Rabu, 23 Juli 2014

Ahok Rekomendasikan Monorel Dibatalkan, Ini Tanggapan PT JM

Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM) John Aryananda mengaku telah terikat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, kerja sama yang terjalin itu berlandaskan aturan hukum. Karena itu, kata dia, Pemprov DKI tidak bisa begitu saja memutuskan ikatan kerja sama.

Apalagi, kata John, sejauh ini PT JM telah berupaya memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh Pemprov DKI, terutama mengenai analisis dampak lingkungan (amdal) proyek kereta rel tunggal itu.

"Untuk memberhentikan kontrak kerja itu kan ada ranah hukumnya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saja. Kami diminta oleh pihak Pemprov untuk melakukan kajian-kajian. Kami sekarang sedang melakukannya sampai batas waktu yang ditentukan," kata John saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).

Kata dia, amdal yang sejauh ini sudah dikerjakan adalah mengenai lalu lintas dan pembangunan depo di Tanah Abang.

Meski demikian, John enggan menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang menyebut PT JM tak layak menjalankan proyek pembangunan monorel karena tak laik secara business plan, properti, dan jaminan bank.

"Tanya ke Ahok, jangan ke kami. Kalau memang begitu pernyataannya, tidak perlu diberi tanggapan dari kami. Posisi kami itu bukan meminta izin," kata John.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari pertama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali berkantor, Ahok langsung melaporkan perihal perkembangan pembangunan monorel.

Kepada Jokowi, Ahok langsung merekomendasikan penghentian ikatan kerja sama. Menurut Ahok, Jokowi sudah menyetujui hal tersebut.

Jokowi sepakat dengan keputusan wakilnya itu untuk memberi waktu PT JM melengkapi segala persyaratan hingga Agustus.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi PT JM adalah aspek business plan, properti, dan jaminan bank. "Pokoknya tunggu sampai Agustus. Tidak bisa penuhi syarat, langsung putus," kata Ahok.

Wow! Pungli KIR di Jakbar Raup Rp2,5 M per Bulan [+Video]


Sidak yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor atau lebih akrab disebut Uji KIR Kedaung Kali Angke Jakarta Barat berbuah manis. Pada sidak tersebut terungkap betapa besarnya perputaran pungli uji KIR yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut.

"Empat hari terakhir kami sudah mengamati lokasi uji kir ini. Jumlah punglinya memang kecil. Namun, bila dikapitalisasi per bulannya, jumlahnya sangat besar," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di lokasi sidak, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Tempat uji KIR Kedaung Kali Angke Jakbar bisa melayani 500-700 angkutan barang per harinya. Tarif resmi uji kendaraan sebesar Rp87 ribu. Namun, tarif untuk praktek tipu-tipu ini berkisar Rp100 ribu-400 ribu.

Minimal, petugas yang melakukan praktek ini mampu menghasilkan omset Rp500 juta rupiah per hari. Jika dalam sebulan ada 25 hari kerja, mereka mendapatkan uang Rp2,5 miliar.

Ahok pun geram mengetahui kelakuan jajarannya tersebut. Dia mengancam akan memecat siapa saja yang terlibat dalam jaringan pungli di Pengujian Kendaraan Bermotor.

"Saya pecat semuanya di sini kalau Anda enggak mau kerja sama dengan kami dan KPK, enggak ada jalan lain selain dipecat dan dipidanakan. Saya minta kejujuran dari Anda semua, saya tunggu laporan berapa yang Anda dapat dari praktek ini," ancam Ahok kepada para pegawai Dishub DKI yang