Tampilkan postingan dengan label Subsidi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Subsidi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Desember 2014

Dikelola BUMD, TransJakarta Tetap Disubsidi Pemprov DKI Jakarta

Tahun depan, pengelolaan TransJakarta akan dilakukan oleh BUMD. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta sebagai pengawas tetap memberikan bantuan subsidi.

"Seperti kita ketahui sudah hampir 11 tahun sejak TransJ beroperasi tidak pernah mengalami kenaikan tarif angkutan dari dulu hingga sekarang hanya Rp 3.500," ujar Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta, Heru Herawan dalam diskusi 'Transisi Transjakarta dan Peningkatan Mutu Pelayanan' di Universitas STMT Trisakti, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).

Sementara dalam perkembangannya dari tahun ke tahun. Jumlah penumpang selalu bertambah menjadi 30%.

"Produksi KM pun juga meningkat 32% dan terus bertumbuh jika kita lihat pada tahun 2011 jumlah penumpang lebih tinggi dibanding 2012 kemudian pada 2013 kita bertambah lagi karena ada pertambahan armada," tuturnya.

Berdasarkan data dari UP TransJ, penumpang transportasi itu mendapat subsidi dari Pemda. Jika dalam perhitungan seharusnya tarif normal TransJ sekitar Rp 12 ribu.

"Akan tetapi kisaran ini belum termasuk dari dampak kenaikan UMP dan bahan bakar," kata Heru.

Sementara Kasubag TU UP TranJ, Priyanto mengatakan meski telah lepas pengelolaan. Pihaknya sebagai regulasi pengawas memiliki ketetapan tarif.

"Tentu hal ini setelah melalui pembahasaan di DPRD. Sehingga mereka harus tetap mengikuti ketentuan itu," ujar Priyanto.

Ia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sendiri tetap berikan subsidi bantuan. Sehingga jika pada hasil perhitungannya tarif moda transportasi itu Rp 12 ribu, akan mendapat bantuan.

"Jadi nanti kita akan subsidi PSO bukan bahan bakar, misalkan nanti tarif perhitungan mereka Rp 12 ribu akan disubsidi Rp 7 ribu sehingga tarifnya Rp 5 ribu. Nantinya subsidi ini akan dicabut melihat indikator dari penumpang," tutupnya.

Senin, 06 Oktober 2014

Tiket KRL Jabodetabek Batal Naik

Tiket KRL Jabodetabek akhirnya batal dinaikkan. Seharusnya, tiket KRL dinaikkan sebesar Rp 2000 menjadi Rp 5000 untuk 5 stasiun pertama pada 15 Oktober 2014 lalu. Meski begitu, KRL masih perlu sejumlah pembenahan agar masyarakat nyaman menggunakan trasportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya.

Jumat, 01 Agustus 2014

Pertamina Jalankan Kebijakan Pembatasan Solar dan Premium

Sesuai dengan Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi, akan mulai mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Solar mulai 1 Agustus 2014.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, dimana volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, maka BPH Migas telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembatasan Solar dan Premium agar kuota 46 juta KL bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014.

Sebagai salah satu badan usaha penyalur, Pertamina menjalankan kebijakan tersebut yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2014, dimana seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual Solar bersubsidi.

Kemudian mulai tanggal 4 Agustus 2014, waktu penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 untuk cluster tertentu. Penentuan cluster tersebut difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang dekat dengan pelabuhan dimana rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Sementara itu, SPBU yang terletak di jalur utama distribusi logistik, tidak dilakukan pembatasan waktu penjualan solar. Untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan pembatasan ataupun pengaturan waktu seperti Batam, Bangka Belitung serta sebagian besar wilayah Kalimantan tetap akan menerapkan aturan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Tidak hanya Solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi Solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20% dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30GT.

Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, namun hanya menjual Pertamax series. Sampai saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

“Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pertamina telah melakukan koordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai wadah organisasi para pengusaha SPBU. Dan dalam rangka sosialisasi penerapan aturan ini, lanjutnya, Pertamina telah menyiapkan spanduk yang dipasang di setiap SPBU dan pengumuman mengenai aturan ini. Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax Series, meliputi Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex tersedia secara cukup di seluruh SPBU," katanya.

Sampai dengan 31 Juli 2014, data sementara realisasi konsumsi Solar bersubsidi sudah mencapai 9,12 KL atau sekitar 60% dari total kuota APBNP-2014 yang dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15,16 juta KL. Sedangkan realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta KL atau 58% dari kuota APBNP-2014, sebesar 29,29 juta KL.

“Dengan kondisi tersebut diatas masyarakat diharapkan dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga penyediaan BBM bersubsidi bisa cukup sampai dengan 31 Desember 2014 sebagaimana yang diamanatkan UU No.12 tahun 2014 tentang APBN-P 2014” ungkap Ali Mundakir.

Minggu, 25 Mei 2014

Tarif Ideal Bus Transjakarta Maksimal Rp4.000

Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Darmaningtyas menyarankan tarif maksimum karcis Rp4.000 jika memang diasumsikan untuk mendorong pengguna sepeda motor ke bus Transjakarta.

"Kalau untuk bicara bisnis ya, Rp5.000. Untuk urusan bisnis, dari segi bisnis menguntungkan ya, Rp5.000.Tapi untuk menekan penggunaan sepeda motor ya, Rp4.000," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Dia mengatakan pemberian batas maksimal besaran tarif yang dibebankan kepada penumpang akan sangat menentukan penaikan jumlah penumpang.

Hal yang umumnya dipertimbangkan para pengguna sepeda motor di antaranya mengenai besar tarif parkir dibanding harga tarif bus Transjakarta.

Selain itu, harga Rp4.000 efektif agar lebih ringkas karena tak memerlukan kembalian uang pecahan Rp.500 seperti tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp3.500/penumpang.

"Mereka juga menghitung biaya parkir. Terus juga supaya tidak ada kembalian Rp500-an," katanya.

Rencana kenaikan tarif karcis bus Transjakarta memang sudah menjadi wacana sejak masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menaikkan tarif menjadi Rp5.000 dari Rp3.500. Namun, rencana ini masih menunggu perbaikan layanan bus Transjakarta.

"Saya kira orang enggak keberatan tiket Rp5.000 sama kayak Kopaja dan Kopami asal tiap 5 menit ada bus dan nyaman. Ada subsidi nantinya," paparnya.

Selasa, 18 Maret 2014

Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi Jadi Rp 8.500

Terus menerus, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara.

Jim memberikan saran, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Di tempat yang sama, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menambahkan, pelaku pasar memang bereaksi positif dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP akhir pekan lalu. Ini terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Namun, sebelum menyimpulkan penguatan rupiah karena euforia tersebut, dua bulan sebelumnya angka-angka ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikkan, mulai dari current account deficit yang membaik, inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan, dan angka ekonomi lainnya, membuat rupiah terus menguat," kata Anton.

Anton mengatakan, bahkan penguatan rupiah akan terus terjadi sepanjang tahun ini, dan indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat.

"Kami perkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar," ucapnya.

"Namun siapapun presidennya nanti, akan menghadapi persoalan besarnya subsidi BBM, suka tidak suka tiap tahun akan dipusingkan sama BBM. Presiden yang baru harus mempunyai program berpindah dari BBM ke gas, dan mungkin harus menaikkan harga BBM subsidi," tutupnya.

Minggu, 02 Maret 2014

Horee, Mulai April Tarif Kereta Api Ekonomi Turun

April mendatang para pengguna kereta api ekonomi jarak jauh akan menikmati tarif lebih murah.

Kepastian turunnya harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh pada April mendatang setelah Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia menandatangani kontrak kerja sama subsidi atau Public Service Obligation yang direncanakan berlangsung Senin (3/3/2014).

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Muhartono mengatakan penandatanganan PSO tidak serta merta menurunkan harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh untuk bulan Maret.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) lanjutnya, meminta penurunan harga tiket terjadi karena tiket di bulan Maret sudah banyak yang terjual menggunakan harga sebelum PSO.

“Jadi PSO-nya untuk kereta kelas ekonomi jarak jauh akan berlaku 1 April 2014 mendatang,” terangnya, Minggu (2/3).

Ia melanjutkan, dengan ditandatanganinya PSO tersebut masyarakat bisa terbantu dengan harga tiket kelas ekonomi yang jauh lebih murah karena telah disubsidi pemerintah.

Sementara untuk kereta kelas ekonomi di wilayah Jabodetabek, tarif PSO sudah berlaku sejak Januari 2014 silam.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan proses penandatanganan kontrak PSO 2014 baru dilaksanakan Maret karena harus melalui proses penganggaran di Kementerina Keuangan.

Ia mengatakan, setelah kontrak diselesaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat agar PSO tersebut digunakan sebagaimana peruntukannya meski manajemen PT KAI saat ini sudah berbenah.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak 2000 hingga 2011 ditemukan ketidaksesuaian penggunaan rangkaian.

"Kami akan langsung audit ke lapangan untuk mengawasi penggunaan dana PSO untuk kereta api ekonomi kereta jenis ini disubsidi pemerintah, dan harus digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Hermanto.

Kepala Bagian Humas Ditjen Perkeretaapian Muhartono menjelaskan dari jumlah PSO sebesar Rp1,25 triliun pada 2014 dialokasikan untuk kereta komuter, seperti Kereta Rel Listrik (KRL) maupun kereta sejenis di daerah seperti Prambanan Express.

Dari alokasi Rp1,2 triliun, katanya, sekitar Rp300 miliar di antaranya merupakan kekurangan pembayaran subsidi pada 2013.

Adapun sisanya, lanjut dia, diperuntukkan bagi subsidi tiket kereta komuter, sehingga kereta ekonomi jarak jauh mendasarkan pada tarif keekonomian yang mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jumat, 10 Januari 2014

Jokowi: Pemprov DKI Tetap Subsidi Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, pihaknya tetap akan memberikan subsidi kepada TransJakarta yang sudah berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam proses pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ini.

"Iya dapat. Dimana pun yang namanya transportasi tetap dapat subsidi," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, Kamis (9/1/2014).

Namun, perubahan status menjadi BUMD tentu TransJakarta dituntut untuk menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan subsidi yang akan diberikan nantinya untuk tiket agar harga tiket tetap murah, sehingga tidak memberatkan penumpang TransJakarta.

"Ya mengcover tiket dong. Biaya-biaya untuk Transjakarta yang kami cover disitu. Yang penting kalau biaya itu tidak diberikan kan biaya tiket jadi lipat tiga kali. Orientasinya ke tiketnya saja," tutur Jokowi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT KRL Commuterline Jabodetabek (KCJ) pada KRL Jabodetabek. PT KCJ mampu memberi subsidi untuk para penumpang yang didapat dari anggaran public service obligation (PSO).

Minggu, 22 Desember 2013

Jika Subsidi BBM Dialihkan, Seluruh Kota Bakal Punya 'TransJakarta'

Ide Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk mengalihkan BBM bersubsidi di Jakarta cukup mendapat respons positif. Bahkan, jika BBM bersubsidi bisa dihapus seluruhnya di Indonesia, aliran dana subsidi bisa dialihkan untuk transportasi umum.

Pengamat transportasi dari Universitas Gadjah Mada Djoko Setijowarno mengatakan, dana subsidi BBM tahun 2013 mencapai Rp 175 triliun. Jika dihilangkan dana tersebut bisa dialihak untuk kegiatan lain.

"Kalau dihilangkan itu uangnya bisa dilaihkan untuk pengembangan public transport tiap kota," kata Djoko kepada detikFinance, Minggu (22/12/2013).

Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan sarana transportasi umum yang cepat, karena kondisi jalan sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam jangka pendek, transportasi publik seperti bus rapid transit (BRT) seperti TransJakarta diperlukan di semua kota di Indonesia, khususnya di kota besar.

"Kalau pemerintah mau serius, sediakan dan bangun public transport bus di semua kota. 5 tahun sudah beres semua," katanya.

Djoko menambahkan, setidaknya terdapat 520 kota di Indonesia yang membutuhkan sarana transportasi publik seperti bus. Anggaran yang disediakan bervariasi, setiap kota bisa mendapatkan US$ 500-1,5 triliun untuk mengembangkan sarana transportasi publik tersebut.

"Anggarannya variasi. Antara Rp 500 miliar sampai Rp 1,5 triliun tergantung kotanya. Bis, itu cepat, dan mudah dioperasikan kalau kereta kan butuh waktu. Kita harapkan di pemerintahan yang baru nanti ini bisa terealisasi," tutup Djoko.

Kamis, 19 Desember 2013

Pemprov Wacanakan Transjakarta Gratis Mulai 2016

Pemprov DKI Jakarta berwacana akan menggratiskan Transjakarta bagi warga Jakarta. Namun kebijakan tersebut baru dapat dilakukan pada 2016 saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI telah mencapai Rp 100 triliun.

“Kalau APBD kita bisa mencapai Rp100 triliun, maka bisa gratis semua. Mudah-mudahaan 2016-1017, kita bisa mencapai APBD Rp100 triliun. Saat ini kita lagi hitung,” kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis (19/12).

Prediksi ini didasari dari kemampuan APBD DKI yang setiap tahunnya bertambah besar, seharusnya Pemprov DKI sudah bisa menggratiskan tiket bus Transjakarta bagi warga Jakarta. Ditambah lagi dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI yang setiap tahunnya mencapai Rp7 triliun - Rp9 triliun.

Sebab, Silpa tersebut bisa dialihkan untuk memberikan subsidi penuh kepada operasionalisasi bus Transjakarta. Pasalnya, untuk memberikan subsidi penuh bagi operasionalisasi bus Transjakarta hanya membutuhkan Rp1,3 triliun per tahun.

Jumlah ini didapatkan dari subsidi bus Transjakarta yang dianggarkan dalam APBD 2013 sebesar Rp 886 miliar. Selanjutnya pendapatan tiket dari 350 ribu penumpang dikalikan Rp 3.500 per penumpang menjadi Rp1,2 miliar per hari. Bila dikalikan 365 hari, maka pendapatan dari penjualan tiket bus Transjakarta dalam setahun mencapai Rp 438 miliar.

Saat ini, lanjutnya, Pemprov DKI baru merencanakan pengadaan lima bus tingkat gratis dan segera direalisasikan pada Januari 2014 dan akan diujicobakan di rute Tanah Abang hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Bus tingkat gratis yang disiapkan akan memiliki lantai (floor) dan pijakan pintu masuknya (deck) pendek. Bus itu akan masuk ke Blok G Tanah Abang, sehingga turis bisa langsung turun ke lokasi tersebut untuk wisata belanja.

Setelah bus tingkat gratis itu cukup, baru rute selanjutnya yang akan dilewati oleh moda transportasi itu antara lain dari Monas ke Blok M maupun Kota Tua.

Selasa, 17 Desember 2013

Ahok Mau Hapus Subsidi BBM, Pertamina Tetap Lanjutkan Program RFID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi BBM di Jakarta. Rencana ini tidak akan menghentikan Pertamina menjalankan program pemasangan perangkat monitor konsumsi BBM yaitu Radio Frequency Identification (RFID).

"Pemprov DKI Jakarta mau hapus BBM subsidi, pemasangan RFID tetap berjalan termasuk di Jakarta sendiri," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, di acara Pertamina Energy outlook 2014, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Ali mengungkapkan, program pemasangan alat RFID adalah program nasional, tidak hanya khusus Jakarta saja. Nantinya program ini akan dilebarkan ke Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Bila ingin mengisi BBM subsidi, maka kendaraan harus memasang RFID ini.

"Selama ada BBM subsidi RFID akan digunakan, dan walaupun BBM subsidi dihapuskan di Jakarta, RFID di Jakarta tetap dipasang, memangnya mobil di Jakarta bergeraknya hanya di Jakarta? Dia bergerak ke mana-mana bisa ke Bekasi, Tangerang, dan kota lainnya," jelas Ali.

"RFID ini untuk mendata berapa konsumsi BBM subsidi baik dari SPBU, per kendaraan, per hari, per minggu sampai per bulan, sehingga memudahkan Pemerintah menghitung besaran BBM subsidi dan volume yang sudah tersalurkan," tutup Ali.

Jumat, 21 Juni 2013

Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter.

Pengumuman dilakukan di kantor Menko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur  2-4 Jakarta. Sebanyak 22 menteri hadir dalam pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi itu, di antaranya Menko Ekonomi M Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Pengumuman kenaikan dibacakan oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Sementara itu, Menko Perekonomian M Hatta Rajasa dalam penjelasannya mengatakan harga BBM bersubsidi memang harus dinaikkan agar beban APBN tidak terlalu berat.

"Ini juga untuk menjaga perekonomian kita secara keseluruhan. Krisis ekonomi global telah kita rasakan. Naiknya harga minyak dunia dan konsumsi BBM dan menurunnya produksi minyak berpotensi meningkatnya subsidi BBM," ujarnya, Jumat (21/6/2013) malam.

Dalam postur APBN-P 2013, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.502 triliun dari pengajuan pemerintah sebelumnya Rp 1.488 triliun. Sementara itu untuk belanja negara dalam APBN-P 2013 disepakati Rp 1.726 triliun, yang di dalamnya terdapat belanja pemerintah pusat Rp 1.196 triliun.

Adapun anggaran subsidi energi untuk BBM pada APBN-P 2013 disepakati menjadi Rp 199,850 triliun, sedangkan subsidi listrik Rp 99,8 triliun.

Meskipun ada kenaikan harga BBM bersubsidi, alokasi anggaran belanja subsidi meningkat Rp 30,9 triliun. Hal ini disebabkan adanya perubahan parameter yang digunakan sebagai basis perhitungan subsidi energi, seperti volume konsumsi BBM bersubsidi.

Rabu, 22 Mei 2013

KRL Ekonomi AC akan Disubsidi, Jakarta-Bogor Hanya Rp 5.000


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan subsidi harga tiket KRL ekonomi AC Jabodetabek (Commuter Line) mulai 1 Juli 2013. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dihapuskannya KRL ekonomi non AC Jabodetabek.

"Menurut perhitungan kita berikan subsidi (Public Service Obligation) sebesar Rp 4.000 kepada penumpang KRL AC ekonomi sehingga masyarakat maksimal hanya membeli tiket seharga Rp 5.000 seperti dari Jakarta ke Bogor tarifnya itu Rp 9.000 jadi masyarakat cukup membayar Rp 5.000," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wirjawan saat berdiskusi dengan media di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) nantinya akan diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek bukan melalui mekanisme hanya golongan masyarakat tertentu. Tahun 2013, alokasi anggaran subsidi untuk KRL ekonomi hanya sebesar Rp 156 miliar.

"Kalau segmen atau target subsidi tertentu itu ribet dan penyimpangan itu besar sekali. Ini membuat catatan temuan dan kita optimalkan anggaran yang ada untuk seluruh penumpang Jabodetabek. Selain itu DPR juga mendukung agar pembagian PSO secara menyeluruh," katanya.

Namun ada syarat khusus yang harus dilakukan PT Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) agar penerapan subsidi dan penghentian operasional KRL non ekonomi dilakukan. PT KCJ diharapkan dapat menyelesaikan proyek E-Ticketing paling lambat bulan Mei 2013.

"Kalau KRL, KRL ekonomi non AC menjadi AC kita tetapkan 1 Juli 2013. Namun pelaksanaan E-ticketing harus tuntas di bulan Mei ini," cetusnya.

Senin, 22 April 2013

Premium Dua Harga, DKI Tambah Armada Trans Jakarta


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menambah armada bus Trans Jakarta menyusul ditetapkannya opsi kebijakan mekanisme dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang akan memperbesar pengguna kendaraan roda dua.

"Kita akan nambah armada bus Trans Jakarta. Ini penting, kalau tidak semua akan menggunakan sepeda motor," tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Tjahaja Purnama di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (22/4/2013).

Kini, pihaknya mengaku sedang melakukan pembahasan mengenai membludaknya penggunaan kendaraan roda dua setelah ditetapkannya kebijakan mekanisme dua harga BBM subsidi. Ahok sapaan Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai selain menambah armada Trans Jakarta, faktor kenyamanan bus juga perlu diperhatikan. "Jadi selain nambah armada tentu harus nyaman juga masyarakatnya. Kalau tidak nyaman ya tetap pada milih naik sepeda motor," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengklaim bakal menerbitkan upaya penetapan mekanisme dua harga BBM subsidi. Ke depan mobil pribadi akan menerima harga BBM subsidi seharga Rp6.500, sementara untuk angkutan umum dan roda dua Rp4.500.

Selain menetapkan mekanisme dua harga BBM subsidi, pemerintah juga akan menyiapkan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM subsidi dengan menggandeng PT Pertamina (Persero).