Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Selama Asian Games

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan selama perhelatan Asian Games di Ibukota pada Agustus 2018 nanti.

" Ada beberapa alternatif seperti contra flow dari Kemayoran sampai ke Stadion GBK"

Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, rekayasa lalu lintas ini disiapkan untuk menjamin waktu tempuh para atlet Asian Games dari penginapan ke masing-masing venue.

"Kemarin sudah dievaluasi. Ada  beberapa alternatif seperti contra flow dari Kemayoran sampai ke Stadion GBK," ujarnya, Senin (12/3).

Sigit menjelaskan, rekayasa lalu lintas ini juga akan diterapkan dengan memperketat penjagaan di sekitar kawasan GBK yang selama Asian Games ditetapkan sebagai wilayah ring 1.

Menurut Sigit, saat Asian Games, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan akan ditetapkan sebagai wilayah ring 3. Sementara jalan lingkungan di sekitarnya ditetapkan sebagai wilayah ring 2.

"Sejauh ini rencana pelarangan penggunaan kendaraan pribadi sampai ke GBK masih dalam tahap kajian," tandasnya.

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerjasama dengan Waze meluncurkan fitur navigasi yang telah dilengkapi dengan implementasi Ganjil Genap di sejumlah ruas jalan. Fitur ini didesain khusus untuk memudahkan pengguna Waze di Ibukota.

"Kita bersama Waze telah resmi meluncurkan fitur navigasi dengan implementasi kebijakan Ganjil Genap"

Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, fitur ini diluncurkan mulai hari ini. Kehadiran fitur tersebut diharapkan membantu pengendara saat melintas di ruas jalan yang diterapkan kebijakan Ganjil Genap.

"Tanggal 18 Oktober 2017, kita bersama Waze telah resmi meluncurkan fitur navigasi dengan implementasi kebijakan Ganjil Genap," ujarnya, Kamis (19/10).

Andri menuturkan, kerjasama ini bermula dari tahun lalu saat perwakilan dari Dishub dan Jakarta Smart City mempresentasikan kebijakan pengaturan lalu lintas Ganjil Genap yang diterapkan di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Presentasi dilakukan dengan menggunakan olahan data Waze pada acara Waze-CCP Summit Meeting yang bertempat di Google Paris. Dari situ disepakati kerjasama ini," ungkapnya.

Kepala Seksi Angkutan Orang dalam Trayek Dishub DKI Jakarta, Fajar Nugrahaeni menjelaskan, untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna Waze dapat masuk ke menu "setting" lalu ke menu "navigasi" pilih "licence plate restriction" kemudian memasukan dua digit terakhir nomor plat kendaraan pengguna.

"Nanti secara otomatis Waze akan mererouting dan memberikan arahan rute lintasan dengan menyesuaikan implementasi kebijakan Ganjil Genap tersebut," tuturnya.

Fajar menambahkan, sejauh ini penambahan fitur ini baru dilakukan di Jakarta dan Brazil. Berdasarkan kinerja dari map editor lokal yang didukung data Dishub dan Jakarta Smart City, Waze juga menghadirkan fitur untuk menghindari simpang yang mengalami konstruksi dan tidak bersinyal.

"Bahkan khusus di Jakarta juga sudah menambahkan lokasi parkir off street yang tersedia di dekat lokasi tujuan pengguna jalan. Contohnya seperti parkir off street di IRTI Monas dan Thamrin 10," tandasnya.

[BeritaJakarta]

Kecepatan Berkendara di Jakarta Tinggal 5 Km Per Jam

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, saat ini kecepatan rata-rata berkendara di Jakarta pada pagi hari di hari kerja hanya berkisar 5 kilometer per jam. Kondisi itu telah berlangsung sejak empat tahun terakhir, tepatnya sejak 2011.

Berdasarkan data tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari Pasar Minggu ke Manggarai mencapai sekitar 95 menit karena kecepatan berkendaranya hanya 6,1 km per jam.

"Sedangkan dari Cilandak ke Monas waktu tempuh bisa sampai 100 menit karena kecepatan kendaraan cuma 9,4 kilometer per jam," tutur Manajer Proyek MRT untuk sesi jalan layang dari PT MRT Jakarta, Heru Nugroho, dalam seminar tentang pembangunan MRT Jakarta, di Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurut Heru, kecepatan berkendara di Jakarta pada pagi hari di hari kerja yang ada saat ini telah jauh menurun dibanding sekitar 1-2 dekade yang lalu.

Sebab, kata dia, data BPS menyebutkan, pada tahun 2000, kecepatan berkendara dari Pasar Minggu ke Manggarai masih sekitar 16 kilometer per jam dengan waktu tempuh 36 menit, sedangkan Cilandak ke Monas sekitar 19 kilometer per jam dengan waktu tempuh 49 menit.

"Pada tahun 1985, kecepatan berkendara dari Pasar Minggu ke Manggarai masih sekitar 26 kilometer per jam dengan waktu tempuh 22 menit, sedangkan Cilandak ke Monas sekitar 24 kilometer per jam dengan waktu tempuh 38 menit," kata dia.

Heru mengatakan, semakin menurunnya kecepatan berkendara di Jakarta merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini yang menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan lalu lintas.

Atas dasar itu, kata dia, pengembangan transportasi massal merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah dengan membangun layanan MRT yang proyek pembangunannya saat ini masih tengah berjalan dan diprediksi mulai beroperasi paling lambat pada 2018.

[Kompas]

Warga Jaksel Minta Ahok Selesaikan Monorel

Masalah kemacetan ibu kota terus menjadi harapan warga agar Gubernur baru DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dapat selesai. Mereka, salah satunya, meminta Ahok dapat menyelesaikan proyek monorel yang tengah terbengkalai.

"Selesaikan monorel, itu kan mengatasi macet. Soalnya masalah Jakarta, siapapun gubernurnya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah macet," harap warga Jakarta Selatan (Jaksel), Ilyas Praditia saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (18/11/2014).

Kendati pesimis gubernur DKI tak mampu mengatasi kemacetan, ia yakin problem ini setidaknya bisa dikurangi. Adapun acara mengatasi macet, lanjut Ilyas, dengan mempercepat laju pertumbuhan infrastruktur.

"Karena perbandingan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan enggak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor," ujar pria berusia 25 tahun ini.

Selain monorel, menurut dia, proyek transportasi massal lain juga harus diperhatikan Ahok guna memecah kemacetan. "Selain monorel, juga harus bisa selesaikan MRT (Mass Rapid Transit)," pungkas Ilyas.

[Metrotvnews.com]

Usia pajak kendaraan di DKI akan dibatasi 10 tahun

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berusaha menekan jumlah kendaraan yang beredar di ibukota. Setelah beberapa waktu lalu mereka mengeluarkan peraturan daerah yang membatasi usia kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membatasi batas usia pajak kendaraan.

Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan banyak tujuan. Salah satunya, mengatasi kemacetan di Jakarta.

Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk melarang kendaraan berumur dan tidak laik jalan, beroperasi di Jakarta. "Jadi ke depan usia STNK yang sudah 10 tahun tidak boleh diperpanjang lagi," kata Iwan, Jumat (14/11).

Iwan mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya akan segera membuat peraturan. Namun, sebelum merumuskan aturan tersebut Pemerintah DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan dua pihak.

Pihak pertama, kepolisian. Iwan mengatakan bahwa komunikasi dengan kepolisian ini dilakukan untuk meminta pandangan mengenai celah hukum yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah Jakarta untuk membatasi usia pajak kendaraan. "Kami ingin identifikasi, apakah dalam UU Lalu lintas ada pasal yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur, dan membatasi umur pajak kendaraan," katanya.

Selain dengan kepolisian, Iwan mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubunga. "Kami harapkan semua upaya ini bisa cepat dilakukan," katanya.

[Kontan]

DKI Gandeng Google Waze Pantau Kemacetan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan Google Waze. Kerjasama ini terkait dengan transfer data mengenai keadaan ruas jalan di ibu kota. Tujuannya untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai kepadatan lalu lintas sehingga mereka bisa memilih jalan alternatif lain, agar kendaraan tidak semakin padat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai sejak 9 September 2014 lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama setelah Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah, dan Florida.

"Kerjasama ini terkait dengan transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponnya. Misalnya Dishub punya data kecepatan lalu lintas di setiap ruas jalan, data itu akan kami berikan ke Waze, kemudian masyarakat yang menggunakan aplikasi akan tahu mana saja jalan-jalan yang lancar dan macet," kata Akbar di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (11/11).

Selain itu, kata Akbar, masyarakat juga bisa mengetahui informasi mengenai penutupan jalan yang dilakukan, serta pengaturan lalu lintas lainnya. "Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani sejak 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ujarnya.

Conneted Citizen Program Manager Google Waze, Paige Fitgerald, ‎mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespon laporan dari masyarakat. "Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya Dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, Waze adalah sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk perangkat telepon genggam dan Tablet PC yang memiliki GPS. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia termasuk Indonesia, namun peta dasar untuk Indonesia belum tersedia sehingga kontribusi pengguna sangat diutamakan. Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberikan informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya.

Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, polisi, bahaya berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Pengguna Waze yang juga disebut wazers juga bisa melakukan pemutakhiran peta, pemberian nomor rumah atau bangunan, penandaan lokasi secara pribadi dan langsung. Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol (chat), memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya.

[BeritaJakarta]

Basuki Tak Mau Dikawal Voorijder Lagi

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku siap tidak mendapat pengawalan (Voorijder) dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam perjalanan dari rumah menuju Balaikota.

"Tadi dalam rapat, saya bilang kepada ajudan bahwa kita minta tidak dikawal voorijder dari Dinas Perhubungan lagi," kata Basuki, di Balaikota, Senin (10/11) sore.

Dia mengaku keputusan tersebut diambil karena banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menyalahgunakan pengawalan Dishub dan polisi. "Ini dimaksudkan agar para walikota tidak ikut-ikutan minta pengawalan sehingga dapat mengurangi kemacetan di Jakarta," ujarnya.

Namun, kata dia, pengawalan dapat diminta jika hendak menghadiri rapat penting atau mengejar waktu menuju bandara. "Pengawalan dapat diberikan untuk urusan yang penting banget. itu pun cukup minta bantuan polisi saja," tegasnya.

Menurut Basuki, petugas Dishub DKI seharusnya mengawal mobil pemadam kebakaran dan layanan bus tingkat gratis di masa mendatang. "Jadi, kita tidak perlu dikawal kecuali mendesak. Itu pun minta bantuan polisi untuk mengatur lalu lintas," ungkapnya.

Selain pejabat DKI, pria yang akrab disapa Ahok itu juga meminta para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak menggunakan voorijder. Ia akan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo setiba di Jakarta usai menggelar kunjungan kerja ke luar negeri.

"Nanti aku mau ngomong sama Pak Jokowi kalau ada kesempatan. Syukur kalau rencana ini disetujui, menteri pun tidak perlu dikawal. Kalau semua minta, personil polisi lalu lintas (Polantas) habis. Semua minta kawal, jalanan macet habis, " tukasnya.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya telah sepakat menerapkan pembatasan lalu lintas sepeda motor di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat yang bakal diterapkan pada bulan Desember mendatang.

Melalui kebijakan pembatasan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor dilarang melintas di sepanjang ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI. Pemprov DKI akan menyediakan sarana bus tingkat gratis bagi warga yang sehari-hari beraktivitas atau berkantor di sepanjang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat.

[BeritaJakarta]

Opsi Mobil Dinas Sewa Bantu Kurangi Kemacetan Jakarta

"Dengan sewa kita bisa efisiensi anggaran."

 Anggota fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan opsi penggunaan mobil sewa sebagai kendaraan dinas bagi para anggota legislatif Jakarta periode 2014 - 2019.

"Dengan sewa kita bisa efisiensi anggaran. Biaya maintenance dan lain-lain diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa sewa," ujar Wahyu saat dihubungi oleh VIVAnews melalui sambungan telepon, Rabu, 5 November 2014.

Selain itu, Wahyu juga menyatakan bahwa program dari Pemprov DKI ini, bila jadi dilaksanakan, akan berjalan secara linear dengan kebijakan Pemprov di bidang pembenahan transportasi di ibu kota. Pada akhirnya, kebijakan ini akan membantu juga untuk mengurangi arus kemacetan di Jakarta.

"Daripada membeli mobil baru, lebih baik menyewa kepada perusahaan yang kendaraannya sudah ada tanpa kita melakukan pengadaan, sehingga kuantitas jumlah kendaraan di Jakarta juga bisa ditekan," ujar Wahyu.

Wahyu tidak bisa memastikan bila sikapnya ini sejalan dengan 105 anggota DPRD DKI lainnya. Ia sendiri sangat mendukung opsi ini dan ingin menggunakan mobil yang berbahan bakar gas agar ikut membantu juga program Pemprov DKI untuk menjaga kualitas udara di Jakarta.

"Saya rasa opsi sewa ini akan menjadi baik dan tidak membebani masing-masing anggota dewan. Usahakan mobil yang disewa mobil yang berbahan bakar gas ya," ujar Wahyu.

[VIVAnews]

Dinyatakan sebagai Kota Macet, Ini Tanggapan Pemkot Bogor

Bogor menanggapi hasil Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat Kementerian Perhubungan terkait tingkat kemacetan di kota hujan itu yang menempati peringkat teratas setelah Jakarta. Hasil penelitian itu akan dijadikan sebagai dorongan untuk membenahi sistem transportasi di Bogor.

"Ya, kita jadikan ini sebagai dorongan agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat dihubungi di Bogor, Selasa (22/10/2014) malam.

Sebelumnya, Usmar sempat mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk mengukur tingkat kemacetan di Kota Bogor.

"Dasar mengukurnya apa, apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan," katanya.

Menurut dia, jika metodologi yang dilakukan dengan membandingkan kondisi lalu lintas antara Kota Bogor dan Jakarta sangatlah berbeda.

Ia mengatakan bahwa pada akhir pekan Kota Bogor justru mengalami kemacetan, sementara di Jakarta sepi. "Berbeda kalau hari kerja, Jakarta macet, Bogor justru sepi," katanya.

Terlepas dari itu, lanjutnya, kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan laju kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Jajarannya saat ini menjadikan kemacetan dalam enam skala prioritas kerja pemerintah.

Enam skala prioritas tersebut yaitu kemacetan, penataan PKL, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.

"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," ujarnya.

Dia menambahkan, program pembenahan di antaranya penataan moda transportasi, optimalisasi Terminal Baranangsiang, serta park and ride di Stasiun Sukaresmi yang akan dibangun.

"Kita optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar.

Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat merilis 11 kota macet di Indonesia.

Kota Bogor berada di peringkat kedua setelah Jakarta dengan tingkat kemacetan mencapai 15,32 km per jam dengan volume to capacity (VC) ratio 0,86. Sedangkan Jakarta 10-20 km per jam dan VC ratio 0,85.

Di posisi ketiga ditempati Tangerang (22 km per jam) VC ratio 0,82. Bekasi di urutan keempat kota termacet dengan 21,86 km per jam dan VC 0,83, disusul Depok di urutan kelima dengan 21,4 km per jam dan VC 0,83.

[Kompas]

Hari Ini, Tak Ada Lagi "Contra Flow" di Tol Dalam Kota Cawang-Semanggi

Hari ini, Rabu (1/10/2014), jalur contra flow di ruas Tol Dalam Kota Cawang arah Semanggi resmi dihapus. Hal ini telah disepakati oleh PT Jasa Marga bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Hari ini normalisasi tol Cawang-Semanggi mulai diberlakukan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Restu Mulya Budianto ketika dihubungi, Rabu pagi.

Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan uji coba terhadap normalisasi ruas tol ini. Uji coba buka tutup jalur contra flow sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu.

Restu mengatakan, kepadatan di ruas tol tanpa adanya jalur contra flow relatif sama dengan jika digunakan contra flow. Bahkan, saat ini perilaku masyarakat dalam berkendara sudah membaik sehingga jarang ditemukan ada kendaraan yang saling mendahului ketika di jalan tol.

Namun, contra flow tetap bisa diadakan kembali dalam situasi-situasi yang bersifat darurat. "Misalnya ada tabrakan, kerusakan jalan yang parah, atau kebakaran. Untuk hal-hal yang sifatnya emergency, contra flow bisa diberlakukan," ujar Restu.

Sistem contra flow di Tol Dalam Kota Cawang arah Semanggi itu diberlakukan sejak 29 bulan lalu. Tujuannya ialah untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju arah barat Jakarta dan Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Contra flow di jalur Cawang arah Semanggi dapat diterapkan karena perbedaan volume kapasitas kendaraan dibanding arah sebaliknya. Jalur arah Bandara Soekarno Hatta itu begitu padat sehingga kendaraan bergerak lambat. Sementara itu, sisi jalur sebaliknya, atau arah Cawang, masih dalam batas ideal.

Peniadaan contra flow Cawang arah Semanggi ini lantaran pembangunan Tol JORR W2 telah rampung sehingga arus kendaraan dari arah Bekasi arah Bandara Soekarno-Hatta atau Tangerang menjadi terbantu.

[Kompas]

Jasa Marga Hentikan Sistem Contra Flow 1 Oktober

Direktur Operasi PT Jasa Marga, Hasanudin menutup sistem contra flow atau lawan arus mulai tanggal 1 Oktober nanti. Menurutnya, tak ada lagi rekayasa lalulintas yang selama ini diberlakukan untuk memecah kemacetan di Tol Dalam Kota, Jakarta.

"Penutupan contra flow kita lakukan mulai 1 Oktober. Jadi mulai tanggal 24 sampai 30 Oktober digunakan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sekali lagi, 1 Oktober resmi ditutup," kata Hasanudin kepada wartawan di kawasan TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/9/2014).

Dirinya menyebutkan, selama ini contra flow merupakan kebijakan alternatif yang diterapkan hanya pada waktu tertentu. Tujuannya tentu untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Tol Dalam Kota terutama pada pagi hari.

Awalnya, kebijakan ini diambil karena melihat ketimpangan yang terjadi antara jalur A menuju ke Semanggi dengan jalur B yang menuju ke Bekasi. Tingkat kepadatan kendaraan mencapai indeks 1,4 di jalur A. Sedangkan, di jalur B hanya 0,67.

"1,4 Ini dapat dikatakan lalu lintas tidak dapat bergerak. Paling kalau pun bergerak hanya sedikit sedikit saja. Karena itu, kita ambil jalur B untuk dilakukan contra flow," lanjutnya.

Namun, lanjut dia, kini kepadatan di dua jalur tersebut sudah hampir sama. Kepadatan di jalur B kini sudah mencapai 0,82. Artinya jalur itu sudah semakin padat dan tidak bisa diganggu untuk kepentingan contra flow.

[Wartakota]

Ajaib, Jakarta Tak Masuk Daftar 10 Kota Termacet di Dunia

Bagi Anda yang tinggal di kota Jakarta, antrean kendaraan mengular pastinya bukanlah pemandangan baru. Anehnya, dalam sebuah survei tahunan yang dilakukan TomTom, Jakarta justru 'aman' dari kategori kota termacet di dunia. Loh?

Menurut penyedia layanan navigasi yang berbasis di Amsterdam ini, seluruh pengendara rata-rata menghabiskan delapan jam setiap tahun guna menghadapi kemacetan. TomTom menemukan, kepadatan kendaraan bukan hanya terjadi di jalan utama, tapi juga di jalan-jalan kecil. Demikian disadur dari Forbes, Senin (14/7/2014).

Menurut TomTom, tingkat kemacetan terparah terjadi di Kota Moskow, Rusia, dengan traffic index sebesar 74 persen. Angka ini didasarkan pada perbandingan waktu perjalanan ketika kondisi jalanan lancar dan jam sibuk.

Lebih jauh, laporan tahunan itu juga mengemukakan bahwa para pengemudi di Kota Moskow turut mengalami keterlambatan selama 76 menit untuk menempuh rute yang harusnya bisa dicapai dalam satu jam.

"Anggapan lama atas solusi penambahan ruas jalan dan pelebaran jalan, kini sudah tak terbukti lagi mengatasi kemacetan," ujar CEO TomTom, Harold Goddijn.

Ia menyarakan, para pengendara baiknya memilih rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas. Tak hanya itu, pengendara pun disarankan memberikan informasi kemacetan terbaru guna menanggulangi kepadatan lalu lintas.

[liputan6]

Warga Jakarta Dambakan Layanan Transportasi Publik yang Baik

Pada ulang tahun ke-487 Kota DKI Jakarta kali ini, warga Jakarta masih mendambakan layanan transportasi publik yang lebih baik. Sebab, tingkat kemacetan di Jakarta semakin tinggi.

"Transportasi umum, nantinya lebih bisa bikin masyarakat merasa aman dan nyaman, biar enggak tambah stres," ujar Adhitio, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2014).

Menurut dia, pelayanan transportasi yang baik, selain mencakup sarana dan fasilitas kendaraan, juga diharapkan adanya peningkatan pengawasan terhadap keamanan penumpang, penambahan trayek, serta ketepatan waktu kedatangan bus.

Hal serupa juga dikatakan oleh Yovan, warga yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurutnya, upaya pemerintah mengurangi tingkat kemacetan, akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehari-hari, pria yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, tersebut, harus menempuh waktu dua jam untuk mencapai tempat bekerja.

Pada hari jadi Kota Jakarta ini, Ia berharap, agar proyek-proyek pembangunan, seperti MRT (mass Rapid Transit) atau sarana transportasi masal yang sedang dalam pengerjaan bisa cepat diselesaikan. Selain itu, menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak hanya melakukan pengadaan armada saja, namun juga mampu melakukan manajemen pengelolaan sarana transportasi dengan baik.

Beberapa program yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi kemacetan, di antaranya memperbanyak jumlah bus, dan memulai pembangunan MRT.

Sementara itu, program yang rencananya akan segera dilakukan adalah penerapan jalan berbayar (electronic road pricing), dan pembangunan Jakarta intergrated tunnel.

[Kompas]

Jumat, JLNT Antasari Diuji Coba Sistem Satu Arah

Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dari arah Cilandak menuju Wali kota Jakarta Selatan atau Blok M, Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI akan melakukan uji coba sistem satu arah (SSA) di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan. Uji coba sistem satu arah mulai dilakukan pada Jumat (6/6/2014) lusa, selama tiga jam, yakni pukul 06.00-09.00.

"Namun, (pemberlakuan jam) ini situasional melihat kondisi di lapangan nanti," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Irvan Prawira di Mapolda Metro Jaya, Rabu, (4/6/2014).

Irvan menjelaskan, pada jam sibuk di pagi hari, kendaraan yang mengarah ke Blok M sangat menumpuk. Sedangkan pada jalur sebaliknya, yakni dari wali kota Jakarta Selatan menuju Cilandak, kosong.

"Jadi kita mau manfaatkan jalur tersebut mengingat kemacetan terjadi yang ingin menuju Sudirman-Thamrin," ujarnya.

Irvan menjelaskan, kendaraan dari arah Cilandak tetap naik melalui JLNT Antasari, setelah itu, beberapa meter di depannya, kendaraan dapat menerobos masuk ke jalur sebelahnya lantaran median jalan telah dibongkar.

Bisa juga dari Cilandak Town Square naik lewat Jalan Gaharu (Abuba Steak) dan turun di Mabes Polri untuk selanjutnya menuju Sudirman-Thamrin.

Sedangkan pada bagian turun di depan kantor wali kota Jakarta Selatan, di sana ada tiga lajur. Lajur pertama, paling kiri, untuk turun ke perempatan Jalan Wijaya I dan Wijaya II, lajur tengah untuk turun dan memutar balik ke kolong JLNT dan menuju arah Kemang, dan lajur paling kanan untuk kendaraan yang menuju Sudirman.

Irvan menjelaskan, uji coba ini akan dilakukan selama satu pekan pertama dan akan dievaluasi setiap harinya. Namun, uji coba tidak berlaku pada sore hari.

"Setelah 3 minggu baru kita semi permanen, kita setiap hari lakukan evaluasi," ucapnya.

[Kompas]

Jakarta Macet: U-Turn Ujung Fly Over Tanah Abang-Kampung Melayu Biang Padat

Salah satu biang macet yang mewarnai lalu lintas di Jakarta adalah putaran di ujung fly over Kampung Melayu menuju Tanah Abang.

Sebagai bukti, pada Selasa (8/4/2014) pukul 19.00 WIB, fly over Kampung Melayu menuju Tanah Abang itu mengalami macet total. Namun, pada arah sebaliknya, dari Tanah Abang menuju Kampung Melayu lalu lintas malah cenderung kosong.

Menurut pantauan Bisnis, kemacetan terjadi akibat banyaknya kendaraan yang hendak berputar arah di U-Turn depan Mal City Walk yang terletak tepat di ujung fly over Tanah Abang-Kampung Melayu.

Baik kendaraan dari arah Tanah Abang maupun kendaraan dari arah Kampung Melayu seakan bertumpuk di situ.

Tidak hanya arus lalu lintas dari Kampung Melayu ke Tanah Abang yang terkena macet, namun, kendaraan dari arah Bendungan Hilir, yang terletak di bawah fly over, menuju ke Tanah Abang akhirnya juga terkena macet.

Akibat terdapat dua U-Turn di depan fly over tersebut, kendaraan yang ingin melintas langsung menuju Kampung Melayu ataupun Tanah Abang tidak dapat lewat karena harus mengikuti antrean panjang kendaraan yang melakukan putar balik.

Alhasil, arus kendaraan dari Kampung Melayu ke Tanah Abang sulit melewati titik kemacetan, begitu juga sebaliknya, kendaraan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu masih terhenti akibat U-Turn tepat di depan Mal City Walk.

Nampaknya pemerintah daerah DKI Jakarta harus segera melakukan traffic management guna menyelesaikan kemacetan ini, jika tidak, maka fly over yang baru diresmikan oleh Gubernur Joko Widodo pada 30 Desember 2013 itu tidak akan optimal manfaatnya.

[Bisnis.com]

Bus Tingkat Gratis Segera Hadir di Tengah Kemacetan Jakarta

Kemacetan Jakarta dipastikan bertambah parah seiring berjalannya pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Karena itu Pemprov DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis akibat makin berkurangnya ruas jalan akibat proyek MRT.

"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (7/4/2014).

Menurut Ahok, seperti ditulis Antara, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.

Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata. Saat ini pihaknya masih berada dalam proses pengadaan.

"Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujarnya.

Selain menyediakan bus tingkat gratis, Pemprov DKI juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.

"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.

"Kemudian, kalau sampai kelebihan jam-nya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.

[Bisnis.com]

Demi MRT, Jalan Thamrin Menyempit 4 Tahun, Ini Jalan Alternatifnya

Penutupan jalan karena pembangunan MRT.

Pembangunan sarana transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT), memasuki tahap penggalian stasiun yang dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Karena pembangunan itu diperkirakan akan menambah kemacetan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, maka anggota polisi lalu lintas yang bertugas di jalan itu pun ditambah.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo, mengatakan, apabila biasanya mulai dari kawasan Senayan hingga Bundaran HI itu di tempatkan sekitar 70 personel polisi lalu lintas. Namun ada pembangunan MRT itu maka jumlah polisi lalu lintas yang bertugas pun ditambah lagi sekitar 30 orang.

"Karena ada pembangunan MRT. Maka mulai dari Senayan hingga Bundaran HI maka anggota  akan kami tambah jadi 100 orang. Mereka akan di-plotting pada area yang akan dilakukan pembangunan," kata Sambodo.

Sambodo menjelaskan, di sekitar Bundaran HI itu akan terjadi penyempitan jalan akibat pembangunan MRT itu, maka warga Jakarta yang biasa melintas ke sekitar Jalan MH Thamrin dan jalan Sudirman pun disarankan untuk melalui beberapa jalan alternatif.

Kata Sambodo, untuk pergerakan dari Selatan ke Utara ( Senayan ke Monas) jalan yang disarankan sebagai alternatif di antaranya adalah dari sisi barat, Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Karet Pasar Baru - Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Cideng Barat - Jalan Cideng Timur - Jalan Jatibaru - Jalan Abdul Muis - Jalan Maja Pahit

Kemudian dari sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Galungguntg, Jalan Sultan Agungt, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa, Jalan Imam Bonjol, Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Sam Ratulangi - Jalan Cut Mutia - Jalan Menteng Raya - Jalan Ridwan Rais - Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan Medan Merdeka Utara - Jalan Majapahit.

Pergerakan dari utara ke selatan (Monas ke Senayan) dari sisi barat, Jalan Majapahit - Jalan Medan Merdeka Barat - Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Fachrudin - Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Karet Pasar Baru - Jalan Galunggung - Jalan Jederal Sudirman

Kemudian untuk sisi timur, Jalan Majapahit - Jalan Medan Merdeka Barat - Jakan Medan Merdeka Selatan - Jalan Ridwan Rais - Jalan Prapatan - Jalan Menteng Raya - Jalan Cut Mutia - Jalan Sam Ratulangi - Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Galunggung - Jalan Jenderan Sudirman.

"Kemudian untuk malam hari dari pukul 22.00 hingga pukul 6.00 pagi akan ada 10-15 orang polisi lalu lintas juga yang berjaga," tuturnya.

[VIVAnews]

Ini Jalur Alternatif Selama Pembangunan Stasiun Bawah Tanah MRT

PT MRT Jakarta memulai proses penggalian stasiun bawah tanah proyek moda transportasi massal berbasis rel, MRT, di Bundaran Hotel Indonesia hingga Sarinah, Jumat (4/4/2014) malam ini. Akibat pengerjaan penggalian itu terjadi penyempitan jalan di daerah tersebut. Untuk mengurangi kemacetan di ruas protokol tersebut, PT MRT Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dalam melakukan rekayasa lalu lintas serta membuat jalur alternatif.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan, mulai pekan depan, dampak lalu lintas dari pengerjaan penggalian stasiun bawah tanah MRT lebih terasa. Terlebih dengan adanya penutupan median jalan untuk pengerjaan konstruksi tersebut. Pengaturan lalu lintas itu, kata dia, fokus pada arus lalu lintas utara ke selatan daripada selatan ke utara.

Dari arus lalu lintas selatan ke utara (Bundaran HI-Sarinah), pengguna kendaraan bermotor dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Jalan Cideng Timur-Jalan Jatibaru-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit dan seterusnya.

Kemudian dari sisi timur, dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Galunggung-Jalan Sultan Agung-Jalan Madiun-Jalan Sunda Kelapa-Jalan Imam Bonjol-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Sam Ratulangi-Jalan Cut Meutia-Jalan Menteng Raya-Jalan Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit dan seterusnya.

Sementara jalur alternatif dari utara ke selatan (Sarinah-Bundaran HI), pengendara kendaraan bermotor dapat melintasi Jalan Majapahit-Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Fachrudin-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya.

Dari sisi timur, pengendara dapat melintasi Jalan Majapahit-Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Ridwan Rais-Jalan Prapatan-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Meutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya.

"Kami mengimbau kalau memang tujuannya bukan ke Thamrin atau Sudirman, lebih baik cari jalur alternatif yang sudah dipersiapkan untuk mengurangi beban jalan di pusat pengerjaan," kata Akbar.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo mengatakan, pihaknya akan menyiapkan rambu-rambu lalu lintas saat pengerjaan berlangsung dan menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas.

Ia menyadari pengerjaan itu akan membuat lalu lintas Sudirman-Thamrin semakin padat dan menambah kemacetan. Menurut dia, jalur bus transjakarta sepanjang Sudirman-Thamrin akan dibuka untuk kendaraan lainnya, jika mendesak.

"Walaupun nantinya tambah macet, tapi ini semua harga yang harus dibayar warga Jakarta yang menginginkan transportasi modern," kata Sambodo.

[Kompas]

Macet Lalin Lenteng Agung Menuju Pasar Minggu Makin Mengerikan!

Bagi pengendara yang melintasi jalur Lenteng Agung menuju Pasar Minggu pasti stres. Kemacetan yang terjadi di jalur ini makin menjadi-jadi saja.

Seperti yang terjadi sejak pagi tadi, Senin (3/3/2014). Mulai sekitar pukul 07.00 WIB tadi, kemacetan mulai terasa bahkan beberapa saat setelah Universitas Pancasila.

Jika berharap setelah Stasiun Lenteng Agung kemacetan akan mencair, itu salah besar. Padahal di lokasi ini, tidak ada angkot ngetem atau para pejalan kaki yang nyeberang sembarang. Bahkan ada sejumlah polisi yang sudah berjaga sejak pagi.

Kemacetan semakin menjadi-jadi hingga Stasiun Tanjung Barat. Dan lagi-lagi di tempat ini tidak ada juga angkot atau taksi ngetem, yang biasanya menjadi salah satu penyebab kemacetan. Namun kepadatan belum juga mencair.

"Macetnya parah sekali, biasanya hari Senin nggak pernah semacet ini," ketus Iwan salah satu pengendara motor yang berjuang menembus kemacetan.

Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di 'jalur neraka' Warung Buncit. Mulai dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan hingga perempatan Kuningan macetnya luar biasa. Padatnya kendaraan menjadi faktor penyebab meningkatnya kemacetan ini.

[detikcom]

Pak Jokowi Coba Lihat Deh! Angkot di Ps Minggu Malah Ngetem Depan Pos Dishub

Pelan tapi pasti, lalu lintas di perempatan Pasar Minggu kembali menuju semerawut. Kehadiran 'Dishub' tidak lagi ditakuti para sopir angkot.

Seperti yang terlihat pada Sabtu (1/2/2014) sekitar pukul 11.00 WIB ini. Sopir-sopir angkot dengan leluasa bisa ngetem untuk menunggu para penumpang.

Seperti yang terekam dalam gambar, setidaknya ada angkot S 15 dan M 129 yang dengan santai antre menanti penumpang. Belum lagi kehadiran para timer yang seperti melegalkan perilaku para sopir.

Padahal tepat di lokasi ngetem itu, terpasang pos Dishub Jaksel. Tidak cuma itu, ada juga mobil derek milik Dishub yang seharusnya bisa digunakan untuk menindak sopir bandel.

Tapi kehadiran properti Dishub itu tidak dibarengi petugas. Dua benda itu tidak ubahnya seperti pajangan saja.

Kemacetan memang belum terjadi. Namun biasanya menjelang sore atau malah, kondisi bakal semakin ramai.

Setali tiga uang, tiga mobil milik Satpol PP yang nangkring juga tak lagi membuat jera para PKL dan ojek. Pelan-pelan, keberadaan ojek dan PKL mulai kembali menjamur di kawasan Pasar Minggu. Padahal ada juga kendaraan milik Satpol PP yang seharusnya bisa menertibkan mereka.

[detikcom]