PT Transjakarta terus memperbaiki sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
Plt Kepala Divisi Integrasi Angkutan PT Transjakarta, Bano Yogaswara mengatakan, hingga kini pihaknya terus mengejar agar semua halte memiliki asesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas.
"Dari 240 halte Transjakarta, baru 67 halte yang ramah disabilitas. Kami terus kejar secara bertahap agar semua halte ramah disabilitas," ujar Bano, saat Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Kebutuhan Transportasi Kaum Disabilitas yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) secara daring, Rabu (26/8).
Dikatakan Bano, pihaknya telah melengkapi layanan untuk disabilitas dengan stiker rute, pengumuman via suara (voice announcer), kursi prioritas hingga desain bus metrotrans low deck sebanyak 289 unit.
Bahkan saat ini Transjakarta memiliki layanan khusus bagi penyandang disabilitas dengan nama TJ Cares. Layanan ini terdapat 26 armada yang dapat diakses dengan cara memesan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Sepanjang tahun 2019 setidaknya sudah 51 ribu pelanggan disabilitas menikmati layanan ini.
Sementara itu, Ketua DTKJ, Harris Muhammadun menambahkan, saat ini pihaknya fokus menyoroti sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Ia mengakui sarana dan prasarana transportasi di DKI Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik.
"Kami sedang menghitung dan memperbaharui data tentang berapa persen trotoar, jumlah bus atau kereta api dan halte yang sesuai spesifikasi yang menjadi ekspektasi kaum disabilitas dan mendorong para penyelenggara mewujudkannya sesegera mungkin," tandasnya.
Tampilkan postingan dengan label Dewan Transportasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dewan Transportasi. Tampilkan semua postingan
Rabu, 26 Agustus 2020
Kamis, 04 Desember 2014
Pemprov DKI Perjuangkan Berbagai Fasilitas untuk Difabel
Pemprov DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terus memperjuangkan sistem dan moda transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas (difabel). Upaya sosialisasi pun terus dilakukan, seperti halnya sosialisasi yang dilakukan di gedung Kelapa Gading Klub, Jakarta Utara, Rabu (3/12).
Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah pembicara yang berkompeten di bidangnya, diantaranya, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas PerhubunganDKI Jakarta Masdes Arofi, Kepala Seksi Perencanaan Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Rika Angraini, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Eka Setiawan dan anggota Presidium Dewan Transportasi Kota Jakarta, Bagus Supriyanto. Salah satu topik utama pembahasan yakni mengenai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte angkutan umum yang belum dilengkapi tangga luncur (ramp).
Anggota Presidium Dewan Transportasi Kota Jakarta, Bagus Supriyanto mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperjuangkan hak difabel dalam pelayanan transportasi. Lebih lanjut Bagus berharap usai kegiatan ini diharapkan berbagai fasilitas yang ramah difabel segera bisa terwujud.
[BeritaJakarta]
Rabu, 15 Oktober 2014
Menagih Janji Jokowi-Ahok Benahi Angkutan Umum Ibu Kota
Rabu (15/10/2014), era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Wiodo dan wakilnya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, genap dua tahun. Salah satu program yang pernah dijanjikan keduanya adalah pembenahan angkutan umum melalui peremajaan unit.
Meski demikian, program mengatasi kemacetan itu sampai sejauh ini dinilai belum berhasil. Hal itu terbukti dari gagalnya pengadaan bus pada tahun 2013, yang berujung pada mencuatnya kasus bus berkarat.
Salah satu pengusaha metromini, Azas Tigor Nainggolan, menganggap gagalnya pengadaan bus merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang salah. Menurut Tigor, seharusnya pengadaan bus tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menyerahkan saja proses pengadaan bus ke pengusaha angkutan. Adapun peran Pemprov DKI adalah sebagai pihak penjamin, terutama yang menyangkut tentang bunga di bank dan pajak bea masuk kendaraan.
"Seharusnya pemerintah menjadi penjamin bagi para pengusaha. Misalnya dalam hal pengadaan bus, yang beli busnya pengusaha, tetapi Pemprov yang bayar bunga banknya. Terus pajak bea masuknya, Pemprov bisa bantu melobi ke pemerintah pusat supaya pajaknya dibuat nol persen sehingga harganya murah. Jadi, pengusaha bisa melakukan peremajaan bus," kata Tigor kepada Kompas.com.
Tigor mengatakan, apabila Pemprov DKI bisa menjadi pihak penjamin dalam hal bunga bank dan bea masuk, ia yakin para pengusaha angkutan umum akan bersedia meremajakan kendaraan miliknya.
Pada dasarnya, kata Tigor, pengusaha angkutan umum tidak pernah merasa keberatan untuk meremajakan angkutan miliknya. Namun, tentu saja hal itu harus dibarengi dengan bantuan dari pemerintah.
"Kami mau saja ganti bus, tetapi ya mohon bantuan juga dari pemerintah. Pemprov harus membantu para pengusaha angkutan. Jangan sampai juga Pemprov membiarkan masuknya operator baru, tetapi operator lama ditelantarkan," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.
Sebagai informasi, Pemprov DKI pada akhir 2013 membeli 450 bus buatan Tiongkok bermerek Ankai dan Yutong. Namun, pada perkembangannya, beberapa bus ditemukan dalam kondisi tak layak karena beberapa komponen berkarat.
Akibatnya, Pemprov DKI enggan melunasi pembayaran bus. Ratusan bus pun hingga saat ini tak bisa digunakan dan teronggok begitu saja di depo bus milik PPD di Ciputat. Kegagalan pengadaan bus pun akhirnya menggelinding ke ranah hukum.
Ada beberapa pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark-up, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Meski demikian, program mengatasi kemacetan itu sampai sejauh ini dinilai belum berhasil. Hal itu terbukti dari gagalnya pengadaan bus pada tahun 2013, yang berujung pada mencuatnya kasus bus berkarat.
Salah satu pengusaha metromini, Azas Tigor Nainggolan, menganggap gagalnya pengadaan bus merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang salah. Menurut Tigor, seharusnya pengadaan bus tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menyerahkan saja proses pengadaan bus ke pengusaha angkutan. Adapun peran Pemprov DKI adalah sebagai pihak penjamin, terutama yang menyangkut tentang bunga di bank dan pajak bea masuk kendaraan.
"Seharusnya pemerintah menjadi penjamin bagi para pengusaha. Misalnya dalam hal pengadaan bus, yang beli busnya pengusaha, tetapi Pemprov yang bayar bunga banknya. Terus pajak bea masuknya, Pemprov bisa bantu melobi ke pemerintah pusat supaya pajaknya dibuat nol persen sehingga harganya murah. Jadi, pengusaha bisa melakukan peremajaan bus," kata Tigor kepada Kompas.com.
Tigor mengatakan, apabila Pemprov DKI bisa menjadi pihak penjamin dalam hal bunga bank dan bea masuk, ia yakin para pengusaha angkutan umum akan bersedia meremajakan kendaraan miliknya.
Pada dasarnya, kata Tigor, pengusaha angkutan umum tidak pernah merasa keberatan untuk meremajakan angkutan miliknya. Namun, tentu saja hal itu harus dibarengi dengan bantuan dari pemerintah.
"Kami mau saja ganti bus, tetapi ya mohon bantuan juga dari pemerintah. Pemprov harus membantu para pengusaha angkutan. Jangan sampai juga Pemprov membiarkan masuknya operator baru, tetapi operator lama ditelantarkan," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.
Sebagai informasi, Pemprov DKI pada akhir 2013 membeli 450 bus buatan Tiongkok bermerek Ankai dan Yutong. Namun, pada perkembangannya, beberapa bus ditemukan dalam kondisi tak layak karena beberapa komponen berkarat.
Akibatnya, Pemprov DKI enggan melunasi pembayaran bus. Ratusan bus pun hingga saat ini tak bisa digunakan dan teronggok begitu saja di depo bus milik PPD di Ciputat. Kegagalan pengadaan bus pun akhirnya menggelinding ke ranah hukum.
Ada beberapa pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark-up, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
[Kompas]
Minggu, 12 Oktober 2014
2015, Pengelolaan Transjakarta Tidak Akan Berubah
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DKTJ) memperkirakan 2015 mendatang tidak akan ada perubahan signifikan dalam pengelolaan bus Transjakarta.
Ketua DTKJ Edi Nursalam mengatakan, kegagalan perbaikan pengelolaan Transjakarta tidak hanya di 2014. Sehingga diperkirakan 2015 mendatang pun tak akan berubah.
Hal itu disebabkan karena beberapa operator bus Transjakarta akan habis kontrak pelayanan.
"Ada tiga operator yang akan habis masa kontraknya. Mereka tidak bisa melakukan peremajaan, karena tidak ada kejelasan nasib," kata Edi, Jumat 10 Oktober kemarin.
Edi menuturkan, imbas dari habisnya masa kontrak itu tidak ada terjadi peremajaan bus Transjakarta oleh operator.
Padahal sesuai ketentuan, lanjut Edi, enam bulan sebelum masa kontrak habis, operator telah mendapatkan kepastian atau mengikuti lelang baru sebagai pelaksana pelayanan di lapangan.
Akan tetapi tahun ini terjadi transisi pengelolan dari badan layanan umum (BLU) ke BUMD. Sehingga ada beberapa kebijakan tidak berjalan di manajemen.
Sementara PT Transportasi Jakarta belum mendapatkan kewenangan untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan operator, karena peraturan gubernur (Pergub) tentang hal itu.
Bentuk anjloknya kegagalan Transjakarta, kata Edi, karena moda transportasi massal itu belum mampu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
Di antaranya headway masih lama. Pendingin ruangan tidak lagi sejuk, pintu tidak terbuka secara teratur.
"Transjakarta belum bisa memenuhi SPM," ungkapnya.
Ketua DTKJ Edi Nursalam mengatakan, kegagalan perbaikan pengelolaan Transjakarta tidak hanya di 2014. Sehingga diperkirakan 2015 mendatang pun tak akan berubah.
Hal itu disebabkan karena beberapa operator bus Transjakarta akan habis kontrak pelayanan.
"Ada tiga operator yang akan habis masa kontraknya. Mereka tidak bisa melakukan peremajaan, karena tidak ada kejelasan nasib," kata Edi, Jumat 10 Oktober kemarin.
Edi menuturkan, imbas dari habisnya masa kontrak itu tidak ada terjadi peremajaan bus Transjakarta oleh operator.
Padahal sesuai ketentuan, lanjut Edi, enam bulan sebelum masa kontrak habis, operator telah mendapatkan kepastian atau mengikuti lelang baru sebagai pelaksana pelayanan di lapangan.
Akan tetapi tahun ini terjadi transisi pengelolan dari badan layanan umum (BLU) ke BUMD. Sehingga ada beberapa kebijakan tidak berjalan di manajemen.
Sementara PT Transportasi Jakarta belum mendapatkan kewenangan untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan operator, karena peraturan gubernur (Pergub) tentang hal itu.
Bentuk anjloknya kegagalan Transjakarta, kata Edi, karena moda transportasi massal itu belum mampu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
Di antaranya headway masih lama. Pendingin ruangan tidak lagi sejuk, pintu tidak terbuka secara teratur.
"Transjakarta belum bisa memenuhi SPM," ungkapnya.
Rabu, 16 Juli 2014
Penerapan ERP Bisa Memaksa Warga Naik Angkutan Umum
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam yakin kemacetan di Jakarta akan terurai apabila penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) jadi diterapkan.
Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.
"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).
Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.
"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.
Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.
Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).
Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.
Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.
Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.
"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).
Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.
"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.
Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.
Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).
Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.
Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.
[Kompas]
Rabu, 02 April 2014
Era Jokowi-Ahok, Koridor Transjakarta Tak Bertambah
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursal menyorot layanan transjakarta yang belum ada perbaikan. Pada masa pemerintahan Jokowi-Basuki, pemprov juga belum menambah koridor transjakarta.
Ia berpandangan, di tengah kemacetan Jakarta yang semakin parah, hanya transjakarta yang menjadi transportasi massal andalan. Namun, pelayanannya kurang memuaskan.
"Moda transjakarta ini akan memasuki titik jenuh, jika tidak didukung pembenahan transportasi massal lainnya," kata Edi, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak koridor transjakarta yang headway (waktu tempuh kedatangan antarbus di halte) di atas 30 menit.
Hingga kini, baru ada 12 dari 15 koridor yang direncanakan. Tiga koridor sisanya, kata dia, merupakan rute yang menjangkau penumpang cukup banyak dari daerah pinggir Jakarta. Adapun tiga koridor yang belum terbangun itu adalah Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (UI-Manggarai), dan Koridor XV (Pondok Kelapa-Blok M).
Koridor XIII, lanjut dia, dapat melayani penumpang dari arah Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk Koridor XIV, dapat menjangkau penumpang dari Depok, serta Koridor XV menghubungkan dengan perbatasan Bekasi.
Edi menjelaskan, di koridor-koridor yang sudah ada (existing), para penumpang banyak yang mengeluhkan lamanya waktu menunggu bus hingga lebih dari satu jam.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus segera menerapkan solusi yang telah ada. Seperti menambah unit dan koridor transjakarta yang ada. Oleh karena itu, nantinya jumlah kapasitas penumpang dapat terangkut lebih banyak.
"Transjakarta ini juga tidak dapat berdiri sendiri, dan perlu dukungan dari pembenahan angkutan umum lainnya, seperti metromini, kopaja, koantas bima, dan mikrolet," kata Edi.
Di sisi lain, Edi mendesak Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengintensifkan sterilisasi jalur transjakarta. Hal itu diupayakan agar waktu tempuh antarbus lebih cepat. Begitu juga dengan penambahan unit bus transjakarta.
Menurut dia, peraturan yang ada, terkait penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada transjakarta, telah mengekang pengadaan transjakarta. Ini karena, pengadaan ribuan unit transjakarta juga harus diimbangi dengan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
"Sulitnya peraturan ini, yang mengharuskan kendaraan menggunakan bahan bakar gas," kata Edi.
Ia berpandangan, di tengah kemacetan Jakarta yang semakin parah, hanya transjakarta yang menjadi transportasi massal andalan. Namun, pelayanannya kurang memuaskan.
"Moda transjakarta ini akan memasuki titik jenuh, jika tidak didukung pembenahan transportasi massal lainnya," kata Edi, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak koridor transjakarta yang headway (waktu tempuh kedatangan antarbus di halte) di atas 30 menit.
Hingga kini, baru ada 12 dari 15 koridor yang direncanakan. Tiga koridor sisanya, kata dia, merupakan rute yang menjangkau penumpang cukup banyak dari daerah pinggir Jakarta. Adapun tiga koridor yang belum terbangun itu adalah Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (UI-Manggarai), dan Koridor XV (Pondok Kelapa-Blok M).
Koridor XIII, lanjut dia, dapat melayani penumpang dari arah Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk Koridor XIV, dapat menjangkau penumpang dari Depok, serta Koridor XV menghubungkan dengan perbatasan Bekasi.
Edi menjelaskan, di koridor-koridor yang sudah ada (existing), para penumpang banyak yang mengeluhkan lamanya waktu menunggu bus hingga lebih dari satu jam.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus segera menerapkan solusi yang telah ada. Seperti menambah unit dan koridor transjakarta yang ada. Oleh karena itu, nantinya jumlah kapasitas penumpang dapat terangkut lebih banyak.
"Transjakarta ini juga tidak dapat berdiri sendiri, dan perlu dukungan dari pembenahan angkutan umum lainnya, seperti metromini, kopaja, koantas bima, dan mikrolet," kata Edi.
Di sisi lain, Edi mendesak Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengintensifkan sterilisasi jalur transjakarta. Hal itu diupayakan agar waktu tempuh antarbus lebih cepat. Begitu juga dengan penambahan unit bus transjakarta.
Menurut dia, peraturan yang ada, terkait penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada transjakarta, telah mengekang pengadaan transjakarta. Ini karena, pengadaan ribuan unit transjakarta juga harus diimbangi dengan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
"Sulitnya peraturan ini, yang mengharuskan kendaraan menggunakan bahan bakar gas," kata Edi.
[Kompas]
Selasa, 01 April 2014
Jokowi Lantik Anggota DTKJ Periode 2014-2017
Gubernur DKI Jakarta Jokowi melantik anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), periode 2014-2017, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat, Selasa (1/4).
Dalam pelantikan yang berlangsung khidmat ini, terpilih 16 orang anggota DTKJ yang selanjutnya akan melakukan pemilihan Ketua DTKJ yang baru. Mereka nantinya akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan moda transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat, khususnya dalam upaya mengurai kemacetan di Ibukota.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan fungsi DTKJ adalah menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga nantinya akan dapat memberikan nasehat kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi.
Sementara itu, mantan Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan saat dikonfirmasi melalui pesawat telepon berharap mereka yang terpilih mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta utamanya terkait layanan angkutan umum, pengendalian kendaraan bermotor, penerapan zonasi parkir dan ERP.
[BeritaJakarta/Youtube]
Senin, 24 Februari 2014
Ahok dan Jokowi Siap Diperiksa KPK Soal Bus Transjakarta
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap diperiksa dan berkoordinasi dengan penyidik terkait pelaporan pengadaan bus Transjakarta rusak oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya nggak apa apa kalau memang ada yang lapor ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin.
Senada dengan Gubernur, Wagub Basuki Tjahaja Purnama bahkan menyatakan kesediaannya digeledah KPK.
"Bagus kalau ada yang lapor, berarti dia menjalankan fungsi dengan baik. Kalau dimintai data, ya silakan datang ke kami. Memangnya ada yang berani nolak KPK? KPK mau datang geledah semua juga boleh, malah bagus," kata Ahok.
Jam 10.00 WIB tadi pagi, Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta yang rusak.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum melapor ke KPK karena mengaku belum membayar penuh pengadaan bus tersebut.
Sebanyak lima unit bus gandeng Transjakarta dan 10 unit bus BKTB impor dari China ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya, diduga penyebabnya penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi namun dinyatakan dengan harga suku cadang baru.
Menurut penemuan sementara dari jajaran Inspektorat, terdapat kejanggalan dalam dokumen-dokumen lelang, seperti penggelembungan harga dan pemenang tender yang telah ditentukan.
Harga asli bus di Cina diduga Rp 1 miliar, tapi dalam dokumen tertulis Rp 3 miliar.Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Ya nggak apa apa kalau memang ada yang lapor ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin.
Senada dengan Gubernur, Wagub Basuki Tjahaja Purnama bahkan menyatakan kesediaannya digeledah KPK.
"Bagus kalau ada yang lapor, berarti dia menjalankan fungsi dengan baik. Kalau dimintai data, ya silakan datang ke kami. Memangnya ada yang berani nolak KPK? KPK mau datang geledah semua juga boleh, malah bagus," kata Ahok.
Jam 10.00 WIB tadi pagi, Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta yang rusak.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum melapor ke KPK karena mengaku belum membayar penuh pengadaan bus tersebut.
Sebanyak lima unit bus gandeng Transjakarta dan 10 unit bus BKTB impor dari China ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya, diduga penyebabnya penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi namun dinyatakan dengan harga suku cadang baru.
Menurut penemuan sementara dari jajaran Inspektorat, terdapat kejanggalan dalam dokumen-dokumen lelang, seperti penggelembungan harga dan pemenang tender yang telah ditentukan.
Harga asli bus di Cina diduga Rp 1 miliar, tapi dalam dokumen tertulis Rp 3 miliar.Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
[ROL]
Selasa, 07 Mei 2013
Warga DKI Butuh Transportasi Publik Yang Layak Dan Aman
Menambah ruas jalan demi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dianggap bukan solusi cerdas. Sebaliknya, masyarakat harus diupayakan berpindah ke kendaraan umum dari kendaraan pribadi melalui pembangunan transportasi publik yang layak.
Hal itu disampaikan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung.
Penambahan ruas jalan seperti enam ruas jalan tol dalam kota di DKI Jakarta hanya akan menyebabkan kemacetan. Pasalnya, penambahan jalan secara tidak langsung akan memicu masyarakat memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi, kata Ellen di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, pada pertengahan April lalu PolMark Research pimpinan Eep Saefulloh Fatah, merilis hasil survei tentang transportasi di Jakarta.
Hasilnya, sebanyak 35,8 persen masyarakat Jakarta menginginkan penambahan ruas jalan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan.
Sisanya yang 65 persen terpecah. Ada yang menginginkan penertiban parkir liar dan bahu jalan 17,2 persen, pembatasan kendaraan pribadi melalui ganjil-genap 12,9 persen, pembangunan MRT 10,6 persen, pembangunan monorel 8,6 persen, serta sterilisasi jalur dan penambahan armada busway masing-masing 4 persen.
Menanggapi hal ini, Ellen menyatakan tak bisa menyalahkan hasil survei tersebut. Dia menilai, masyarakat memilih penambahan jalan lantaran pengalaman masyarakat dibentuk dengan melihat jalan tol sebagai suatu model infrastruktur yang berguna untuk kelancaran lalu lintas.
Meski demikian dia mengingatkan, sebaiknya hasil survei tidak dijadikan sebagai solusi mutlak. Karena itu, dibutuhkan cara berpikir menyeluruh dalam mengatasi kemacetan, khususnya di DKI Jakarta. Salah satu solusi dalam mengajak masyarakat pindah ke transportasi umum, lanjutnya, adalah pembangunan sarana transportasi publik.
Sayangnya, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, di wilayah DKI Jakarta, penambahan kendaraan berbanding terbalik dengan penambahan jalan. Jika penjualan kendaraan bertumbuh sembilan persen, penambahan jalan hanya tumbuh 0,01 persen dari luas Jakarta.
Melihat hal ini, Ellen meyakinkan, pembangunan jalan hanya merangsang masyarakat memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi. Padahal jumlah pengguna kendaraan pribadi bagaimanapun harus ditekan. Apalagi berdasarkan penelitian, dalam lima tahun terakhir, rata-rata jalan tol dalam kota selalu macet, sehingga penambahan jalan bukan solusi yang bijak.
"Masyarakat akan memiliki mobil karena pendapatan yang makin baik, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan parkir yang murah. Sementara kendaraan umum mayoritas (saat ini keadaannya) tidak terurus, kotor dan tidak tepat waktu," tegas Ellen.
Hal senada diutarakan oleh Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan. Dalam upaya mengatasi kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI menurutnya harus tetap fokus pada pembangunan transportasi publik. "MRT jalankan secepatnya, Transjakarta segera perbaiki," ujarnya.
Hal lainnya yang menurut Tigor harus dilakukan pihak pemprov adalah agar dapat melakukan managemen perpakiran yang baik. Salah satu bentuknya, bisa dengan sistem penzonaan wilayah Jakarta untuk perpakiran. Sistemnya, Jakarta dibagi menjadi tiga zona perpakiran. Perbandingan tarif per zona 1-3-5.
"Semakin ke tengah kota akan semakin mahal. Jadi kalau mobil parkir di pinggir kota dikenai Rp 4000 per jam. Tapi ketika dia parkir di wilayah antara, harus dikalikan tiga, menjadi Rp 12.000 per jam. Kalau di pusat kota, ya dikali lima," tandasnya.
Nelly Effendi, salah satu pegawai di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan berharap pemerintah provinsi DKI bisa menyediakan transportasi yang layak dan aman. Banyaknya kasus perkosaan, membuat kalangan perempuan cemas menggunakan angkutan umum, termasuk bus Transjakarta.
Wamen PU Yakin, Tol Bisa Urai Macet
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak menyatakan, enam ruas jalan tol akan dimodifikasi untuk menampung angkutan transportasi massal.
Nanti ada jalur khusus untuk Transjakarta Express yang mengangkut perjalanan yang cukup jauh. Jalan tol melingkar ini nanti sepanjang 30 kilometer (km) dengan hanya ada 17 titik perhentian untuk bus Transjakarta, ujarnya.
Modifikasi tersebut, jelas Hermanto, dirancang karena aksesibilitas kendaraan di ibukota angkanya kini terus menurun. Dia mencontohkan, jalur Pasar Minggu-Manggarai pada 1985 kecepatan kendaraan bisa mencapai 26,3 km per jam.
Namun pada 2008, turun menjadi 16,1 km per jam. Bahkan pada 2010 kembali turun menjadi hanya 6 km per jam.
Karena itu Hermanto menyatakan keyakinannya, pembangunan enam ruas tol dalam kota dapat mengurai kemacetan. Sebab ini artinya memindahkan kendaraan dari jalan arteri ke jalan tol yang rencananya dibangun elevated tersebut. Selain itu, jalan tol dapat menjadi opsi bagi kendaraan yang melakukan perjalanan jauh.
Apalagi pembangunan jalan tol ini, tambah Hermanto, nantinya tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak akan membebani pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]
Selasa, 11 Januari 2005
Dewan Transportasi Kota Dilantik
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso melantik 15 anggota Dewan Transportasi Kota, Selasa (11/1). Mereka adalah kalangan swasta seperti lembaga swadaya masyatakat, apakar transportasi, dan pengusaha angkutan. Wakil Dinas Perhubungan serta dari Polda Metro Jaya, juga masuk menjadi anggota.
Indah Suksmaningsih, anggota dewan dari lembaga swadaya masyarakat, berjanji akan melakukan pemulihan transportasi di Ibu Kota. "Target utamanya adalah memindahkan mobil pribadi ke angkutan masal," tekad Indah.
Apabila dalam perjalannya mendapat tantangan, dirinya akan keluar dari lembaga tersebut. Lain halnya dengan
Naufal Yahya. Anggota dewan dari unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya ini mengaku akan berkonstrasi pada masalah keamanan dan penanganan darurat.
Menurut dia, semua itu masih dalam tahap pembahasan. Keputusan program kerja baru akan ada setelah rapat koordinasi dengan semua anggota. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, pembentukan dewan ini merupakan upaya pemerintah mengatasi masalah transportasi umum yang makin tidak kondusif.
Mereka yang dilantik adalah Soetanto Soehodho, Hayati Sari Hasibuan, F. Trisbiantara (unsur perguruan tinggi), Agus Sidharta (pakar transportasi bidang perencanaan), Murdiawan Wirjoharjo (pakar transportasi di bidang lingkungan), SN. Milatia Mu'min (pakar transportasi bidang pembiayaan).
Berikutnya, Sriwidodo, Eka Sari Lorena S (pengusaha angkutan), Andi Rahmah, Indah Suksmaningsih (LSM), Erwin Cahya (awak angkutan), Dewi Wandasari, Dedy Suhardady (masyarakat penggguna), D.A. Rini (dinas perhubungan) dan M. Naufal Yahya (Polda Metro Jaya).
Langganan:
Postingan (Atom)