Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI menunda rencana perluasan kawasan larangan sepeda motor melintas dari Jl Medan Merdeka Barat - Jl MH Thamrin hingga ke Jl Jenderal Sudirman (Ratu Plaza).
Perluasan zona larangan sepeda motor tersebut baru akan dilaksanakan setelah sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar diterapkan di sepanjang ruas jalan tersebut.
"Dalam waktu dekat sih belum. Tapi nanti akan berbarengan dengan penerapan ERP biar sekalian," ujar Andri Yansyah, Kepala Dishubtrans DKI, Rabu (5/8).
Andri menargetkan, penerapan sistem ERP di ibu kota yang sampai kini masih tertunda dapat direalisasikan paling lambat akhir tahun 2015. Sistem jalan berbayar tersebut akan diterapkan bersama perluasan zona larangan sepeda motor melintas hingga ke Jl Jenderal Sudirman.
"Saya targetkan pokoknya harus tahun ini mulai jalan," katanya.
Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Masdes Arrofi mengatakan, jika sebelumnya larangan sepeda motor melintas hanya diterapkan di Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat, maka akhir tahun nanti akan diperluas hingga ke Jl Jenderal Sudirman.
"Kami menunggu bus dari PT Transjakarta mengkaji jalur alternatif yang dapat dilintasi motor juga di Jalan Sudirman. Rambu-rambu juga harus dikaji terlebih dahulu untuk perluasan kebijakan tersebut," kata Masdes.
Tampilkan postingan dengan label ERP (Electronic Road Pricing). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ERP (Electronic Road Pricing). Tampilkan semua postingan
Sabtu, 06 Agustus 2016
Selasa, 11 November 2014
Pada 2015, PT Transjakarta Sediakan 70 Bus Tingkat Baru Gratis
Untuk mendukung penerapan pembatasan sepeda motor, yang melintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesi (HI), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membeli sebanyak 70 bus tingkat.
Proses lelang 70 bus tingkat tersebut akan dilakukan tahun depan. Rencananya, bus tingkat tersebut akan dioperasikan di kawasan jalan yang diterapkan electronic road pricing (ERP) dan pembatasan sepeda motor.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya telah diberikan mandat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk pembelian 100 bus tingkat pada tahun 2015.
Untuk tahap awal, pihaknya akan segera melakukan lelang pengadaan 70 bus tingkat, yang akan dioperasikan di kawasan penerapan ERP dan pembatasan kendaraan bermotor.
“Kami sedang siapkan dokumen lelangnya. Tahun ini, kita akan lelang sebanyak 70 bus tingkat. Nanti puluhan bus tingkat ini akan beroperasi di kawasan ERP dan pembatasan sepeda motor, sehingga para pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat bisa beralih menggunakan bus tingkat ini,” kata Kosasih kepada Beritasatu.com, Selasa (11/11).
Nantinya 70 bus tingkat tersebut akan dioperasikan oleh PT Transjakarta dan para pengguna bus tingkat tidak dipungut biaya alias gratis.
“Nanti yang dikawasan ERP akan kita kasih gratislah. Pokoknya semua bus tingkat itu akan dioperasikan oleh PT Transjakarta,” ujarnya.
Bus-bus tingkat baru akan menggunakan logo baru Transjakarta. Namun, warna logo dan bus tingkat akan berbeda dengan logo dan warna bus Transjakarta yang baru.
Kalau warna logo dan bus Transjakarta yang baru berwarna biru putih, maka warna logo dan bus tingkat adalah merah oranye.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan segera diterapkan, mengingat hasil laporan yang menyatakan bahwa sekitar 45.000 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Bahkan, setiap hari sekitar 2 sampai 3 orang, yang usianya rata-rata anak di bawah umur meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Basuki mengharapkan, larangan sepeda motor melintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota tidak hanya akan mengurangi jumlah pengendara sepeda motor, tetapi juga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor.
Menurutnya, para pengguna sepeda motor tidak perlu khawatir akan penerapan kebijakan tersebut, karena Pemprov DKI menyediakan armada bus tingkat gratis untuk mobilitas warga di jalur-jalur tadi. Saat ini, baru ada lima armada bus tingkat gratis yang beroperasi dan akan tambah lima armada lagi tahun ini.
“Tetapi tahun depan, lanjutnya, PT Transjakarta akan membeli 100 bus tingkat gratis. Saya sudah punya model bus tingkat gratis yang akan dioperasikan. Kebetulan kami bakal menerima lima bus tingkat grartis, merek Mercedes Benz. Model bus gratis ini yang akan beroperasi melayani warga Jakarta," jelasnya.
Proses lelang 70 bus tingkat tersebut akan dilakukan tahun depan. Rencananya, bus tingkat tersebut akan dioperasikan di kawasan jalan yang diterapkan electronic road pricing (ERP) dan pembatasan sepeda motor.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya telah diberikan mandat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk pembelian 100 bus tingkat pada tahun 2015.
Untuk tahap awal, pihaknya akan segera melakukan lelang pengadaan 70 bus tingkat, yang akan dioperasikan di kawasan penerapan ERP dan pembatasan kendaraan bermotor.
“Kami sedang siapkan dokumen lelangnya. Tahun ini, kita akan lelang sebanyak 70 bus tingkat. Nanti puluhan bus tingkat ini akan beroperasi di kawasan ERP dan pembatasan sepeda motor, sehingga para pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat bisa beralih menggunakan bus tingkat ini,” kata Kosasih kepada Beritasatu.com, Selasa (11/11).
Nantinya 70 bus tingkat tersebut akan dioperasikan oleh PT Transjakarta dan para pengguna bus tingkat tidak dipungut biaya alias gratis.
“Nanti yang dikawasan ERP akan kita kasih gratislah. Pokoknya semua bus tingkat itu akan dioperasikan oleh PT Transjakarta,” ujarnya.
Bus-bus tingkat baru akan menggunakan logo baru Transjakarta. Namun, warna logo dan bus tingkat akan berbeda dengan logo dan warna bus Transjakarta yang baru.
Kalau warna logo dan bus Transjakarta yang baru berwarna biru putih, maka warna logo dan bus tingkat adalah merah oranye.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan segera diterapkan, mengingat hasil laporan yang menyatakan bahwa sekitar 45.000 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Bahkan, setiap hari sekitar 2 sampai 3 orang, yang usianya rata-rata anak di bawah umur meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Basuki mengharapkan, larangan sepeda motor melintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota tidak hanya akan mengurangi jumlah pengendara sepeda motor, tetapi juga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor.
Menurutnya, para pengguna sepeda motor tidak perlu khawatir akan penerapan kebijakan tersebut, karena Pemprov DKI menyediakan armada bus tingkat gratis untuk mobilitas warga di jalur-jalur tadi. Saat ini, baru ada lima armada bus tingkat gratis yang beroperasi dan akan tambah lima armada lagi tahun ini.
“Tetapi tahun depan, lanjutnya, PT Transjakarta akan membeli 100 bus tingkat gratis. Saya sudah punya model bus tingkat gratis yang akan dioperasikan. Kebetulan kami bakal menerima lima bus tingkat grartis, merek Mercedes Benz. Model bus gratis ini yang akan beroperasi melayani warga Jakarta," jelasnya.
Rabu, 01 Oktober 2014
Uji coba ERP di Rasuna Said berlangsung 3 bulan
Uji coba gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan berlangsung selama tiga bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar di Jakarta, Selasa (30/9).
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
[Kontan]
Selasa, 30 September 2014
Kendaraan umum bebas biaya di jalur ERP
Kendaraan umum dipastikan akan terbebas dari biaya ketika melintas di jalur yang dipasangi sistem electronic road pricing (ERP). Sistem ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2015.
"Kalau kendaraan umum di jalur ERP kita khususkan. Tidak kena biaya. Nanti kita koordinasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (30/9).
Dia menyebutkan, jalan yang akan dipasangi ERP adalah jalur protokol dengan banyak kendaraan umum yang melintas di sana.
Perkecualian lain
Selain angkutan umum, imbuh Akbar, bebas biaya ERP juga kemungkinan diberlakukan bagi kendaraan operasional tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kenegaraan.
Menurut Akbar, jalur ERP akan diperuntukkan bagi mobil saja. Untuk pengendara sepeda motor dengan tujuan di lokasi berjalur ERP, ujar dia, akan disediakan kantong parkir dan bus tingkat gratis.
"Pengendara motor yang beraktivitas di sekitar jalur ERP bisa memarkirkan motornya lalu bepergian dengan bus tersebut," papar Akbar.
Sistem ERP kini tengah diuji coba selama tiga bulan ke depan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemberlakuan uji coba ERP berpatokan pada jam operasional 3 in 1, karena tujuan dari kedua kebijakan adalah untuk mengurai kemacetan.
"Kalau kendaraan umum di jalur ERP kita khususkan. Tidak kena biaya. Nanti kita koordinasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (30/9).
Dia menyebutkan, jalan yang akan dipasangi ERP adalah jalur protokol dengan banyak kendaraan umum yang melintas di sana.
Perkecualian lain
Selain angkutan umum, imbuh Akbar, bebas biaya ERP juga kemungkinan diberlakukan bagi kendaraan operasional tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kenegaraan.
Menurut Akbar, jalur ERP akan diperuntukkan bagi mobil saja. Untuk pengendara sepeda motor dengan tujuan di lokasi berjalur ERP, ujar dia, akan disediakan kantong parkir dan bus tingkat gratis.
"Pengendara motor yang beraktivitas di sekitar jalur ERP bisa memarkirkan motornya lalu bepergian dengan bus tersebut," papar Akbar.
Sistem ERP kini tengah diuji coba selama tiga bulan ke depan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemberlakuan uji coba ERP berpatokan pada jam operasional 3 in 1, karena tujuan dari kedua kebijakan adalah untuk mengurai kemacetan.
[Kontan]
Sore Ini, 100 Mobil Akan Diujicoba Lintasi Jalur ERP Kuningan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengujicoba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/9/2014) sore ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mohamad Akbar. "Sekitar pukul 15.00 sore ini," kata Akbar melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) malam.
Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda empat akan diikutkan dalam ujicoba melintasi jalur cepat di depan gedung Setiabudi One tersebut. Kendaraan itu merupakan kendaraan Dishub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP, Q-Free (Norwegia).
Ujicoba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free itu dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang tertempel di kendaraan-kendaraan itu. Ujicoba akan dilaksanakan selama tiga bulan. Jika berhasil, maka Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan.
Sistem yang digunakan oleh vendor Jalan HR. Rasuna Said tidak berbeda dengan sistem ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perbedaannya hanya tampak dari bentuk gerbang ERP-nya saja.
Bila gerbang ERP di Jalan Sudirman seperti huruf U terbalik atau seperti gawang, gerbang ERP di Jalan Rasuna Said seperti bentuk lengan (arm) atau huruf L terbalik.
"Secara umum cara kerja mesin ERP sama menggunakan OBU, ada kamera dan sensor untuk mendeteksi," kata mantan Kepala UP Transjakarta itu.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mohamad Akbar. "Sekitar pukul 15.00 sore ini," kata Akbar melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) malam.
Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda empat akan diikutkan dalam ujicoba melintasi jalur cepat di depan gedung Setiabudi One tersebut. Kendaraan itu merupakan kendaraan Dishub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP, Q-Free (Norwegia).
Ujicoba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free itu dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang tertempel di kendaraan-kendaraan itu. Ujicoba akan dilaksanakan selama tiga bulan. Jika berhasil, maka Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan.
Sistem yang digunakan oleh vendor Jalan HR. Rasuna Said tidak berbeda dengan sistem ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perbedaannya hanya tampak dari bentuk gerbang ERP-nya saja.
Bila gerbang ERP di Jalan Sudirman seperti huruf U terbalik atau seperti gawang, gerbang ERP di Jalan Rasuna Said seperti bentuk lengan (arm) atau huruf L terbalik.
"Secara umum cara kerja mesin ERP sama menggunakan OBU, ada kamera dan sensor untuk mendeteksi," kata mantan Kepala UP Transjakarta itu.
[Kompas]
Rabu, 16 Juli 2014
Terapkan ERP, DKI Siapkan 50 Bus Tingkat Gratis
Uji coba Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar sudah dilakukan di sepanjang Jl Jenderal Sudirman, Selasa (15/7) kemarin. Rencananya, sistem ERP akan diberlakukan secara permanen mulai Januari 2015 mendatang. Nantinya, sepeda motor dilarang melintas di rute ERP.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, pihaknya mengajukan pengadaan 50 unit bus tingkat. Nantinya, bus tersebut bisa digunakan secara gratis oleh pengendara sepeda motor yang biasa melintas di rute ERP. "Kita mau beli 50 bus melalui e-katalog dan sudah diusulkan," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/7).
Tahun ini, Basuki memutuskan Dinas Perhubungan DKI tidak lagi melakukan pembelian bus. Sehingga pengadaan bus tingkat gratis rencananya bakal dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI maupun melalui program corporate social responsibility (CSR).
Dikatakan Basuki, pengadaan 50 bus tingkat ini sebagai kompensasi diterapkannya sistem jalan berbayar. Karena sistem ini memaksa pengendara untuk meninggalkan kendaraannya dan beralih ke angkutan umum.
Saat ini di Jakarta sudah ada lima bus tingkat wisata yang dikelola oleh Disparbud. Diharapkan dengan penambahan bus tingkat ini, jarak kedatangan antar bus atau headway hanya sekitar 10 menit. "Bus tingkat gratis lewat setiap 10 menit," ucapnya.
Dikatakan Basuki, pelaksanaan program ERP bukanlah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) DKI, tetapi untuk meminimalisir kemacetan dan mengatur volume kendaraan yang melintasi jalur-jalur utama.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, pihaknya mengajukan pengadaan 50 unit bus tingkat. Nantinya, bus tersebut bisa digunakan secara gratis oleh pengendara sepeda motor yang biasa melintas di rute ERP. "Kita mau beli 50 bus melalui e-katalog dan sudah diusulkan," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/7).
Tahun ini, Basuki memutuskan Dinas Perhubungan DKI tidak lagi melakukan pembelian bus. Sehingga pengadaan bus tingkat gratis rencananya bakal dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI maupun melalui program corporate social responsibility (CSR).
Dikatakan Basuki, pengadaan 50 bus tingkat ini sebagai kompensasi diterapkannya sistem jalan berbayar. Karena sistem ini memaksa pengendara untuk meninggalkan kendaraannya dan beralih ke angkutan umum.
Saat ini di Jakarta sudah ada lima bus tingkat wisata yang dikelola oleh Disparbud. Diharapkan dengan penambahan bus tingkat ini, jarak kedatangan antar bus atau headway hanya sekitar 10 menit. "Bus tingkat gratis lewat setiap 10 menit," ucapnya.
Dikatakan Basuki, pelaksanaan program ERP bukanlah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) DKI, tetapi untuk meminimalisir kemacetan dan mengatur volume kendaraan yang melintasi jalur-jalur utama.
Penerapan ERP Bisa Memaksa Warga Naik Angkutan Umum
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam yakin kemacetan di Jakarta akan terurai apabila penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) jadi diterapkan.
Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.
"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).
Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.
"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.
Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.
Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).
Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.
Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.
Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.
"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).
Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.
"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.
Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.
Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).
Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.
Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.
[Kompas]
Kamis, 10 Juli 2014
Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas
Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.
[PosKota]
Kamis, 03 Juli 2014
Gerbang ERP Dipasang, Sebagian Jalan Sudirman Ditutup
Uji coba sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar akan dilakukan pada pertengahan Juli mendatang. Fasilitas pendukung pun tengah dikerjakan, yakni pemasangan gerbang di depan Panin Bank Jalan Sudirman. Untuk menunjang pemasangan gerbang ERP, sebagian Jalan Sudirman akan ditutup.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, pembuatan gerbang ERP membutuhkan area yang cukup luas. Sehingga sebagian Jalan Sudirman harus ditutup. Pihaknya pun telah menyiapkan pengalihan arus bekerjasama dengan Polda Metro Jaya.
Agar tidak menambah kemacetan, pekerjaan pembuatan gerbang ERP pun akan dilakukan malam hari, yakni dari pukul 24.00-04.30 WIB. Pekerjaan tahap satu akan dilakukan pada 3-4 Juni. "Nanti malam akan dilakukan pekerjaan Erection Vertical Gantry & Instalasi Horizontal Gantry, istilah singaktnya gerbang ERP," kata Akbar, Kamis (3/7).
Selama pekerjaan akan dilakukan penutupan lajur lambat di Jalan Sudirman sisi barat (arah Semanggi) mulai dari Bundaran Senayan atau Patung Pemuda. Arus lalu lintas yang melintas lajur lambat akan dialihkan melalui lajur cepat.
Kemudian pekerjaan tahap kedua dilakukan pada tanggal 5-6 Juli, yakni pengaturan dan penyesuaian perangkat. Saat pekerjaan tersebut akan dilakukan penutupan lajur lambat Jalan Sudirman sisi barat (arah Semanggi) mulai dari Bundaran Senayan atau Patung Pemuda. Arus lalu lintas yang melintas lajur lambat akan dialihkan melalui lajur cepat.
Dia mengimbau para pengguna jalan dan angkutan umum agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan. "Diharapkan juga dapat mematuhi rambu–rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan dan mengutamakan keselamatan di jalan," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, pembuatan gerbang ERP membutuhkan area yang cukup luas. Sehingga sebagian Jalan Sudirman harus ditutup. Pihaknya pun telah menyiapkan pengalihan arus bekerjasama dengan Polda Metro Jaya.
Agar tidak menambah kemacetan, pekerjaan pembuatan gerbang ERP pun akan dilakukan malam hari, yakni dari pukul 24.00-04.30 WIB. Pekerjaan tahap satu akan dilakukan pada 3-4 Juni. "Nanti malam akan dilakukan pekerjaan Erection Vertical Gantry & Instalasi Horizontal Gantry, istilah singaktnya gerbang ERP," kata Akbar, Kamis (3/7).
Selama pekerjaan akan dilakukan penutupan lajur lambat di Jalan Sudirman sisi barat (arah Semanggi) mulai dari Bundaran Senayan atau Patung Pemuda. Arus lalu lintas yang melintas lajur lambat akan dialihkan melalui lajur cepat.
Kemudian pekerjaan tahap kedua dilakukan pada tanggal 5-6 Juli, yakni pengaturan dan penyesuaian perangkat. Saat pekerjaan tersebut akan dilakukan penutupan lajur lambat Jalan Sudirman sisi barat (arah Semanggi) mulai dari Bundaran Senayan atau Patung Pemuda. Arus lalu lintas yang melintas lajur lambat akan dialihkan melalui lajur cepat.
Dia mengimbau para pengguna jalan dan angkutan umum agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan. "Diharapkan juga dapat mematuhi rambu–rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan dan mengutamakan keselamatan di jalan," tandasnya.
Senin, 30 Juni 2014
Juli Uji Coba, Belum Ada Gerbang ERP di Depan Ratu Plaza
Tanda-tanda uji coba penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), mulai dari Jalan Jendral Sudirman hingga ke Jakarta Kota pada awal Juli ini belum ada kemajuan. Gerbang ERP yang seharusnya dipasang di depan Ratu Plaza belum ada.
Muhammad Akbar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan, fondasi konstruksi gerbang ERP saat ini telah rampung dikerjakan. Dia tidak menampik gerbang ERP belum terpasang di kawasan yang akan dijadikan uji coba jalan berbayar itu.
"Saat ini fondasi konstruksi ERP sudah kering dan menunggu pemasangan gerbang ERP-nya," kata Akbar kepada Warta Kota, Minggu (29/6/2014).
Akbar mengatakan, gerbang ERP sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, minggu lalu. Namun, gerbang ERP itu langsung dibawa ke gudang PT Kapsch asal Swedia di Cakung, Jakarta Timur.
Pemasangan gerbang itu akan dikerjakan minggu depan, tetapi tidak bisa dipastikan kapan dilaksanakan. Akan tetapi, Akbar masih optimistis pelaksanaan uji coba program ERP dilaksanakan pada awal Juli ini.
Uji coba pemberlakuan jalan berbayar itu dilaksanakan tiga sampai enam bulan. Sebanyak 50 kendaraan roda empat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba penerapan ERP itu.
"Untuk uji coba awal memakai mobil petugas dulu. Ini untuk mendeteksi alat on board unit (OBU) yang dipasang di kendaraan dengan gerbang ERP," katanya.
Akbar mengatakan, tarif yang ditetapkan untuk melintasi jalan berbayar itu fluktuatif, menyesuaikan dengan kepadatan kendaraan yang melintasi jalur tersebut.
Rencana tarif yang diterapkan Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per dua jam. Akan tetapi, tarif itu akan dievaluasi setiap satu bulannya.
"Target kami kecepatan kendaraan bisa berjalan 30 sampai 40 kilometer per jam. Ketika diterapkan tarif Rp 30.000, tetapi kendaraan masih padat, bulan berikutnya dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 32.000. Kalau Rp 40.000 kecepatannya 35 kilometer per jam maka dia akan statis," kata Akbar.
Kalau kecepatan kendaraan mencapai 50 kilometer per jam, maka tarif itu otomotis turun sehingga jalan yang berada di jalur ERP tidak mubazir dan dapat digunakan masyarakat.
"Kalau 50 kilometer per jam berarti itu kendaraan sedikit. Padahal jalanannya lebar tapi kendaraan sedikit. Jadi tarif dinamis," katanya.
Muhammad Akbar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan, fondasi konstruksi gerbang ERP saat ini telah rampung dikerjakan. Dia tidak menampik gerbang ERP belum terpasang di kawasan yang akan dijadikan uji coba jalan berbayar itu.
"Saat ini fondasi konstruksi ERP sudah kering dan menunggu pemasangan gerbang ERP-nya," kata Akbar kepada Warta Kota, Minggu (29/6/2014).
Akbar mengatakan, gerbang ERP sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, minggu lalu. Namun, gerbang ERP itu langsung dibawa ke gudang PT Kapsch asal Swedia di Cakung, Jakarta Timur.
Pemasangan gerbang itu akan dikerjakan minggu depan, tetapi tidak bisa dipastikan kapan dilaksanakan. Akan tetapi, Akbar masih optimistis pelaksanaan uji coba program ERP dilaksanakan pada awal Juli ini.
Uji coba pemberlakuan jalan berbayar itu dilaksanakan tiga sampai enam bulan. Sebanyak 50 kendaraan roda empat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba penerapan ERP itu.
"Untuk uji coba awal memakai mobil petugas dulu. Ini untuk mendeteksi alat on board unit (OBU) yang dipasang di kendaraan dengan gerbang ERP," katanya.
Akbar mengatakan, tarif yang ditetapkan untuk melintasi jalan berbayar itu fluktuatif, menyesuaikan dengan kepadatan kendaraan yang melintasi jalur tersebut.
Rencana tarif yang diterapkan Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per dua jam. Akan tetapi, tarif itu akan dievaluasi setiap satu bulannya.
"Target kami kecepatan kendaraan bisa berjalan 30 sampai 40 kilometer per jam. Ketika diterapkan tarif Rp 30.000, tetapi kendaraan masih padat, bulan berikutnya dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 32.000. Kalau Rp 40.000 kecepatannya 35 kilometer per jam maka dia akan statis," kata Akbar.
Kalau kecepatan kendaraan mencapai 50 kilometer per jam, maka tarif itu otomotis turun sehingga jalan yang berada di jalur ERP tidak mubazir dan dapat digunakan masyarakat.
"Kalau 50 kilometer per jam berarti itu kendaraan sedikit. Padahal jalanannya lebar tapi kendaraan sedikit. Jadi tarif dinamis," katanya.
[Kompas]
Rabu, 04 Juni 2014
Siap-siap, Tarif ERP Ditetapkan Setinggi-tingginya di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan tarif setinggi-tingginya pada setiap kendaraan yang melintas di zona electronic road pricing (ERP). Hal itu dilakukan agar Jakarta bebas dari kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, proyek sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bersifat investasi. Setiap kendaraan yang memasuki zona ERP akan dikenakan tarif sekitar Rp 20.000 hingga Rp 40.000 atau bahkan lebih.
"Tarifnya dinamis. Jika tarifnya Rp 30.000, jalanannya masih macet, ya akan dinaikkan lagi (tarifnya). Pokoknya sampai jalanan tidak macet," kata Akbar, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Penetapan tarif ERP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, disahkan melalui Perda, dan kuasa penetapan tarif ERP ini oleh Gubernur DKI Jakarta.
Ia menjelaskan ada tiga tahap utama dalam pembangunan sistem kerja electronic road pricing (ERP).
Perusahaan asal Swedia Kapsch sudah menggali utilitas di Jalan Sudirman untuk melakukan uji coba ERP. Pertama dengan membangun pintu masuk (gate in) sensor on board unit (OBU). Kedua, pemasangan alat OBU. OBU akan dipasang di setiap kendaraan.
Menurut Akbar, semua kendaraan yang melintasi Jalan Sudirman wajib menggunakan OBU. Alat OBU itu dibeli dengan harga sekitar Rp 200.000. Terakhir, dengan membangun back office.
"Back office ini berfungsi memonitor OBU di kendaraan apakah masih berfungsi baik atau tidak. Kemudian memonitor kendaraan yang melintasi gate in, apakah menggunakan OBU atau tidak, dan fungsi lainnya," kata Akbar.
Rencananya, uji coba pelaksanaan ERP akan dilakukan pada Juli 2014. Uji coba penerapan ERP itu dilakukan melalui cara memberikan alat OBU kepada 30-50 unit mobil secara acak. Adapun, mobil yang dipilih adalah mobil yang penggunanya sering beraktivitas di Jalan Sudirman dan Thamrin. Sementara, bagi kendaraan yang tidak memiliki OBU, tetapi nekat melewati jalur ERP akan ditilang secara elektronik.
Selain di Jalan Thamrin dan Sudirman, ERP rencananya juga akan diterapkan di jalan protokol lainnya, seperti Jalan HR Rasuna Said dan Gatot Subroto.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, proyek sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bersifat investasi. Setiap kendaraan yang memasuki zona ERP akan dikenakan tarif sekitar Rp 20.000 hingga Rp 40.000 atau bahkan lebih.
"Tarifnya dinamis. Jika tarifnya Rp 30.000, jalanannya masih macet, ya akan dinaikkan lagi (tarifnya). Pokoknya sampai jalanan tidak macet," kata Akbar, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Penetapan tarif ERP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, disahkan melalui Perda, dan kuasa penetapan tarif ERP ini oleh Gubernur DKI Jakarta.
Ia menjelaskan ada tiga tahap utama dalam pembangunan sistem kerja electronic road pricing (ERP).
Perusahaan asal Swedia Kapsch sudah menggali utilitas di Jalan Sudirman untuk melakukan uji coba ERP. Pertama dengan membangun pintu masuk (gate in) sensor on board unit (OBU). Kedua, pemasangan alat OBU. OBU akan dipasang di setiap kendaraan.
Menurut Akbar, semua kendaraan yang melintasi Jalan Sudirman wajib menggunakan OBU. Alat OBU itu dibeli dengan harga sekitar Rp 200.000. Terakhir, dengan membangun back office.
"Back office ini berfungsi memonitor OBU di kendaraan apakah masih berfungsi baik atau tidak. Kemudian memonitor kendaraan yang melintasi gate in, apakah menggunakan OBU atau tidak, dan fungsi lainnya," kata Akbar.
Rencananya, uji coba pelaksanaan ERP akan dilakukan pada Juli 2014. Uji coba penerapan ERP itu dilakukan melalui cara memberikan alat OBU kepada 30-50 unit mobil secara acak. Adapun, mobil yang dipilih adalah mobil yang penggunanya sering beraktivitas di Jalan Sudirman dan Thamrin. Sementara, bagi kendaraan yang tidak memiliki OBU, tetapi nekat melewati jalur ERP akan ditilang secara elektronik.
Selain di Jalan Thamrin dan Sudirman, ERP rencananya juga akan diterapkan di jalan protokol lainnya, seperti Jalan HR Rasuna Said dan Gatot Subroto.
[Kompas]
Kamis, 29 Mei 2014
Gerbang ERP Mulai "Digarap" di Jalan Sudirman
![]() |
| Tribunnews/Warta Kota |
Berdasarkan pantauan Warta Kota, Rabu (28/5) sore, sudah ada pekerjaan pembongkaran trotoar, tepatnya di depan gedung Panin Bank, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Pelaksanaan pembongkaran dilakukan untuk mengetahui jaringan utilitas di bawah trotoar. Pada bagian papan proyek, tertulis "Mohon Maaf ada pekerjaan konstruksi Uji Coba Electronic Road Pricing".
Papan proyek menutup hampir sebagian besar trotoar sehingga menyulitkan pejalan kaki. Pekerjaan dilakukan oleh Kapsch. Nampak petugas sudah mulai membongkar trotoar merah tersebut.
Salah satu Satgas Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkan) DKI Jakarta Iyan mengatakan sudah ada izin dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. "Sudah ada izin buat ERP, baru mulai hari ini dikerjakannya," ujarnya.
Sedangkan Guntur, petugas Sarana Jaringan Utilitas (SJU) Dinas PU DKI mengatakan pihak swasta yang menggelar ujicoba berkoordinasi dengan Dinas PU terkait jaringan utilitas di bawah tanah.
Seperti diketahui, Pemprov DKI meminta pihak swasta melakukan uji coba ERP Juni mendatang.
Kamis, 24 April 2014
Juli, ERP Diuji Coba di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI melakukan uji coba langsung (live trial) sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, pada Juli ini. Pemprov akan mencoba sistem secara keseluruhan, baik itu sistem ERP ataupun penegakan hukum.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Akbar, mengatakan uji coba penerapan ini akan dilakukan dengan pemasangan infrastruktur dan pemasangan alat on board unit (OBU) pada 30-50 unit kendaraan.
"Akan dijadikan live trial komplit. Ada alat yang mendeteksi kendaraan, ada kamera, dalam mobil ada OBU-nya. Kalau tidak ada OBU, sistem ini juga bisa mendeteksi," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Uji coba sistem yang diperkirakan akan memakan waktu lebih dari tiga bulan ini, juga akan menguji sistem penegakan hukum (law enforcement) dari ERP. Kamera yang dipasang akan menangkap pelat nomor yang tidak memiliki OBU, tetapi melewati jalur ERP ini. Pelat nomor yang telah ditangkap oleh alat ERP tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tilang secara langsung kepada pemilik kendaraan tersebut.
"Mobil yang melintas tidak bisa ditilang, tilang kirim ke rumah. Nanti akan ada data, kendaraan yang melanggar jam berapa dan tanggal. Kalau mereka tidak bayar nanti bisa ditunggu pada pembayaran pajak setahun sekali," ucap Akbar.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarat ini menyebutkan, OBU akan diberikan secara gratis. Selain itu, denda juga tidak dikenakan kepada kepada pemilik kendaraan yang belum memiliki OBU.
"Uji coba atau live trial ini hanya akan lihat apakah sistem ini benar tidak kalau bisa mendeteksi kendaraan yang melintas, menangkap gambar pelat nomor yang melanggar. Nanti dilihat kendaraan yang lewat muncul pada alat yang ada di kantor kami," terangnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Akbar, mengatakan uji coba penerapan ini akan dilakukan dengan pemasangan infrastruktur dan pemasangan alat on board unit (OBU) pada 30-50 unit kendaraan.
"Akan dijadikan live trial komplit. Ada alat yang mendeteksi kendaraan, ada kamera, dalam mobil ada OBU-nya. Kalau tidak ada OBU, sistem ini juga bisa mendeteksi," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Uji coba sistem yang diperkirakan akan memakan waktu lebih dari tiga bulan ini, juga akan menguji sistem penegakan hukum (law enforcement) dari ERP. Kamera yang dipasang akan menangkap pelat nomor yang tidak memiliki OBU, tetapi melewati jalur ERP ini. Pelat nomor yang telah ditangkap oleh alat ERP tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tilang secara langsung kepada pemilik kendaraan tersebut.
"Mobil yang melintas tidak bisa ditilang, tilang kirim ke rumah. Nanti akan ada data, kendaraan yang melanggar jam berapa dan tanggal. Kalau mereka tidak bayar nanti bisa ditunggu pada pembayaran pajak setahun sekali," ucap Akbar.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarat ini menyebutkan, OBU akan diberikan secara gratis. Selain itu, denda juga tidak dikenakan kepada kepada pemilik kendaraan yang belum memiliki OBU.
"Uji coba atau live trial ini hanya akan lihat apakah sistem ini benar tidak kalau bisa mendeteksi kendaraan yang melintas, menangkap gambar pelat nomor yang melanggar. Nanti dilihat kendaraan yang lewat muncul pada alat yang ada di kantor kami," terangnya.
Rabu, 16 April 2014
Nielsen sebut konsumen Indonesia sulit dilarang beli mobil
Lembaga Survei Nielsen menyebut bahwa konsumen di kota besar Indonesia sulit dilarang untuk membeli mobil. Itu didasarkan pada hasil penyebaran kuesioner online sepanjang Agustus-September 2013 di 60 negara.
Dari 30.344 peserta jajak pendapat, 505 responden berasal dari Indonesia. Sebanyak 73 persen responden tinggal di perkotaan, 12 persen di pedesaan, dan 15 persen suburban.
Berdasarkan survei itu, 63 persen dari 505 responden Indonesia berencana untuk membeli mobil dalam dua tahun mendatang. Sebanyak 18 persen akan membeli mobil bekas dan hanya 19 persen yang mengaku tidak tertarik membeli kendaraan roda empat.
Di sisi lain, sebanyak 96 persen responden yang sudah memiliki mobil akan kembali membeli mobil jika memiliki cukup uang. Dari responden yang sudah memiliki mobil itu, 95 persen diantaranya mengaku akan membeli mobil dengan kualitas yang lebih baik.
Peneliti Nielsen Yohannes Benny Wuryanto menilai, fenomena yang dialami Indonesia tersebut mirip China, India dan Brasil. Di mana masyarakat kelas menengahnya sedang gandrung memiliki mobil sebagai simbol kemapanan.
Ini berbeda dengan fenomena yang dialami negara industrialis macam Amerika Serikat, Australia, atau Eropa. Masyarakat di sana memilih kembali menggunakan transportasi publik karena lebih ramah lingkungan.
"Indonesia pasti akan menuju ke sana (mayoritas transportasi publik), tapi untuk saat ini, curve-nya sedang dalam tahap asyik membeli mobil," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/4).
Di sisi lain, sejumlah otoritas kota besar di Indonesia sudah terlihat mengerem jumlah peredaran mobil. Pemprov DKI Jakarta sebagai pionir telah menaikkan tarif parkir di kawasan segitiga emas, Sudirman-Thamrin-Kuningan.
Kemudian ada wacana Electronic Road Pricing (ERP) dan pembatasan BBM subsidi. Terobosan ini diimbangi oleh pembangunan transportasi publik, seperti MRT, monorel, dan Transjakarta.
"Baru Jakarta yang punya pemimpin sadar transportasi umum. Artinya inisiatif itu baru berjalan, Jokowi itu sudah mulai disusul daerah lain seperti Surabaya. Sehingga kita lihat, untuk kota besar visinya transportasi umum. Cycle-nya orang-orang membeli mobil agak di setop," kata Benny.
Dari 30.344 peserta jajak pendapat, 505 responden berasal dari Indonesia. Sebanyak 73 persen responden tinggal di perkotaan, 12 persen di pedesaan, dan 15 persen suburban.
Berdasarkan survei itu, 63 persen dari 505 responden Indonesia berencana untuk membeli mobil dalam dua tahun mendatang. Sebanyak 18 persen akan membeli mobil bekas dan hanya 19 persen yang mengaku tidak tertarik membeli kendaraan roda empat.
Di sisi lain, sebanyak 96 persen responden yang sudah memiliki mobil akan kembali membeli mobil jika memiliki cukup uang. Dari responden yang sudah memiliki mobil itu, 95 persen diantaranya mengaku akan membeli mobil dengan kualitas yang lebih baik.
Peneliti Nielsen Yohannes Benny Wuryanto menilai, fenomena yang dialami Indonesia tersebut mirip China, India dan Brasil. Di mana masyarakat kelas menengahnya sedang gandrung memiliki mobil sebagai simbol kemapanan.
Ini berbeda dengan fenomena yang dialami negara industrialis macam Amerika Serikat, Australia, atau Eropa. Masyarakat di sana memilih kembali menggunakan transportasi publik karena lebih ramah lingkungan.
"Indonesia pasti akan menuju ke sana (mayoritas transportasi publik), tapi untuk saat ini, curve-nya sedang dalam tahap asyik membeli mobil," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/4).
Di sisi lain, sejumlah otoritas kota besar di Indonesia sudah terlihat mengerem jumlah peredaran mobil. Pemprov DKI Jakarta sebagai pionir telah menaikkan tarif parkir di kawasan segitiga emas, Sudirman-Thamrin-Kuningan.
Kemudian ada wacana Electronic Road Pricing (ERP) dan pembatasan BBM subsidi. Terobosan ini diimbangi oleh pembangunan transportasi publik, seperti MRT, monorel, dan Transjakarta.
"Baru Jakarta yang punya pemimpin sadar transportasi umum. Artinya inisiatif itu baru berjalan, Jokowi itu sudah mulai disusul daerah lain seperti Surabaya. Sehingga kita lihat, untuk kota besar visinya transportasi umum. Cycle-nya orang-orang membeli mobil agak di setop," kata Benny.
Kamis, 10 April 2014
Ahok Tegaskan ERP Belum Bisa Diterapkan
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui electronic road pricing (ERP) atau jalan elektronik berbayar masih belum dapat dilaksanakan.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, ERP belum bisa diterapkan karena masih menunggu perhitungan bisnis properti yang akan diadakan oleh pemenang tender. "ERP lagi tunggu hitungan bisnis propertinya. Ini akan menjadi dasar bagi perusaaan swasta yang akan mengadakan ERP," katanya ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Selain masih menunggu perhitungan bisnis properti, menurutnya Pemprov DKI juga menunggu perusahaan swasta yang berminat untuk memasang sistem dan peralatan ERP. Pemasangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengujicobakan peralatan dan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik atau mudah rusak.
Langkah ini dilakukan karena mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mau peristiwa bus gandeng Transjakrata dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) rusak dan berkarat terulang kembali. Seluruh tes uji coba tersebut memakai biaya dari perusahaan tersebut, bukan dari Pemprov DKI Jakarta.
Uji coba ini dilakukan untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan mengikuti tender pengadaan peralatan ERP. Juga untuk melihat kualitas dari sistem dan peralatan yang ditawarkan dan dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan.
"Kita nggak mau tender dulu, nanti bohong lagi. Sekarang Anda pasang dulu barang anda. Baru tender. Kita akah lihat sudah cocok belum mereka ikut tender. Atau yang kalah jual kepada yang menang. Terserah," tegasnya.
Hingga saat ini sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan proposal penawaran untuk menerapkan ERP. Salah satu dari tiga perusahaan tersebut adalah KAPS yang bergerak di bidang manajemen perangkat lunak kendaraan bermotor.
Ketiga perusahaan ini akan melakukan uji coba ERP di jalan protokol Jakarta, yaitu Jalan Sudirman. Tak mau peristiwa bus gandeng Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat terulang lagi, Ahok akan menguji coba dulu ERP sebelum ditenderkan.
Perusahaan yang menawarkan sistem dan peralatan ERP untuk Jakarta akan diminta untuk menerapkan sistem dan peralatannya. Seluruh tes uji coba tersebut memakai biaya dari perusahaan tersebut, bukan dari Pemprov DKI Jakarta.
Penerapan uji coba tersebut hingga pelaksanaan tender ERP telah diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Bahkan rencananya, PT Jakpro akan melihat perangkat lunak yang akan diujicobakan oleh ketiga perusahaan tersebut. Serta sedang mempersiapkan term of references (TOR) pelaksanaan penerapan jalan berbayar elektronik tersebut.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, ERP belum bisa diterapkan karena masih menunggu perhitungan bisnis properti yang akan diadakan oleh pemenang tender. "ERP lagi tunggu hitungan bisnis propertinya. Ini akan menjadi dasar bagi perusaaan swasta yang akan mengadakan ERP," katanya ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Selain masih menunggu perhitungan bisnis properti, menurutnya Pemprov DKI juga menunggu perusahaan swasta yang berminat untuk memasang sistem dan peralatan ERP. Pemasangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengujicobakan peralatan dan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik atau mudah rusak.
Langkah ini dilakukan karena mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mau peristiwa bus gandeng Transjakrata dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) rusak dan berkarat terulang kembali. Seluruh tes uji coba tersebut memakai biaya dari perusahaan tersebut, bukan dari Pemprov DKI Jakarta.
Uji coba ini dilakukan untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan mengikuti tender pengadaan peralatan ERP. Juga untuk melihat kualitas dari sistem dan peralatan yang ditawarkan dan dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan.
"Kita nggak mau tender dulu, nanti bohong lagi. Sekarang Anda pasang dulu barang anda. Baru tender. Kita akah lihat sudah cocok belum mereka ikut tender. Atau yang kalah jual kepada yang menang. Terserah," tegasnya.
Hingga saat ini sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan proposal penawaran untuk menerapkan ERP. Salah satu dari tiga perusahaan tersebut adalah KAPS yang bergerak di bidang manajemen perangkat lunak kendaraan bermotor.
Ketiga perusahaan ini akan melakukan uji coba ERP di jalan protokol Jakarta, yaitu Jalan Sudirman. Tak mau peristiwa bus gandeng Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat terulang lagi, Ahok akan menguji coba dulu ERP sebelum ditenderkan.
Perusahaan yang menawarkan sistem dan peralatan ERP untuk Jakarta akan diminta untuk menerapkan sistem dan peralatannya. Seluruh tes uji coba tersebut memakai biaya dari perusahaan tersebut, bukan dari Pemprov DKI Jakarta.
Penerapan uji coba tersebut hingga pelaksanaan tender ERP telah diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Bahkan rencananya, PT Jakpro akan melihat perangkat lunak yang akan diujicobakan oleh ketiga perusahaan tersebut. Serta sedang mempersiapkan term of references (TOR) pelaksanaan penerapan jalan berbayar elektronik tersebut.
Senin, 07 April 2014
Pemprov DKI Dukung Botabek Shuttle Bus
Pemprov DKI mendukung rencana PT Jakarta Marga Jaya dalam memberikan layanan Botabek Shuttle Bus, dengan konsep penyediaan Park and Ride Station (PRS) di perumahan mewah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Botabek Shuttle Bus tersebut melayani calon penumpang menuju Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendukung rencana tersebut karena menurutnya akan mengurangi kemacetan. Menurutnya, penerapan tersebut akan berhasil apabila electronic road pricing (ERP) telah diterapkan.
"Botabek Shuttle Bus sangat layak karena mengurangi volume kendaraan dari luar kota masuk Jakarta tetapi harus dibarengin ERP. Kalau ada ERP, baru kamu terpaksa lepasin mobil kamu," ujarnya di Balai kota, Senin (7/4/2014).
Armada bus Botabek Shuttle ini akan menempuh jalur prioritas di jalan tol dan menggunakan jalur Transjakarta sehingga perjalanan tidak akan terkena kemacetan.
Di Jakarta akan dibangun drop and return station (DRS) di tempat umum yang terletak dekat dengan pusat-pusat keramaian.
Bus yang ditujukan untuk kalangan kelas menengah ke atas ini dikenakan tarif berkisar Rp15.000 sampai Rp 40.000. Bus tersebut akan dilengkapi wifi dan sambungan listrik untuk telepon genggam dan laptop.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan masih mencari cara agar pemilik kendaraan roda empat mau berpindah menggunakan transportasi umum.
"Senyaman apapun layanan transportasi umum, tetap mengalahkan fasilitas dalam mobil pribadi. Kalau tidak ya siapa yang mau naik bus. Tetap lebih enak di mobil sendiri kan. Harus cari cara ini, seperti ERP," kata Ahok.
Berdasarkan data dari PT Jakarta Marga Jaya, saat ini kendaraan di Jakarta 19,36% dari 9,9 juta unit berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada waktu masuk kerja dan pulang kantor.
Botabek Shuttle Bus tersebut melayani calon penumpang menuju Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendukung rencana tersebut karena menurutnya akan mengurangi kemacetan. Menurutnya, penerapan tersebut akan berhasil apabila electronic road pricing (ERP) telah diterapkan.
"Botabek Shuttle Bus sangat layak karena mengurangi volume kendaraan dari luar kota masuk Jakarta tetapi harus dibarengin ERP. Kalau ada ERP, baru kamu terpaksa lepasin mobil kamu," ujarnya di Balai kota, Senin (7/4/2014).
Armada bus Botabek Shuttle ini akan menempuh jalur prioritas di jalan tol dan menggunakan jalur Transjakarta sehingga perjalanan tidak akan terkena kemacetan.
Di Jakarta akan dibangun drop and return station (DRS) di tempat umum yang terletak dekat dengan pusat-pusat keramaian.
Bus yang ditujukan untuk kalangan kelas menengah ke atas ini dikenakan tarif berkisar Rp15.000 sampai Rp 40.000. Bus tersebut akan dilengkapi wifi dan sambungan listrik untuk telepon genggam dan laptop.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan masih mencari cara agar pemilik kendaraan roda empat mau berpindah menggunakan transportasi umum.
"Senyaman apapun layanan transportasi umum, tetap mengalahkan fasilitas dalam mobil pribadi. Kalau tidak ya siapa yang mau naik bus. Tetap lebih enak di mobil sendiri kan. Harus cari cara ini, seperti ERP," kata Ahok.
Berdasarkan data dari PT Jakarta Marga Jaya, saat ini kendaraan di Jakarta 19,36% dari 9,9 juta unit berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada waktu masuk kerja dan pulang kantor.
Rabu, 26 Maret 2014
Cara Unik Basuki Tentukan Pemenang Tender ERP
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan perusahaan pemenang tender jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP) layaknya pemenang kontes kecantikan. Nantinya, kata Basuki, perusahaan-perusahaan peserta tender harus mempresentasikan dan memperagakan alat-alat yang akan mereka gunakan.
Menurut Basuki, ada tiga perusahaan yang akan ikut tender, yakni Qiufree dari Norwegia, Caps dari Swedia, dan Mitsubishi Indonesia.
"Minggu depan kita mau menyurati untuk memasang contohnya itu di sepanjang Sudirman-Thamrin. Jadi, dipasang dan kita tes. Kalau bagus, kita pasang. Kita akan lakukan seperti beauty contest," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Jika pemenang tender telah ditentukan, kata Basuki, peralatan direncanakan mulai dipasang sekitar April-Mei. Menurut dia, pemasangan alat-alat ERP membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Jadi, diperkirakan pengoperasian ERP akan dilaksanakan paling lambat pada awal 2015.
Apabila alat telah dipasang, lanjutnya, Pemprov DKI akan langsung mengadakan kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk pendeteksi pelanggaran hukum secara otomatis (electronic law enforcement).
"Jadi, nanti kalau ada mobil-mobil yang melanggar akan kita tilang, terus surat tilangnya dikirim ke rumah," ucapnya.
ERP direncanakan akan dipasang di sejumlah jalan utama di Jakarta, terutama di jalan-jalan yang dilalui oleh bus transjakarta. Keberadaan ERP diharapkan dapat menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan Ibu Kota.
Menurut Basuki, ada tiga perusahaan yang akan ikut tender, yakni Qiufree dari Norwegia, Caps dari Swedia, dan Mitsubishi Indonesia.
"Minggu depan kita mau menyurati untuk memasang contohnya itu di sepanjang Sudirman-Thamrin. Jadi, dipasang dan kita tes. Kalau bagus, kita pasang. Kita akan lakukan seperti beauty contest," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Jika pemenang tender telah ditentukan, kata Basuki, peralatan direncanakan mulai dipasang sekitar April-Mei. Menurut dia, pemasangan alat-alat ERP membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Jadi, diperkirakan pengoperasian ERP akan dilaksanakan paling lambat pada awal 2015.
Apabila alat telah dipasang, lanjutnya, Pemprov DKI akan langsung mengadakan kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk pendeteksi pelanggaran hukum secara otomatis (electronic law enforcement).
"Jadi, nanti kalau ada mobil-mobil yang melanggar akan kita tilang, terus surat tilangnya dikirim ke rumah," ucapnya.
ERP direncanakan akan dipasang di sejumlah jalan utama di Jakarta, terutama di jalan-jalan yang dilalui oleh bus transjakarta. Keberadaan ERP diharapkan dapat menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan Ibu Kota.
[Kompas]
Jumat, 03 Januari 2014
Cara Singapura Menekan Penggunaan Kendaraan Pribadi
Selain mempersulit kepemilikan mobil, pemerintah Singapura juga mempersulit warganya ketika sudah memiliki mobil, untuk mengarahkan warganya memilih angkutan umum yang murah, cepat, dan terjangkau kemana dan dimanapun
1. Electronic Road Pricing (ERP)
Kebijakan ERP mewajibkan pemilik mobil membayar saat melewati jalan-jalan utama dan kawasan pusat bisnis di Singapura. Di sana, tarif berubah-ubah tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas. Misalnya, di Victoria Street dikenakan tarif sebesar Sin $ 2,5 pada pukul 8.30-9.00, namun diturunkan menjadi Sin $ 0,5 pada pukul 9.55-10.00
2. Tarif Parkir yang Tinggi
Pengendara mobil juga harus siap membayar mahal saat memarkir mobilnya. Misalnya untuk parkir di Shaw Tower, satu kawasan bisnis di Singapura, tarif parkir satu jam pertama sebesar Sin $ 1, untuk setiap jam berikutnya sebesar Sin $ 2,15. Jadi, bila ingin parkir sekitar 10 jam, maka akan membayar Sin $ 20,35 atau sekitar Rp 186 ribu. Selain biaya parkir yang tinggi, jumlah lahan parkir di Singapura sangat terbatas.
3. Harga Bensin yang Tinggi
Saat mengisi bensin, pemilik mobil juga harus siap-siap untuk menguras kantong. Menurut data Bank Dunia, harga bensin sebesar US $ 1,68 atau Rp 19 ribu hanya untuk satu liter BBM. Sekali isi tanki mobil sebanyak 20 liter BBM, harus menyiapkan setidaknya Rp 380 ribu
Begitulah cara Pemerintah Singapura menekan jumlah mobil di negaranya. Sebagai gantinya pemerintah menyiapkan Transportasi Umum yang sangat bagus untuk warganya.
1. Electronic Road Pricing (ERP)
Kebijakan ERP mewajibkan pemilik mobil membayar saat melewati jalan-jalan utama dan kawasan pusat bisnis di Singapura. Di sana, tarif berubah-ubah tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas. Misalnya, di Victoria Street dikenakan tarif sebesar Sin $ 2,5 pada pukul 8.30-9.00, namun diturunkan menjadi Sin $ 0,5 pada pukul 9.55-10.00
2. Tarif Parkir yang Tinggi
Pengendara mobil juga harus siap membayar mahal saat memarkir mobilnya. Misalnya untuk parkir di Shaw Tower, satu kawasan bisnis di Singapura, tarif parkir satu jam pertama sebesar Sin $ 1, untuk setiap jam berikutnya sebesar Sin $ 2,15. Jadi, bila ingin parkir sekitar 10 jam, maka akan membayar Sin $ 20,35 atau sekitar Rp 186 ribu. Selain biaya parkir yang tinggi, jumlah lahan parkir di Singapura sangat terbatas.
3. Harga Bensin yang Tinggi
Saat mengisi bensin, pemilik mobil juga harus siap-siap untuk menguras kantong. Menurut data Bank Dunia, harga bensin sebesar US $ 1,68 atau Rp 19 ribu hanya untuk satu liter BBM. Sekali isi tanki mobil sebanyak 20 liter BBM, harus menyiapkan setidaknya Rp 380 ribu
Begitulah cara Pemerintah Singapura menekan jumlah mobil di negaranya. Sebagai gantinya pemerintah menyiapkan Transportasi Umum yang sangat bagus untuk warganya.
Quote From Singapore:
"Need Cruel To Be Fine"
Kamis, 03 Oktober 2013
ERP akan Diterapkan April 2014
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui nomor polisi kendaraan ganjil dan genap dibatalkan. Pemprov DKI lebih memilih penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Ditargetkan, ERP dapat diterapkan kuartal pertama tahun 2014 atau diatas bulan Maret 2014.
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerapkan ERP di jalan-jalan ibu kota. Namun, penerapan ERP tidak akan dilaksanakan di awal tahun 2014, melainkan akan diterapkan pada kuartal pertama tahun 2014, atau paling tidak diatas bulan Maret 2014.
“Kita tidak mungkin melaksanakannya di bulan Januari 2014, kalau bus-bus yang dijadikan alternatif transportasi publik belum tersedia atau jalan. Karena itu, kita akan adakan dulu bus-busnya. Lalu saya sarankan ERP yang diterapkan, ganjil genap tidak akan diterapkan di Jakarta,” kata Pristono dalam Forum Grup Diskusi tentang ERP di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (3/10).
Dalam penerapan ERP, Dishub menginginkan semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat juga diatur dikenakan tarif ERP. Sayangnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kendaraan bermotor yang tidak dikenakan retribusi yaitu motor.
“Kami maunya motor juga masuk dalam penerapan ERP. Karena kalau motor tidak masuk, nanti dikhawatirkan warga ramai-ramai membeli motor. Maka kemacetan tidak akan hilang,” ujarnya.
Selain itu, dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) belum diatur pendapatan dari ERP dimasukkan ke dalam pos khusus transportasi. Sehingga bisa digunakan untuk membeli bus-bus yang digunakan sebagai angkutan umum.
“Nah dua aspek legal ini, PP No. 97/2012 dan UU No. 28/2009 yang harus dilakukan revisi peraturan. Supaya motor bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ERP dan pendapatan ERP bisa dimasukkan ke pos transportasi umum. Legal aspek harus digenjot,” tuturnya.
Sambil menunggu revisi dari kedua aspek legal tersebut, pihaknya juga sedang menyusun perda yang mengatur pelaksanaan ERP. Kemungkinan besar, aturan ERP akan digabungkan menjadi satu dalam rancangan perda transportasi.
“Tarif, ruas jalan atau kawasannya dan pemanfaatan dananya nanti diatur dalam perda. Nggak usah perda ERP sendiri, tapi digabungkan dalam Raperda Transportasi,” paparnya.
Untuk cakupan area penerapan ERP, Pristono menegaskan tahap pertama akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Rasuna Said. Karena kawasan ini dikelilingi oleh tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor 1 (Blok M-Kota), Koridor 6 (Kuningan-Ragunan) dan Koridor 9 (Pinangranti-Pluit).
Tahap dua akan disesuaikan dengan penambahan bus yang ada. Sedangkan tarif akan diterapkan sebesar Rp 21 ribu dengan sistem fine tuning. Artinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Ditargetkan, ERP dapat diterapkan kuartal pertama tahun 2014 atau diatas bulan Maret 2014.
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerapkan ERP di jalan-jalan ibu kota. Namun, penerapan ERP tidak akan dilaksanakan di awal tahun 2014, melainkan akan diterapkan pada kuartal pertama tahun 2014, atau paling tidak diatas bulan Maret 2014.
“Kita tidak mungkin melaksanakannya di bulan Januari 2014, kalau bus-bus yang dijadikan alternatif transportasi publik belum tersedia atau jalan. Karena itu, kita akan adakan dulu bus-busnya. Lalu saya sarankan ERP yang diterapkan, ganjil genap tidak akan diterapkan di Jakarta,” kata Pristono dalam Forum Grup Diskusi tentang ERP di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (3/10).
Dalam penerapan ERP, Dishub menginginkan semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat juga diatur dikenakan tarif ERP. Sayangnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kendaraan bermotor yang tidak dikenakan retribusi yaitu motor.
“Kami maunya motor juga masuk dalam penerapan ERP. Karena kalau motor tidak masuk, nanti dikhawatirkan warga ramai-ramai membeli motor. Maka kemacetan tidak akan hilang,” ujarnya.
Selain itu, dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) belum diatur pendapatan dari ERP dimasukkan ke dalam pos khusus transportasi. Sehingga bisa digunakan untuk membeli bus-bus yang digunakan sebagai angkutan umum.
“Nah dua aspek legal ini, PP No. 97/2012 dan UU No. 28/2009 yang harus dilakukan revisi peraturan. Supaya motor bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ERP dan pendapatan ERP bisa dimasukkan ke pos transportasi umum. Legal aspek harus digenjot,” tuturnya.
Sambil menunggu revisi dari kedua aspek legal tersebut, pihaknya juga sedang menyusun perda yang mengatur pelaksanaan ERP. Kemungkinan besar, aturan ERP akan digabungkan menjadi satu dalam rancangan perda transportasi.
“Tarif, ruas jalan atau kawasannya dan pemanfaatan dananya nanti diatur dalam perda. Nggak usah perda ERP sendiri, tapi digabungkan dalam Raperda Transportasi,” paparnya.
Untuk cakupan area penerapan ERP, Pristono menegaskan tahap pertama akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Rasuna Said. Karena kawasan ini dikelilingi oleh tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor 1 (Blok M-Kota), Koridor 6 (Kuningan-Ragunan) dan Koridor 9 (Pinangranti-Pluit).
Tahap dua akan disesuaikan dengan penambahan bus yang ada. Sedangkan tarif akan diterapkan sebesar Rp 21 ribu dengan sistem fine tuning. Artinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Selasa, 24 September 2013
Jokowi Optimis ERP Diterapkan Pada 2014
Meski terbentur dengan rumitnya prosedur penerapan kebijakan pembatasan kendaraan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2014.
Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.
“Setidaknya ada dua cara yang akan kita ambil yakni dengan ganjil genap dan ERP. Namun karena regulasi yang terlalu berbelit-belit, maka menghambat dalam penerapannya. Ya kalau swasta punya duit, punya anggaran bisa langsung beli dan jalan. Tapi pemerintahan, apa bisa begitu? Kita harapkan tahun depan jalan. Ya mulai diterapkan di jalan,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (24/9).
Mantan Wali Kota Solo ini meminta warga Jakarta bersabar dengan kondisi kemacetan di ibu kota, karena pihaknya terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat hukum ERP.
Jika sudah selesai, maka langsung lanjut dengan proses lelang. Sementara itu pihaknya juga sedang menyiapkan ratusan bus sedang. Ditargetkan pada akhir tahun ini sudah siap. Sehingga bisa diterapkan kebijakan ganjil genap, sebelum menuju ERP.
"Kita proses terus. Tapi masih panjang tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak, kita ini sedikit-sedikit prosedur, prosedur mulu. Nunggu pergub, nunggu peraturan lain, yang harusnya bisa seminggu itu bisa nunggu sampai dua tahun. Jika ERP belum siap, ya ganjil genap dulu. Kalau sudah siap bisa langsung loncat ke ERP,” paparnya.
Lain dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menegaskan dirinya optimis tender pengadaan ERP dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dan ERP dapat dioperasikan di Jakarta pada tahun 2015.
“Tendernya dilaksanakan tahun 2014. Harus selesai tendernya tahun depan. Tetapi karena pemasangan peralatan ERP membutuhkan waktu cukup panjang, jadi beroperasinya pada tahun 2015, sudah jalan,” kata Ahok.
Rencananya, uji coba ERP akan dilakukan di sepanjang Koridor I (Blok M-Kota). Untuk menguatkan program ini, pihaknya bakal membuat raperda khusus mengatur ERP. Saat ini, tim dari pemerintah Swedia sedang membahas penerapan ERP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Sedangkan untuk penentuan retribusinya, Pemprov DKI telah mendapatkan petunjuk dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Petunjuk yang diberikan, retribusi bisa ditetapkan melalui base on fee. Melalu tender, investor akan mendapatkan berapa persen dari investasi yang ditawarkannya. “Itu akan dikaji. Nanti tafsirannya seperti apa. Bisa dua persen atau 1,5 persen,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.
“Setidaknya ada dua cara yang akan kita ambil yakni dengan ganjil genap dan ERP. Namun karena regulasi yang terlalu berbelit-belit, maka menghambat dalam penerapannya. Ya kalau swasta punya duit, punya anggaran bisa langsung beli dan jalan. Tapi pemerintahan, apa bisa begitu? Kita harapkan tahun depan jalan. Ya mulai diterapkan di jalan,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (24/9).
Mantan Wali Kota Solo ini meminta warga Jakarta bersabar dengan kondisi kemacetan di ibu kota, karena pihaknya terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat hukum ERP.
Jika sudah selesai, maka langsung lanjut dengan proses lelang. Sementara itu pihaknya juga sedang menyiapkan ratusan bus sedang. Ditargetkan pada akhir tahun ini sudah siap. Sehingga bisa diterapkan kebijakan ganjil genap, sebelum menuju ERP.
"Kita proses terus. Tapi masih panjang tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak, kita ini sedikit-sedikit prosedur, prosedur mulu. Nunggu pergub, nunggu peraturan lain, yang harusnya bisa seminggu itu bisa nunggu sampai dua tahun. Jika ERP belum siap, ya ganjil genap dulu. Kalau sudah siap bisa langsung loncat ke ERP,” paparnya.
Lain dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menegaskan dirinya optimis tender pengadaan ERP dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dan ERP dapat dioperasikan di Jakarta pada tahun 2015.
“Tendernya dilaksanakan tahun 2014. Harus selesai tendernya tahun depan. Tetapi karena pemasangan peralatan ERP membutuhkan waktu cukup panjang, jadi beroperasinya pada tahun 2015, sudah jalan,” kata Ahok.
Rencananya, uji coba ERP akan dilakukan di sepanjang Koridor I (Blok M-Kota). Untuk menguatkan program ini, pihaknya bakal membuat raperda khusus mengatur ERP. Saat ini, tim dari pemerintah Swedia sedang membahas penerapan ERP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Sedangkan untuk penentuan retribusinya, Pemprov DKI telah mendapatkan petunjuk dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Petunjuk yang diberikan, retribusi bisa ditetapkan melalui base on fee. Melalu tender, investor akan mendapatkan berapa persen dari investasi yang ditawarkannya. “Itu akan dikaji. Nanti tafsirannya seperti apa. Bisa dua persen atau 1,5 persen,” ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)



