Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan membuka kembali secara bertahap 10 Kawasan Khusus Pesepeda (KKP) bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kegiatan berolahraga di akhir pekan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, hal tersebut ditujukan agar warga yang berolahraga tidak terkonsentrasi pada satu titik.
"Maka itu, kami berharap warga yang biasanya berolahraga di lokasi jalur sepeda sementara, yaitu di sepanjang Jalan Sudirman -Thamrin - Merdeka Barat itu berpencar ke Kawasan Khusus Pesepeda atau KKP yang kami sediakan. Nanti juga akan dilaksanakan secara bertahap," ujar Syafrin seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (29/8).
Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, pelaksanaan Kawasan Khusus Pesepeda atau KKP yang ada di lima Wilayah Kota tersebut akan mulai dilakukan pada Minggu, 30 Agustus 2020 pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB.
Dalam pembukaan kembali KKP, pihaknya akan menerjunkan 579 personel Dishub serta berkolaborasi dengan 86 personel dari TNI/Polri dan 121 personel Satpol PP.
Meski demikian, Syafrin mengimbau kepada masyarakat yang berolahraga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan disiplin menaati peraturan dalam beraktivitas di Kawasan Khusus Pesepeda.
"Sekali lagi kami tekankan bagi masyarakat untuk melaksanakan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan kami tegaskan bagi warga yang rentan terhadap penularan COVID-19, yaitu warga usia lanjut, anak-anak di bawah 9 tahun, dan ibu hamil dilarang beraktivitas di area KKP," lanjut Syafrin.
Adapun Kawasan Khusus Pesepeda pada tahap awal akan dilaksanakan di 10 lokasi sebagai berikut :
A. Jakarta Pusat :
a. Jl. Gajah Mada
b. Jl. Hayam Wuruk
c. Jl. Benyamin Sueb
B. Jakarta Barat :
a. Jl. Gajah Mada
b. Jl. Hayam Wuruk
C. Jakarta Utara :
c. Jl. Danau Sunter Selatan
d. Jl. Benyamin Sueb
D. Jakarta Timur :
a. Jl. Raya Raden Intan
b. Jl. KBT Sisi Utara
E. Jakarta Selatan :
a. Jl. Layang Non Tol Antasari
Tampilkan postingan dengan label Kebijakan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebijakan. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 29 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020
32 Kawasan Khusus Pesepeda di Lima Wilayah Kota Jakarta Ditiadakan
Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk melindungi masyarakat Jakarta dari penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meniadakan pelaksanaan 32 Kawasan Khusus Pesepeda (KKP) di lima wilayah Kota Jakarta mulai Minggu (16/8).
" Karena terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang cukup tinggi, maka untuk sementara KKP kita tiadakan sambil menunggu evaluasi untuk implementasi selanjutnya,"
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, keputusan itu diambil karena masih ditemukan pelanggaran oleh warga yang beraktivitas pada 32 KKP seperti tidak menggunakan masker dan kongkow-kongkow hingga menimbulkan kerumunan. Selain itu, masih ada warga yang rentan penularan COVID-19 seperti Iansia, ibu hamil dan anak-anak di bawah sembilan tahun berada di wilayah KKP dengan berbagai alasan.
"Karena terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang cukup tinggi, maka untuk sementara KKP kita tiadakan sambil menunggu evaluasi untuk implementasi selanjutnya," ujar Syafrin, Sabtu (15/8).
Syafrin menjelaskan, walaupun KKP ditiadakan, masyarakat yang ingin berolahraga di hari minggu tetap dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta seperti jalur sepeda dan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Kita punya jalur sepeda sepanjang 63 kilometer dan di beberapa kawasan seperti BKT serta jalur sepeda sementara Sudirman-Thamrin-Merdeka Barat yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, di kawasan-kawasan yang memang diperbolehkan berolahraga seperti di Taman Tebet, GBK. Namun dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan dan menaati protokol kesehatan," tegas Syafrin.
Perlu diketahui, KKP di 32 lokasi diadakan sejak 28 Juni 2020. Selama pelaksanaan KKP, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Dishub DKI Jakarta dan Satpol PP untuk memantau aktivitas masyarakat hingga melakukan penindakan jika diperlukan. Hal tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan peniadaan pelaksanaan KKP.
" Karena terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang cukup tinggi, maka untuk sementara KKP kita tiadakan sambil menunggu evaluasi untuk implementasi selanjutnya,"
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, keputusan itu diambil karena masih ditemukan pelanggaran oleh warga yang beraktivitas pada 32 KKP seperti tidak menggunakan masker dan kongkow-kongkow hingga menimbulkan kerumunan. Selain itu, masih ada warga yang rentan penularan COVID-19 seperti Iansia, ibu hamil dan anak-anak di bawah sembilan tahun berada di wilayah KKP dengan berbagai alasan.
"Karena terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang cukup tinggi, maka untuk sementara KKP kita tiadakan sambil menunggu evaluasi untuk implementasi selanjutnya," ujar Syafrin, Sabtu (15/8).
Syafrin menjelaskan, walaupun KKP ditiadakan, masyarakat yang ingin berolahraga di hari minggu tetap dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta seperti jalur sepeda dan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Kita punya jalur sepeda sepanjang 63 kilometer dan di beberapa kawasan seperti BKT serta jalur sepeda sementara Sudirman-Thamrin-Merdeka Barat yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, di kawasan-kawasan yang memang diperbolehkan berolahraga seperti di Taman Tebet, GBK. Namun dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan dan menaati protokol kesehatan," tegas Syafrin.
Perlu diketahui, KKP di 32 lokasi diadakan sejak 28 Juni 2020. Selama pelaksanaan KKP, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Dishub DKI Jakarta dan Satpol PP untuk memantau aktivitas masyarakat hingga melakukan penindakan jika diperlukan. Hal tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan peniadaan pelaksanaan KKP.
Senin, 09 September 2019
Perluasan Ganjil Genap Diterapkan, Transjakarta Tambah 48 Rute
Guna mengantisipasi lonjakan penumpang terkait penerapan aturan perluasan ganjil genap yang mulai diberlakukan, Senin (9/9), PT Transjakarta menyiapkan penambahan rute pada jalur perluasan ganjil genap tersebut.
"Total 48 rute sudah kami siapkan, yaitu 21 Rute BRT, 23 rute Non BRT dan empat rute tambahan mikrotrans di setiap wilayah yang terimbas ganjil genap," ujar Prasetia Budi, Direktur Operasional PT Transjakarta, Senin (9/9).
Selain menambah rute, lanjut Budi, pihaknya juga sudah memperluas kapasitas pada sejumlah halte agar dapat menampung lonjakan penumpang. Seperti Halte Velodrome dan Tosari.
Budi mengungkapkan, untuk penambahan armada juga sudah disiapkan, namun jumlahnya belum bisa ditetapkan karena masih bersifat situasional.
"Mudah-mudahan kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk naik transportasi publik. Bagi pelanggan yang masih belum hapal rute, petugas di lapangan akan memberikan informasi rute serta park and ride terdekat," tandasnya.
"Total 48 rute sudah kami siapkan, yaitu 21 Rute BRT, 23 rute Non BRT dan empat rute tambahan mikrotrans di setiap wilayah yang terimbas ganjil genap," ujar Prasetia Budi, Direktur Operasional PT Transjakarta, Senin (9/9).
Selain menambah rute, lanjut Budi, pihaknya juga sudah memperluas kapasitas pada sejumlah halte agar dapat menampung lonjakan penumpang. Seperti Halte Velodrome dan Tosari.
Budi mengungkapkan, untuk penambahan armada juga sudah disiapkan, namun jumlahnya belum bisa ditetapkan karena masih bersifat situasional.
"Mudah-mudahan kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk naik transportasi publik. Bagi pelanggan yang masih belum hapal rute, petugas di lapangan akan memberikan informasi rute serta park and ride terdekat," tandasnya.
Sabtu, 01 September 2018
Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang hingga Asian Para Games
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperpanjang kebijakan ganjil genap di ruas jalan tertentu hingga pelaksanaan Asian Para Games yang akan berlangsung mulai 6-13 Oktober 2018.
Anies mengatakan, dengan kebijakan ini maka tidak terjadi jeda pelaksanaan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibukota.
"Mengapa ini dilakukan? Kita ingin mempermudah pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/8)
Anies menjelaskan, dalam jangka pendek ada peningkatkan kecepatan kendaraan sampai dengan 37 persen sejak penerapan perluasan ganjil genap. Selain itu, terdapat peningkatan penumpang bus Transjakarta hingga 40 persen.
"Saya menilai kebijakan ini memberikan dampak positif. Tentunya, kita akan terus evaluasi kebijakan jangka pendek yang diterapkan hingga 13 Oktober mendatang secara komprehensif," terangnya.
Anies berharap, penerapan kebijakan ini dapat lebih menggugah warga Jakarta untuk menggunakan moda transportasi umum.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah ikut menyukseskan pelaksanaan Asian Games dengan terlibat mengikuti secara tertib kebijakan ganjil genap ini," tandasnya.
Untuk diketahui, perpanjangan kebijakan ganjil genap usai Asian Games 2018 hingga 13 Oktober 2018 akan memiliki perubahan (ketentuan baru) antara lain:
Pertama, ada beberapa rute ganjil genap yang tidak diteruskan yakni, Jalan Metro Pondok Indah karena di kawasan tersebut tidak ada lagi venue yang akan digunakan untuk Asian Para Games.
Kedua, untuk Jalan Benyamin Sueb tidak diteruskan selama bulan September sampai dengan menjelang Asian Para Games. Kemudian, pada saat pelaksanaan Asian Para Games ruas jalan tersebut kembali diberlakukan kebijakan ganjil genap.
Ketiga, selama masa perpanjangan, kebijakan ganjil genap tidak berlaku di hari Sabtu dan Minggu. Keempat, waktu penerapan tetap sama yakni, dari pukul 06.00-21.00.
Kelima, kebijakan ganjil genap tidak berlaku pada jalur pintu masuk-keluar tol hingga persimpangan terdekat.
Anies mengatakan, dengan kebijakan ini maka tidak terjadi jeda pelaksanaan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibukota.
"Mengapa ini dilakukan? Kita ingin mempermudah pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/8)
Anies menjelaskan, dalam jangka pendek ada peningkatkan kecepatan kendaraan sampai dengan 37 persen sejak penerapan perluasan ganjil genap. Selain itu, terdapat peningkatan penumpang bus Transjakarta hingga 40 persen.
"Saya menilai kebijakan ini memberikan dampak positif. Tentunya, kita akan terus evaluasi kebijakan jangka pendek yang diterapkan hingga 13 Oktober mendatang secara komprehensif," terangnya.
Anies berharap, penerapan kebijakan ini dapat lebih menggugah warga Jakarta untuk menggunakan moda transportasi umum.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah ikut menyukseskan pelaksanaan Asian Games dengan terlibat mengikuti secara tertib kebijakan ganjil genap ini," tandasnya.
Untuk diketahui, perpanjangan kebijakan ganjil genap usai Asian Games 2018 hingga 13 Oktober 2018 akan memiliki perubahan (ketentuan baru) antara lain:
Pertama, ada beberapa rute ganjil genap yang tidak diteruskan yakni, Jalan Metro Pondok Indah karena di kawasan tersebut tidak ada lagi venue yang akan digunakan untuk Asian Para Games.
Kedua, untuk Jalan Benyamin Sueb tidak diteruskan selama bulan September sampai dengan menjelang Asian Para Games. Kemudian, pada saat pelaksanaan Asian Para Games ruas jalan tersebut kembali diberlakukan kebijakan ganjil genap.
Ketiga, selama masa perpanjangan, kebijakan ganjil genap tidak berlaku di hari Sabtu dan Minggu. Keempat, waktu penerapan tetap sama yakni, dari pukul 06.00-21.00.
Kelima, kebijakan ganjil genap tidak berlaku pada jalur pintu masuk-keluar tol hingga persimpangan terdekat.
Rabu, 18 April 2018
Ini 14 Proyek yang (Akan) Dicoret Jokowi dari Proyek Strategis Nasional
Embed from Getty Images
Presiden Joko Widodo memutuskan memangkas 14 proyek senilai Rp 264 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional.
Pemangkasan 14 proyek ini dari PSN sebelumnya juga sudah diumumkan pemerintah usai rapat terbatas di Istana, Senin (16/4/2018). Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Selasa (17/4/2018), melansir daftar PSN yang dicoret. Berikut daftarnya:
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi feasibility. Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.
Meskipun ada 14 PSN yang dipangkas, namun pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini. Sebanyak dua PSN yang dimaksud, yakni pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.
PSN yang dilaksanakan pemerintah saat ini berjumlah 222 proyek dan 3 program dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.100 triliun.
Presiden Joko Widodo memutuskan memangkas 14 proyek senilai Rp 264 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional.
Pemangkasan 14 proyek ini dari PSN sebelumnya juga sudah diumumkan pemerintah usai rapat terbatas di Istana, Senin (16/4/2018). Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Selasa (17/4/2018), melansir daftar PSN yang dicoret. Berikut daftarnya:
- Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, Jawa Timur 18,2km (Rp 11,11 triliun)
- Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang, Jawa Barat 61km (Rp 10,74 triliun)
- Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) (Rp 3,36 triliun)
- Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, Sumatera Selatan - Bengkulu (Rp 39,97 triliun)
- Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (Rp 34,00 triliun)
- Kereta Api Jambi - Pekanbaru, Jambi - Riau (Rp 12,30 triliun)
- Kereta Api Jambi - Palembang, Jambi - Sumatera Selatan (Rp 9,78 triliun)
- Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur (Rp 53,3 triliun)
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West, DKI Jakarta (Rp 83,95 triliun)
- Bandara Sebatik, Kalimantan Utara
- Sistem Penyediaan Air Minum (Rp -) (SPAM) Regional Mebidang, Sumatera Utara (Rp 747 miliar)
- Bendungan Telaga Waja, Bali (Rp 1,19 triliun)
- Bendungan Pelosika, Sulawesi Tenggara (Rp 3,9 triliun)
- Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua (Rp -)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi feasibility. Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.
Meskipun ada 14 PSN yang dipangkas, namun pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini. Sebanyak dua PSN yang dimaksud, yakni pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.
PSN yang dilaksanakan pemerintah saat ini berjumlah 222 proyek dan 3 program dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.100 triliun.
[Kompas]
Selasa, 27 Maret 2018
Operator: Kita Lebih Suka Tarif Tol Tak Turun
Pemerintah berencana menurunkan tarif sejumlah ruas tol karena dianggap mahal. Rencana ini tengah dikaji dengan melakukan skema penambahan konsesi tol ke badan usaha hingga penyederhanaan golongan kendaraan yang masuk tol.
Namun penurunan tarif tol dianggap tak menjadi solusi untuk menarik kendaraan masuk ke tol, terutama jika bicara angkutan logistik atau truk. Direktur PT Astratel Nusantara Wiwiek D. Santoso mengatakan porsi tarif tol terhadap komponen biaya logistik hanya mencakup 1% sehingga tak bisa menjadi solusi dalam menarik minat kendaraan masuk ke tol.
"Kalau kita prefer-nya tidak menurunkan tarif. Karena tarif dikompensasi ke konsesi itu kecil sekali. Artinya konsesi itu setelah 50 tahun nggak ada artinya. Kalau kita patok konsesinya 50 tahun, penurunan tarifnya juga sangat-sangat kecil," katanya saat ditemui usai rapat di kantor BPJT, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Wiwiek mengakui, bahwa ada deviasi pada angka lalu lintas harian rata-rata (LHR) tol-tol baru yang dioperasikan oleh Astra. Namun deviasi atau selisih LHR tersebut dianggap wajar untuk tol yang baru dibuka.
"Ada deviasi memang. Hampir semua ruas kita di awal-awal seperti Jombang-Mojokerto itu jauh sekali deviasinya. Itu harusnya 20.000an, realisasi cuma 11.000an. Tapi kita bisnis jalan tol kan investasi bisnis jangka panjang," katanya.
Tapi menurut dia, tarif tol tak termasuk dalam perhitungan kendaraan tidak lewat tol. Pasalnya, tarif yang diberlakukan juga sebenarnya telah memasukkan komponen inflasi dan daya beli masyarakat sehingga bisa diterapkan.
"Yang harus dilihat sebenarnya adalah, jalan tol ini kan jalan alternatif. Kalau nggak mau lewat, nggak mau bayar ya sudah. Kasarnya seperti itu. Tapi bukan berarti sampai nggak ada yang lewat sama sekali juga, karena itu kan kebutuhan untuk orang yang mau jalannya cepat," pungkasnya. (dna/dna)
Namun penurunan tarif tol dianggap tak menjadi solusi untuk menarik kendaraan masuk ke tol, terutama jika bicara angkutan logistik atau truk. Direktur PT Astratel Nusantara Wiwiek D. Santoso mengatakan porsi tarif tol terhadap komponen biaya logistik hanya mencakup 1% sehingga tak bisa menjadi solusi dalam menarik minat kendaraan masuk ke tol.
"Kalau kita prefer-nya tidak menurunkan tarif. Karena tarif dikompensasi ke konsesi itu kecil sekali. Artinya konsesi itu setelah 50 tahun nggak ada artinya. Kalau kita patok konsesinya 50 tahun, penurunan tarifnya juga sangat-sangat kecil," katanya saat ditemui usai rapat di kantor BPJT, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Wiwiek mengakui, bahwa ada deviasi pada angka lalu lintas harian rata-rata (LHR) tol-tol baru yang dioperasikan oleh Astra. Namun deviasi atau selisih LHR tersebut dianggap wajar untuk tol yang baru dibuka.
"Ada deviasi memang. Hampir semua ruas kita di awal-awal seperti Jombang-Mojokerto itu jauh sekali deviasinya. Itu harusnya 20.000an, realisasi cuma 11.000an. Tapi kita bisnis jalan tol kan investasi bisnis jangka panjang," katanya.
Tapi menurut dia, tarif tol tak termasuk dalam perhitungan kendaraan tidak lewat tol. Pasalnya, tarif yang diberlakukan juga sebenarnya telah memasukkan komponen inflasi dan daya beli masyarakat sehingga bisa diterapkan.
"Yang harus dilihat sebenarnya adalah, jalan tol ini kan jalan alternatif. Kalau nggak mau lewat, nggak mau bayar ya sudah. Kasarnya seperti itu. Tapi bukan berarti sampai nggak ada yang lewat sama sekali juga, karena itu kan kebutuhan untuk orang yang mau jalannya cepat," pungkasnya. (dna/dna)
Senin, 26 Maret 2018
Golongan Kendaraan di Tol Bakal Dipangkas, Ini Rinciannya
Rencana pemerintah menurunkan tarif tol akan dibarengi dengan penyederhanaan golongan angkutan kendaraan yang masuk tol. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, golongan kendaraan di tol yang tadinya lima golongan akan disederhanakan menjadi tiga.
Tiga golongan kendaraan tersebut terbagi atas kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil, bus), kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar), dan kendaraan golongan III (truk dengan tiga hingga lima gandar). Penyederhanaan golongan kendaraan itu akan diterapkan di seluruh ruas tol, baik yang baru maupun yang lama.
"Jadi kemarin itu solusinya kan bagaimana ini bisa dirasionalisasi. Yang pertama dengan kombinasi masa konsesi, lalu direstrukturisasi grupnya. Penyederhanaan golongannya untuk semua tol, yang baru dan yang lama," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Tiga golongan kendaraan tersebut terbagi atas kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil, bus), kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar), dan kendaraan golongan III (truk dengan tiga hingga lima gandar). Penyederhanaan golongan kendaraan itu akan diterapkan di seluruh ruas tol, baik yang baru maupun yang lama.
"Jadi kemarin itu solusinya kan bagaimana ini bisa dirasionalisasi. Yang pertama dengan kombinasi masa konsesi, lalu direstrukturisasi grupnya. Penyederhanaan golongannya untuk semua tol, yang baru dan yang lama," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Senin, 12 Maret 2018
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Selama Asian Games
" Ada beberapa alternatif seperti contra flow dari Kemayoran sampai ke Stadion GBK"
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, rekayasa lalu lintas ini disiapkan untuk menjamin waktu tempuh para atlet Asian Games dari penginapan ke masing-masing venue.
"Kemarin sudah dievaluasi. Ada beberapa alternatif seperti contra flow dari Kemayoran sampai ke Stadion GBK," ujarnya, Senin (12/3).
Sigit menjelaskan, rekayasa lalu lintas ini juga akan diterapkan dengan memperketat penjagaan di sekitar kawasan GBK yang selama Asian Games ditetapkan sebagai wilayah ring 1.
Menurut Sigit, saat Asian Games, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan akan ditetapkan sebagai wilayah ring 3. Sementara jalan lingkungan di sekitarnya ditetapkan sebagai wilayah ring 2.
"Sejauh ini rencana pelarangan penggunaan kendaraan pribadi sampai ke GBK masih dalam tahap kajian," tandasnya.
Kamis, 28 September 2017
PT MRT Ditugaskan Buat Desain Penataan Trotoar Sudirman-Thamrin
PT Mass Rapid Transit (MRT) mendapat penugasan membuat Basic Engineering Design (BED) untuk penataan trotoar Sudirman-Thamrin.
" BED yang buat MRT lewat konsultan Jakarta Konsultindo"
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan total trotoar yang akan ditata di Sudirman-Thamrin sepanjang 6,5 kilometer. Saat ini masih dilakukan pematangan perencanaan.
"BED yang buat MRT lewat konsultan Jakarta Konsultindo," ujarnya, Kamis (28/9).
Menurut Yusmada, selain PT MRT, ada dua perusahaan swasta yang juga akan mengerjakan penataan trotoar di lokasi. Kedua perusahaan swasta tersebut mengajukan kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan kompensasi penataan trotoar.
"Kami dalam tim pembangunan trotoar bertugas untuk mengkoordinasikan tiga pihak ini dalam hal pelaksanaan juga memonitor," ujarnya.
Ia menyebutkan, penataan yang dilakukan meliputi street furniture seperti saluran air, ducting (utilitas), lampu, area hijau serta lainnya.
"Akhir Desember mulai. Sekarang ini lagi mulai pematangan perencananaan," tandasnya.
" BED yang buat MRT lewat konsultan Jakarta Konsultindo"
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan total trotoar yang akan ditata di Sudirman-Thamrin sepanjang 6,5 kilometer. Saat ini masih dilakukan pematangan perencanaan.
"BED yang buat MRT lewat konsultan Jakarta Konsultindo," ujarnya, Kamis (28/9).
Menurut Yusmada, selain PT MRT, ada dua perusahaan swasta yang juga akan mengerjakan penataan trotoar di lokasi. Kedua perusahaan swasta tersebut mengajukan kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan kompensasi penataan trotoar.
"Kami dalam tim pembangunan trotoar bertugas untuk mengkoordinasikan tiga pihak ini dalam hal pelaksanaan juga memonitor," ujarnya.
Ia menyebutkan, penataan yang dilakukan meliputi street furniture seperti saluran air, ducting (utilitas), lampu, area hijau serta lainnya.
"Akhir Desember mulai. Sekarang ini lagi mulai pematangan perencananaan," tandasnya.
Jumat, 08 September 2017
Pemilik Kendaraan di DKI Wajib Punya Garasi. Ini Aturan dan Sanksinya
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengingatkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi.
Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan atau di atas trotoar untuk mengurangi kemacetan.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140 tentang Transportasi menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
Berikut isian lengkap dari peraturan tersebut.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI
Pasal 140
(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.
Andri mengatakan pihaknya juga akan menindak kendaraan bermotor yang diparkir di pemukiman dengan alasan keamanan jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan akses jalan terhalang kendaraan yang parkir di bahu jalan.
"Sebenarnya tidak boleh dapat STNK tapi kalau seumpamanya dipaksa sekarang dia dapat STNK, begitu parkir di badan jalan, itu harus kita derek," katanya.
Sanksi yang akan diberlakukan antara lain pengangkutan mobil oleh pihak Dishub DKI hingga pencabutan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
"Ada yang protes kenapa di pemukiman juga diderek, saya tanya ini mobil punya siapa? Jalanannya punya siapa? Bunyi Perdanya kan wajib memiliki atau menguasai garasi," tukasnya.
Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan atau di atas trotoar untuk mengurangi kemacetan.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140 tentang Transportasi menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
Berikut isian lengkap dari peraturan tersebut.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI
Pasal 140
(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.
Andri mengatakan pihaknya juga akan menindak kendaraan bermotor yang diparkir di pemukiman dengan alasan keamanan jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan akses jalan terhalang kendaraan yang parkir di bahu jalan.
"Sebenarnya tidak boleh dapat STNK tapi kalau seumpamanya dipaksa sekarang dia dapat STNK, begitu parkir di badan jalan, itu harus kita derek," katanya.
Sanksi yang akan diberlakukan antara lain pengangkutan mobil oleh pihak Dishub DKI hingga pencabutan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
"Ada yang protes kenapa di pemukiman juga diderek, saya tanya ini mobil punya siapa? Jalanannya punya siapa? Bunyi Perdanya kan wajib memiliki atau menguasai garasi," tukasnya.
Jumat, 25 Agustus 2017
DPRD Setujui Pembiayaan Proyek MRT Fase II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui pembiayaan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase II (Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan). Persetujuan pembiayaan juga diberikan untuk tambahan dana pembangunan MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI).
" Kami telah menyetujui untuk pendanaan MRT Fase II dan tambahan dana MRT Fase I"
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, pendanaan MRT Fase II ini diputuskan setelah rapat bersama dengan PT MRT Jakarta. Diharapkan, ke depan Jakarta memiliki banyak moda transportasi yang saling terintegrasi.
"Kami telah menyetujui untuk pendanaan MRT Fase II dan tambahan dana MRT Fase I. Mudah-mudahan ini menjadi satu sejarah bagi DPRD DKI, MRT dan masyarakat Jakarta bahwa untuk pembangunan fase berikutnya bisa segera dimulai," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8).
Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, persetujuan pembiayaan dana MRT ini diputuskan dengan berbagai pertimbangan. Mengingat ada beberapa masalah yang harus dijelaskan PT MRT Jakarta terkait pembangunan MRT Fase II.
"DPRD mengambil satu sikap positif bahwa PT MRT ini akan mampu menjalankan pembangunan MRT secara profesional, transparan dan tepat pada waktunya," katanya.
Sani menjelaskan, beberapa pertanyaan krusial dari jajarannya kepada PT MRT antara lain mengenai perbedaan biaya konstruksi MRT Fase I dan Fase I. Di mana biaya biaya konstruksi MRT Fase I sebesar Rp 1 triliun per kilometer, sementara Fase II mencapai Rp 2,7 triliun per kilometer.
"Jawabannya karena Fase II konstruksinya lebih sulit dan di bawah Kali Hayam Wuruk, Gajah Mada, Kota Tua dan seterusnya," ucapnya.
Ia melanjutkan, pertanyaan kedua terkait komitmen pembangunan perumahan rakyat di koridor MRT. Sehingga MRT tidak hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas karena tarifnya sekitar Rp 13-15 ribu. Ketiga soal kemauan dan kemampuan integrasi MRT dengan transportasi lainnya seperti Transjakarta, KRL, dan LRT.
Nilai pembiayaan MRT Fase II yang disetujui mencapai Rp 22,5 triliun. Sementara tambahan pembiayaan pembangunan MRT Fase I sebesar Rp 2,5 triliun.
" Kami telah menyetujui untuk pendanaan MRT Fase II dan tambahan dana MRT Fase I"
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, pendanaan MRT Fase II ini diputuskan setelah rapat bersama dengan PT MRT Jakarta. Diharapkan, ke depan Jakarta memiliki banyak moda transportasi yang saling terintegrasi.
"Kami telah menyetujui untuk pendanaan MRT Fase II dan tambahan dana MRT Fase I. Mudah-mudahan ini menjadi satu sejarah bagi DPRD DKI, MRT dan masyarakat Jakarta bahwa untuk pembangunan fase berikutnya bisa segera dimulai," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8).
Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, persetujuan pembiayaan dana MRT ini diputuskan dengan berbagai pertimbangan. Mengingat ada beberapa masalah yang harus dijelaskan PT MRT Jakarta terkait pembangunan MRT Fase II.
"DPRD mengambil satu sikap positif bahwa PT MRT ini akan mampu menjalankan pembangunan MRT secara profesional, transparan dan tepat pada waktunya," katanya.
Sani menjelaskan, beberapa pertanyaan krusial dari jajarannya kepada PT MRT antara lain mengenai perbedaan biaya konstruksi MRT Fase I dan Fase I. Di mana biaya biaya konstruksi MRT Fase I sebesar Rp 1 triliun per kilometer, sementara Fase II mencapai Rp 2,7 triliun per kilometer.
"Jawabannya karena Fase II konstruksinya lebih sulit dan di bawah Kali Hayam Wuruk, Gajah Mada, Kota Tua dan seterusnya," ucapnya.
Ia melanjutkan, pertanyaan kedua terkait komitmen pembangunan perumahan rakyat di koridor MRT. Sehingga MRT tidak hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas karena tarifnya sekitar Rp 13-15 ribu. Ketiga soal kemauan dan kemampuan integrasi MRT dengan transportasi lainnya seperti Transjakarta, KRL, dan LRT.
Nilai pembiayaan MRT Fase II yang disetujui mencapai Rp 22,5 triliun. Sementara tambahan pembiayaan pembangunan MRT Fase I sebesar Rp 2,5 triliun.
Kamis, 23 Februari 2017
BPTJ Siapkan Rancangan Perpres RITJ
Sejak tahun 2000 hingga 2010, data statistik jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 4,6 kali. Sementara itu, untuk penglaju dari wilayah Jabodetabek menuju Jakarta ada sekitar 1,1 juta, dan ini terus meningkat 1,5 kali lipat sejak tahun 2002.
Untuk pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek yang semula pada tahun 2003 sebesar 37,3 juta perjalanan/hari meningkat 58% atau mencapai 47,5 juta perjalanan/hari di tahun 2015.
Perjalanan di Jabodetabek rata-rata didominasi oleh sepeda motor. Modal share dari total pergerakan Jabodetabek di dominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23 % dan 2% oleh kendaraan angkutan umum. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian dan lingkungan. Kerugian akibat kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp. 9 triliun per tahun, atau 26,5 triliun per tahun jika polusi udara dan dampak lingkungan lainnya turut diperhitungkan.
Menurut Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Risal Wasal, akibat kerugian yang tinggi tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
“Permasalahan transportasi di Jabodetabek yang hingga saat ini dirasakan adalah ketidaknyamanan, keamanan dan tingginya biaya transportasi. Kemungkinan itulah yang menyebabkan modal share angkutan umum kita hanya 20 persen saja, sementara share kendaraan pribadi mencapai 80%,”kata Risal saat membuka acara Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta hari ini, Rabu (22/2).
Risal juga menjelaskan kondisi ketidaknyaman, keamanan dan biaya tinggi yang menyebabkan angkutan umum ditinggalkan masyarakat. Ketidaknyamanan angkutan umum ditandai dengan kualitas pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan yang diharapkan, kepastian waktu masih sangat sulit didapatkan.
Keamanan adalah rasa aman pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum dengan terhindar dari kasus pencurian/pencopetan maupun segala bentuk pelecehan yang dapat menurunkan martabat manusia dan biaya transportasi yang tingggi yang dimanifestasikan melalui banyaknya pergantian moda dari tempat asal hingga tempat tujuan. “Banyaknya pergantian moda dapat diartikan banyaknya biaya yang dikeluarkan,” kata Risal.
Dalam Perpres 103 Tahun 2015, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi di Jabodetabek terkait penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi pelayanan jasa transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Untuk bisa menjalankan amanah tersebut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ, Suharto dalam paparannya di acara tersebut juga menjelaskan bahwa BPTJ dalam menjalankan amanah tersebut harus mengacu pada RITJ yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden tersendiri. Untuk itulah hari ini jajaran BPTJ membahas rancangan Peraturan Presiden tentang RITJ tersebut bersama Kementerian terkait dan pemerintah daerah se-Jabodetabek.
Secara garis besar draft RITJ mengakomodir beberapa hal yaitu:
a. Integrasi Perencanaan dan Kebijakan
Integrasi perencanaan dan kebijakan yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam pelayanan transportasi multi moda. Integrasi fungsi sistem transportasi termasuk terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat (swasta).
b. Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan
Integrasi jaringan prasarana dan pelayanan, yaitu terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intra moda maupun antar moda. Integrasi ini mencakup integrasi secara fisik sekurang – kurangnya ada 23 simpul besar, sedang dan kecil yang harus diintegrasikan.
c. Integrasi Moda Transportasi
Integrasi Moda Transportasi yaitu terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu).
d. Integrasi Tarif/Tiket
Integrasi Tarif/Tiket yaitu terintegrasinya tarif/tiket baik intra moda maupun antar moda. Dalam waktu dekat yang akan kita wujudkan adalah integrasi dalam sistem pembayaran (cashless transaction) yang mengharuskan masyarakat hanya menggunakan satu pembayaran dengan multi guna.
e. Integrasi Sistem Informasi Integrasi Sistem Informasi yaitu pembangunan integrasi secara sistem yang akan kita kembangkan dengan berpijak pada pemanfaatan teknologi informasi sehingga segala bentuk informasi terkait sarana dan prasarana angkutan umum akan lebih mudah diakses oleh masyarakat termasuk pemberian informasi dari masyarakat untuk saran/kritik yang konstruktif.
f. Integrasi Pembiayaan dan Kelembagaan
Integrasi Pembiayaan yaitu terintegrasinya rencana pembiayaan khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan sedemikian sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antar moda.
“Sedangkan integrasi kelembagaan adalah tersinerginya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi,” papar Suharto.
Penyusunan RITJ telah melalui diskusi yang cukup panjang yang diawali dengan penyusunan naskah akademis, meminta masukan dari para akademisi, praktisi hingga para pengambil kebijakan di wilayah Jabodetabek dengan melakukan audiensi dengan para Kepala Daerah.
Tujuan pembahasan RITJ hari ini diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan atas substansi dalam draft RITJ sehingga kiranya dapat dipercepat proses perundangan menjadi Peraturan Presiden sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan transportasi terintegrasi di Jabodetabek.
Untuk pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek yang semula pada tahun 2003 sebesar 37,3 juta perjalanan/hari meningkat 58% atau mencapai 47,5 juta perjalanan/hari di tahun 2015.
Perjalanan di Jabodetabek rata-rata didominasi oleh sepeda motor. Modal share dari total pergerakan Jabodetabek di dominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23 % dan 2% oleh kendaraan angkutan umum. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian dan lingkungan. Kerugian akibat kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp. 9 triliun per tahun, atau 26,5 triliun per tahun jika polusi udara dan dampak lingkungan lainnya turut diperhitungkan.
Menurut Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Risal Wasal, akibat kerugian yang tinggi tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
“Permasalahan transportasi di Jabodetabek yang hingga saat ini dirasakan adalah ketidaknyamanan, keamanan dan tingginya biaya transportasi. Kemungkinan itulah yang menyebabkan modal share angkutan umum kita hanya 20 persen saja, sementara share kendaraan pribadi mencapai 80%,”kata Risal saat membuka acara Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta hari ini, Rabu (22/2).
Risal juga menjelaskan kondisi ketidaknyaman, keamanan dan biaya tinggi yang menyebabkan angkutan umum ditinggalkan masyarakat. Ketidaknyamanan angkutan umum ditandai dengan kualitas pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan yang diharapkan, kepastian waktu masih sangat sulit didapatkan.
Keamanan adalah rasa aman pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum dengan terhindar dari kasus pencurian/pencopetan maupun segala bentuk pelecehan yang dapat menurunkan martabat manusia dan biaya transportasi yang tingggi yang dimanifestasikan melalui banyaknya pergantian moda dari tempat asal hingga tempat tujuan. “Banyaknya pergantian moda dapat diartikan banyaknya biaya yang dikeluarkan,” kata Risal.
Dalam Perpres 103 Tahun 2015, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi di Jabodetabek terkait penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi pelayanan jasa transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Untuk bisa menjalankan amanah tersebut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ, Suharto dalam paparannya di acara tersebut juga menjelaskan bahwa BPTJ dalam menjalankan amanah tersebut harus mengacu pada RITJ yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden tersendiri. Untuk itulah hari ini jajaran BPTJ membahas rancangan Peraturan Presiden tentang RITJ tersebut bersama Kementerian terkait dan pemerintah daerah se-Jabodetabek.
Secara garis besar draft RITJ mengakomodir beberapa hal yaitu:
a. Integrasi Perencanaan dan Kebijakan
Integrasi perencanaan dan kebijakan yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam pelayanan transportasi multi moda. Integrasi fungsi sistem transportasi termasuk terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat (swasta).
b. Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan
Integrasi jaringan prasarana dan pelayanan, yaitu terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intra moda maupun antar moda. Integrasi ini mencakup integrasi secara fisik sekurang – kurangnya ada 23 simpul besar, sedang dan kecil yang harus diintegrasikan.
c. Integrasi Moda Transportasi
Integrasi Moda Transportasi yaitu terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu).
d. Integrasi Tarif/Tiket
Integrasi Tarif/Tiket yaitu terintegrasinya tarif/tiket baik intra moda maupun antar moda. Dalam waktu dekat yang akan kita wujudkan adalah integrasi dalam sistem pembayaran (cashless transaction) yang mengharuskan masyarakat hanya menggunakan satu pembayaran dengan multi guna.
e. Integrasi Sistem Informasi Integrasi Sistem Informasi yaitu pembangunan integrasi secara sistem yang akan kita kembangkan dengan berpijak pada pemanfaatan teknologi informasi sehingga segala bentuk informasi terkait sarana dan prasarana angkutan umum akan lebih mudah diakses oleh masyarakat termasuk pemberian informasi dari masyarakat untuk saran/kritik yang konstruktif.
f. Integrasi Pembiayaan dan Kelembagaan
Integrasi Pembiayaan yaitu terintegrasinya rencana pembiayaan khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan sedemikian sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antar moda.
“Sedangkan integrasi kelembagaan adalah tersinerginya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi,” papar Suharto.
Penyusunan RITJ telah melalui diskusi yang cukup panjang yang diawali dengan penyusunan naskah akademis, meminta masukan dari para akademisi, praktisi hingga para pengambil kebijakan di wilayah Jabodetabek dengan melakukan audiensi dengan para Kepala Daerah.
Tujuan pembahasan RITJ hari ini diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan atas substansi dalam draft RITJ sehingga kiranya dapat dipercepat proses perundangan menjadi Peraturan Presiden sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan transportasi terintegrasi di Jabodetabek.
Senin, 20 Februari 2017
Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Bakal Dirazia
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, razia ini digelar karena angka penunggak pajak kendaraan bermotor di DKI cukup tinggi.
"Jumlah penunggak PKB, untuk motor ada 3,2 juta kendaraan, sedangkan mobil sekitar 600 ribu," kata Edi di Balai Kota, Senin (20/2).
Dia menambahkan, pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari tiga tahun, maka kendaraannya akan langsung disita.
"Kalau pajak lebih dari tiga tahun, yang disita motornya. Tapi kalau masih 1-2 tahun suratnya yang disita," jelasnya.
Kamis, 02 Februari 2017
Pengoperasian Kapal Transjakarta Tunggu Kajian
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengh melakukan kajian untuk pengoperasian Kapal Transjakarta di Kepulauan Seribu. Dengan adanya kapal tersebut, layanan transportasi warga Kepulauan Seribu akan lebih maksimal.
" Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak"
"Kita tunggu hasil kajian konsultan kita tentang berbagai aspek sosialnya, prinsipnya kita siap jika ditugaskan oleh pemilik saham (pemprov)," ujar Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transjakarta, Kamis (2/2).
Diakuinya, hasil kajian mendalam soal pengoperasian Kapal Transjakarta untuk transportasi antar pulau di Kepulauan Seribu memang belum selesai.
"Kita minta warga untuk bersabar. Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak," tandasnya.
" Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak"
"Kita tunggu hasil kajian konsultan kita tentang berbagai aspek sosialnya, prinsipnya kita siap jika ditugaskan oleh pemilik saham (pemprov)," ujar Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transjakarta, Kamis (2/2).
Diakuinya, hasil kajian mendalam soal pengoperasian Kapal Transjakarta untuk transportasi antar pulau di Kepulauan Seribu memang belum selesai.
"Kita minta warga untuk bersabar. Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak," tandasnya.
Senin, 30 Januari 2017
DPRD Dukung Perpanjangan Rute Transjakarta Ke Bandara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung rencana perpanjangan rute bus Transjakarta ke Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma.
Mengingat, aktivitas masyarakat Ibukota menuju kedua bandara tersebut selama ini dinilai cukup tinggi.
"Ini bisa menjadi solusi juga sebelum kereta api bandara dan rencana transportasi lainnya selesai," kataTubagus Arif, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (30/1).
Menurut Arif, rencana ini bisa terlaksana apabila ada komitmen bersama dengan operator bus yang melewati rute bandara. Sehingga para pelaku bisnis transportasi dan pariwisata yang ada tidak merasa dirugikan.
"Seperti awal manuver Transjakarta ke Bekasi dan Depok hasilnya baik dan bisa mengurangi kemacetan. Apalagi sekarang mau tambah rute bandara," tandasnya.
Mengingat, aktivitas masyarakat Ibukota menuju kedua bandara tersebut selama ini dinilai cukup tinggi.
"Ini bisa menjadi solusi juga sebelum kereta api bandara dan rencana transportasi lainnya selesai," kataTubagus Arif, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (30/1).
Menurut Arif, rencana ini bisa terlaksana apabila ada komitmen bersama dengan operator bus yang melewati rute bandara. Sehingga para pelaku bisnis transportasi dan pariwisata yang ada tidak merasa dirugikan.
"Seperti awal manuver Transjakarta ke Bekasi dan Depok hasilnya baik dan bisa mengurangi kemacetan. Apalagi sekarang mau tambah rute bandara," tandasnya.
Selasa, 10 Mei 2016
Penumpang Bus Tingkat Bertambah
" Nah sekarang malah penumpang bus tingkat nambah. Sekarang sudah jadi 4 ribu orang per hari"
Tercatat selama uji coba jumlah penumpang bus tingkat mencapai 4.000 orang per hari. Saat ini ada sebanyak enam bus tingkat yang beroperasi di Ibukota.
"Nah sekarang malah penumpang bus tingkat nambah. Sekarang sudah jadi 4.000 orang per hari," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/5).
Basuki berencana menambah bus tingkat, hingga 25 unit. Warga Jakarta bisa mengunakannya dengan gratis untuk berkeliling tempat wisata di Jakarta. "Kami mau beli lagi bus tingkat 25 untuk jalan gratis, ini cukup lumayan," ujarnya.
Sementara itu, setelah berjalan hampir satu bulan uji coba penghapusan 3 in 1, arus lalu lintas tidak terlalu padat. Pengendara sudah mulai mencari jalan alternatif lainnya. Tak jarang juga pengendara lebih memilih menggunakan bus Transjakarta.
"Banyak teman saya bilang dia kalau mau ke Kota dari selatan dia parkir mobilnya di hotel dia naik Transjakarta katanya kan cepat enak lagi katanya. Tapi jalur harus steril di koridor 1," ucapnya.
Sedangkan keputusan mengenai kebijakan 3 in 1 akan ditetapkan secepatnya. Uji coba selesai pada 15 Mei mendatang. "Setelah hampir sebulan, orang Jakarta mah pintar cari jalan alternatif apalagi ada waze. Pertama saja kan euphoria kan mau pulang cepat. Sekarang juga relatif," tandasnya.
Selasa, 26 April 2016
Operator Bus Mulai Gabung dengan Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi di luar naungan PT Transjakarta. Jika masih ada dapat dipastikan akan mengalami kerugian. Demikian ditegaskan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4/2016). Menurut Basuki saat ini seluruh operator bus sudah menyetujui untuk gabung ke PT Transjakarta. Seperti Metromini yang sudah bergabung dan menunggu pembelian bus baru. Lebih lanjut Basuki menambahkan nantinya tidak ada lagi bus yang beroperasi diluar naungan PT Transjakarta. Sementara itu, untuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) sendiri telah menyetujui untuk bergabung dengan PT Transjakarta. Nantinya bila ada operator yang tidak menyetujui untuk bergabung di PT Transjakarta maka dipastikan akan mengalami kerugian.
[Berita Jakarta]
Sabtu, 15 Agustus 2015
DKI Minta Pemerintah Pusat Dukung Pasokan BBG
Pemerintah pusat diminta untuk ikut memenuhi kebutuhan gas transportasi umum di DKI Jakarta. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang hanya 12 unit, mulai kewalahan memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) yang semakin banyak.
"Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG di DKI," ujar Harris Pindratno, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Harris, kebutuhan BBG utama yang ada di DKI Jakarta adalah untuk angkutan umum. Dengan revitalisasi yang dilakukan saat ini, banyak angkutan umum yang sudah mulai mengkonversi armada dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. "Jakarta udaranya tercemar nomor 3 di dunia, dan 70 persennya itu dari asap yang dikeluarkan mobil angkutan umum. Sekarang mulai banyak dikonversi ke BBG," tuturnya.
Seperti kebutuhan gas perhari untuk Bajaj di Jakarta sekitar 9-10 Liter Setara Premium (LSP). Sementara untuk kendaraan angkutan umum jenis Mikrolet, kebutuhan gas perhari sekitar 17 LSP. "Kebutuhan gas untuk bus Transjakarta tunggal perhari kira-kira 200 LSP. Kalau bus Transjakarta gandeng sekitar 250 LSP perhari," katanya.
Bukan hanya secara pasokan, lanjut Harris, SPBG yang ada di DKI Jakarta pun belum memadai dari sisi kuantitas. Karena yang ada saat ini baru berjumlah 12 unit. "Makanya kita mohon dukungan pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan gas Pemprov DKI," tandasnya.
"Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG di DKI," ujar Harris Pindratno, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Harris, kebutuhan BBG utama yang ada di DKI Jakarta adalah untuk angkutan umum. Dengan revitalisasi yang dilakukan saat ini, banyak angkutan umum yang sudah mulai mengkonversi armada dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. "Jakarta udaranya tercemar nomor 3 di dunia, dan 70 persennya itu dari asap yang dikeluarkan mobil angkutan umum. Sekarang mulai banyak dikonversi ke BBG," tuturnya.
Seperti kebutuhan gas perhari untuk Bajaj di Jakarta sekitar 9-10 Liter Setara Premium (LSP). Sementara untuk kendaraan angkutan umum jenis Mikrolet, kebutuhan gas perhari sekitar 17 LSP. "Kebutuhan gas untuk bus Transjakarta tunggal perhari kira-kira 200 LSP. Kalau bus Transjakarta gandeng sekitar 250 LSP perhari," katanya.
Bukan hanya secara pasokan, lanjut Harris, SPBG yang ada di DKI Jakarta pun belum memadai dari sisi kuantitas. Karena yang ada saat ini baru berjumlah 12 unit. "Makanya kita mohon dukungan pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan gas Pemprov DKI," tandasnya.
Kamis, 25 Juni 2015
Ahok Bakal Hapus Bus Sekolah
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus operasional bus sekolah di ibu kota. Pasalnya, selama ini keberadaan bus sekolah dianggap kurang efektif. Sebagai gantinya, pelajar akan digratiskan saat naik Transjakarta.
"Tahun depan, bus sekolah saya mau hilangkan kalau bus (Transjakarta) kami sudah cukup. Tinggal nanti pelajar naik bus itu enggak usah bayar lagi, tinggal tempel (tap kartu)," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (24/6).
Dikatakan Basuki, keberadaan UPT Bus Sekolah dianggap hanya mengahabiskan anggaran saja. Pihaknya juga berencana mengurangi beberapa UPT yang ada di Pemprov DKI Jakarta. "Ngapain kita mengoperasikan bus sekolah oleh UPT dan hanya ngabisin duit saja," katanya.
Nantinya, pelajar hanya perlu menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menggunakan Transjakarta dengan cuma-cuma alias gratis. Pemprov DKI pun akan terus memberi public service obligation (PSO) atau subsidi dengan jumlah besar kepada PT Transjakarta.
Basuki menilai, bus sekolah yang dioperasikan saat ini tidak bisa menjangkau semua pelajar, khsususnya yang tidak mampu. "Bus sekolah kan datangnya juga enggak tentu. Jadi biaya terlalu mahal, ini modus manjain orang miskin dengan bus sekolah," katanya.
Adapun bus sekolah yang ada saat ini rencananya akan dihibahkan untuk transportasi PNS DKI maupun bagi transportasi kader PKK. Sedangkan jumlah bus sekolah yang ada saat ini berjumlah 174 unit. Dari jumlah itu, hanya 114 unit yang beroperasi dengan rincian, 45 unit bus kecil dan 69 unit bus besar.
Sisanya, sebanyak 60 bus tidak berfungsi alias rusak. Bus besar berkapasitas 23 seat (tempat duduk), sedangkan bus kecil 19 tempat duduk.
Saat ini, bus sekolah beroperasi sesuai dengan jadwal masuk dan pulang anak sekolah. Yakni, mulai pukul 05.00 hingga 07.00, pukul 11.00 hingga 14.00, dan pukul 16.30 hingga 18.00.
"Tahun depan, bus sekolah saya mau hilangkan kalau bus (Transjakarta) kami sudah cukup. Tinggal nanti pelajar naik bus itu enggak usah bayar lagi, tinggal tempel (tap kartu)," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (24/6).
Dikatakan Basuki, keberadaan UPT Bus Sekolah dianggap hanya mengahabiskan anggaran saja. Pihaknya juga berencana mengurangi beberapa UPT yang ada di Pemprov DKI Jakarta. "Ngapain kita mengoperasikan bus sekolah oleh UPT dan hanya ngabisin duit saja," katanya.
Nantinya, pelajar hanya perlu menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menggunakan Transjakarta dengan cuma-cuma alias gratis. Pemprov DKI pun akan terus memberi public service obligation (PSO) atau subsidi dengan jumlah besar kepada PT Transjakarta.
Basuki menilai, bus sekolah yang dioperasikan saat ini tidak bisa menjangkau semua pelajar, khsususnya yang tidak mampu. "Bus sekolah kan datangnya juga enggak tentu. Jadi biaya terlalu mahal, ini modus manjain orang miskin dengan bus sekolah," katanya.
Adapun bus sekolah yang ada saat ini rencananya akan dihibahkan untuk transportasi PNS DKI maupun bagi transportasi kader PKK. Sedangkan jumlah bus sekolah yang ada saat ini berjumlah 174 unit. Dari jumlah itu, hanya 114 unit yang beroperasi dengan rincian, 45 unit bus kecil dan 69 unit bus besar.
Sisanya, sebanyak 60 bus tidak berfungsi alias rusak. Bus besar berkapasitas 23 seat (tempat duduk), sedangkan bus kecil 19 tempat duduk.
Saat ini, bus sekolah beroperasi sesuai dengan jadwal masuk dan pulang anak sekolah. Yakni, mulai pukul 05.00 hingga 07.00, pukul 11.00 hingga 14.00, dan pukul 16.30 hingga 18.00.
Sabtu, 20 Juni 2015
Basuki Ingin Angkutan Laut Dibayar Rupiah per Mil
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan sistem pembayaran rupiah per mil untuk angkutan laut di ibu kota. Tujuannya, memperbaiki moda transportasi dari dan menuju Pulau Seribu.
"Kami lagi cari cara semua kapal diatur seperti menjadi Transjakarta. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).
Saat ini, kata Basuki, pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (DIshubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka harus dibuatkan BUMD tersendiri. "Kami lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil," katanya.
Ke depan, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. "Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," katanya.
Saat ini, dari 12 kapal milik Dishubtrans DKI, hanya satu saja yang beroperasi. Basuki mendapatkan laporan bahwa 11 kapal yang tidak beroperasi sedang diperbaiki. Dia pun heran perbaikan yang dilakukan secara bersamaan sehingga penumpang terlantar.
"Semua didocking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa dockingnya bareng? Sengaja supaya saya sewa kali," tandasnya.
"Kami lagi cari cara semua kapal diatur seperti menjadi Transjakarta. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).
Saat ini, kata Basuki, pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (DIshubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka harus dibuatkan BUMD tersendiri. "Kami lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil," katanya.
Ke depan, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. "Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," katanya.
Saat ini, dari 12 kapal milik Dishubtrans DKI, hanya satu saja yang beroperasi. Basuki mendapatkan laporan bahwa 11 kapal yang tidak beroperasi sedang diperbaiki. Dia pun heran perbaikan yang dilakukan secara bersamaan sehingga penumpang terlantar.
"Semua didocking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa dockingnya bareng? Sengaja supaya saya sewa kali," tandasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)