Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Juli 2020

Transjakarta Raih Penghargaan GRC 2020 & Performance Excellence Awards

Transjakarta menjadi satu-satunya perusahaan murni milik daerah (BUMD) yang meraih penghargaan bergengsi Governance, Risk and Compliance (GRC) 2020 & Performance Excellence Award. Penghargaan yang diberikan pada Rabu (29/7) di Auditorium TVRI ini diberikan kepada Transjakarta atas upayanya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengintegrasikan unsur resiko dan kepatuhan dalam pengoperasianya.

Tidak tanggung-tanggung, Transjakarta juga membawa pulang predikat best corporate performance excellence pada ajang kompetisi yang di ikuti oleh 200 perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia. “BUMD rasa BUMN” adalah predikat yang diberikan dewan juri kepada Transjakarta pada saat akhir penilaian terhadap berbagai upaya tata kelola dan manajemen resiko yang dilakukan oleh Transjakarta.

Sejak diubah statusnya menjadi badan usaha perseroan oleh Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta pada tahun 2014, pembenahan terus dilakukan di dalam tubuh Transjakarta agar dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan warga DKI akan transportasi tentunya dengan standar pelayanan yang sama seperti negara-negara maju lainya.

"Keseriusan Transjakarta dalam perbaikan tata kelola ini tidak main-main. Percepatan pembenahan dilakukan secara agresif mulai tahun 2018 – 2019. Transjakarta memiliki perangkat pengendali internal, perangkat pengelolaan risiko, perangkat perencanaan dan strategi korporasi, perangkat pengawasan internal dan perangkat corporate secretary sebagai landasan tata kelola yang kuat. Berbagai perangkat ini bersinergi dengan baik kedalam sistim operasional Transjakarta hingga mampu mencatatkan peningkatan signifikan dalam berbagai kegiatan operasionalnya," ujar Nadia Diposanjoyo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7).

Ajang penghargaan ini digelar oleh Majalah BusinessNews Indonesia dan bekerjasama dengan CEO Forum serta didukung oleh pakar profesional di bidang GCG. Penilaian GRC adalah penilaian system governance, risk dan compliance menggunakan standar internasional. Ini artinya pemenang daripada kompetisi ini telah menjalankan berbagai unsur kepatuhan, tata kelola dan manajemen resiko menggunakan standar yang tidak main main. Dalam hal GRC, Transjakarta kini dapat disandingkan dengan perusahaan BUMN dengan tata kelola GRC terbaik lain seperti PT Jasa Marga (Persero), Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan PT Pelabuhan Indonesia II.

"Penghargaan ini sangat disyukuri oleh seluruh insan Transjakarta dan menjadi pemicu untuk terus memberikan layanan yang lebih baik bagi warga DKI hingga Jabodetabek dan tentunya menjadikan GRC sebagai gen DNA yang terpatri dalam setiap hembusan nafas operasional Transjakarta," kata Nadia.

Perjalanan panjang yang sudah dilalui Transjakarta dalam upayanya melayani warga DKI untuk berpindah dari satu titik ke titik lainya dengan transportasi massal terintegrasi tak luput dari bimbingan Gubernur DKI terdahulu dan berbagai unsur dinas dari Provinsi DKI yang berkomitmen untuk menata Jakarta sebagai kota yang maju dan berketahanan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan perjalanan Transjakarta terus dimutakhirkan hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi di kelas nasional maupun Internasional pada tahun 2019 – 2020 ini.

Akhir 2019, Transjakarta mengoperasikan 274 rute, berkolaborasi dengan 18 operator bus dan koperasi bus kecil untuk memberikan layanan first mile last mile terintegrasi, menjangkau 85% wilayah DKI. Bersamaan dengan hal tersebut, Penghargaan Sustainable Transport Award diraih Transjakarta pada tahun 2019 disusul dengan penghargaan Tom Tom Traffc Index penurunan kemacetan di DKI, disematkan sebagai pemilik Wow Brand dan Better Brand serta penghargaan Revolusi Mental 2019 oleh Presiden Republik Indonesia.

Awal tahun 2020, Transjakarta kembali dinobatkan sebagai pemilik Wow Brand, meraih Top Digital Innovation Award, dan Rail, Infrastructure & Digital Mobility Business Award (Rimbda) Untuk Bus Rapid Transit dan menyabet GRC Award 2020.

Rabu, 18 April 2018

Ini 14 Proyek yang (Akan) Dicoret Jokowi dari Proyek Strategis Nasional

Embed from Getty Images
Presiden Joko Widodo memutuskan memangkas 14 proyek senilai Rp 264 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemangkasan 14 proyek ini dari PSN sebelumnya juga sudah diumumkan pemerintah usai rapat terbatas di Istana, Senin (16/4/2018). Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Selasa (17/4/2018), melansir daftar PSN yang dicoret. Berikut daftarnya:

  1. Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, Jawa Timur 18,2km (Rp 11,11 triliun)
  2. Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang, Jawa Barat 61km (Rp 10,74 triliun)
  3. Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) (Rp 3,36 triliun)
  4. Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, Sumatera Selatan - Bengkulu (Rp 39,97 triliun)
  5. Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (Rp 34,00 triliun)
  6. Kereta Api Jambi - Pekanbaru, Jambi - Riau (Rp 12,30 triliun)
  7. Kereta Api Jambi - Palembang, Jambi - Sumatera Selatan (Rp 9,78 triliun)
  8. Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur (Rp 53,3 triliun)
  9. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West, DKI Jakarta (Rp 83,95 triliun)
  10. Bandara Sebatik, Kalimantan Utara
  11. Sistem Penyediaan Air Minum (Rp -) (SPAM) Regional Mebidang, Sumatera Utara (Rp 747 miliar)
  12. Bendungan Telaga Waja, Bali (Rp 1,19 triliun)
  13. Bendungan Pelosika, Sulawesi Tenggara (Rp 3,9 triliun)
  14. Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua (Rp -)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi feasibility. Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Meskipun ada 14 PSN yang dipangkas, namun pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini. Sebanyak dua PSN yang dimaksud, yakni pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.

PSN yang dilaksanakan pemerintah saat ini berjumlah 222 proyek dan 3 program dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.100 triliun.

Selasa, 03 Februari 2015

Wagub: Masa Teknologi Mercedes Kalah dari PP Tahun 2012

Lima unit bus tingkat merek Mercedes Benz sumbangan dari Tahir Foundation pada Desember tahun lalu hingga kini belum bisa beroperasi akibat terbentur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat, meminta Kementerian Perhubungan agar merevisi PP tersebut.

"Saya minta PP itu segera direvisi. Masa teknologi Mercedes kalah dari PP yang dibuat pada tahun 2012, ini kan sudah 2015," kata Djarot, di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (3/2).

Dia mengaku akan melakukan pertemuan khusus dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas hibah bus tingkat itu. Dia pun mempersilahkan bus tingkat tersebut untuk diuji coba. "Nanti itu dibahas khusus. Yang prinsip kami minta, kalau tidak percaya nanti diuji coba," ujarnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, JA Barata membenarkan akan ada pertemuan khusus dengan Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, pertemuan akan dilaksanakan pada Jumat (6/2) mendatang. Namun untuk revisi PP, dirinya tidak bisa berkomentar banyak. Sebab kewenangan untuk merevisi PP berada di Presiden RI Joko Widodo. "Kalau mau minta revisi bilang ke Presiden, karena kewenangannya ada di sana," ucapnya.

Barata mengatakan, pada dasarnya Kemenhub tidak pernah berniat mempersulit Pemprov DKI dalam pengoperasian lima bus tingkat tersebut. Sepanjang bus memenuhi segala aspek keselamatan dan aspek kelaikan jalan sesuai perundang-undangan, kata dia, tentu Kemenhub tidak akan mempersulit izin pengoperasian bus.

Seperti diberitakan, lima unit bus tingkat Mercedes Benz sumbangan Tahir Foundation sampai saat ini belum juga dioperasikan karena tidak memenuhi persyaratan bus tingkat yang tercantum dalam PP Nomor 55 tahun 2012. Dalam peraturan dicantumkan bus tingkat harus memiliki bobot 21-24 ton. Sedangkan bus tingkat dari Tahir Foundation hanya berbobot sekitar 18 ton.

Basuki Persilakan Pemerintah Pusat Miliki Saham Transjakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bagi sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan moda transportasi publik di ibu kota, yakni bus Transjakarta. Tawaran ini tidak hanya berlaku bagi kalangan swasta. Pemerintah pusat yang berencana menanamkan saham di PT Transjakarta selaku pengelola bus Transjakarta juga dipersilakan, asalkan bisa profesional.

"Boleh saja kalau mau untung kan sudah PT, lebih baik. PT kan sahamnya kita. Kalau pemerintah pusat mau punya saham ya silakan saja, asal profesional," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Selasa (3/2).

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan jika pemerintah pusat ingin menanamkan saham di Badan Usaha Miliik Daerah (BUMD) DKI tersebut. Sebab, yang dinginkan Pemprov DKI pengelolaan bus menjadi lebih baik dengan tarif yang terjangkau masyarakat.

“Yang terpenting bagi Pemprov DKI, tersedia bus yang baik, murah," ucapnya.

Bahkan, ia melihat peluang jika dikelola pusat lebih bagus dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, tiket penumpang bisa disubsidi

"Biar DKI subsidinya lebih murah seperti MRT,“ ungkapnya.

Namun, bila pemerintah pusat menawarkan hal yang berbeda, seperti pengelolaan langsung oleh pemerintah dan tanpa Perseroan Terbatas (PT), Basuki secara tegas akan menolak rencana tersebut. Menurutnya, pengelolaan bus Transjakarta harus tetap dijaga secara profesional dengan menggunakan status Perseroan Terbatas (PT).

Sabtu, 27 Desember 2014

Jokowi Perintahkan Menhub Studi Kereta Api di Papua Tahun Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk melakukan studi pembangunan prasarana kereta api di Papua.

"Saya sudah perintahkan Menhub mulai tahun depan melakukan studi kereta api di Papua," kata Jokowi saat bertatap muka dengan Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi Papua di GOR Waringin Kota Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014) petang.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, dan pejabat terkait lainnya di Tanah Papua.

Presiden ke-7 RI itu bahkan menegaskan bahwa perintah studi kelayakan kereta api di Papua itu harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata terkait pembangunan jaringan kereta api.

"Setelah studi dilakukan, jangan berhenti, harus dimulai, ada uang berapa, ya mulai. Studi itu butuh waktu 6-8 bulan," ujarnya yang disambut sorak gembira warga Papua yang hadir dalam pertemuan tatap muka itu.

Hanya saja, Jokowi meminta gubernur Papua beserta bupati dan wali kota agar membantu membebaskan lahan yang hendak dipergunakan untuk membangun jaringan kereta api.

Menurut Presiden, di banyak daerah, kendala utama pembangunan infrastruktur yakni pembebasan lahan.

"Jadi, saya minta gubernur, bupati, wali kota turut membantu membebaskan lahan, setelah itu yakin akan jalan dengan baik (terlaksana sesuai harapan)," ujarnya.

Wacana pembangunan jaringan kereta api di Papua cukup lama didengungkan para pihak, mengingat sejauh ini untuk menjangkau sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Papua, lebih banyak mengandalkan pesawat terbang.

Minggu, 23 November 2014

Surabaya Mencatat Sejarah Peluncuran Bus Listrik Pertama di Indonesia

Surabaya kembali menorehkan 'sejarah'. Setelah sukses membuat mobil listrik, kini Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, meluncurkan bus listrik yang pertama kali di Indonesia.

Bus listrik yang didominasi warna merah, berkapasitas 25-30 orang ini diluncurkan di depan GraPARI Telkomsel, Taman Bungkul, Raya Darmo, Surabaya, Minggu (23/11/2014).

Peluncuran tersebut dihadiri Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Direktur Utama Telkomsel Alex J Sinaga, Rektor ITS Prof Dr Triyogi Yuwono, Mantan Menteri Pendidikan yang juga mantan Rektor ITS M Nuh serta Direktur Sales Telkomsel Mas'ud Khamid.

"Bus ini nantinya digunakan sebagai moda transportasi di kawasan kampus ITS," ujar Dirut Telkomsel Alex J Sinaga di sela acara peluncuran bus listrik yang bersamaan dengan Car Free Day Raya Darmo.

Kesuksesan ITS membuat bus listrik tak lepas dari sokongan dana sekitar Rp 1,5 miliar dari Telkomsel. Dana tersebut digunakan untuk melakukan penelitian hingga mendatangkan motor penggerak dan baterai dari Tiongkok, sampai menjadi produk yang siap dioperasionalkan.

Kata Alex, bus listrik ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mahasiswa ITS. Dan keunggulan bus listrik ini adalah mampu menghemat biaya operasional hingga 50 persen dibandingkan dengan bus konvensional.

"Kehadiran bus listrik karya ITS ini menunjukkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan sumber daya manusia dari luar negeri," ujarnya.

"Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, sekaligus ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak perlu impor bus listrik dari China, karena kita mampu memproduksi bus listrik sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada ITS dan Telkomsel yang mewujudkan bus listrik. Kehadiran bus listrik tersebut juga mendukung upaya Kota Surabaya sebagai Eco City.

"Terima kasih kehadiran bus listrik ini mewujudkan misi kota Surabaya sebagai eco city. Di depan ini (Jalan Raya Darmo depan GraPARI) akan ada trem dan monorel, maka lengkap Surabaya menjadi Eco City," ujarnya.

Senin, 17 November 2014

Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500

 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

"Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi pun menjelaskan bahwa anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, dia menetapkan harga baru BBM yang akan berlaku pada pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Jokowi kemudian menyebutkan besaran kenaikan harga BBM subsidi yang terdiri dari premium dan solar.

"Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.

Minggu, 09 November 2014

Proyek Monorel Bandung US$1,84 Miliar Segera Dibangun

PT Jabar Moda Transportasi akan memulai proyek pembangunan monorel Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat sepanjang 90,28 kilometer dengan nilai investasi US$1,84 miliar.

Direktur PT Jabar Moda Transportasi (JMT), Endi Roswendi menyatakan saat ini pihaknya selaku perusahaan yang diberi penugasan oleh Pemprov Jabar untuk melaksanakan pembangunan proyek monorel masih mencari investor tambahan yang bersedia menyuntikkan dananya dalam pembangunan proyek tersebut.

Endi mengungkapkan untuk pembangunan proyek monorel Bandung Raya sebenarnya PT JMT telah menjalin kesepakatan atau Memorandum of Agreement (MOA) dengan dua perusahaan yaitu PT SII dan CMC asal China yang berkomitmen untuk turut berinvestasi dalam proyek monorel di Provinsi Jabar.

Namun, dukungan dari kedua perusahaan tersebut dinilai masih kurang untuk mendanai proyek monorel yang membutuhkan biaya sangat besar.

"Dana dari 3 perusahaan yang ada saat ini dinilai masih belum mencukupi. Kami saat ini masih terus melakukan promosi untuk mencari partner lain yang bersedia menanamkan modalnya," kata Endi kepada Bisnis, Minggu (9/11/2014).

Endi menegaskan, selain mencari investor tambahan. PT JMT saat ini juga tengah gencar mencari dukungan dana berupa pinjaman baik dari perbankan lokal maupun asing untuk mendanai proyek tersebut.

Rencananya, pihaknya akan mengajukan pinjaman sekitar 70 hingga 80% dari total nilai proyek, sedangkan sisa dana sebesar 30% berasal dari equity perusahaan.

Adapun, mengenai imbauan Pemprov Jabar kepada PT JMT untuk segera menyerahkan rencana bisnis (business plan). Dia menyatakan, pihaknya menargetkan baru dapat menyerahkannya dalam waktu enam bulan kedepan. Hal itu, disebabkan karena saat ini proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) masih belum dirampungkan.

"Business plan diselesaikan kalau hasil FS sudah keluar, karena dari situ (hasil FS) baru bisa diketahui mengenai perhitungan teknik, finansial dan amdalnya (analisis dampak lingkungan)," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengaku penyusunan business plan ini tidak akan menghambat rencana pembangunan. Dia optimistis rencana pemancangan tiang pertama atau groundbreaking proyek monorel Bandung Raya tetap bisa dilaksanakan sesuai target awal, yaitu pada Juni 2015.

"Kami yakin rencana pembangunannya masih bisa on schedule, makanya saat ini semua prosesnya sedang dipercepat," ucapnya.

Mengenai rencana pembangunan monorel, Endi menjelaskan pembangunannya akan terbagi ke dalam lima fase. Kelima fase tersebut antara lain adalah fase I Leuwi Panjang-Tanjung Sari (28,95 km) dengan biaya investasi US$578,9 juta.

Fase kedua, Leuwi Panjang-Soreang (11,74 km), biaya investasi US$234,8 juta. Fase ketiga, Dago-Pasir Luyu atau Soekarno-Hatta (12,47 km) dengan biaya investasi US$295,7 juta.

Kemudian fase keempat Kopo-Cililin (24,67 km), biaya investasi US$493,4 juta dan fase kelima Gedebage-Majalaya (12,45 km) dengan biaya investasi US$210 juta.

Jumat, 07 November 2014

Tak Saling Terhubung, Sarana Transportasi di Indonesia Mahal

Biaya yang mahal, dan kualitas pelayanan yang tidak mumpuni membuat minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan transportasi umum sangat rendah.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyebut, tranportasi umum yang tak saling terintegrasi satu sama lain membuat masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam dalam penggunaannya.

"Transportasi umum kita itu satu sama lain tidak terkoneksi. Untuk menuju satu tempat, kita harus beberapa kali naik turun. Makanya biaya transportasi kita jadi mahal," ujar dia dalam Dialog MTI Forum di JCC, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Selain itu, lanjut dia, tidak terkoneksinya masing-masing moda transportasi membuat pengguna tranportasi umum harus mengeluarkan biaya tambahan.

"Misalnya ada satu stasiun KRL yang kalau mau naik Trans Jakarta harus nyambung naik ojek, karena jarak dari satu titik dengan titik lainnya itu di luar toleransi untuk ditempuh dengan jalan kaki. Di situ ada biaya tambahan," jelas dia.

Dengan demikian, perlu dicari solusi bersama antara pemangku kebijakan dengan para penyedia jasa transportasi.

"Pemerintahan baru ini diharap dapat merespon permasalahan ini," pungkas dia.

Permasalahan ini pula yang dijadikan topik dalam dialog yang menghadirkan pembicara antara lain Ketua YLKI Tulus Abadi, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Ns Kosasih, Humas PT Kereta Api Commuterline Jakarta Eva Chairunisa, dan Ditjen Hubungan Darat Kemenhub Sugihardjo di JCC, Jakarta hari ini.

Rabu, 05 November 2014

Sidak Bandara Soetta, Jonan: Masa Kalah Sama KRL

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai fasilitas dan pelayanan bandara harus lebih baik agar tidak di bawah standar, termasuk standar di stasiun kereta api.

"Masa kalah sama KRL (kereta commuter line), saya minta itu semuanya dibereskan," kata Jonan usai memeriksa air traffic control di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (5/11).

Jonan meminta kepada pihak Angkasa Pura II untuk membereskan masalah penerangan bandara yang sangat kurang.

"Yang kurang itu penerangan, saya bilang ke Dirut AP II untuk diatasi," katanya.

Selain itu, dia meminta pihak AP untuk meningkatkan kebersihan serta hal-hal yang terkait dengan pelayanan terhadap pelanggan atau penumpang.

Jonan juga meminta untuk lebih memperhatikan fungsi kerja yang sensitif, seperti  air traffic control (ATC), agar petugas bisa bekerja dengan konsentrasi penuh.

Ia pun meminta adanya petugas untuk menyapa para penumpang serta untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan dengan cepat.

"Yang muda juga tidak apa-apa, asal gesit," katanya.
[ROL]

Rabu, 17 September 2014

Alasan RI Harus Punya Kereta Super Cepat Shinkansen

Wacana untuk membangun kereta api cepat Shinkansen tampaknya memang perlu direalisasikan. Namun kereta api ini harus dibangun di luar Pulau Jawa, bukan antara Jakarta-Surabaya seperti yang selama ini direncanakan.

"Kalau jangka panjang high speed trail itu di Sumatera bukan di Jawa," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Menurut Danang, alasan perlunya pembangunan kereta cepat ini yaitu untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di daerah lain yang dilintasinya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih merata.

"Sekarang itu pertumbuhan ekonomi terpusat di Jakarta sehingga strategi untuk bisa menyelesaikan Jakarta itu membuat pertumbuhan baru," lanjutnya.

Namun jika, kereta cepat Shinkansen ini tetap diprioritaskan untuk dibangun di Pulau Jawa, maka hal ini lebih kepada melepaskan beban kemacetan dan pencemaran lingkungan di ibukota. Karena pembangunan ini akan membuat kota-kota baru di Pulau Jawa.

"Jawa urgensinya melepaskan beban di Jakarta untuk orang tinggal dan hidup di sana. Kalau orang tinggal di Jakarta- Surabaya, kota-kota Cirebon, Tegal Pemalang itu akan jadi kota baru. Nanti ada penyebaran pertumbuhan yang lebih adil," tandasnya.

Selasa, 16 September 2014

Warga Jakarta Dilarang Bawa Mobil ke Bandung

Kebiasaan warga ibu kota berlibur ke Bandung dengan membawa kendaraan roda empat telah berkontribusi besar bagi kemacetan kota Kembang tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan meminta agar warga ibu kota memanfaatkan transportasi kereta api jika ingin berkunjung ke Bandung.

"Pak Ridwan minta kita pakai kereta api kalau mau berkunjung ke Bandung," kata Basuki di Balaikota, Selasa (16/9).

Ucapan Basuki damini oleh Ridwan Kamil. Ia mengaku, sengaja meluangkan waktu bertemu dengan Basuki untuk membicarakan sejumlah hal terkait rencana pembangunan di kedua kota.

"Ya, kita sambil makan siang bicara soal kereta api. Saya meminta ke Pak Ahok agar melarang warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mensosialisasikan kepada warga ibu kota yang hendak berkunjung ke Bandung menggunakan sarana transportasi umum yakni kereta api. Sebab, sosialisasi ini tidak akan berguna apabila hanya Walikota Bandung yang meminta, bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kampanyenya harus dari sekarang. Pak Ahok yang nanti gubernur suaranya akan lebih didengar (warga Jakarta), ketimbang saya di sana (Bandung)," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan untuk memperbanyak frekuensi perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Bandung guna mensukseskan kampanye yang sedang digalakkan saat ini.

"Masalah Jakarta ini mirip sama Bandung. Macet, banjir dan knalpot bising. Masalah tadi Pak Ahok bisikin soal taman. Jakarta juga mau memperbanyak taman tematik seperti yang ada di Bandung," tambahnya.

Senin, 15 September 2014

Melihat Lebih Dekat, Ini Calon Lokasi Bandara Ali Sadikin

Sampai saat ini, gagasan membangun bandara baru di wilayah Jakarta mememang sudah dituangkan dalam dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Namun, kepastian pelaksanaannya, termasuk lokasi persisnya, masih belum ditetapkan.

Di dalam dokumen NCICD, tertulis soal permintaan pemerintah DKI, sebuah area telah dicadangkan dalam masterplan ini, untuk pengembangan bandara internasional yang baru yang disebut-sebut bernama Bandara Ali Sadikin.

Namun untuk menghindari gangguan dengan lintasan penerbangan dan pendekatan ke bandara yang ada sekarang yaitu Soekarno-Hatta, hanya tempat-tempat yang jauh di bagian barat (di kota Kabupaten Tangerang) atau di timur Teluk Jakarta yang berpotensi untuk pengembangan ini.

Bagian timur teluk ini cukup luas untuk menampung sebuah bandara. Tetapi, kajian bandara yang khusus harus dilaksanakan untuk menilai
kelayakannya, terkait lintasan penerbangan dan dampaknya (pada lingkungan).

Dari dokumen resmi NCICD, Senin (15/9/2014), terdapat sebuah gambar yang menunjukkan calon lokasi bandara baru di Jakarta. Dalam gambar tersebut, lokasinya berada di utara Jakarta di sisi timur.

Terlihat lokasinya persis di mulut muara Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta, yang terhubung langsung dengan laut di teluk Jakarta. Bandara baru ini juga akan berdekatan dengan lokasi pelabuhan baru Tanjung Priok.

Rabu, 10 September 2014

Pameran Transportasi Indonesia 2014

Smesco Exhibition, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta
Wed, 10 Sep 2014 - Fri, 12 Sep 2014

Melalui Pameran Transportasi 2014 diharapkan berbagai pembangunan dan keberhasilan transportasi dapat disampaikan kepada masyarakat baik dari sisi teknologi terkini industri transportasi maupun khususnya transportasi massal angkutan darat, laut, kereta api dan udara.

  • Public Transportasi
  • Automotive
  • Logistic
  • Equipment
  • Road Insfrastucture
  • Safety Riding
  • Accesories & Component

Surabaya Disarankan Kembangkan Busway dan Komuter

Pengamat transportasi Darmaningtyas menyarankan Pemerintah Kota Surabaya tidak memilih monorel sebagai angkutan massal cepat. Menurut Darmaningtyas, berdasarkan pengalaman di berbagai kota di dunia, monorel justru membuat bangkrut karena membebani anggaran pemerintah kota.

Darmaningtyas lebih memilih kereta komuter dan busway untuk mengurai kemacetan di kota metropolitan seperti Surabaya. "Kalau dua itu dikembangkan, saya rasa cukup," ujar Darmaningtyas kepada Tempo seusai diskusi publik sektor transportasi di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa, 9 September 2014.

Sebelumnya, pemerintah pusat menganggarkan dana tahun jamak (multiyear) sebesar Rp 400 miliar untuk pembangunan angkutan massal cepat trem dan monorel di Surabaya, Jawa Timur. Kepastian itu didapat lewat Menteri Keuangan Chatib Basri di Balai Kota Surabaya, Senin, 8 September 2014.

Menurut Darmaningtyas, Pemerintah Kota Surabaya bisa menggunakan jalur ganda untuk kereta komuter yang bisa mengangkut penumpang dari Malang, Sidoarjo, Gresik, atau Lamongan. Sedangkan untuk dalam kota, cukup disediakan busway.

Ihwal keterlibatan investor, Darmaningtyas mengatakan pembangunan infrastruktur lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak akan tertarik membiayai infrastruktur dalam kota kecuali di jalan tol yang sudah pasti menguntungkan.

Selasa, 01 Juli 2014

Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan.

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata  Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.

Di sisi lain, dia mengatakan, KAI akan mendukung proyek kereta api walaupun mahal tetapi menggunakan dana KAI sendiri dan tidak menggunakan APBN. Misalnya, proyek kereta api Bandara Medan-Kualanamu.

"Sebentar lagi kita juga akan bikin, pakai duit KAI sendiri kereta Bandara Soekarno-Hatta, hampir Rp 3 triliun," katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung. Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap.

Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peluru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.

Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.

Senin, 30 Juni 2014

Tanpa restu pemerintah, KAI tetap menaikkan tarif

 Meskipun tak mendapat restu dari Kementerian Perhubungan untuk menaikkan tarif kereta ekonomi jarak jauh dan menengah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tetap akan menaikkan tarif mulai 1 September nanti. Ini adalah buntut dari keputusan pemerintah tidak lagi memberikan dana public service obligation (PSO).

Kurniadi Atmosasmito, Direktur Keuangan KAI, mengatakan operator tunggal jasa keretaapi di Tanah Air ini tak memiliki menempuh cara selain menaikkan harga. “Kami ini perseroan terbatas jadi nggak boleh rugi. Nanti kalau nggak dinaikkan, kami merugi,” tutur Kurniadi kepada KONTAN, kemarin (29/6).

Namun KAI memberikan sinyal rencana kenaikan tarif bisa dibatalkan jika pemerintah memberikan dana PSO maksimal 90 hari sebelum rencana pemberlakuan tarif baru. KAI mengaku tidak bisa tiba-tiba mengubah keputusan karena tiket kereta ekonomi jarak menengah dan jauh sudah dijual sejak tiga bulan sebelumnya.

Jika mengacu ke rencana pemberlakukan kenaikan tarif 1 September, tenggat waktu 90 hari yang dimaksud berarti sudah lewat. Pasalnya, tenggat waktu itu berarti 1 Juni.

Sekadar mengingatkan, pemerintah tidak memenuhi permintaan dana PSO yang diajukan KAI, sebesar Rp 1,2 triliun. Pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 871 miliar untuk memenuhi kebutuhan PSO dan Rp 352 miliar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

KAI merencanakan, kenaikan tarif akan diberlakukan untuk 20 rute ekonomi jarak menengah dan jarak jauh di Jawa dan Sumatra. Kenaikan tarif berkisar Rp 20.000 hingga Rp 65.000.

Minggu, 25 Mei 2014

Tak hanya Pemda, Monorel juga tanggung jawab Pusat

Proyek monorel untuk mengatasi kemacetan ibukota sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Menurut Tjipta Lesmana, Pakar Komunikasi Politik kehadiran monorel sangat dibutuhkan mengingat kemacetan Jakarta sudah sangat parah. Pertambahan kendaraan setiap tahun sebanyak 10%, sedangkan pertambahan jalan hanya 0,6% per tahun.

“Menyelesaikan kemacetan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat,” kata Tjipta dalam acara dialog bersama Kompasiana dan PT JM, di Jakarta, Sabtu (24/5).

Darmaningtyas, pengamat transportasi menambahkan, saat ini pemerintah seharusnya tinggal menjalankan saja roadmap transportasi makro yang telah dibuat oleh Sutiyoso. “Ada monorel, lalu jalur sepeda, blue print itu seharusnya dilakukan dengan konsisten. Jalankan saja pola transportasi yang disusun, jangan terlalu banyak kajian lagi,” ucap Darmaningtyas, dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya untuk jalur monorel yang akan dibangun nanti, sebaiknya bukan hanya jalur daerah tujuan perjalanan saja. Tapi harus bisa menghubungkan daerah pemukiman seperti Bekasi ke daerah tujuan, misalnya Kuningan. “Saya lihat jalur monorel ini belum seperti itu,” kata Darmaningtyas.

Rencananya ada dua rute yang dilewati oleh monorel. Antara lain rute Kuningan - Gatot Subroto - SCBD Senayan - Pejompongan - Kuningan. Rute kedua , Mal Taman Anggrek - Tomang - Cideng - Tanah Abang - Karet - Mall Ambasador - Tebet - Kampung Melayu.

 Bagaimanapun, selain berfungsi unutk mengurangi kemacetan, hadirnya monorel tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri.

Monorel ini merupakan kereta dengan kapasitas penumpang sekitar 208 orang. Dalam satu perjalanan bisa membawa maksimum delapan kereta, sekali perjalanan bisa mengangkut 1800 orang.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorel tengah melakukan kajian untuk pembangunan proyek bernilai triliunan rupiah ini. Kedua belah pihak masih berkutat soal hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta kesepakatan yang seimbang. “Harus ada trust dari kedua belah pihak, kalau tidak ada, ya nggak akan jadi monorel ini,” pungkas Tjipta.

Minggu, 27 April 2014

Mulai 15 Agustus, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Dijual "Online"

PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan sistem pembelian online untuk penjualan tiket kereta jarak jauh mulai tanggal 15 Agustus 2014. Dengan diberlakukannya sistem pembelian itu, maka tiket kereta jarak jauh tak akan lagi dijual di loket-loket di stasiun.

"Tiket kereta jarak jauh sudah tak dijual di loket mulai tanggal 15 Agustus 2014," kata Slamet Suseno, Direktur Komersial Daerah Operasi I, Minggu (27/4/2014).

Suseno mengatakan, sistem ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya antrean panjang di stasiun yang mengganggu kenyamanan di stasiun. Oleh karena itu, pihaknya menilai sistem online sebagai solusinya.

Selain itu, lanjutnya, sistem ini diciptakan agar para penumpang tak harus repot mendatangi stasiun untuk mendapatkan tiket. Menurut Suseno, walaupun sistem online dalam penjualan tiket telah diberlakukan sejak empat tahun lalu, masih banyak masyarakat yang belum mengenal sistem tersebut. Banyak pula yang tak mengerti cara pembeliannya.

"Online ini dihadirkan supaya masyarakat juga tak buta internet, dan mulai mengerti proses pemesanannya," tambahnya.

Suseno berharap, sistem online dapat diterima dengan baik oleh para pelanggan kereta api, karena hal ini dihadirkan demi kenyamanan dan kemudahan penumpang.

Monorel, Antara RTH dan TOD

Ketika memperingati Hari Angkutan Umum Nasional, pada 24 April ini, kita diingatkan bahwa perosalan tranportasi umum di Indonesia masih sangat bermasalah. Setelah hampir 69 merdeka, layanan tranportasi umum kita masih jauh di bawah standar internasional. Bahkan, boleh dibilang, layanan transportasi umum di negeri ini, utamanya  tranportasi darat, masih lebih buruk ketimbang layanan di dekade 1930-an, ketika negeri kita masih bernama Hindia Belanda.
   
Buruknya tranportasi di Indonesia juga terlihat begitu telanjang di ibukota Negara, Jakarta. Padahal, wajah Ibukota sejatinya merupakan gambaran pertama tentang sosok Negara kita di mata orang-orang asing. Belakangan, pemerintah provinsi DKI mulai berbenah. Di bawah komando Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), pemprov mulai membangun transportasi masal berbasis rel, yakni MRT dan monorel.
   
Program MRT sudah memasuki proyek pembangunan kosntruksi dengan membangun stasiun bawah tanah di sekitar Hotel Indonesia. Namun terkait monorel, pihak Pemda DKI akhir-akhir ini terlihat gamang. Pemprov gamang terkait sebagian kecil jalur monorel yang dianggap akan mengorbankan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, pemerintah provinsi juga  terlihat kurang yakin dengan konsep transit oriented development (TOD) yang diandalkan pelaksana kerjasama monorel di Jakarta, PT Jakarta Monorail, untuk dikembangkan secara properti, dan menjadi sumber pemasukan utama nantinya.
   
Dalam hal ini, sikap pertama yang perlu ditegaskan adalah menyamakan persepsi siapa saja, bahawa program monorel adalah program pemprov DKI sejak jaman Gubernur Sutiyoso (bersama MRT, busway, dan waterway). PT Jakarta Monoral di sini hanya bertindak sebagai mitra kerja sama. Sebagai  pelaksana program pemerintah DKI tadi.
   
Terkait dengan pengurangan ruang terbuka hijau, pemprov semestinya menyadari, dalam rencana tata ruang sebelumnya, tidak ada ruang terbuka hijau yang akan dikorbankan untuk monorel. Persoalan muncul lantaran Pemprov tidak konsisten dengan rencananya sendiri, dengan membangun Jalan Layang Non-Tol yang tidak ada di rencana sebelumnya, yang ternyata menjepit jalur yang mestinya diperuntukan bagi monorel. Alhasil, jalur monorel harus bergeser dan menyentuh ruang terbuka hijau.
   
Namun, monorel berbasis rel layang. Sehinga ruang terbuka hijau yang mungkin terambil tidak terlalu besar karena hanya dipakai untuk tiang pancang.  Yang lebih penting lagi, secara ilmiah, pemprov DKI bisa melakukan valuasi ekonomi lingkungan untuk menilai secara ex-ante. Penilaian ex-ante adalah penilaian lingkungan sebelum kebijakan dilaksanakan. Penilaian ini bisa membandingkan antara efektifitas lahan hijau mengurangi polusi sebelum dan saat ada monorel.
           
Moda transporatasi monorel dan MRT harus kita lihat sebagai suatu sistem transportasi modern di Indonesia. Harus kita pahami perubahan teknologi memerlukan biaya dan opportunity sosial yang besar. Namun biaya dan opportunity sosial yang dikorbankan tidaklah seberapa dibanding dengan keberlangsungan hidup masyarakat, kelestarian alam dan keberlangsungan ekologis kedepan.
           
Kita harus ingat bahwa penyediaan infrastruktur merupakan kendala terbesar Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, selain faktor korupsi dan birokrasi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Investor sangat memperhatikan ketersediaan infrastruktur dalam penentuan tempat berinvestasi. Tiongkok menjadi favorit  tujuan investasi  karena perjuangan Deng Xiaoping menyediakan infrastruktur sejak memulai reformasi ekonomi tahun 1979 dan 1989 (pasca-tragedi Tiananmen).
   
Ihwal TOD, pemprov tampak khawatir konsep ini akan membuat pengelola monorel mengambil ruang atas (ruang udara) yang sangat luas. Selain itu, konon belum ada regulasi yang mengatur soal pemanfaatn ruang udara tersebut. Tapi, di sinilah seninya memimpin. Tantangan seperti ini yang mestinya bisa diatasi Gubernur hebat sekelas Jokowi. Sebelumnya, Gubernur Jokowi juga memberi pengelola MRT pengelolaan ruang bawah tanah yang juga tak kurang luasnya. Ini adalah diskresi yang diperlukan demi kemaslahatan bersama, kendati belum ada regulasi yang mengatur soal ruang bawah tanah di Jakarta.
   
Pelaksanaan konsep TOD bagi pengelola monorel dirasa sebagai keharusan untuk menjamin investasi monorel berkelanjutan. TOD dibutuhkan agar sistem monorel bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak membebani pemerintah (melalui subsidi) serta konsumen (melalui tarif tiket yang mahal). Dengan sistem TOD, tarif monorel bisa ditekan hingga hanya US$ 1 per perjalanan. Sangat terjangkau. Pengelola monorel juga tak butuh subsidi pemerintah.

Jika pemprov menolak TOD, maka pemprov juga tidak konsisten karena pemanfaatan ruang udara sejatinya juga bukan hal baru. Lihat saja di mal di Pondok Indah dan di Mangga Dua. Di sana ruang udara sudah dimanfaatkan habis-habisan. Berapa banyak jembatan antar-mal dibangun di atas jalan raya dan dipakai untuk kegiatan komersil? Berapa luasnya? Toh itu semua dibolehkan oleh pemprov DKI.
   
Lebih dari itu, TOD juga bisa dijadikan suatu alternatif solusi menyelesaikan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta. Selama ini, PKL kerap menjadi masalah karena dianggap tidak disiplin dan meng okupasi ruang publik di jalan raya. Sudah sering Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta rutin melakukan penertiban. Namun, penataan rutin ini akhirnya dianggap sebagai bentuk formalitas kerja Satpol PP dan tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Padahal, anggaran penertiban PKL tidak murah. Sebagai contoh total anggaran yang diajukan untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dalam Rancangan APBD 2014 sebesar Rp 20,4 miliar (DPRD Kota Bandung, 2014).
       
Nah, pembangunan TOD mungkin bisa disinergikan dengan penataan PKL. Tentu saja, ini tidak mudah karena harus mengubah paradigma semua stakeholder yang terlibat, terkait efektifitas dan efisiensi investasi. Namun, kita tahu Gubernur Jokowi sangat consern dalam hal ini.  Alangkah bijaknya beliau, bila dalam program ini pemerintah tidak melihat efisiensi ekonomi saja, namun juga melihat efisiensi sosial      

Dalam melihat suatu proyek, efektifitas ekonomi umumnya sering menjadi pertimbangan utama. Efisiensi ekonomi bisa dilakukan mengunakan pendekatan kuantitatif seperti Cost-Benefit Analysis, analisis investasi, studi kelayakan proyek, waktu serta nilai break event point (BEP), dan banyak indikator lain. Lantas, efisiensi sosial bisa dilihat menggunakan metoda kualitatif seperti sosial maping. Contohnya efisiensi (pengurangan) PKL dan keindahan ruang publik, ketika pemerintah merelokasi PKL di sepanjang rencana jalur monorel. Tentu yang direlokasi adalah PKL berpotensi ekonomi dan bisa diarahkan oleh pemerintah DKI dalam konsep TOD. Dalam hal pembayaran sewa mungkin bisa dirumuskan dengan duduk bersama antara investor, pedagang dan pemerintah. Jika terwujud, ini akan mejadi konsep baru khas Indonesia, menata PKL secara modern.

Indah nian, memang, bila ini semua terwujud. Tiada alasan pemerintah menunda program ini. Negara-negara tetangga sudah lama membangun dan menjalankan moda transportasi moderen. Indonesia terlambat. Walaupun demikian, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Go ahead MRT dan monorel!
[ROL]