Rabu, 22 Oktober 2014

TIKET ELEKTRONIK Transjakarta di Seluruh Koridor Berlaku Mulai 1 November

Mulai 1 November 2014 seluruh koridor bus Transjakarta akan diterapkan sistem elektronic ticketing.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengatakan penerapaan e-ticketing akan dilakukan secara bertahap di 12 koridor Transajakarta.

"Untuk koridor 8-9 akan diterapkan e-ticketing pada 1 November. 22 November di koridor 2 dan 3, sedangkan 29 November di koridor 5 dan 7. Untuk korifor 10, 11, dan 12 akan diterapkan e-ticketing pada 13 Desember," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Rabu (22/10/2014).

Dengan diterapkannya e-ticketing di seluruh koridor, dia berharap kepadatan transaksi pembelian tiket manual di halte dapat dikurangi.

"Dengan e-ticketing ini membuat antrian penumpang bisa dipercepat," tuturnya.

E-ticket, lanjut Kosasih, berupa kartu uang elektronik bank yang bisa diperoleh di loket halte dan 6 bank mitra Transjakarta.

"Untuk yang sudah punya kartu uang elektronik bank seperti JakCard, e-Money, Flazz, Tapcash, Brizzi atau MegaCash tidak usah beli kartu perdana lagi," katanya

Para pengguna Transjakarta yang belum belum memiliki kartu e-ticketing dapat membeli di halte Transjakarta dengan harga Rp20.000.

"Isi ulang atau top-up bisa dilakukan di loket-loket kami juga. Pihak bank menetapkan minimum Rp20.000," ucap Kosasih.

Dinyatakan sebagai Kota Macet, Ini Tanggapan Pemkot Bogor

Bogor menanggapi hasil Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat Kementerian Perhubungan terkait tingkat kemacetan di kota hujan itu yang menempati peringkat teratas setelah Jakarta. Hasil penelitian itu akan dijadikan sebagai dorongan untuk membenahi sistem transportasi di Bogor.

"Ya, kita jadikan ini sebagai dorongan agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat dihubungi di Bogor, Selasa (22/10/2014) malam.

Sebelumnya, Usmar sempat mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk mengukur tingkat kemacetan di Kota Bogor.

"Dasar mengukurnya apa, apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan," katanya.

Menurut dia, jika metodologi yang dilakukan dengan membandingkan kondisi lalu lintas antara Kota Bogor dan Jakarta sangatlah berbeda.

Ia mengatakan bahwa pada akhir pekan Kota Bogor justru mengalami kemacetan, sementara di Jakarta sepi. "Berbeda kalau hari kerja, Jakarta macet, Bogor justru sepi," katanya.

Terlepas dari itu, lanjutnya, kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan laju kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Jajarannya saat ini menjadikan kemacetan dalam enam skala prioritas kerja pemerintah.

Enam skala prioritas tersebut yaitu kemacetan, penataan PKL, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.

"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," ujarnya.

Dia menambahkan, program pembenahan di antaranya penataan moda transportasi, optimalisasi Terminal Baranangsiang, serta park and ride di Stasiun Sukaresmi yang akan dibangun.

"Kita optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar.

Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat merilis 11 kota macet di Indonesia.

Kota Bogor berada di peringkat kedua setelah Jakarta dengan tingkat kemacetan mencapai 15,32 km per jam dengan volume to capacity (VC) ratio 0,86. Sedangkan Jakarta 10-20 km per jam dan VC ratio 0,85.

Di posisi ketiga ditempati Tangerang (22 km per jam) VC ratio 0,82. Bekasi di urutan keempat kota termacet dengan 21,86 km per jam dan VC 0,83, disusul Depok di urutan kelima dengan 21,4 km per jam dan VC 0,83.