(Kriteria Angkutan Umum dalam Konsep) SMART CITY

Salah satu kriteria dalam konsep SMART CITY adalah akses angkutan umum secara real time. Salah satu cara untuk mengecek apakah kota tersebut sudah termasuk dalam kriteria SMART CITY adalah pengguna angkutan umum dapat mencari informasi alternatif trayek dari asal ke tujuan perjalanan menggunakan aplikasi google map secara mudah. Disini saya akan membandingkan 3 Kota; Paris, Bangkok dan Jakarta.

PARIS:
Kota ini sudah dipastikan sebagai SMART CITY dimana seluruh warganya dapat mengakses informasi apapun secara real time termasuk informasi angkutan umum. Angkutan umum (Metro, Tram, Bus) menjadi tulang punggung pergerakan komuter warga di Paris, karena tidak saja murah tetapi juga memberikan akses informasi yang sangat detil kepada pengguna melalui internet.
Contoh sederhana perjalanan dari Universite Paris-Est Creteil (kampus dimana saya menyelesaikan S3) menuju Gare de Lyon (salah satu stasiun KA utama di kota Paris).
Saat pengguna angkutan umum mengetik Universite Paris-Est sebagai asal dan Gare de Lyon sebagai tujuan perjalanan di google map, maka detik itu juga alternatif trayek akan muncul (cek peta dibawah ini). Pengguna dapat membandingkan semua trayek dan mencari alternatif terbaik dari semua opsi yang tersedia (manakah trayek dengan waktu tempuh tercepat?, berapa tarifnya?, berapa lama waktu berjalan kaki? dan juga berapa lama jarak antar kendaraan?). Anda dapat menggunakan metro, bus, atau kombinasi angkutan umum tersebut.
Informasi yang pengguna dapatkan dari google map adalah sama dengan kondisi riil dilapangan. Tidak ada perbedaan informasi google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/ halte serta hampir tidak ada keterlambatan perjalanan.
Paris sebagai Smart City? Saya YES YES YES!

BANGKOK:
Anda semua pasti pernah mendengar ibukota Thailand ini, negeri gajah putih yang sangat terkenal kekuatan sepakbolanya di Asia Tenggara. Terasil Dangda merupakan satu-satunya pemain sepak bola Asia Tenggara yang berhasil menembus La Liga Spanyol bersama klub Almeria.
Sektor angkutan umum di Bangkok boleh dibilang belum sesempurna Paris, tapi pelayanannya sudah cukup bagus. Definisi angkutan umum yang salah satunya mempunyai rute tetap dan teratur, benar-benar diimplementasikan di kota ini (Rute tetap = melawati jalur yang diijinkan, teratur = mempunyai jadwal yang tetap). Tidak ada angkutan khususnya bus yang ngetem sembarangan, tidak ada juga penumpang yang naik turun angkutan sesuka mereka.
Saat anda ingin melakukan perjalanan dari Victory monument (Bundaran besar di Bangkok) menuju Chaktuchak station (pasar terkenal di Bangkok), cukup ketik di google map maka akan muncul pilihan trayek angkutan umum (Bangkok Sky Train/ BTS, Bus, atau kombinasi keduanya. Cek peta dibawah).
Dipeta tersebut pengguna akan mendapatkan informasi waktu perjalanan setiap trayek, mana trayek tercepat, berapa lama waktu berjalan kaki menuju stasiun/ halte, dan juga waktu antar kendaraan. Jika dibandingkan dengan Paris, informasi angkutan umum di Bangkok hanya kurang tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Tidak ada perbedaan informasi yang signifikan antara google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/terminal/halte. Penumpang tetap percaya informasi google map sangat bisa diandalkan untuk mengakses informasi angkutan umum di Bangkok secara real time.
Bangkok sebagai SMART CITY? 1 YES!

JAKARTA:
Siapapun Gubernurnya, saya berharap mereka dapat membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Kualitas angkutan umum khususnya bus, angkot sangat jauh dari ideal. Aturan rute tetap dan teratur banyak dilanggar tidak hanya oleh awak angkutan tetapi juga disebabkan malasnya penumpang berjalan kaki menuju tempat pemberhentian angkutan umum.
Dengan google map, penumpang dari terminal kampung Melayu menuju Ratu Plaza akan mendapatkan alternatif angkutan umum di jalur tersebut (lihat peta dibawah). Penumpang dapat menggunakan bus, kereta commuter line, transjakarta atau kombinasi. Dipeta tersebut penumpang dapat melihat waktu tempuh, waktu berjalan kaki, dan juga waktu antar kendaraan. Hampir sama dengan informasi google map untuk kasus Bangkok.
Tapi untuk kasus Jakarta, yakinkah anda informasi google map ini sama dengan kondisi riil dilapangan? Secara pribadi, saya menjawab tidak. Banyak sekali deviasi yang terjadi. Saat penumpang sudah diterminal menyesuaikan dengan informasi google map, belum tentu angkutan umum yang kita harapkan sudah ada disana. Sama sekali tidak ada kepastian!
Ayo Pak Ahok, maksimalkan waktu anda yang tersisa untuk merealisasikan konsep SMART CITY di Jakarta.

[Hananto Prakoso]

"Terminal Keren, tetapi Fasilitas Tidak Digunakan..."

Keberadaan eskalator di Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, sia-sia karena tak pernah dioperasikan. Sampai-sampai, sopir bus pun menyindir keberadaan eskalator tersebut.

Tiga unit eskalator terlihat masih kokoh di terminal yang diresmikan oleh Joko Widodo kala dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, April 2014. Eskalator tersebut terlihat dioperasikan. Tidak terlihat pula orang yang menggunakan eskalator itu.

Di bawah eskalator terdapat jalur-jalur berisi bus tujuan dalam kota. Beberapa metromini bernomor 66 tujuan Blok M-Manggarai banyak terlihat di jalur tersebut. Sekitar satu dan dua penumpang terlihat menaiki metromini paling depan. Di dalam metromini, beberapa orang sudah terlihat menunggu bus tersebut memulai perjalanan.

Di belakangnya, metromini berikutnya mengantre giliran mengangkut penumpang. Masih berada dalam bagian bangunan itu, terdapat sebuah Halte Transjakarta Manggarai. Untuk mencapai halte tersebut, ada empat jembatan penyeberangan dari segala penjuru.

Dulu, ketika pintu masuk halte transjakarta itu masih ada dua, masyarakat lebih senang menyeberang langsung melalui jalan saja untuk mencapai pintu halte. Namun, kini pintu tersebut telah ditutup, masyarakat pun harus memilih salah satu jembatan penyeberangan agar dapat masuk ke halte.

Terminal Manggarai termasuk terminal berfasilitas modern yang ada di Jakarta. Diresmikan sekitar April 2014 lalu. "Terminalnya keren tapi fasilitas enggak digunain. Eskalator jarang aktif, lift juga sama," ujar Artijo, salah satu sopir bus di terminal itu, Sabtu (13/12/2014).

Artijo beranggapan, fasilitas di Terminal Manggarai jarang dioperasikan karena jarang ada penumpang metromini yang menyetop melalui dalam terminal. Masyarakat yang menggunakan fasilitas eskalator biasanya adalah calon penumpang transjakarta.

"Itu juga jarang yang pake eskalator. Kalau mau naik busway (transjakarta) kan banyak tuh tangganya, enggak cuma eskalator aja," ujar Artijo sambil menunjuk ke arah salah satu jembatan penyeberangan.

Pantauan Kompas.com, kondisi bangunan Terminal Manggarai secara umum masih baik dan kokoh. Kekurangan terlihat pada beberapa jembatan penyeberangan yang merupakan akses ke dalam terminal saja. Kondisinya kotor dan berkarat karena jarang dilalui orang.

Pada salah satu sisi terminal juga tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Area yang seharusmya digunakan untuk tempat warga menunggu bus, justru digunakan tempat beristirahat bagi para sopir bahkan anak jalanan.

[Kompas]

"Mau Ada Demo atau Pesta Rakyat, Transjakarta Harus Tetap Beroperasi"

Ketua Institute for Transportation Study (Instran) Darmaningtyas mengapresiasi tetap beroperasinya layanan bus transjakarta koridor I menjelang berlangsungnya acara pawai budaya, Senin (20/10/2014) kemarin.

Menurut Tyas, sudah seharusnya layanan angkutan publik diutamakan dalam kondisi dan situasi apapun. Tyas menilai pentingnya mengutamakan tetap beroperasinya layanan angkutan publik dalam kondisi dan situasi apapun bertujuan untuk memberikan jaminan agar kepentingan warga yang tetap ingin melakukan aktivitas tidak terganggu.

"Jadi mau ada demonstrasi atau pesta rakyat seperti pada saat perayaan pelantikan kemarin, transjakarta harus tetap beroperasi. Jalanan umum boleh ditutup dan angkutan umum reguler bisa saja tidak beroperasi, tapi jaminan mobilitas bagi warga Jakarta harus tetap ada," kata Tyas kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2014).

Meskipun demikian, Tyas mencatat ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yakni perlunya menjaga kesterilan jalur busway pada saat adanya kerumuman massa. Karena saat transjakarta tetap beroperasi di tengah kerumunan massa pada Senin kemarin, perjalanannya agak sedikit tersendat karena banyaknya warga yang berdiri di atas jalurnya.

"Ke depan, operasional transjakarta masih tetap bisa diselamatkan dengan cara jalur transjakarta harus disterilkan dari manusia maupun kendaraan," ujar Tyas.

Sebagai informasi, Senin siang kemarin bus transjakarta koridor I tetap beroperasi normal meski ruas Jalan Sudirman dan Thamrin ditutup. Operasional bus baru dihentikan untuk sementara saat akan dilakukannya prosesi arak-arakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla dengan kereta kuda dari Bundaran HI menuju Istana Negara.

[Kompas]

Ini Janji Jokowi yang Bakal Terus Ditagih Ahok

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bakal terus menagih janji Presiden Joko Widodo. Hal ini terutama atas janji-janji Jokowi dalam mendukung penyelesaian permasalahan Jakarta.

Misalnya, janji terhadap perubahan wewenang jalan provinsi dan jalan negara. Hal itu diupayakan agar perbaikan jalan di Jakarta dapat langsung dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, tanpa saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.

"Wewenang itu kasih ke DKI semua, termasuk pengelolaan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran," kata Basuki di Balaikota, Senin (20/10/2014).

Basuki juga bakal menagih janji Jokowi soal pembenahan transportasi Ibu Kota. Yang pasti, dia melanjutkan, Jokowi telah memiliki konsep menarik, terkait pembenahan transportasi massal. Pembenahan ini termasuk program percepatan pembangunan loopline kereta api yang menyambungkan Tangerang-Bogor-Bekasi.

Jokowi juga menjanjikan alokasi lebih dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bantuan tingkat kabupaten/kota.

"Beliau pernah ngomong ke saya untuk mengurangi alokasi ke kementerian dan dialokasi khusus ke tiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar per tahunnya. Kalau uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pembangunannya pasti akan kencang," kata Basuki.

Untuk penanggulangan banjir, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan pembangunan Waduk Ciawi di Bogor, Jawa Barat, serta percepatan normalisasi 13 sungai besar di Jakarta.

"(Bantuan) termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Prinsipnya, pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta masih kewenangan Kementerian PU," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

[Kompas]

Menagih Janji Jokowi-Ahok Benahi Angkutan Umum Ibu Kota

Rabu (15/10/2014), era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Wiodo dan wakilnya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, genap dua tahun. Salah satu program yang pernah dijanjikan keduanya adalah pembenahan angkutan umum melalui peremajaan unit.

Meski demikian, program mengatasi kemacetan itu sampai sejauh ini dinilai belum berhasil. Hal itu terbukti dari gagalnya pengadaan bus pada tahun 2013, yang berujung pada mencuatnya kasus bus berkarat.

Salah satu pengusaha metromini, Azas Tigor Nainggolan, menganggap gagalnya pengadaan bus merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang salah. Menurut Tigor, seharusnya pengadaan bus tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menyerahkan saja proses pengadaan bus ke pengusaha angkutan. Adapun peran Pemprov DKI adalah sebagai pihak penjamin, terutama yang menyangkut tentang bunga di bank dan pajak bea masuk kendaraan.

"Seharusnya pemerintah menjadi penjamin bagi para pengusaha. Misalnya dalam hal pengadaan bus, yang beli busnya pengusaha, tetapi Pemprov yang bayar bunga banknya. Terus pajak bea masuknya, Pemprov bisa bantu melobi ke pemerintah pusat supaya pajaknya dibuat nol persen sehingga harganya murah. Jadi, pengusaha bisa melakukan peremajaan bus," kata Tigor kepada Kompas.com.

Tigor mengatakan, apabila Pemprov DKI bisa menjadi pihak penjamin dalam hal bunga bank dan bea masuk, ia yakin para pengusaha angkutan umum akan bersedia meremajakan kendaraan miliknya.

Pada dasarnya, kata Tigor, pengusaha angkutan umum tidak pernah merasa keberatan untuk meremajakan angkutan miliknya. Namun, tentu saja hal itu harus dibarengi dengan bantuan dari pemerintah.

"Kami mau saja ganti bus, tetapi ya mohon bantuan juga dari pemerintah. Pemprov harus membantu para pengusaha angkutan. Jangan sampai juga Pemprov membiarkan masuknya operator baru, tetapi operator lama ditelantarkan," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.

Sebagai informasi, Pemprov DKI pada akhir 2013 membeli 450 bus buatan Tiongkok bermerek Ankai dan Yutong. Namun, pada perkembangannya, beberapa bus ditemukan dalam kondisi tak layak karena beberapa komponen berkarat.

Akibatnya, Pemprov DKI enggan melunasi pembayaran bus. Ratusan bus pun hingga saat ini tak bisa digunakan dan teronggok begitu saja di depo bus milik PPD di Ciputat. Kegagalan pengadaan bus pun akhirnya menggelinding ke ranah hukum.

Ada beberapa pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark-up, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

[Kompas]

Bolong-bolong Sistem Parkir Meter Versi Pengamat

Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mengatakan ada beberapa lubang dalam penerapan sistem parkir meter. Pemerintah DKI Jakarta sedang menguji coba alat ini di sepanjang Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Yoga mengatakan lubang pertama terdapat dalam penggunaan koin untuk pembayaran. "Harusnya transaksi jangan tunai, tapi sudah menggunakan kartu," kata Yoga ketika dihubungi, Ahad, 5 Oktober 2014.

Menurut Yoga, pembayaran menggunakan uang tunai rawan diselewengkan. Selain itu, transaksinya tidak tercatat secara rapi. Jika menggunakan sistem elektronik, pembayaran bisa langsung dipantau.

Yoga juga mengkritik juru parkir yang belum dibekali pemahaman tentang sistem parkir ini. Di lapangan, masih ada laporan bahwa mereka main belakang dengan tidak memasukkan uang ke alat parkir meter.

Yoga menuturkan juru parkir seharusnya diberi pelatihan mengenai sistem tersebut. "Seharusnya mereka tidak sekadar membantu pengendara." Yoga bersama timnya pernah menyusun konsep parkir meter ini dan mengusulkannya kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Masukan lain yang disampaikan Yoga adalah soal pengelolaan yang masih berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seharusnya, Yoga melanjutkan, ada operator khusus yang menangani sistem ini.

"Ada operator dan regulator, seperti Transjakarta." Dengan cara tersebut, pengelolaan parkir akan lebih maksimal. Sebab, jika UPT Perparkiran juga mengurusi teknis lapangan, kinerja nya tidak akan maksimal.

Yoga mengusulkan, sebaiknya kelak DKI tidak hanya membuka pelelangan alat parkir meter, tapi juga jasa operator pengelola parkir. Dengan begitu, pengelolaan sistem ini lebih optimal. Yoga berharap DKI segera menambal lubang dalam sistem parkir meter ini. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan sistem ini akan gagal diterapkan.

[Tempo.co]

Warga Jakarta Dilarang Bawa Mobil ke Bandung

Kebiasaan warga ibu kota berlibur ke Bandung dengan membawa kendaraan roda empat telah berkontribusi besar bagi kemacetan kota Kembang tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan meminta agar warga ibu kota memanfaatkan transportasi kereta api jika ingin berkunjung ke Bandung.

"Pak Ridwan minta kita pakai kereta api kalau mau berkunjung ke Bandung," kata Basuki di Balaikota, Selasa (16/9).

Ucapan Basuki damini oleh Ridwan Kamil. Ia mengaku, sengaja meluangkan waktu bertemu dengan Basuki untuk membicarakan sejumlah hal terkait rencana pembangunan di kedua kota.

"Ya, kita sambil makan siang bicara soal kereta api. Saya meminta ke Pak Ahok agar melarang warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mensosialisasikan kepada warga ibu kota yang hendak berkunjung ke Bandung menggunakan sarana transportasi umum yakni kereta api. Sebab, sosialisasi ini tidak akan berguna apabila hanya Walikota Bandung yang meminta, bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kampanyenya harus dari sekarang. Pak Ahok yang nanti gubernur suaranya akan lebih didengar (warga Jakarta), ketimbang saya di sana (Bandung)," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan untuk memperbanyak frekuensi perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Bandung guna mensukseskan kampanye yang sedang digalakkan saat ini.

"Masalah Jakarta ini mirip sama Bandung. Macet, banjir dan knalpot bising. Masalah tadi Pak Ahok bisikin soal taman. Jakarta juga mau memperbanyak taman tematik seperti yang ada di Bandung," tambahnya.

[BeritaJakarta]

Tak hanya Pemda, Monorel juga tanggung jawab Pusat

Proyek monorel untuk mengatasi kemacetan ibukota sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Menurut Tjipta Lesmana, Pakar Komunikasi Politik kehadiran monorel sangat dibutuhkan mengingat kemacetan Jakarta sudah sangat parah. Pertambahan kendaraan setiap tahun sebanyak 10%, sedangkan pertambahan jalan hanya 0,6% per tahun.

“Menyelesaikan kemacetan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat,” kata Tjipta dalam acara dialog bersama Kompasiana dan PT JM, di Jakarta, Sabtu (24/5).

Darmaningtyas, pengamat transportasi menambahkan, saat ini pemerintah seharusnya tinggal menjalankan saja roadmap transportasi makro yang telah dibuat oleh Sutiyoso. “Ada monorel, lalu jalur sepeda, blue print itu seharusnya dilakukan dengan konsisten. Jalankan saja pola transportasi yang disusun, jangan terlalu banyak kajian lagi,” ucap Darmaningtyas, dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya untuk jalur monorel yang akan dibangun nanti, sebaiknya bukan hanya jalur daerah tujuan perjalanan saja. Tapi harus bisa menghubungkan daerah pemukiman seperti Bekasi ke daerah tujuan, misalnya Kuningan. “Saya lihat jalur monorel ini belum seperti itu,” kata Darmaningtyas.

Rencananya ada dua rute yang dilewati oleh monorel. Antara lain rute Kuningan - Gatot Subroto - SCBD Senayan - Pejompongan - Kuningan. Rute kedua , Mal Taman Anggrek - Tomang - Cideng - Tanah Abang - Karet - Mall Ambasador - Tebet - Kampung Melayu.

 Bagaimanapun, selain berfungsi unutk mengurangi kemacetan, hadirnya monorel tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri.

Monorel ini merupakan kereta dengan kapasitas penumpang sekitar 208 orang. Dalam satu perjalanan bisa membawa maksimum delapan kereta, sekali perjalanan bisa mengangkut 1800 orang.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorel tengah melakukan kajian untuk pembangunan proyek bernilai triliunan rupiah ini. Kedua belah pihak masih berkutat soal hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta kesepakatan yang seimbang. “Harus ada trust dari kedua belah pihak, kalau tidak ada, ya nggak akan jadi monorel ini,” pungkas Tjipta.

[Kontan.co.id]

"Penumpang KRL di Gerbong Wanita Egois"

Keberadaan kursi prioritas di setiap gerbong diperuntukkan bagi penumpang lansia, wanita hamil, dan orang cacat. Dari 10 rangkaian gerbong, gerobong paling depan dan paling belakang , disediakan khusus perempuan.

Apakah perempuan hamil diistimewakan di gerbong perempuan? Menurut sejumlah penumpang KRL perempuan yang biasa berada di gerbong khusus wanita, para kaum Hawa tersebut malah tidak pengertian dengan kondisi seseorang.

Nanda, salah seorang penumpang KRL yang setiap harinya berangkat dari Depok menuju Sudirman, mengatakan, untuk masuk ke dalam kereta saja harus penuh perjuangan. Sebab, setiap pagi, kondisi KRL sangat penuh.

"Ya, mau gimana lagi, tiap hari saya berjuang keras biar minimal bisa masuk kereta aja, kalau dapet duduk jarang sih. Pasti pas mau masuk, penumpang wanita tuh nggak ngertian," kata  kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2014).

Ketika disinggung soal kondisi gerbong perempuan, dia langsung terdengar kesal.

"Halah, di gerbong wanita tuh egois semua yang saya temuin ya. Sering kok saya lihat ada ibu hamil atau orang tua di gerbong wanita berdiri, sedangkan yang dapet duduk nggak ngasih tempat duduk. Selalu deh disuruh sama petugas, baru dia ngasih," ujarnya dengan suara meninggi.

Hal senada dikeluhkan pula penumpang lainnya, yaitu Febri. Ia mengatakan bahwa penumpang di gerbong campuran lebih toleransi, dibandingkan gerbong khusus wanita.

"Banyak kejadian kok, misalnya wanita hamil yang berdiri dan penumpang dapat duduk nggak kasih kesempatan. Egois banget, saya kasihan aja sama ibu hamil itu, dia nggak bisa ngomong langsung cuma kita yang harus tanggap," ujar penumpang dari Pasar Minggu.

Pantauan Kompas.com saat berada di gerbong wanita sekitar pukul 08.00, kondisi kereta jurusan Bogor-Jatinegara penuh sesak. Mayoritas didominasi oleh wanita muda. Di dalam gerbong wanita terdapat tanda kursi prioritas di sisi ujung dekat kabin masinis. Saking penuhnya, air conditioner (AC) tidak terasa, padahal terdapat lima AC. Tidak jarang, jendela kereta dibuka agar sirkulasi udara tetap terjaga. Adapula wanita yang memilih duduk di lantai dan memakai kursi lipat.

Di gerbong tersebut, terlihat seorang pria yang bertugas menjaga. Petugas bernama Heri tersebut juga menceritakan hal yang sama mengenai kondisi di gerbong perempuan.

"Ya enggak tau kenapa, di gerbong wanita justru enggak mau kasih penumpang yang hamil atau orang tua. Tapi setelah saya tegur, mereka baru kasih duduk. Rata-rata anak muda sih yang begitu ya," ungkapnya.

[Kompas]

"Meragukan, Studi Jakarta Berpotensi Segera Samai London dan New York"

Informasi yang diklaim sebagai hasil survei yang menempatkan Jakarta sebagai kota di negara berkembang dengan potensi menyamai kota-kota di negara maju dalam satu hingga dua dekade, mengundang kritik. Data tersebut dinilai tak memperlihatkan kualitas laiknya penelitian ilmiah.

"Tak seperti hasil penelitian ilmiah karena tak memaparkan data maupun hal lain yang berkaitan dengan aspek penelitian," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Rabu (16/4/2014). Informasi yang dia kritik merupakan pernyataan lembaga konsultan asal Amerika, AT Kearnay.

Menurut Agus, setiap hasil studi yang diumumkan ke publik dilengkapi dengan kelengkapan variabel, sampel, dan metode yang dipakai. Selain itu, ujar dia, pengumuman harus dilakukan dalam bentuk konferensi pers, tak cukup hanya lewat rilis tanpa angka pula.

"Kalau cuma press release tapi tidak ada hasil angka-angkanya, bagi saya itu bisa jadi pembohongan publik. Kalau menyampaikan hasil studi itu kan publik harus tahu apa saja yang diukur, serta angka-angkanya paling tidak, ada summary-nya," papar Agus.

Lagi pula, tutur Agus, data tersebut diungkap ketika Jakarta menghadapi masalah termasuk dugaan korupsi, seperti kasus pengadaan bus berkarat transjakarta dan penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan.

"Saya tidak tahu variabelnya apa saja yang dinilai, apakah kasus-kasus korupsi itu masuk dalam kategori penilaian atau tidak," ujar Agus. Dia mengaku cukup tahu reputasi AT Kearney tetapi sama sekali tak mendapat informasi soal studi tersebut.

Agus mempertanyakan pula bagaimana bisa Jakarta tiba-tiba menempati urutan pertama dari negara berkembang yang berpotensi menyamai London dan New York, mengalahkan Sao Paulo, Rio de Janeiro, Kuala Lumpur, Beijing, atau Istambul.

"Bisa juga itu studi benar-benar dilakukan, karena menurut mereka (AT Kearney) kan itu dilakukan setiap dua tahun sekali. Tapi kan kalau benar dilakukan, harusnya variabelnya, korespondennya, dijabarkan lengkap. Tapi kenapa ini tidak ada. Saya cari di google juga tidak ada," ujarnya.

Seperti diberitakan, Head of Asia Pasific AT Kearney, John Kurtz, mengungkapkan lembaganya menganalisis 34 kota di sejumlah negara berkembang. Dia mengatakan analisis memakai 24 parameter dalam lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman sosial budaya, dan kestabilan politik.

"Hasilnya, Jakarta menempati urutan pertama, disusul dengan Manila (Filipina), Addis Ababa (Etiopia), Sao Paulo (Brasil), New Delhi (India), Rio de Janeiro (Brasil), Bogota (Kolombia), Mumbai (India), dan lain-lain," ujar Kurtz di Balaikota Jakarta, Selasa (15/4/2014), usai menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Kurts melanjutkan, berdasarkan data pendamping, New York (Amerika Serikat) dan London (Inggris) tetap menjadi dua kota global di dunia yang paling maju. Jakarta, Manila, dan kota-kota yang mereka analisis, ujar dia, paling memungkinkan memperkecil ketertinggalan dan memperbaiki posisi global untuk beberapa dekade ke depan.

Di Jakarta, lanjut Kurtz, perbaikan-perbaikan secara signifikan dilakukan oleh pemerintahnya. Menurut dia, Jakarta menjadi semakin kondusif untuk melaksanakan bisnis. Hal itu ditandai dengan tingginya pendapatan per kapita.

Perbaikan sumber daya manusia, imbuh Kurtz, juga kian signifikan dilihat dari pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan fasilitas transportasi pun kian masif, kata dia, dengan dimulainya proyek transportasi massal, yakni mass rapid transit (MRT), monorel, dan pengadaan ratusan bus transjakarta.

Selain itu, imbuh Kurtz, Jakarta juga tengah membangun pelabuhan baru untuk pendukung ekspor dan impor. "Tapi, Jakarta perlu meningkatkan keberadaan pusat-pusat pendidikan berskala internasional, yang merupakan salah satu aspek di mana Jakarta masih tertinggal dibanding kota lain," ujar dia.

[Kompas]

Nielsen sebut konsumen Indonesia sulit dilarang beli mobil

Lembaga Survei Nielsen menyebut bahwa konsumen di kota besar Indonesia sulit dilarang untuk membeli mobil. Itu didasarkan pada hasil penyebaran kuesioner online sepanjang Agustus-September 2013 di 60 negara.

Dari 30.344 peserta jajak pendapat, 505 responden berasal dari Indonesia. Sebanyak 73 persen responden tinggal di perkotaan, 12 persen di pedesaan, dan 15 persen suburban.

Berdasarkan survei itu, 63 persen dari 505 responden Indonesia berencana untuk membeli mobil dalam dua tahun mendatang. Sebanyak 18 persen akan membeli mobil bekas dan hanya 19 persen yang mengaku tidak tertarik membeli kendaraan roda empat.

Di sisi lain, sebanyak 96 persen responden yang sudah memiliki mobil akan kembali membeli mobil jika memiliki cukup uang. Dari responden yang sudah memiliki mobil itu, 95 persen diantaranya mengaku akan membeli mobil dengan kualitas yang lebih baik.

Peneliti Nielsen Yohannes Benny Wuryanto menilai, fenomena yang dialami Indonesia tersebut mirip China, India dan Brasil. Di mana masyarakat kelas menengahnya sedang gandrung memiliki mobil sebagai simbol kemapanan.

Ini berbeda dengan fenomena yang dialami negara industrialis macam Amerika Serikat, Australia, atau Eropa. Masyarakat di sana memilih kembali menggunakan transportasi publik karena lebih ramah lingkungan.

"Indonesia pasti akan menuju ke sana (mayoritas transportasi publik), tapi untuk saat ini, curve-nya sedang dalam tahap asyik membeli mobil," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/4).

Di sisi lain, sejumlah otoritas kota besar di Indonesia sudah terlihat mengerem jumlah peredaran mobil. Pemprov DKI Jakarta sebagai pionir telah menaikkan tarif parkir di kawasan segitiga emas, Sudirman-Thamrin-Kuningan.

Kemudian ada wacana Electronic Road Pricing (ERP) dan pembatasan BBM subsidi. Terobosan ini diimbangi oleh pembangunan transportasi publik, seperti MRT, monorel, dan Transjakarta.

"Baru Jakarta yang punya pemimpin sadar transportasi umum. Artinya inisiatif itu baru berjalan, Jokowi itu sudah mulai disusul daerah lain seperti Surabaya. Sehingga kita lihat, untuk kota besar visinya transportasi umum. Cycle-nya orang-orang membeli mobil agak di setop," kata Benny.

[Merdeka.com]

Era Jokowi-Ahok, Koridor Transjakarta Tak Bertambah

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursal menyorot layanan transjakarta yang belum ada perbaikan. Pada masa pemerintahan Jokowi-Basuki, pemprov juga belum menambah koridor transjakarta.

Ia berpandangan, di tengah kemacetan Jakarta yang semakin parah, hanya transjakarta yang menjadi transportasi massal andalan. Namun, pelayanannya kurang memuaskan.

"Moda transjakarta ini akan memasuki titik jenuh, jika tidak didukung pembenahan transportasi massal lainnya," kata Edi, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak koridor transjakarta yang headway (waktu tempuh kedatangan antarbus di halte) di atas 30 menit.

Hingga kini, baru ada 12 dari 15 koridor yang direncanakan. Tiga koridor sisanya, kata dia, merupakan rute yang menjangkau penumpang cukup banyak dari daerah pinggir Jakarta. Adapun tiga koridor yang belum terbangun itu adalah Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (UI-Manggarai), dan Koridor XV (Pondok Kelapa-Blok M).

Koridor XIII, lanjut dia, dapat melayani penumpang dari arah Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk Koridor XIV, dapat menjangkau penumpang dari Depok, serta Koridor XV menghubungkan dengan perbatasan Bekasi.

Edi menjelaskan, di koridor-koridor yang sudah ada (existing), para penumpang banyak yang mengeluhkan lamanya waktu menunggu bus hingga lebih dari satu jam.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus segera menerapkan solusi yang telah ada. Seperti menambah unit dan koridor transjakarta yang ada. Oleh karena itu, nantinya jumlah kapasitas penumpang dapat terangkut lebih banyak.

"Transjakarta ini juga tidak dapat berdiri sendiri, dan perlu dukungan dari pembenahan angkutan umum lainnya, seperti metromini, kopaja, koantas bima, dan mikrolet," kata Edi.

Di sisi lain, Edi mendesak Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengintensifkan sterilisasi jalur transjakarta. Hal itu diupayakan agar waktu tempuh antarbus lebih cepat. Begitu juga dengan penambahan unit bus transjakarta.

Menurut dia, peraturan yang ada, terkait penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada transjakarta, telah mengekang pengadaan transjakarta. Ini karena, pengadaan ribuan unit transjakarta juga harus diimbangi dengan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

"Sulitnya peraturan ini, yang mengharuskan kendaraan menggunakan bahan bakar gas," kata Edi.

[Kompas]

Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi Jadi Rp 8.500

Terus menerus, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara.

Jim memberikan saran, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Di tempat yang sama, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menambahkan, pelaku pasar memang bereaksi positif dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP akhir pekan lalu. Ini terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Namun, sebelum menyimpulkan penguatan rupiah karena euforia tersebut, dua bulan sebelumnya angka-angka ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikkan, mulai dari current account deficit yang membaik, inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan, dan angka ekonomi lainnya, membuat rupiah terus menguat," kata Anton.

Anton mengatakan, bahkan penguatan rupiah akan terus terjadi sepanjang tahun ini, dan indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat.

"Kami perkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar," ucapnya.

"Namun siapapun presidennya nanti, akan menghadapi persoalan besarnya subsidi BBM, suka tidak suka tiap tahun akan dipusingkan sama BBM. Presiden yang baru harus mempunyai program berpindah dari BBM ke gas, dan mungkin harus menaikkan harga BBM subsidi," tutupnya.

[detikcom]

Pengamat: Transportasi di Era Jokowi Kian Mahal

ubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang berperan dalam membangun transportasi Jakarta. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, sederet moda transportasi perkotaan DKI dibangun dengan pijakan yang lemah.

Dosen Universitas Paramadina mengatakan tak ada rencana yang jelas dari Jokowi soal transportasi massal. Selain itu, biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat di ibukota pun cenderung mahal. "Nggak ada kemajuan dalam bidang transportasi di jaman Jokowi ini. Transportasi malah jadi mahal," ujar Agus.

Agus pun mempertanyakan kebijakan Jokowi soal transportasi, terutama dalam pembangunan enam ruas tol. Jokowi dinilai tidak berpihak pada rakyat karena justru menguntungkan pihak pengusaha swasta.

Agus juga menyayangkan, mengapa Jokowi diam melihat kasus bus Transjakarta rusak dan karatan. Kasus tersebut menurutnya semakin menambah daftar kegagalan Jokowi mengendalikan bawahannya. "Sedari awal sudah saya sampaikan supaya Pemprov DKI Jakarta jangan membeli bus asal China atau Korea karena hanya akan tahan dua tahun saja."

[ROL]

Minimum service standards needed for Transjakarta

Commuters and NGOs have urged Governor Joko “Jokowi” Widodo to approve the draft proposal for minimum service standards for Transjakarta buses to guarantee an overall improvement in safety and services.

Drafted by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), the proposal was first submitted in 2010 to the administration of former governor Fauzi Bowo. It is expected to be implemented in the form of a gubernatorial regulation (pergub), providing guidelines, vision and service targets.

David Tjahjana, the coordinator of a community of Transjakarta users Komunitas Suara Transjakarta, said Transjakarta should not be afraid of adopting minimum service standards.

“Transjakarta should not worry [about a service performance target]. The company simply needs to show a gradual improvement every year. It needs to have an incentive to improve,” he told The Jakarta Post over the phone on Friday.

He said once the minimum service standards were set, Transjakarta could focus on specific problems in order to improve its overall services.

“I believe passenger waiting time should be the main priority. Currently, the schedule is unpredictable and commuters cannot plan their journeys,” he said.

David added that many passengers complained about the inconsistency of bus arrivals in Corridor 8 (Lebak Bulus — Harmoni) and buses serving express routes such as the Senayan traffic circle to Kalideres.

“Even if the buses come once every hour, commuters will definitely prefer having an exact arrival time, which will give them more freedom to plan the rest of their day,” he said.

In addition, the majority of Transjakarta bus passengers still buy tickets at ticket booths because they find it difficult and inconvenient to top up the electronic cards.

Occasionally, passengers experience delays as a result of problems associated with the Transjakarta buses themselves.

Meanwhile, Transjakarta spokeswoman Sri Ulina Pinem said the draft had been submitted to Jokowi. “The SPM [Minimum Service Standards] of TJ [Transjakarta] is currently waiting for consideration by the governor,” she said on Thursday.

Rudy Thehamihardja, a member of the Indonesian Transportation Society (MTI), said he wondered why it took so long for the city to approve the minimum service standards proposal.

He said that minimum service standards for public services were mandatory as stipulated in Government Regulation No. 65/2005 on guidelines to arrange and apply minimum service standards.

“Just compare Transjakarta with the public bus services in Singapore, where people get updates on the location of the buses and the estimated time of arrival, while here, there is no information whatsoever on arrival times,” he told the Post.

ITDP country director Yoga Adiwinarto said he hoped the minimum service standards for Transjakarta would the lead to widespread implementation of minimum requirements for all public transportation services.

“We need to have an organization that functions as an authority to implement the minimum service standards in public transportation,” he said.

[The Jakarta Post]

Perkara Pengadaan Bus Cina untuk TransJakarta

oleh: Yoga Adiwinarto

"TransJakarta Baru Diduga Bekas, Jokowi Ditipu oleh Perusahaan Cina?" itulah headline salah satu website berita nasional, Minggu malam (9/2). Sejak itu banyak lagi berita lainnya yang mengabari perkembangan tentang bus 'bekas' tersebut. Komentar dari publik pun berterbangan, ada yang menanyakan mengapa menggunakan bus dari Cina, padahal bus dari Eropa dan Jepang kualitasnya lebih bagus.

Sejarah TransJakarta mencatat bahwa bus pertama pada 2004 berasal dari Jerman dan Jepang. Pemasoknya saat itu adalah Mercedes-Benz dan Hino. Bus-bus ini sudah dipensiunkan pertengahan 2013 lalu dan sedang disiapkan untuk nantinya dioperasikan lagi hanya untuk layanan malam hari setelah pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Seluruh bus ini menggunakan mesin diesel dan solar sebagai bahan bakarnya.

Sejak 2006, TransJakarta memiliki kebijakan untuk menggunakan bahan bakar gas untuk seluruh armadanya. Pada saat itu Mercedes-Benz dan Hino tidak memiliki armada yang tersedia stoknya. Akhirnya produsen Korea, yaitu Daewoo dan Hyundai, yang dipilih oleh operator untuk melayani koridor 2 dan 3. Mereka kemudian juga mengadakan armada untuk koridor 4 sampai 8. Selain mereka, Hino kembali berpartisipasi untuk memperkuat armada TransJakarta.

Masalah mulai timbul ketika TransJakarta menerapkan kebijakan menggunakan bus gandeng. Tidak ada dari bus-bus Korea dan Jepang tadi yang siap untuk memenuhi spesifikasi bus gandeng Transjakarta yang cukup unik, yaitu: High Floor (lantai tinggi), gandeng, dan berbahan bakar gas.

Kalaupun mereka memiliki armada gandeng, lantai busnya tidak tinggi atau bahan bakarnya masih menggunakan solar. Diperlukan pengembangan lagi serta perancangan ulang dari model yang sudah ada. Ini akan memakan waktu lama.

Di saat genting itulah muncul armada bus Cina pertama di TransJakarta dari Huanghai dengan 10 bus gandeng untuk melayani koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

Produsen dari dalam negeri nampaknya juga tidak mau ketinggalan. Dari kawasan industri Sentul, lahirlah bus bernama Komodo dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) bernama AAI Indonesia. Bus yang didesain oleh perusahaan patungan Indonesia - Malaysia ini cukup memegang pasar bus gandeng di TransJakarta sampai akhir 2011. Hampir seluruh bus gandeng yang beroperasi di koridor 9 dan 10 menggunakan armada Komodo ini. Namun sayang, ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan kompetitifnya pasar, armada Komodo ini mulai punah dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi.

Kembali dari pasar tanah air, muncul juga produksi bus buatan Madiun, yaitu Innobus yang diproduksi oleh PT INKA, yang biasanya membuat gerbong kereta api. Hampir seluruh armada Innobus saat ini dioperasikan di koridor 11.

Hingga akhir 2012, armada bus Cina yang beroperasi di TransJakarta hanya berasal dari Huanghai. Itu pun sudah menyusut karena ada beberapa busnya yang terbakar.

Nah, gelombang kedatangan bus Cina akhirnya dimulai awal 2013, saar bus bermerek ANKAI mulai masuk ke jajaran armada TransJakarta untuk beroperasi di koridor 12, dan bus bermerek Zhongtong untuk beroperasi di koridor 1 dan 8. Di koridor 1, bus Zhongtong menggantikan peran bus berbahan bakar solar yang telah 9 tahun beroperasi.

Sejak itu, semakin besarlah gelombang kedatangan bus dari Cina. Bus bermerek Yutong, ANKAI, dan juga Zhongtong kembali berdatangan di awal 2014 ini, dan sebagian besar sudah mulai beroperasi.

Mengapa tiba-tiba akhirnya banyak bus-bus berdatangan dari Cina dan diberitakan buruk?

Sesungguhnya ini akibat dari kesalahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli bus secara langsung.

Pada pengadaan bus koridor 2-8, termasuk juga saat penggantian armada di koridor 1 tahun lalu, seluruh busnya dibeli oleh operator. Pada saat operator membeli bus, mereka akan memilih produk yang sudah terbukti, banyak pengalaman dan daya tahan tinggi, sehingga bus dapat terus digunakan tanpa banyak waktu perbaikan.

Operator akan berusaha agar setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, bus mereka dapat menghasilkan uang, karena di satu sisi mereka pun harus membayar angsuran bus ke bank. Sehingga jika bus tidak beroperasi, mereka akan kesulitan menutupi pembayaran angsuran mereka.

Berbeda kasusnya jika operator hanya mengoperasikan bus yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Di koridor 9, di mana operator menggunakan bus Pemprov secara gratis dan tanpa ada kewajiban angsuran, cukup banyak bus gandeng dan juga bus single yang tidak beroperasi, bahkan sebagian sudah tidak beroperasi cukup lama.

Di sisi lain, ketika Pemprov membeli bus, dikarenakan mereka menggunakan aturan main lelang pengadaan barang dan jasa, hampir selalu bus yang akhirnya dibeli merupakan bus dengan harga termurah. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa produk Cina lebih unggul dalam hal harga dari produk-produk negara lain.

Memang betul, harga termurah belum tentu buruk. Namun dengan model pengadaan ini, dimana Pemprov DKI Jakarta membeli 'putus' (setelah beli selesai urusan), akan sangat sulit bagi TransJakarta, apalagi operator, untuk menagih janji si penjual bus. Contoh yang paling sering terjadi adalah kurangnya layanan purna jual, ketersediaan suku cadang atau juga kurangnya dukungan teknis dari para produsen bus. Beberapa berdalih bahwa dalam kontrak mereka pada saat pembelian bus, layanan purna jual tersebut tidak dicantumkan.

Terlepas apakah bus dari Cina berkualitas bagus atau tidak, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pemilihan metoda pengadaan bus TransJakarta--dari mulai siapa yang harus mengadakan busnya, proses pembelian, sampai ke detail kontrak antara penjual dengan pembeli.

TransJakarta masih memerlukan banyak bus untuk mengangkut para penumpang yang selama ini belum dapat diangkut. Namun dengan proses pembelian bus yang masih carut marut ini, bukan tidak mungkin 4000 bus yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta ujung-ujungnya hanya berakhir di bengkel.

[ITDP Indonesia (10/02/2014)]

Sumbang 30 Bus TransJakarta, Pengusaha Ini Ngaku Dipersulit

Salah satu penyumbang bus dari Roda Mas Group Antonius Weno mengeluhkan rumitnya birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, sejak Agustus 2013, niatnya untuk memberikan armada bus sebanyak 30 unit untuk Transjakarta tidak kunjung mendapat izin.

"Saya sampai frustasi dan bingung harus kemana memberikan armada bus ini. Ada yang komit mau kasih karena bertele-tele nggak jadi. Kalau dikalkulasi penyumbang bus pasti rugi. Saya sampai frustasi," ujarnya di Balai Kota, Selasa (11/3/2014).

Dia menuturkan perjanjian itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah armada bus bisa jalan dan digunakan oleh warga Jakarta.

"Pada saat bus itu diserahkan kan di bus terdapat iklan. Nah iklan itu disuruh bayar pajak. Menurut saya sudahlah, masa sudah ngasih gratis disuruh bayar pajak lagi," tuturnya.

Dia mengatakan bus dengan merek Hino dan berbahan bakar solar ini sudah siap untuk diserahkan kepada Pemprov DKI tetapi dipersulit oleh birokrasi. "Kerjaan saya enggak hanya ngurus bus untuk Pemprov DKI," katanya.

Dalam perjanjian, lanjutnya, pihak penyumbang juga harus menyewa konsultan untuk memeriksa kondisi bus dan pembayaran konsultan tersebut dilakukan oleh penyumbang.

"Kami beli bus dari agen tunggal pemegang merek yang sudah terpercaya di Indonesia, masa iya kami bayar konsultan untuk menguji bus ini," ucapnya.

[Bisnis.com]

Bos KAI Sebut Kereta Cepat Shinkansen Jakarta-Surabaya Belum Perlu

Pemerintah berencana membangun proyek kereta cepat Shinkansen untuk rute Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung. Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan menganggap proyek ini tidak perlu. Lho, kenapa?

Jonan mengatakan, untuk membangun proyek kereta super cepat membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia memperkirakan kereta cepat itu akan menghabiskan dana ratusan triliun rupiah.

"Itu kalau Jakarta-Surabaya paling kurang biayanya Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun. Pertanyaan saya perlu nggak dibikin kereta cepat?" kata Jonan saat ditemui selepas jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Jonan menegaskan, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa. Infrastruktur, menurutnya jangan hanya dibangun di pulau Jawa saja, melainkan pulau-pulau lain di Indonesia.

"Yang bangun harus pemerintah. Kenapa dana itu tidak digunakan untuk membangun infrastrutktur di luar Jawa. Menurut saya ya bangun infrastruktur di luar Jawa supaya pemerataan pembangunannya lebih baik," papar Jonan.

Dia juga beralasan waktu konstruksi untuk membangun mega proyek itu tidak sebentar. Memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk merampungkan proyek itu, terlebih jaraknya yang mencapai sekitar 700 kilometer.

"Kalau elevated itu makan waktu. Lebih dari 10 tahun saya kira. Konstruksi di tengah jalur ganda itu makan tantangannya luar biasa. Kecuali keretanya (double track) mau berhenti semua," tambahnya.

"Bandung raya urban railway saja itu berapa tahun. Double track Cikarang-Manggarai 10 tahun itu nggak ada realisasinya," imbuhnya.

Dia juga mengaku tidak berminat jika nanti ditawari menjadi operator kereta cepat ini. "Saya nggak minat kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saya sebagai operator kereta api, kereta cepat itu belum perlu," tutupnya.

[detikcom]

TROTOAR JALAN, Pejalan Kaki Termarjinalkan

HAK pejalan kaki di Ibu Kota semakin termarjinalkan. Trotoar yang selama ini seharusnya menjadi hak pejalan kaki diokupasi oleh pedagang kaki lima, parkir liar, dan mengubahnya menjadi toko ilegal untuk bisnis komersial.

Pejalan kaki akhirnya harus memilih turun ke bibir jalan raya di tengah padatnya lalu lalang kendaraan yang melaju kencang. Kesengsaraan pejalan kaki tak berhenti sampai di situ. Mereka juga harus ekstra hati-hati agar tidak terjeblos saat berjalan di trotoar karena buruknya kualitas trotoar.

Kondisi trotoar yang mengenaskan itu terlihat di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, tepatnya di depan Bank Negara Indonesia. Kondisi trotoar sepanjang 400 meter rusak parah. Lapisan trotoar yang berbahan batu alam sudah tidak rata lagi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya dua penutup saluran air. Pejalan kaki harus waspada agar tidak tersandung batu alam atau tercebur ke lubang sedalam 60 sentimeter (cm).

”Saya tak nyaman dan harus berhati-hati melangkah di trotoar ini. Pembiaran kerusakan mengindikasikan pemerintah tidak peduli kepada pejalan kaki,” kata Dedi (30), karyawan swasta di Jakarta Utara, Rabu (26/2).

Tak Efektif bila Pemprov yang Mengadakan Bus TransJakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli 300 bus untuk memperkuat armada TransJakarta. Rencananya, Pemprov pun kembali membeli 1.800 bus serupa. Namun, rencana itu dianggap tak efektif dan efisien.

"Ini merupakan ketidakefektifan bila pemerintah yang membeli bus. Sementara perusahaan yang mengoperasikannya. Bila terjadi masalah pada bus, operator harus melalui birokrasi yang panjang," kata Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwiranto, pada diskusi yg dihelat Dewan Transportasi Kota Jakarta di Jakarta, Senin (24/2).

Seharusnya, sistem pengadaan bus ditangani operator untuk meminimalisasi risiko bila kerusakan terjadi. Ia mencontohkan karat pada bus. Masalah itu menunjukkan pengadaan bus yang dilakukan pemerintah tak efektif dan efisien.

"Hemat saya sebaiknya kita serahkan pada ahli nya, pengusaha dan konsorsium bus macam Lorena, Sinar Jaya, Bianglala dan lain-lain itu kan sudah ahli urusan teknis macam begini. Jadi saya pikir serahkan saja ini pada operator toh juga ini bisa memacu bisnis swasta untuk berkembang, mulai dari leasing, pembiayaan sampai pelayanan terhadap konsumen. Karena dengan pengadaan oleh operator segala resiko teknis ada di swasta sementara pihak TransJakarta hanya sebagai pengawas dan penngelola rute busway," katanya.

[ITDP Indonesia / Metrotvnews.com]