to be able to move more quickly inside the capital, former governor Sutiyoso introduced a plan to build a monorail. Private consortium PT Jakarta Monorail won the project, which until now has been in limbo.
The consortium proposed to build two routes, the first being the green line to serve Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. The second route would be the blue line, serving Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Casablanca-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek.
Pointing out that the project and the consortium were not feasible, Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama said he would cancel the project once he took over the leadership from outgoing Governor Joko “Jokowi” Widodo.
Six inner-city toll roads
Thinking that Jakarta had not enough roads to cope with the ever-increasing number of cars, Sutiyoso (1997-2007), a former military general, introduced a plan to build a 69.7-kilometer inner-city toll road, divided into six parts, that would involve an investment of Rp 42 trillion (US$3.63 billion).
The toll roads were designed to connect all five of Jakarta’s municipalities.
The plan was widely resisted by urban planners, activists and netizens, and in early 2013 at least 4,000 people signed a petition demanding that the city administration cancel the plan.
However, the Public Works Agency and the city administration recently signed an agreement to begin the project.
Overpasses
Thinking that it would reduce traffic gridlock, Fauzi Bowo initiated a plan to construct overpasses connecting busy areas such as Kampung Melayu, East Jakarta; Casablanca, South Jakarta; Pangeran Antasari and Blok M in South Jakarta.
The idea was that building new roads would improve the “road ratio” (the number of vehicles compared to the total length of roads available) and thus reduce traffic congestion, an assumption many experts deemed misleading.
In 2010, there were at least 40 overpasses in Jakarta, built either by the Public Works Agency or the city administration, and more than 10 underpasses, none of which have been able to reduce traffic congestion in the city — in fact, they only relocated the congestion elsewhere.
Ciliwung deep tunnel
Aiming to make water flow faster, thus, reducing the risk of flooding in the capital, Sutiyoso came up with an idea to construct a deep tunnel connecting the Ciliwung River with the East Flood Canal (KBT) to reroute part of the Ciliwung River water to the KBT during the rainy season.
Sudirman Asun of the Ciliwung Institute, however, said that as long as the city did nothing to improve water catchment areas in South Jakarta, such a project would only harm the lower area of North Jakarta, as water would arrive faster than it could actually handle.
The Ciliwung Institute also criticized the construction of a concrete embankment along a 19-kilometer stretch of the river in Jakarta, saying the concrete would reduce the river’s water catchment capacity.
"Selfie" di KRL, Boleh Enggak Sih?
 |
| kaskushootthreads.blogspot.com |
Tak jarang, beberapa foto yang diambil di KRL adalah foto jenis selfie. Namun sebenarnya, bolehkah kegiatan yang satu itu dilakukan di dalam KRL?
"Boleh boleh saja kok asal tidak ganggu kepentingan umum," ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo, Kamis (16/10/2014) di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat.
Selfie yang mengganggu kepentingan umum, misalnya yang dilakukan sambil melompat-lompat di dalam kereta atau menaiki bangku. Selama tidak melakukan itu dan hal-hal lainnya yang tidak mengganggu penumpang lain, maka selfie tidak akan dilarang.
Tri menerangkan, justru, selfie yang dilakukan dengan normal justru akan mengangkat citra baik dari KRL. Misalnya dengan mengunggahnya di media sosial dan memberikan informasi seputar KRL.
Devy (25) salah seorang penumpang KRL asal Tangerang yang pernah melakukan selfie di KRL, berpendapat, seharusnya selfie di KRL memang diperbolehkan. Karena pada dasarnya melakukan selfie di KRL sama saja dengan melakukannya di tempat umum lainnya, misalnya di taman atau mal.
"Bahkan setahu saya di KRL dan stasiun itu pernah ada kontes foto dengan pakaian termodis kok, jadi harusnya sih boleh-boleh saja ya," kata wanita berkacamata ini.
Kamis, 16 Oktober 2014
PT Jakpro dan Transjakarta Sepakat Tambah SPBG di DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai target pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun ini dengan menandatangani nota kesepakatan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi jumlah SPBG, khususnya untuk bus Transjakarta. Apalagi dalam dua tahun ke depan akan ada 800 unit bus Transjakarta yang dibeli oleh DKI. Dengan kerja sama ini, setidaknya akan ada 20 unit SPBG yang dibangun, dengan rincian 10 SPBG statis dan 10 SPBG mobile.
"Yang kami butuhkan di Transjakarta untuk menunjang pelayanan masyarakat adalah mengurangi kilometer kosong. Sering saat kami bertugas, petugas mengisi bahan bakar gas (BBG) keluar jalur dan kembali lagi. Dengan adanya kerja sama seperti ini akan berkurang," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) A.N.S. Kosasih di Balai Kota, Kamis (16/10).
Ia mengatakan, penambahan bus sebanyak 800 unit armada dalam dua tahun nanti sesuai arahan gubernur. Karena itu, DKI dipastikan akan membutuhkan banyak BBG sehingga dengan jumlah BBG yang mencukupi, otomatis konsumsi gas di ibu kota juga akan meningkat.
"Kami juga mendorong supaya ada SPBG di depo-depo bus kami sehingga setiap saat bisa masuk isi BBG. Diharapkan juga mencari titik-titik strategis agar bus Transjakarta bisa isi BBG tanpa keluar jalurnya," katanya.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budhi Karya Sumadi mengatakan, konversi BBG tersendat karena koordinasi yang berkaitan dengan pembuatan, pengoperasian SPBG tidak berjalan dengan baik. Sesuai dengan arahan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya pun diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan pengoperasian SPBG.
"Pengoperasian akan lebih efektif kalau kerja sama dengan Transjakarta karena Transjakarta pemakai utama BBG. Ada konsumsi masif dari Transjakarta," kata Budhi.
Ia mengharapkan, dengan adanya jumlah SPBG yang banyak maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan gas. Diharapkan, sebanyak 20 SPBG ini pembangunannya bisa selesai tahun depan. SPBG yang sudah ada dan merupakan milik JakPro di antaranya berlokasi di Mampang Prapatan, Ancol, Pluit, dan Taman Putra-Putri.
Sementara untuk lokasi pembangunan yang baru masih akan dicari. Sebab, pembangunannya baik SPBG statis maupun mobile akan disesuaikan dengan aset milik Transjakarta di mana ada saluran gas tersebut.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi jumlah SPBG, khususnya untuk bus Transjakarta. Apalagi dalam dua tahun ke depan akan ada 800 unit bus Transjakarta yang dibeli oleh DKI. Dengan kerja sama ini, setidaknya akan ada 20 unit SPBG yang dibangun, dengan rincian 10 SPBG statis dan 10 SPBG mobile.
"Yang kami butuhkan di Transjakarta untuk menunjang pelayanan masyarakat adalah mengurangi kilometer kosong. Sering saat kami bertugas, petugas mengisi bahan bakar gas (BBG) keluar jalur dan kembali lagi. Dengan adanya kerja sama seperti ini akan berkurang," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) A.N.S. Kosasih di Balai Kota, Kamis (16/10).
Ia mengatakan, penambahan bus sebanyak 800 unit armada dalam dua tahun nanti sesuai arahan gubernur. Karena itu, DKI dipastikan akan membutuhkan banyak BBG sehingga dengan jumlah BBG yang mencukupi, otomatis konsumsi gas di ibu kota juga akan meningkat.
"Kami juga mendorong supaya ada SPBG di depo-depo bus kami sehingga setiap saat bisa masuk isi BBG. Diharapkan juga mencari titik-titik strategis agar bus Transjakarta bisa isi BBG tanpa keluar jalurnya," katanya.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budhi Karya Sumadi mengatakan, konversi BBG tersendat karena koordinasi yang berkaitan dengan pembuatan, pengoperasian SPBG tidak berjalan dengan baik. Sesuai dengan arahan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya pun diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan pengoperasian SPBG.
"Pengoperasian akan lebih efektif kalau kerja sama dengan Transjakarta karena Transjakarta pemakai utama BBG. Ada konsumsi masif dari Transjakarta," kata Budhi.
Ia mengharapkan, dengan adanya jumlah SPBG yang banyak maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan gas. Diharapkan, sebanyak 20 SPBG ini pembangunannya bisa selesai tahun depan. SPBG yang sudah ada dan merupakan milik JakPro di antaranya berlokasi di Mampang Prapatan, Ancol, Pluit, dan Taman Putra-Putri.
Sementara untuk lokasi pembangunan yang baru masih akan dicari. Sebab, pembangunannya baik SPBG statis maupun mobile akan disesuaikan dengan aset milik Transjakarta di mana ada saluran gas tersebut.
PT KCJ Pasang 960 TV Layar Lebar di Dalam KRL dan Stasiun
"Kita mau memperkenalkan bagaimana KCJ menyampaikan info kepada penumpang. Ada layar monitor untuk memberi info sebanyak-banyaknya kepada penumpang," ujar Direktur PT KCJ Tri Handoyo di dalam rangkaian kereta menuju Stasiun Sudirman, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Layanan yang diberi nama Sistem Informasi Penumpang (SIP) ini akan menampilkan informasi terkait posisi KRL, informasi real time apabila terjadi hambatan di lintas KRL, imbauan tempat duduk prioritas, aturan keselamatan dan tata tertib. Selain informasi, televisi itu juga akan 0menampilkan berbagai pariwara dari mitra KCJ.
"Nanti ada tulisan Stasiun Sudirman itu kita ingin menginformasikan kepada penumpang stasiun berikutnya apa," lanjutnya.
Rencananya, televisi ini akan dipasang di 240 KRL dan 3 stasiun sampai Desember 2014. Dalam setiap kereta dipasang 4 layar yang tersebar di dua titik, sehingga nantinya totalnya mencapai 960 layar.
Televisi di dalam KRL akan memberi informasi mengenai rute KRL dan juga stasiun-stasiun yang akan dilewati. Sedangkan televisi yang dipasang di stasiun akan dilengkapi dengan infomasi mengenai jadwal dan informasi lewat Facebook dan juga twitter.
"1 Gerbong ada 4 TV dipasang bolak-balik. Material dari TV ini sangat baik untuk konsumsi kereta yang bergerak. Dirancang juga anti vandal jadi kalau kepukul atau apa masih bagus. Sengaja dirancang untuk KRL yang bergerak dan tahan goncangan," jelas Tri.
Sementara untuk televisi di stasiun, penumpang dapat mengaksesnya di Stasiun Cikini dan Stasiun Sudirman. Tak hanya sekadar melalui layar, SIP juga tersedia dalam platform Android dan Blackberry melalui aplikasi 'infoKRL'.
[detikcom]
Rabu, 15 Oktober 2014
Transjakarta Diminta Akomodir Kaum Difabel
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika pelayanan bus Transjakarta hingga saat ini belum mengakomodir kepentingan kaum difabel. Untuk itu, PT Transjakarta pun diminta segera menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
"Sistem bus kita harus bisa menyediakan (akses) untuk orang-orang disabilitas," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (15/10).
Dikatakan Basuki, infrastruktur bus Transjakarta saat ini juga belum sesuai dengan kebutuhan kaum difabel.
"Kami sudah minta PT Transjakarta untuk membangun infrastruktur yang sesuai karena sebenarnya sudah ada perdanya," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, para petugas di halte juga harus peka terhadap para penumpang disabilitas yang akan menggunakan Transjakarta.
"Makanya kami menyiapkan bus tingkat gratis, supaya deck-nya lebih pendek. Angkutan umum harus kita paksakan, harus ada space untuk penyandang disabilitas. Sekarang kita bereskan haltenya dulu," tandasnya.
"Sistem bus kita harus bisa menyediakan (akses) untuk orang-orang disabilitas," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (15/10).
Dikatakan Basuki, infrastruktur bus Transjakarta saat ini juga belum sesuai dengan kebutuhan kaum difabel.
"Kami sudah minta PT Transjakarta untuk membangun infrastruktur yang sesuai karena sebenarnya sudah ada perdanya," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, para petugas di halte juga harus peka terhadap para penumpang disabilitas yang akan menggunakan Transjakarta.
"Makanya kami menyiapkan bus tingkat gratis, supaya deck-nya lebih pendek. Angkutan umum harus kita paksakan, harus ada space untuk penyandang disabilitas. Sekarang kita bereskan haltenya dulu," tandasnya.
Menagih Janji Jokowi-Ahok Benahi Angkutan Umum Ibu Kota
Rabu (15/10/2014), era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Wiodo dan wakilnya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, genap dua tahun. Salah satu program yang pernah dijanjikan keduanya adalah pembenahan angkutan umum melalui peremajaan unit.
Meski demikian, program mengatasi kemacetan itu sampai sejauh ini dinilai belum berhasil. Hal itu terbukti dari gagalnya pengadaan bus pada tahun 2013, yang berujung pada mencuatnya kasus bus berkarat.
Salah satu pengusaha metromini, Azas Tigor Nainggolan, menganggap gagalnya pengadaan bus merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang salah. Menurut Tigor, seharusnya pengadaan bus tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menyerahkan saja proses pengadaan bus ke pengusaha angkutan. Adapun peran Pemprov DKI adalah sebagai pihak penjamin, terutama yang menyangkut tentang bunga di bank dan pajak bea masuk kendaraan.
"Seharusnya pemerintah menjadi penjamin bagi para pengusaha. Misalnya dalam hal pengadaan bus, yang beli busnya pengusaha, tetapi Pemprov yang bayar bunga banknya. Terus pajak bea masuknya, Pemprov bisa bantu melobi ke pemerintah pusat supaya pajaknya dibuat nol persen sehingga harganya murah. Jadi, pengusaha bisa melakukan peremajaan bus," kata Tigor kepada Kompas.com.
Tigor mengatakan, apabila Pemprov DKI bisa menjadi pihak penjamin dalam hal bunga bank dan bea masuk, ia yakin para pengusaha angkutan umum akan bersedia meremajakan kendaraan miliknya.
Pada dasarnya, kata Tigor, pengusaha angkutan umum tidak pernah merasa keberatan untuk meremajakan angkutan miliknya. Namun, tentu saja hal itu harus dibarengi dengan bantuan dari pemerintah.
"Kami mau saja ganti bus, tetapi ya mohon bantuan juga dari pemerintah. Pemprov harus membantu para pengusaha angkutan. Jangan sampai juga Pemprov membiarkan masuknya operator baru, tetapi operator lama ditelantarkan," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.
Sebagai informasi, Pemprov DKI pada akhir 2013 membeli 450 bus buatan Tiongkok bermerek Ankai dan Yutong. Namun, pada perkembangannya, beberapa bus ditemukan dalam kondisi tak layak karena beberapa komponen berkarat.
Akibatnya, Pemprov DKI enggan melunasi pembayaran bus. Ratusan bus pun hingga saat ini tak bisa digunakan dan teronggok begitu saja di depo bus milik PPD di Ciputat. Kegagalan pengadaan bus pun akhirnya menggelinding ke ranah hukum.
Ada beberapa pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark-up, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Meski demikian, program mengatasi kemacetan itu sampai sejauh ini dinilai belum berhasil. Hal itu terbukti dari gagalnya pengadaan bus pada tahun 2013, yang berujung pada mencuatnya kasus bus berkarat.
Salah satu pengusaha metromini, Azas Tigor Nainggolan, menganggap gagalnya pengadaan bus merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang salah. Menurut Tigor, seharusnya pengadaan bus tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menyerahkan saja proses pengadaan bus ke pengusaha angkutan. Adapun peran Pemprov DKI adalah sebagai pihak penjamin, terutama yang menyangkut tentang bunga di bank dan pajak bea masuk kendaraan.
"Seharusnya pemerintah menjadi penjamin bagi para pengusaha. Misalnya dalam hal pengadaan bus, yang beli busnya pengusaha, tetapi Pemprov yang bayar bunga banknya. Terus pajak bea masuknya, Pemprov bisa bantu melobi ke pemerintah pusat supaya pajaknya dibuat nol persen sehingga harganya murah. Jadi, pengusaha bisa melakukan peremajaan bus," kata Tigor kepada Kompas.com.
Tigor mengatakan, apabila Pemprov DKI bisa menjadi pihak penjamin dalam hal bunga bank dan bea masuk, ia yakin para pengusaha angkutan umum akan bersedia meremajakan kendaraan miliknya.
Pada dasarnya, kata Tigor, pengusaha angkutan umum tidak pernah merasa keberatan untuk meremajakan angkutan miliknya. Namun, tentu saja hal itu harus dibarengi dengan bantuan dari pemerintah.
"Kami mau saja ganti bus, tetapi ya mohon bantuan juga dari pemerintah. Pemprov harus membantu para pengusaha angkutan. Jangan sampai juga Pemprov membiarkan masuknya operator baru, tetapi operator lama ditelantarkan," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.
Sebagai informasi, Pemprov DKI pada akhir 2013 membeli 450 bus buatan Tiongkok bermerek Ankai dan Yutong. Namun, pada perkembangannya, beberapa bus ditemukan dalam kondisi tak layak karena beberapa komponen berkarat.
Akibatnya, Pemprov DKI enggan melunasi pembayaran bus. Ratusan bus pun hingga saat ini tak bisa digunakan dan teronggok begitu saja di depo bus milik PPD di Ciputat. Kegagalan pengadaan bus pun akhirnya menggelinding ke ranah hukum.
Ada beberapa pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark-up, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
[Kompas]
Selasa, 14 Oktober 2014
Monorel Halim Terintegrasi dengan Stasiun Intermoda
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) ditunjuk oleh Lion Group sebagai kontraktor pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma. ADHI ditunjuk sebagai pengeksekusi pembangunan monorel sebagai alternatif moda transportasi menuju bandara tersebut yang terintegrasi dengan intermoda lainnya yang sudah dicanangkan pemerintah.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, pembangunan monorel dalam pengembangan Halim Perdanakusuma ini hanya sebagian kecil menyambungkan dengan proyek moda integrasi lainnya.
"Jalur dibangun sendiri, elevated semua, istilahnya airport front your door, karena yang rumahnya tinggal di Menteng, keluar rumah tinggal masuk ke stasiun intermoda, 10 menit sudah sampai Halim," kata Kiswo di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Kiswo menambahkan, dengan adanya monorel ini pun menjawab kegelisahan masyarakat yang takut terlambat jika ingin bepergian ke bandara karena kemacetan yang terjadi pada lalu lintas ibu kota.
Sementara itu, Direktur Umum Lion Group, Edward Sirait mengatakan, mengenai panjang ruas rel yang akan dibangun pada rencana pengembangan Halim Perdanakusuma ini sepanjang 11 kilometer sampai 13 kilometer yang terhitung dari stasiun Dukuh Atas.
"Mengenai monorel kita masih minta hitungannya bersama, mungkin nanti konektivity dengan moda yang lain, hitungan sementara 10-13 km," tukas dia.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, pembangunan monorel dalam pengembangan Halim Perdanakusuma ini hanya sebagian kecil menyambungkan dengan proyek moda integrasi lainnya.
"Jalur dibangun sendiri, elevated semua, istilahnya airport front your door, karena yang rumahnya tinggal di Menteng, keluar rumah tinggal masuk ke stasiun intermoda, 10 menit sudah sampai Halim," kata Kiswo di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Kiswo menambahkan, dengan adanya monorel ini pun menjawab kegelisahan masyarakat yang takut terlambat jika ingin bepergian ke bandara karena kemacetan yang terjadi pada lalu lintas ibu kota.
Sementara itu, Direktur Umum Lion Group, Edward Sirait mengatakan, mengenai panjang ruas rel yang akan dibangun pada rencana pengembangan Halim Perdanakusuma ini sepanjang 11 kilometer sampai 13 kilometer yang terhitung dari stasiun Dukuh Atas.
"Mengenai monorel kita masih minta hitungannya bersama, mungkin nanti konektivity dengan moda yang lain, hitungan sementara 10-13 km," tukas dia.
Pemprov DKI Bakal Bangun Light Rail Transit
Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan membangun moda transportasi umum light rail transit (LRT) pada 2015.
Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Sutanto Suhodo mengatakan pembangunan LRT ini dibutuhkan waktu selama 3 tahun dan ditargetkan akan selesai pada 2018.
"Kami secepatnya ingin bangun LRT dalam waktu 3 tahun. Kebutuhan transportasi ini sangat mendesak," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2014).
Rencananya, moda transportasi yang akan dibangun seperti LRT di Chicago, Amerika Serikat.
Pasalnya, pembangunan kota Chicago sama seperti Jakarta yang tidak tertata dan jumlah penduduk yang besar.
Sutanto menambahkan LRT di Jakarta akan menghubungkan pusat ekonomi Ibu Kota dengan pemukiman.
Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Sutanto Suhodo mengatakan pembangunan LRT ini dibutuhkan waktu selama 3 tahun dan ditargetkan akan selesai pada 2018.
"Kami secepatnya ingin bangun LRT dalam waktu 3 tahun. Kebutuhan transportasi ini sangat mendesak," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2014).
Rencananya, moda transportasi yang akan dibangun seperti LRT di Chicago, Amerika Serikat.
Pasalnya, pembangunan kota Chicago sama seperti Jakarta yang tidak tertata dan jumlah penduduk yang besar.
Sutanto menambahkan LRT di Jakarta akan menghubungkan pusat ekonomi Ibu Kota dengan pemukiman.
Minggu, 12 Oktober 2014
2015, Pengelolaan Transjakarta Tidak Akan Berubah
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DKTJ) memperkirakan 2015 mendatang tidak akan ada perubahan signifikan dalam pengelolaan bus Transjakarta.
Ketua DTKJ Edi Nursalam mengatakan, kegagalan perbaikan pengelolaan Transjakarta tidak hanya di 2014. Sehingga diperkirakan 2015 mendatang pun tak akan berubah.
Hal itu disebabkan karena beberapa operator bus Transjakarta akan habis kontrak pelayanan.
"Ada tiga operator yang akan habis masa kontraknya. Mereka tidak bisa melakukan peremajaan, karena tidak ada kejelasan nasib," kata Edi, Jumat 10 Oktober kemarin.
Edi menuturkan, imbas dari habisnya masa kontrak itu tidak ada terjadi peremajaan bus Transjakarta oleh operator.
Padahal sesuai ketentuan, lanjut Edi, enam bulan sebelum masa kontrak habis, operator telah mendapatkan kepastian atau mengikuti lelang baru sebagai pelaksana pelayanan di lapangan.
Akan tetapi tahun ini terjadi transisi pengelolan dari badan layanan umum (BLU) ke BUMD. Sehingga ada beberapa kebijakan tidak berjalan di manajemen.
Sementara PT Transportasi Jakarta belum mendapatkan kewenangan untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan operator, karena peraturan gubernur (Pergub) tentang hal itu.
Bentuk anjloknya kegagalan Transjakarta, kata Edi, karena moda transportasi massal itu belum mampu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
Di antaranya headway masih lama. Pendingin ruangan tidak lagi sejuk, pintu tidak terbuka secara teratur.
"Transjakarta belum bisa memenuhi SPM," ungkapnya.
Ketua DTKJ Edi Nursalam mengatakan, kegagalan perbaikan pengelolaan Transjakarta tidak hanya di 2014. Sehingga diperkirakan 2015 mendatang pun tak akan berubah.
Hal itu disebabkan karena beberapa operator bus Transjakarta akan habis kontrak pelayanan.
"Ada tiga operator yang akan habis masa kontraknya. Mereka tidak bisa melakukan peremajaan, karena tidak ada kejelasan nasib," kata Edi, Jumat 10 Oktober kemarin.
Edi menuturkan, imbas dari habisnya masa kontrak itu tidak ada terjadi peremajaan bus Transjakarta oleh operator.
Padahal sesuai ketentuan, lanjut Edi, enam bulan sebelum masa kontrak habis, operator telah mendapatkan kepastian atau mengikuti lelang baru sebagai pelaksana pelayanan di lapangan.
Akan tetapi tahun ini terjadi transisi pengelolan dari badan layanan umum (BLU) ke BUMD. Sehingga ada beberapa kebijakan tidak berjalan di manajemen.
Sementara PT Transportasi Jakarta belum mendapatkan kewenangan untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan operator, karena peraturan gubernur (Pergub) tentang hal itu.
Bentuk anjloknya kegagalan Transjakarta, kata Edi, karena moda transportasi massal itu belum mampu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
Di antaranya headway masih lama. Pendingin ruangan tidak lagi sejuk, pintu tidak terbuka secara teratur.
"Transjakarta belum bisa memenuhi SPM," ungkapnya.
Jumat, 10 Oktober 2014
Dua Tahun Pimpin DKI, Basuki Mengakui Program Bus Transjakarta Gagal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, persoalan transportasi bus Transjakarta merupakan hal yang gagal dalam dua tahun kepemimpinannya bersama Joko Widodo (Jokowi).
"Tranjakarta kami gagal 2 tahun ini dalam pengadaannya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (10/10).
Pada intinya, katanya, sedianya di Jakarta ini harus ada penambahan unit bus. Namun, pihaknya gagal karena adanya kejadian penyelewengan dana dalam proses pengadaan bus Transjakarta.
Dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan Kepala Dinas Perhubungan berinisial UP, Sekretaris Dinas Perhubungan berinisial DA, dan Ketua Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan berinisial ST.
"Makanya kami harapkan, 2015-2016 kami bisa banjiri Jakarta dengan Transjakarta dan bus tingkat yang baik. Jadi orang Jakarta bisa lihat berbeda," kata Basuki.
Selain itu, pihaknya juga tengah memikirkan halte dan stasiun yang akan dibuat setara dengan yang ada di kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, pada 2015 bisa tampak perubahan yang mencolok di Jakarta ini.
"Gagal. Betul. Dishub kacau balau pengadaan bus ini," ujarnya.
"Tranjakarta kami gagal 2 tahun ini dalam pengadaannya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (10/10).
Pada intinya, katanya, sedianya di Jakarta ini harus ada penambahan unit bus. Namun, pihaknya gagal karena adanya kejadian penyelewengan dana dalam proses pengadaan bus Transjakarta.
Dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan Kepala Dinas Perhubungan berinisial UP, Sekretaris Dinas Perhubungan berinisial DA, dan Ketua Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan berinisial ST.
"Makanya kami harapkan, 2015-2016 kami bisa banjiri Jakarta dengan Transjakarta dan bus tingkat yang baik. Jadi orang Jakarta bisa lihat berbeda," kata Basuki.
Selain itu, pihaknya juga tengah memikirkan halte dan stasiun yang akan dibuat setara dengan yang ada di kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, pada 2015 bisa tampak perubahan yang mencolok di Jakarta ini.
"Gagal. Betul. Dishub kacau balau pengadaan bus ini," ujarnya.
Rabu, 08 Oktober 2014
PT Transjakarta Akan Kelola Bus Tingkat Pariwisata
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan maupun pengadaan bus tingkat pariwisata kepada PT Transjakarta. Rencananya, PT Transjakarta akan mulai mengelola bus tingkat pariwisata pada tahun 2015.
"Ke depannya, bus tingkat wisata akan dioperasikan oleh PT Transjakarta. Jadi, mereka (PT Transjakarta) tidak hanya mengurusi bus Transjakarta," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (8/10).
Selain pengelolaan, kata Basuki, PT Transjakarta juga akan mengadakan penambahan bus tingkat pariwisata yang saat ini baru berjumlah lima armada.
"Kami mau tambah sekitar seratusan unit bus wisata tahun depan. Tahun ini kami tidak beli, tetapi kami bakal menerima sumbangan sekitar 20 atau 30 dari pihak swasta. Busnya Mercedes Benz," katanya.
Basuki menjelaskan, rute bus tingkat pariwisata yang awalnya beroperasi dari Bundaran HI, Pasar Baru hingga Bundaran HI juga akan diperpanjang seiring diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan parkir meter di ibu kota.
Namun, bus tingkat pariwisata akan dibedakan dengan bus tingkat yang disediakan oleh Pemprov DKI di jalur ERP.
"Kalau lima bus tingkat wisata yang beroperasi saat ini akan diperpanjang sampai Ratu Plaza atau Senayan City," jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memiliki lima unit bus tingkat pariwisata yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
"Ke depannya, bus tingkat wisata akan dioperasikan oleh PT Transjakarta. Jadi, mereka (PT Transjakarta) tidak hanya mengurusi bus Transjakarta," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (8/10).
Selain pengelolaan, kata Basuki, PT Transjakarta juga akan mengadakan penambahan bus tingkat pariwisata yang saat ini baru berjumlah lima armada.
"Kami mau tambah sekitar seratusan unit bus wisata tahun depan. Tahun ini kami tidak beli, tetapi kami bakal menerima sumbangan sekitar 20 atau 30 dari pihak swasta. Busnya Mercedes Benz," katanya.
Basuki menjelaskan, rute bus tingkat pariwisata yang awalnya beroperasi dari Bundaran HI, Pasar Baru hingga Bundaran HI juga akan diperpanjang seiring diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan parkir meter di ibu kota.
Namun, bus tingkat pariwisata akan dibedakan dengan bus tingkat yang disediakan oleh Pemprov DKI di jalur ERP.
"Kalau lima bus tingkat wisata yang beroperasi saat ini akan diperpanjang sampai Ratu Plaza atau Senayan City," jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memiliki lima unit bus tingkat pariwisata yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Spreading the News: How Good Communication Builds a Great BRT
 |
| A prominent advertisement for the upcoming BRT stretches across a shopping center along the corridor in Yichang, China. |
But public communication shouldn’t wait for the system to open to get started. Though BRT’s short implementation periods minimize the disruption to the city’s streets, some inconvenience is inevitable during construction. A robust public communications plan helps explain the benefits to come and justify the inconveniences. Successful cities have seen public support for a system actually rise during construction, as the public learns more and becomes invested in the project.
Though the system won’t open for nearly a year, residents of Yichang can hardly turn their heads without learning more about the BRT. Advertisements on shopping centers across the city and on buildings along the corridor broadcast the message “better streets, better mobility”, display corridor maps and station renderings provided by ITDP, and list the benefits the corridor will bring. Even the traffic police are on board, handing out leaflets with helpful routes and information as they manage the shifts in traffic flow caused by construction.
 |
| O Explicador has helped spread the world about how to use Rio de Janeiro’s new BRT systems. |
In Johannesburg, South Africa, system planners engaged local residents by launching a naming contest for 16 Rea Vaya station in 2012. As construction on corridor 1b continued, the city encouraged local leaders and area residents to suggest and vote on names for stations in their districts. According to MMC for Transport Rehana Moosajee, the contest helped local residents feel a sense of ownership over the system and boosted enthusiasm ahead of the corridor opening.
“Changing the general public’s perceptions about public transportation is fundamental to building project support” – the BRT Planning Guide
Building a successful BRT system has many steps. As BRT is adopted in city after city around the globe, educating the public on how and why to use the system is critical for keeping the image of BRT on the rise. And as these cities have seen, often a little communication can go a long way.
[ITDP]
Perawatan Harian Bus Transjakarta Belum Optimal
Masalah bus tranjakarta mulai dari mogok hingga terbakar bukan satu dua kali terjadi. Perawatan bus-bus tersebut menjadi pertanyaan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan, keberadaan bus transjakarta memang dikatakan belum optimal dari segi perawatan harian. Sebab, bus harus beroperasi dan melakukan perawatan dalam waktu singkat.
"Transjakarta itu operasional regulernya pukul 05.00-23.00 WIB, sedangkan bus harus melakukan perawatan sebelum pukul 05.00 WIB," kata Syafrin di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa(7//10/2014).
Menurut dia, perawatan bus transjakarta memakan waktu yang sempit. Perawatan hanya dapat dilakukan pada pukul 23.00-05.00 WIB.
Belum lagi, tambah dia, operasional bus untuk sampai di pool bus pukul 02.00 WIB. Lalu, bus tranjakarta usai operasional, harus mengantre bahan bakar, lalu menuju pool untuk mendapatkan perawatan harian.
Tak jarang, pengemudi bus mengantre hingga batas waktu perawatan yakni pukul 05.00 WIB. Sementara itu, bus harus kembali beroperasi di koridor masing-masing.
"Untuk melakukan optimal dalam waktu sempit tentu tidak akan optimal. Ini yang belum bisa dicapai," kata dia.
Meski begitu, pola operasional untuk mengurangi kapasitas bus belum ada. Sedangkan banyak cara dilakukan dishub untuk mengatasi masalah ini.
Ini pun, kata dia, tidak memengaruhi jenis bus yang dipakai dishub. Merek Yutong atau merek lain, lanjut dia, bila jam operasional dan perawatannya sama tentu bukan menjadi solusi atas masalah tersebut.
Ia pun berharap solusi menambah jumlah bus menjadi pemecah masalah itu. Contohnya, dari 600 unit bus, setidaknya ada 60 unit bus cadangan yang siap untuk siklus maintenance. Dengan begitu, tentu tidak akan ada komplain dari penumpang dan warga masih menikmati transjakarta sebagai moda tranportasi harian.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan, keberadaan bus transjakarta memang dikatakan belum optimal dari segi perawatan harian. Sebab, bus harus beroperasi dan melakukan perawatan dalam waktu singkat.
"Transjakarta itu operasional regulernya pukul 05.00-23.00 WIB, sedangkan bus harus melakukan perawatan sebelum pukul 05.00 WIB," kata Syafrin di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa(7//10/2014).
Menurut dia, perawatan bus transjakarta memakan waktu yang sempit. Perawatan hanya dapat dilakukan pada pukul 23.00-05.00 WIB.
Belum lagi, tambah dia, operasional bus untuk sampai di pool bus pukul 02.00 WIB. Lalu, bus tranjakarta usai operasional, harus mengantre bahan bakar, lalu menuju pool untuk mendapatkan perawatan harian.
Tak jarang, pengemudi bus mengantre hingga batas waktu perawatan yakni pukul 05.00 WIB. Sementara itu, bus harus kembali beroperasi di koridor masing-masing.
"Untuk melakukan optimal dalam waktu sempit tentu tidak akan optimal. Ini yang belum bisa dicapai," kata dia.
Meski begitu, pola operasional untuk mengurangi kapasitas bus belum ada. Sedangkan banyak cara dilakukan dishub untuk mengatasi masalah ini.
Ini pun, kata dia, tidak memengaruhi jenis bus yang dipakai dishub. Merek Yutong atau merek lain, lanjut dia, bila jam operasional dan perawatannya sama tentu bukan menjadi solusi atas masalah tersebut.
Ia pun berharap solusi menambah jumlah bus menjadi pemecah masalah itu. Contohnya, dari 600 unit bus, setidaknya ada 60 unit bus cadangan yang siap untuk siklus maintenance. Dengan begitu, tentu tidak akan ada komplain dari penumpang dan warga masih menikmati transjakarta sebagai moda tranportasi harian.
[Kompas]
Akhir Oktober, Dishub Ujicoba Pembayaran Balai Uji Kir lewat Bank DKI
Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan ujicoba pembayaran biaya uji Kir melalui cash management system(CMS) Bank DKI. Ujicoba ini direncanakan akan dimulai akhir Oktober.
"Kita terapkan cash management system akhir bulan ini. Jadi pembayaran di balai uji Kir lewat kerjasama Dishub dengan Bank DKI. Kita bangun sistem DKI tidak ada lagi pembayaran tunai," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKi Jakarta, Syafrin Liputo kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2014).
Ia mengatakan, pembayaran dengan sistem itu guna menghapus pungutan liar yang sempat terjadi di balai uji Kir. Dengan menggunakan cash management system, kata dia, tidak akan terjadi kontak antara pengemudi yang akan melakukab uji Kir dengan petugas di lapangan.
Hal itu bertujuan mendekatkan pelayanan bersih dari pemerintah ke masyarakat. Selain itu, kata dia, uji Kir itu harus dilakukan sebenar-benarnya untuk meningkatkan keselamatan pengendara.
"Dengan model drive thru itu cukup efektif menghilangkan pungli di lapangan," ucap dia.
Nantinya, balai uji Kir juga akan dibangun di setiap kota administrasi Jakarta. Namun, perencanaan uji Kir setiap wilayah baru dimulai tahun 2015. Dishub juga berencana menggandeng pihak swasta dalam membangun balai uji Kir.
Saat ini ada tiga lokasi sarana pengujian di Jakarta Timur yaitu di Pulogadung dan Ujung Menteng. Untuk Jakarta Utara pengujian Kir ada di Cilincing. Sementara di Jagakarsa dan Kedaung sementara ini ditutup.
"Kita terapkan cash management system akhir bulan ini. Jadi pembayaran di balai uji Kir lewat kerjasama Dishub dengan Bank DKI. Kita bangun sistem DKI tidak ada lagi pembayaran tunai," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKi Jakarta, Syafrin Liputo kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2014).
Ia mengatakan, pembayaran dengan sistem itu guna menghapus pungutan liar yang sempat terjadi di balai uji Kir. Dengan menggunakan cash management system, kata dia, tidak akan terjadi kontak antara pengemudi yang akan melakukab uji Kir dengan petugas di lapangan.
Hal itu bertujuan mendekatkan pelayanan bersih dari pemerintah ke masyarakat. Selain itu, kata dia, uji Kir itu harus dilakukan sebenar-benarnya untuk meningkatkan keselamatan pengendara.
"Dengan model drive thru itu cukup efektif menghilangkan pungli di lapangan," ucap dia.
Nantinya, balai uji Kir juga akan dibangun di setiap kota administrasi Jakarta. Namun, perencanaan uji Kir setiap wilayah baru dimulai tahun 2015. Dishub juga berencana menggandeng pihak swasta dalam membangun balai uji Kir.
Saat ini ada tiga lokasi sarana pengujian di Jakarta Timur yaitu di Pulogadung dan Ujung Menteng. Untuk Jakarta Utara pengujian Kir ada di Cilincing. Sementara di Jagakarsa dan Kedaung sementara ini ditutup.
[Kompas]
Selasa, 07 Oktober 2014
Setelah Polisi Ganteng, Giliran Petugas Commuter Line Tampan Ini yang Bikin Gempar Medsos
Tak percaya? Masukkan nama Yudi Ramdhan dalam mesin pencari data Twitter. Maka langsung bisa ditemui berbagai obrolan hot kaum Hawa, membicarakan ketampanan petugas commuter bernama Yudi itu. Sebagian kaum Hawa mengira pria belia berkulit putih itu adalah seorang model atau peragawan.
Saking hebohnya, obrolan soal ini sampai jadi topik seru di sebuah radio di Jakarta. Radio itu menggelar obrolan interaktif dengan pendengarnya yang sama-sama tengah ramai menyorot perbincangan soal karyawan commuter yang bak model itu.
"Yaa ampun, Ramdhan bener-bener lagi hits deh!" kicau pemilik akun Mbak Iroh di Twitter.
Dan dengan cepat obrolan menyebar ke Path, Instagram dan Facebook. Akun instagram Yudi sendiri di alamat yudi_ramdhan langsung kebanjiran follower. Mereka penasaran untuk mengintip kebenaran pria mirip model yang berprofesi sebagai karyawan commuter line.
Dan benar, terlihat berbagai foto sang pemilik akun mengenakan seragam tadi. Ada yang sedang duduk di meja kerja dan bertugas di stasiun.
Bak virus, foto-foto tadi langsung menarik perhatian banyak orang, terutama para wanita yang menginginkan langsung ketemu idola dadakan kaum wanita itu.
Yudi pun membenarkan dia karyawan commuter line. "Marketing dan pengembangan bisnis. Segala komersialisme di KRL dan stasiun bisa diarahkan ke aku. Sebagi insan kereta api ya semuanya menjadi publik relation," tulis Yudi, menjawab pengunjung instagramnya.
Di Flickr, foto-foto Yudi juga diintip banyak orang. Ada yang berseragam commuter line tapi dengan gaya menghormat bak tentara. Ada juga foto berkopiah dengan pakaian putih lengan panjang.
"Itu si kece Yudi Ramdhan bikin gempar banget sih di socmed, smpe dibahas gini di radio," kicau pemilik akun Twitter Putri Wulandari.
"Seger nih dapat foto-foto si Yudi," sahut Dewi Srikit, juga di Twitter.
Namun obrolan ini tentu marak di kalangan kaum wanita. Bagi kalangan 'pria normal' obrolan ini jadi bahan tertawaan karena dianggap lebay. "Gua ogah mah follow-follow instagramnya Yudi. Emang gua cowok apaan? Kalo mau, suruh dia follow aku, hihihi," tulis seorang pria bernama Eko Hamdani di Facebook.
Heboh karyawan commuter line bertampang ganteng mengingatkan pada fenomena obrolan serupa.
Sebelumnya Saeful Bahrie, polisi ganteng berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang bertugas di kota Bandung pernah pula jadi hot topik kaum Hawa sekitar dua tahun silam.
Evaluasi Ahok untuk Sistem Parkir Berbayar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penerapan sistem parkir berbayar belum sempurna. Setelah pelaksanaan ujicoba, pihaknya bakal melakukan uji tender pengelola sistem parkir berbayar.
"Kekurangannya cuma belum tender (pengelola) saja. Kalau sudah tender, kan bisa langsung kerjasama dengan bank dan menerapkan e-money, tidak lagi pakai koin. Harusnya nanti masyarakat enggak perlu tukar koin, langsung dengan e-money," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (7/10/2014).
Apabila pengelola parkir berbayar sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov DKI dan bank, maka lanjut Basuki, ia bisa mengetahui transaksi uang di sana. Kemudian, melalui CCTV (kamera pengintai) yang terpasang di mesin meteran parkir, pihaknya dapat melihat pemasukan uang, nomor pelat polisi yang parkir di bahu Jalan Sabang, dan lainnya.
Salah satu keluhan Dinas Perhubungan DKI dalam menerapkan sistem parkir berbayar di Jalan Sabang karena masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dengan menggunakan mobil. Mereka biasanya berdagang seharian dan tidak membayar parkir.
"(Pedagang mobil -red) itu nanti digeser pelan-pelan. Mereka juga harus tetap bayar parkir meter," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI bakal memasang mesin meteran parkir di seluruh Jakarta. Bahkan, pada 2016 mendatang rencananya seluruh ruas jalan sudah terpasang alat setinggi 170 centimeter itu. Mesin parkir seharga Rp 200 juta per unit nya itu rencananya juga akan dipasang di Jalan Juanda, Jalan Kelapa Gading, dan Pasar Baru.
Adapun metode pembayaran parkir pada alat yang diimpor dari Swedia itu menggunakan uang koin pecahan Rp 500 dan Rp 1. 000. Untuk sekali parkir, pengguna motor dibebankan Rp 2.000 per jam dan mobil dikenakan biaya Rp 5.000 per jam. Dishub DKI pun merekrut juru parkir di sana untuk membantu mensosialisasikan dengan warga, dan mendapat gaji sebesar 2 kali nilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta menjadi Rp 4,8 juta.
Selama dua pekan penerapan sistem parkir berbayar, pendapatan yang masuk ke dalam kas daerah mencapai Rp 7 juta per harinya. Pendapatan ini meningkat 12 kali lipat dari parkir manual yang hanya sekitar Rp 500.000 per harinya.
"Kekurangannya cuma belum tender (pengelola) saja. Kalau sudah tender, kan bisa langsung kerjasama dengan bank dan menerapkan e-money, tidak lagi pakai koin. Harusnya nanti masyarakat enggak perlu tukar koin, langsung dengan e-money," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (7/10/2014).
Apabila pengelola parkir berbayar sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov DKI dan bank, maka lanjut Basuki, ia bisa mengetahui transaksi uang di sana. Kemudian, melalui CCTV (kamera pengintai) yang terpasang di mesin meteran parkir, pihaknya dapat melihat pemasukan uang, nomor pelat polisi yang parkir di bahu Jalan Sabang, dan lainnya.
Salah satu keluhan Dinas Perhubungan DKI dalam menerapkan sistem parkir berbayar di Jalan Sabang karena masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dengan menggunakan mobil. Mereka biasanya berdagang seharian dan tidak membayar parkir.
"(Pedagang mobil -red) itu nanti digeser pelan-pelan. Mereka juga harus tetap bayar parkir meter," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI bakal memasang mesin meteran parkir di seluruh Jakarta. Bahkan, pada 2016 mendatang rencananya seluruh ruas jalan sudah terpasang alat setinggi 170 centimeter itu. Mesin parkir seharga Rp 200 juta per unit nya itu rencananya juga akan dipasang di Jalan Juanda, Jalan Kelapa Gading, dan Pasar Baru.
Adapun metode pembayaran parkir pada alat yang diimpor dari Swedia itu menggunakan uang koin pecahan Rp 500 dan Rp 1. 000. Untuk sekali parkir, pengguna motor dibebankan Rp 2.000 per jam dan mobil dikenakan biaya Rp 5.000 per jam. Dishub DKI pun merekrut juru parkir di sana untuk membantu mensosialisasikan dengan warga, dan mendapat gaji sebesar 2 kali nilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta menjadi Rp 4,8 juta.
Selama dua pekan penerapan sistem parkir berbayar, pendapatan yang masuk ke dalam kas daerah mencapai Rp 7 juta per harinya. Pendapatan ini meningkat 12 kali lipat dari parkir manual yang hanya sekitar Rp 500.000 per harinya.
[Kompas]
Sebulan, Derek Berbayar Hasilkan Rp 168,5 Juta
Sejak diterapkan pada 8 September 2014, penerapan derek berbayar untuk menertibkan parkir liar telah menghasilkan pendapatan retribusi sebesar Rp 168,5 juta untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut didapat dari hasil penderekan terhadap 317 kendaraan roda empat.
"Hasil penderekan selama kurang lebih satu bulan ada 317 kendaraan yang diderek. Jumlah retribusi yang didapat Rp 168.500.000, terhitung dari sejak 8 September hingga 6 Oktober 2014," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Lupito, Selasa (7/10/2014).
Syafrin memaparkan, wilayah Jakarta Utara menempati jumlah paling banyak dengan 88 kendaraan. Selanjutnya, secara berturut-turut, wilayah Jakarta Pusat dengan 54 kendaraan, Jakarta Barat dengan 53 kendaraan, Jakarta Selatan dengan 49 kendaraan, dan Jakarta Timur dengan 21 kendaraan. Sedangkan sisanya yang sebanyak 52 kendaraan dilakukan langsung oleh Dishub DKI.
"Kami akan terus melakukan penertiban terhadap titik-titik parkir liar, karena itu salah satu penyebab kemacetan di Jakarta," tegas Syafrin.
Penertiban parkir liar dengan cara derek berbayar dilakukan dengan cara mendetek mobil-mobil yang parkir sembarangan ke ke tiga lokasi penyimpanan, masing-masing Rawa Buaya (Jakarta Barat), Terminal Pulogebang (Jakarta Timur), dan Terminal Tanah Merdeka (Jakarta Timur).
Pemilik kendaraan yang berniat mengambil kendaraannya diwajibkan membayar Rp 500.000 melalui transfer ke rekening Pemprov DKI yang ada di Bank DKI. Tarif Rp 500.000 berlaku secara akumulatif. Jadi, apabila kendaraan tidak diambil dalam tiga hari, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah 3 x Rp 500.000 = Rp 1.500.000.
"Hasil penderekan selama kurang lebih satu bulan ada 317 kendaraan yang diderek. Jumlah retribusi yang didapat Rp 168.500.000, terhitung dari sejak 8 September hingga 6 Oktober 2014," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Lupito, Selasa (7/10/2014).
Syafrin memaparkan, wilayah Jakarta Utara menempati jumlah paling banyak dengan 88 kendaraan. Selanjutnya, secara berturut-turut, wilayah Jakarta Pusat dengan 54 kendaraan, Jakarta Barat dengan 53 kendaraan, Jakarta Selatan dengan 49 kendaraan, dan Jakarta Timur dengan 21 kendaraan. Sedangkan sisanya yang sebanyak 52 kendaraan dilakukan langsung oleh Dishub DKI.
"Kami akan terus melakukan penertiban terhadap titik-titik parkir liar, karena itu salah satu penyebab kemacetan di Jakarta," tegas Syafrin.
Penertiban parkir liar dengan cara derek berbayar dilakukan dengan cara mendetek mobil-mobil yang parkir sembarangan ke ke tiga lokasi penyimpanan, masing-masing Rawa Buaya (Jakarta Barat), Terminal Pulogebang (Jakarta Timur), dan Terminal Tanah Merdeka (Jakarta Timur).
Pemilik kendaraan yang berniat mengambil kendaraannya diwajibkan membayar Rp 500.000 melalui transfer ke rekening Pemprov DKI yang ada di Bank DKI. Tarif Rp 500.000 berlaku secara akumulatif. Jadi, apabila kendaraan tidak diambil dalam tiga hari, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah 3 x Rp 500.000 = Rp 1.500.000.
[Kompas]
Senin, 06 Oktober 2014
Tiket KRL Jabodetabek Batal Naik
Peta Jaringan TransJakarta 2014 (v.14.07.1) & Rute KRL Jobodetabek (Update 2013)
Update !
=================================================================
 |
itdp-indonesia.org
(klik di sini untuk gambar yang lebih besar)
|
 |
krl.co.id
(klik di sini untuk gambar yang lebih besar)
|
Note:
- Rute Kopaja AC S602 (Ragunan-Monas) diluncurkan pada Rabu (5/6/2013) sepenuhnya menggunakan lajur busway. (Kompas. 10 Juni 2012) Kopaja AC, "Feeder" atau Pesaing Transjakarta?)
- "Feeder Busway" Stop Operasi sejak Desember 2012 (Kompas, 14 Desember 2012 Penumpang, Tiga "Feeder Busway" Stop Operasi)
- Info Jadwal KA Commuter.
- Rute APTB (2013)
- Peta Jaringan TransJakarta 2013 versi sebelumnya.
Mulai 7 Oktober, Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta Ditutup
Pintu M1 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, mulai besok, Selasa (7/10), resmi ditutup dan pengendara dialihkan melalui perimeter utara dan selatan. Manajer Humas dan Protokoler PT Angkasa Pura II, Yudis Tiawan di Tangerang, Senin mengatakan uji coba pengalihan rute jalan M1 dilaksanakan terhitung mulai 7 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB.
Dengan demikian seluruh akses masuk ke Bandara Soekarno-Hatta yang biasa melintasi Pintu M1 tidak lagi melalui pintu tersebut, namun dialihkan melalui jalur Perimeter Selatan.
Sementara akses keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ke arah Kota Tangerang dan Teluknaga dialihkan melalui Perimeter Utara.
Ia mengatakan pengalihan rute ini berkaitan dengan pembangunan proyek kereta bandara dan merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi gabungan di jalur Perimeter Utara dan Perimeter Selatan, yang melibatkan PT Angkasa Pura II (Persero), Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang, dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (2/10).
"Dengan adanya pengalihan rute tersebut, calon penumpang pesawat yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dari arah Tangerang diimbau untuk tiba lebih awal di bandara," imbau Yudis.
Adapun rute yang bisa dilalui dari arah Tangerang adalah dengan melewati jalur Perimeter Selatan dengan rute Jl. Surya Darma - Jl. Perimeter Selatan - Jl. P1 Bandara (depan Komplek Pergudangan Soewarna).
Sementara itu, dari Bandara Soekarno-Hatta untuk ke Tangerang bisa melalui Jl. P2 Bandara (arah Tol Sedyatmo) - Jl. Perimeter Utara - Jl. Surya Darma.
Bagi pelintas yang ingin ke Jakarta dari Tangerang bisa melalui Jl. Surya Darma atau Jl. Daan Mogot -Jl.Pembangungan III - Jl. Juanda - Jl. Garuda -Jl. Halim Perdanakusuma -Jl. Husein Sastranegara -Jl. Tol Sedyatmo.
Sebaliknya pelintas yang ingin ke Tangerang dari Jakarta melalui Tol Sedyatmo - exit tol Rawa Bokor - Jl. Husein Sastranegara - Jl. Halim Perdanakusuma - Jl. Garuda - Jl. Juanda - Jl. Pembangunan III - Jl. Surya Darma atau Jl. Daan Mogot.
Jalur Perimeter Utara dan Jalur Perimeter Selatan yang dibangun PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki panjang 6,5 kilometer dan lebar 6,5 meter. Kedua jalur tersebut masuk dalam kategori restricted public area (RPA), di mana bus dan truk tidak bisa melintas. Pada pintu masuk kedua jalan tersebut akan dipasang portal setinggi 2,4 meter.
"Jalur KRL itu akan masuk ke bandara melalui pintu M1 hingga ke stasiun di bandara yang segera kita bangun. Jalur kereta tersebut dibangun di median jalan M1 yang eksisting, sehingga kami juga akan merelokasi jalan tersebut," kata Bram Bharoto Tjiptadi, Senior General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta.
Material bantalan untuk rel kereta saat ini sudah didatangkan dan ditempatkan di Pintu M1. Setelah dilakukannya pengalihan jalur ini, tahap pembangunan rel kereta akan segera dikerjakan oleh PT Railink.
Dengan demikian seluruh akses masuk ke Bandara Soekarno-Hatta yang biasa melintasi Pintu M1 tidak lagi melalui pintu tersebut, namun dialihkan melalui jalur Perimeter Selatan.
Sementara akses keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ke arah Kota Tangerang dan Teluknaga dialihkan melalui Perimeter Utara.
Ia mengatakan pengalihan rute ini berkaitan dengan pembangunan proyek kereta bandara dan merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi gabungan di jalur Perimeter Utara dan Perimeter Selatan, yang melibatkan PT Angkasa Pura II (Persero), Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang, dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (2/10).
"Dengan adanya pengalihan rute tersebut, calon penumpang pesawat yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dari arah Tangerang diimbau untuk tiba lebih awal di bandara," imbau Yudis.
Adapun rute yang bisa dilalui dari arah Tangerang adalah dengan melewati jalur Perimeter Selatan dengan rute Jl. Surya Darma - Jl. Perimeter Selatan - Jl. P1 Bandara (depan Komplek Pergudangan Soewarna).
Sementara itu, dari Bandara Soekarno-Hatta untuk ke Tangerang bisa melalui Jl. P2 Bandara (arah Tol Sedyatmo) - Jl. Perimeter Utara - Jl. Surya Darma.
Bagi pelintas yang ingin ke Jakarta dari Tangerang bisa melalui Jl. Surya Darma atau Jl. Daan Mogot -Jl.Pembangungan III - Jl. Juanda - Jl. Garuda -Jl. Halim Perdanakusuma -Jl. Husein Sastranegara -Jl. Tol Sedyatmo.
Sebaliknya pelintas yang ingin ke Tangerang dari Jakarta melalui Tol Sedyatmo - exit tol Rawa Bokor - Jl. Husein Sastranegara - Jl. Halim Perdanakusuma - Jl. Garuda - Jl. Juanda - Jl. Pembangunan III - Jl. Surya Darma atau Jl. Daan Mogot.
Jalur Perimeter Utara dan Jalur Perimeter Selatan yang dibangun PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki panjang 6,5 kilometer dan lebar 6,5 meter. Kedua jalur tersebut masuk dalam kategori restricted public area (RPA), di mana bus dan truk tidak bisa melintas. Pada pintu masuk kedua jalan tersebut akan dipasang portal setinggi 2,4 meter.
"Jalur KRL itu akan masuk ke bandara melalui pintu M1 hingga ke stasiun di bandara yang segera kita bangun. Jalur kereta tersebut dibangun di median jalan M1 yang eksisting, sehingga kami juga akan merelokasi jalan tersebut," kata Bram Bharoto Tjiptadi, Senior General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta.
Material bantalan untuk rel kereta saat ini sudah didatangkan dan ditempatkan di Pintu M1. Setelah dilakukannya pengalihan jalur ini, tahap pembangunan rel kereta akan segera dikerjakan oleh PT Railink.
Pramudi Tansjakarta diberikan Sertifikasi
Dalam rangka menyongsong Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015, para pengemudi diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Internasional. UP Transjakarta Busway bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan sertifikasi kompetensi kepada 50 orang Pramudi Transjakarta Busway.
Standar uji yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengemudi Angkutan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari Prosedur K3 di tempat kerja, mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang, mengemudi antisipatif, mengemudi secara ekonomis dan prosedur pelayanan angkutan massal. Waktu pelaksanaan uji kompetensi ini dilakukan pada 6-7 Oktober 2014 di kantor UP Transjakarta Busway.
Standar uji yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengemudi Angkutan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari Prosedur K3 di tempat kerja, mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang, mengemudi antisipatif, mengemudi secara ekonomis dan prosedur pelayanan angkutan massal. Waktu pelaksanaan uji kompetensi ini dilakukan pada 6-7 Oktober 2014 di kantor UP Transjakarta Busway.
Bolong-bolong Sistem Parkir Meter Versi Pengamat
Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mengatakan ada beberapa lubang dalam penerapan sistem parkir meter. Pemerintah DKI Jakarta sedang menguji coba alat ini di sepanjang Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
Yoga mengatakan lubang pertama terdapat dalam penggunaan koin untuk pembayaran. "Harusnya transaksi jangan tunai, tapi sudah menggunakan kartu," kata Yoga ketika dihubungi, Ahad, 5 Oktober 2014.
Menurut Yoga, pembayaran menggunakan uang tunai rawan diselewengkan. Selain itu, transaksinya tidak tercatat secara rapi. Jika menggunakan sistem elektronik, pembayaran bisa langsung dipantau.
Yoga juga mengkritik juru parkir yang belum dibekali pemahaman tentang sistem parkir ini. Di lapangan, masih ada laporan bahwa mereka main belakang dengan tidak memasukkan uang ke alat parkir meter.
Yoga menuturkan juru parkir seharusnya diberi pelatihan mengenai sistem tersebut. "Seharusnya mereka tidak sekadar membantu pengendara." Yoga bersama timnya pernah menyusun konsep parkir meter ini dan mengusulkannya kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Masukan lain yang disampaikan Yoga adalah soal pengelolaan yang masih berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seharusnya, Yoga melanjutkan, ada operator khusus yang menangani sistem ini.
"Ada operator dan regulator, seperti Transjakarta." Dengan cara tersebut, pengelolaan parkir akan lebih maksimal. Sebab, jika UPT Perparkiran juga mengurusi teknis lapangan, kinerja nya tidak akan maksimal.
Yoga mengusulkan, sebaiknya kelak DKI tidak hanya membuka pelelangan alat parkir meter, tapi juga jasa operator pengelola parkir. Dengan begitu, pengelolaan sistem ini lebih optimal. Yoga berharap DKI segera menambal lubang dalam sistem parkir meter ini. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan sistem ini akan gagal diterapkan.
Yoga mengatakan lubang pertama terdapat dalam penggunaan koin untuk pembayaran. "Harusnya transaksi jangan tunai, tapi sudah menggunakan kartu," kata Yoga ketika dihubungi, Ahad, 5 Oktober 2014.
Menurut Yoga, pembayaran menggunakan uang tunai rawan diselewengkan. Selain itu, transaksinya tidak tercatat secara rapi. Jika menggunakan sistem elektronik, pembayaran bisa langsung dipantau.
Yoga juga mengkritik juru parkir yang belum dibekali pemahaman tentang sistem parkir ini. Di lapangan, masih ada laporan bahwa mereka main belakang dengan tidak memasukkan uang ke alat parkir meter.
Yoga menuturkan juru parkir seharusnya diberi pelatihan mengenai sistem tersebut. "Seharusnya mereka tidak sekadar membantu pengendara." Yoga bersama timnya pernah menyusun konsep parkir meter ini dan mengusulkannya kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Masukan lain yang disampaikan Yoga adalah soal pengelolaan yang masih berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seharusnya, Yoga melanjutkan, ada operator khusus yang menangani sistem ini.
"Ada operator dan regulator, seperti Transjakarta." Dengan cara tersebut, pengelolaan parkir akan lebih maksimal. Sebab, jika UPT Perparkiran juga mengurusi teknis lapangan, kinerja nya tidak akan maksimal.
Yoga mengusulkan, sebaiknya kelak DKI tidak hanya membuka pelelangan alat parkir meter, tapi juga jasa operator pengelola parkir. Dengan begitu, pengelolaan sistem ini lebih optimal. Yoga berharap DKI segera menambal lubang dalam sistem parkir meter ini. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan sistem ini akan gagal diterapkan.
[Tempo.co]
Kamis, 02 Oktober 2014
PT KAI Janji Perluas Mushala di Stasiun Manggarai
PT KAI berjanji akan memperluas mushala di Stasiun Manggarai, yang dikritik karena tempatnya yang sempit. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) I Agus Komarudin mengatakan, masalah mushala sudah dibahas dan dievaluasi jauh sebelum keluar kritikan tersebut.
"Itu bukan kita tidak pikirkan. Kita memang ada program penataan stasiun pada tahun 2015 dari pembuatan penyeberangan orang di bawah tanah, termasuk mushala yang diperluas itu," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (2/10/2014).
Agus menuturkan, perluasan mushala sebenarnya sudah masuk dalam anggaran 2015. Namun, karena adanya surat terbuka dari pengguna mushala di stasiun tersebut yang tersebar di Facebook, instansinya berencana merenovasi lebih awal.
"Kita upayakan 2014 ini. Bisa diupayakan itu di 2014 ini. Sudah ada rancangannya, tapi gambarnya masih belum fix," kata dia.
Berdasarkan rancangan penataan itu, PT KAI menyatakan tidak akan memindahkan lokasi mushala. Hanya, perluasan tetap dilakukan. Soal adanya saran membangun mushala di tempat loket dan pintu masuk yang lama, Agus menyatakan mushala akan didirikan di luar loket dan masih berada dalam stasiun.
"Yang penting jangan di luar, itu kan masih tanggung jawab KAI. Kalau di luar buat umum, nanti pembersihan dan tidak perawatan gimana? Harus tetap dalam stasiun," ujar Agus.
Sebelumnya, seorang pengguna kereta api Commuter Line mengkritik sempitnya mushala di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam surat terbukanya untuk Kepala Stasiun Manggarai melalui blog pribadi, Reni Anggaraeni mengungkapkan bahwa mushala di stasiun itu terlalu kecil.
"(Saya) manusia yang menghabiskan hampir 25 menit dari waktunya untuk mengantre agar bisa sholat maghrib di musala mini stasiun Manggarai," tulisnya dalam blog pribadnya, Selasa (23/9/2014).
Dalam blog itu, ia mempertanyakan mengapa pengelola Stasiun Manggarai tidak memperhatikan pemugaran mushala. Padahal, mushala di stasiun itu selalu dikunjungi oleh ratusan, bahkan ribuan orang, pada saat jam shalat maghrib tiba.
Biasanya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta ini melihat antara ratusan, bahkan ribuan manusia, itu separuhnya akan menunaikan shalat maghrib di mushala mini tersebut. Menurut dia, kondisi mushala itu sungguh tidak layak.
"Kalau dihitung mushala tersebut hanya bisa menampung 20 orang saja. Sisanya masih harus mengantre giliran dengan yang lain," tulis dia.
"Itu bukan kita tidak pikirkan. Kita memang ada program penataan stasiun pada tahun 2015 dari pembuatan penyeberangan orang di bawah tanah, termasuk mushala yang diperluas itu," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (2/10/2014).
Agus menuturkan, perluasan mushala sebenarnya sudah masuk dalam anggaran 2015. Namun, karena adanya surat terbuka dari pengguna mushala di stasiun tersebut yang tersebar di Facebook, instansinya berencana merenovasi lebih awal.
"Kita upayakan 2014 ini. Bisa diupayakan itu di 2014 ini. Sudah ada rancangannya, tapi gambarnya masih belum fix," kata dia.
Berdasarkan rancangan penataan itu, PT KAI menyatakan tidak akan memindahkan lokasi mushala. Hanya, perluasan tetap dilakukan. Soal adanya saran membangun mushala di tempat loket dan pintu masuk yang lama, Agus menyatakan mushala akan didirikan di luar loket dan masih berada dalam stasiun.
"Yang penting jangan di luar, itu kan masih tanggung jawab KAI. Kalau di luar buat umum, nanti pembersihan dan tidak perawatan gimana? Harus tetap dalam stasiun," ujar Agus.
Sebelumnya, seorang pengguna kereta api Commuter Line mengkritik sempitnya mushala di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam surat terbukanya untuk Kepala Stasiun Manggarai melalui blog pribadi, Reni Anggaraeni mengungkapkan bahwa mushala di stasiun itu terlalu kecil.
"(Saya) manusia yang menghabiskan hampir 25 menit dari waktunya untuk mengantre agar bisa sholat maghrib di musala mini stasiun Manggarai," tulisnya dalam blog pribadnya, Selasa (23/9/2014).
Dalam blog itu, ia mempertanyakan mengapa pengelola Stasiun Manggarai tidak memperhatikan pemugaran mushala. Padahal, mushala di stasiun itu selalu dikunjungi oleh ratusan, bahkan ribuan orang, pada saat jam shalat maghrib tiba.
Biasanya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta ini melihat antara ratusan, bahkan ribuan manusia, itu separuhnya akan menunaikan shalat maghrib di mushala mini tersebut. Menurut dia, kondisi mushala itu sungguh tidak layak.
"Kalau dihitung mushala tersebut hanya bisa menampung 20 orang saja. Sisanya masih harus mengantre giliran dengan yang lain," tulis dia.
[Kompas]
Antusias Menyambut Transjabodetabek
Warga yang bermukim di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyambut gembira beroperasinya bus transjabodetabek koridor Ciputat-Blok M.
"Jelas jadi lebih enak. Dulu kan harus ke Lebak Bulus dulu bila mau naik transjakarta. Sekarang sudah ada selter-selter penunjang jadi jauh lebih enak. Bisa naik dari UIN atau Gintung," ujar Inka (40), salah seorang pengguna transjabodetabek, Rabu (1/10/2014).
Pangky (50), warga lainnya mengatakan senang karena cukup sekali membayar bisa langsung ke Blok M. "Lalu bila mau ke daerah Kota Tua sana kan tinggal sambung transjakarta saja. Jauh lebih praktis," kata Panky (50), pengguna lainnya.
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi meluncurkan 10 unit bus transjabodetabek koridor Ciputat-Blok M di pool PPD Ciputat, Tangsel, kemarin.
Dirut Perum PPD Pande Putu Yasa menuturkan bahwa bus transjabodetabek ini bisa mempermudah warga kota Tangsel mengakses Jakarta dengan biaya yang terjangkau dan mudah. "Bus ini nantinya akan terkoneksi dengan bus transjakarta," kata Pande.
Tiket manual
Tarif bus transjabodetabek sebesar Rp 70.000. Tidak perlu membayar lagi jika pindah ke bus transjakarta.
Sedangkan pengguna transjakarta yang hendak transfer ke bus transjabodetabek, misalkan dari halte Pondok Indah 1, cukup membayar tambahan Rp 3.500 saja. Nominalnya pun sama dengan membayar tiket transjabodetabek seharga Rp 7.000.
Sistem tiket hingga kini masih dilakukan secara manual dengan sistem robek tiket.
Pande memaparkan bus transjabodetabek koridor Ciputat-Blok M melewati 12 selter sehingga Terminal Blok M di Jakarta Selatan.
"Dari total 12 selter, tiga selter di antaranya adalah selter Koridor VIII transjakarta busway," kata Pande.
Kerja di Jakarta
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, moda transportasi ini bisa membantu mobilitas warga Kota Tangsel yang hendak ke Jakarta dan menjadi pilihan pengendara yang beralih dari kendaraan pribadi.
"Seperti yang banyak diketahui, 50 persen warga Tangsel bekerja di Jakarta dan menggunakan kendaraan pribadi," kata Airin.
"Jelas jadi lebih enak. Dulu kan harus ke Lebak Bulus dulu bila mau naik transjakarta. Sekarang sudah ada selter-selter penunjang jadi jauh lebih enak. Bisa naik dari UIN atau Gintung," ujar Inka (40), salah seorang pengguna transjabodetabek, Rabu (1/10/2014).
Pangky (50), warga lainnya mengatakan senang karena cukup sekali membayar bisa langsung ke Blok M. "Lalu bila mau ke daerah Kota Tua sana kan tinggal sambung transjakarta saja. Jauh lebih praktis," kata Panky (50), pengguna lainnya.
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi meluncurkan 10 unit bus transjabodetabek koridor Ciputat-Blok M di pool PPD Ciputat, Tangsel, kemarin.
Dirut Perum PPD Pande Putu Yasa menuturkan bahwa bus transjabodetabek ini bisa mempermudah warga kota Tangsel mengakses Jakarta dengan biaya yang terjangkau dan mudah. "Bus ini nantinya akan terkoneksi dengan bus transjakarta," kata Pande.
Tiket manual
Tarif bus transjabodetabek sebesar Rp 70.000. Tidak perlu membayar lagi jika pindah ke bus transjakarta.
Sedangkan pengguna transjakarta yang hendak transfer ke bus transjabodetabek, misalkan dari halte Pondok Indah 1, cukup membayar tambahan Rp 3.500 saja. Nominalnya pun sama dengan membayar tiket transjabodetabek seharga Rp 7.000.
Sistem tiket hingga kini masih dilakukan secara manual dengan sistem robek tiket.
Pande memaparkan bus transjabodetabek koridor Ciputat-Blok M melewati 12 selter sehingga Terminal Blok M di Jakarta Selatan.
"Dari total 12 selter, tiga selter di antaranya adalah selter Koridor VIII transjakarta busway," kata Pande.
Kerja di Jakarta
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, moda transportasi ini bisa membantu mobilitas warga Kota Tangsel yang hendak ke Jakarta dan menjadi pilihan pengendara yang beralih dari kendaraan pribadi.
"Seperti yang banyak diketahui, 50 persen warga Tangsel bekerja di Jakarta dan menggunakan kendaraan pribadi," kata Airin.
[Kompas]
Rabu, 01 Oktober 2014
Pemprov DKI Dukung PT KAI Tertibkan Jalur Kereta Api
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terus mendukung upaya penertiban yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang dan keselamatan perjalanan kereta api. Dukungan ini dituangkan dalam penandatanganan kerjasama antara PT KAI dengan Pemprov DKI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dilakukan di Balairung Balaikota Pemprov DKI, Rabu (1/10). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko, dan Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.
PKS ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi, pelaksanaan dan landasan hukum menertibkan dan menata lahan jalur KA di bawah Jalan Layang kereta api antara Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Manggarai. Selain itu juga menertibkan di lahan yang sejajar jalur KA di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan dan keindahan. Meliputi dari segala aktifitas diluar perkeretaapian dan bangunan. Serta benda-benda lain yang mengakibatkan terganggunya keselamatan perjalanan kereta api dan menimbulkan kekumuhan lahan.
Ditekankan oleh Ahok, panggilan khas dari Wakil Gubernur DKI, kerjasama ini merupakan sinergi yang sangat baik. Dikarenakan bisa mewujudkan Jakarta kota modern dan rapi. "Dinas Pertamanan akan merapikan dengan cepat tanpa menunggu anggaran. PT KAI akan membangun jalan inspeksi, sehingga orang-orang akan lebih senang naik KA. Jakarta akan lebih tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua," terang Ahok. Ahok pun meminta kepada PT KAI untuk terus menambah armada KRL dan perjalanannya. Meskipun beresiko terjadi kemacetan panjang di pintu perlintasan sebidang. "Jika di perlintasan sudah ada lintasan layang atau underpass, perlintasan sebidang untuk segera ditutup. Supaya tidak ada kecelakaan di perlintasan," tutup Ahok.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan layanan perkeretaapian di DKI. Dan supaya lingkungan jalur KA menjadi lebih rapi dengan harapan keselamatan dan keamanan lebih terjamin. Pada kesempatan ini, dilakukan juga penandatangan PKS antara PT KAI dan Pemprov DKI mengenai Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi dengan Moda Transportasi Kereta Api di Kawasan Stasiun. (Humaska)
 |
| Dirut PT KAI dan Wakil Gubernur DKI Menandatangani PKS Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Moda Transportasi Kereta Api |
 |
| Dirut PT KAI dan Wakil Gubernur DKI Saling Bertukar PKS Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Moda Transportasi Kereta Api |
Ditekankan oleh Ahok, panggilan khas dari Wakil Gubernur DKI, kerjasama ini merupakan sinergi yang sangat baik. Dikarenakan bisa mewujudkan Jakarta kota modern dan rapi. "Dinas Pertamanan akan merapikan dengan cepat tanpa menunggu anggaran. PT KAI akan membangun jalan inspeksi, sehingga orang-orang akan lebih senang naik KA. Jakarta akan lebih tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua," terang Ahok. Ahok pun meminta kepada PT KAI untuk terus menambah armada KRL dan perjalanannya. Meskipun beresiko terjadi kemacetan panjang di pintu perlintasan sebidang. "Jika di perlintasan sudah ada lintasan layang atau underpass, perlintasan sebidang untuk segera ditutup. Supaya tidak ada kecelakaan di perlintasan," tutup Ahok.
 |
| Dirut PT KAI, Sekda Pemprov DKI, dan Dirjenka yang disaksikan oleh Wakil Gubernur DKI memperlihatkan PKS Penertiban dan Penataan Lahan Jalur KA |
Hari Ini, Tak Ada Lagi "Contra Flow" di Tol Dalam Kota Cawang-Semanggi
Hari ini, Rabu (1/10/2014), jalur contra flow di ruas Tol Dalam Kota Cawang arah Semanggi resmi dihapus. Hal ini telah disepakati oleh PT Jasa Marga bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
"Hari ini normalisasi tol Cawang-Semanggi mulai diberlakukan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Restu Mulya Budianto ketika dihubungi, Rabu pagi.
Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan uji coba terhadap normalisasi ruas tol ini. Uji coba buka tutup jalur contra flow sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu.
Restu mengatakan, kepadatan di ruas tol tanpa adanya jalur contra flow relatif sama dengan jika digunakan contra flow. Bahkan, saat ini perilaku masyarakat dalam berkendara sudah membaik sehingga jarang ditemukan ada kendaraan yang saling mendahului ketika di jalan tol.
Namun, contra flow tetap bisa diadakan kembali dalam situasi-situasi yang bersifat darurat. "Misalnya ada tabrakan, kerusakan jalan yang parah, atau kebakaran. Untuk hal-hal yang sifatnya emergency, contra flow bisa diberlakukan," ujar Restu.
Sistem contra flow di Tol Dalam Kota Cawang arah Semanggi itu diberlakukan sejak 29 bulan lalu. Tujuannya ialah untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju arah barat Jakarta dan Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Contra flow di jalur Cawang arah Semanggi dapat diterapkan karena perbedaan volume kapasitas kendaraan dibanding arah sebaliknya. Jalur arah Bandara Soekarno Hatta itu begitu padat sehingga kendaraan bergerak lambat. Sementara itu, sisi jalur sebaliknya, atau arah Cawang, masih dalam batas ideal.
Peniadaan contra flow Cawang arah Semanggi ini lantaran pembangunan Tol JORR W2 telah rampung sehingga arus kendaraan dari arah Bekasi arah Bandara Soekarno-Hatta atau Tangerang menjadi terbantu.
"Hari ini normalisasi tol Cawang-Semanggi mulai diberlakukan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Restu Mulya Budianto ketika dihubungi, Rabu pagi.
Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan uji coba terhadap normalisasi ruas tol ini. Uji coba buka tutup jalur contra flow sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu.
Restu mengatakan, kepadatan di ruas tol tanpa adanya jalur contra flow relatif sama dengan jika digunakan contra flow. Bahkan, saat ini perilaku masyarakat dalam berkendara sudah membaik sehingga jarang ditemukan ada kendaraan yang saling mendahului ketika di jalan tol.
Namun, contra flow tetap bisa diadakan kembali dalam situasi-situasi yang bersifat darurat. "Misalnya ada tabrakan, kerusakan jalan yang parah, atau kebakaran. Untuk hal-hal yang sifatnya emergency, contra flow bisa diberlakukan," ujar Restu.
Sistem contra flow di Tol Dalam Kota Cawang arah Semanggi itu diberlakukan sejak 29 bulan lalu. Tujuannya ialah untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju arah barat Jakarta dan Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Contra flow di jalur Cawang arah Semanggi dapat diterapkan karena perbedaan volume kapasitas kendaraan dibanding arah sebaliknya. Jalur arah Bandara Soekarno Hatta itu begitu padat sehingga kendaraan bergerak lambat. Sementara itu, sisi jalur sebaliknya, atau arah Cawang, masih dalam batas ideal.
Peniadaan contra flow Cawang arah Semanggi ini lantaran pembangunan Tol JORR W2 telah rampung sehingga arus kendaraan dari arah Bekasi arah Bandara Soekarno-Hatta atau Tangerang menjadi terbantu.
[Kompas]
Uji coba ERP di Rasuna Said berlangsung 3 bulan
Uji coba gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan berlangsung selama tiga bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar di Jakarta, Selasa (30/9).
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
[Kontan]
Langganan:
Komentar (Atom)