Akses Masuk Stasiun Diperluas

PT Kereta Api Indonesia membongkar enam rumah warga di dekat pintu keluar Stasiun Tanah Abang di kawasan Jatibaru, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12). Pembongkaran itu terkait dengan proyek perluasan area pintu stasiun guna mengurangi antrean penumpang.
Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi I Agus Komarudin mengatakan, penggusuran dilakukan untuk menambah kapasitas pintu masuk stasiun. Menurut dia, saat ini ada sekitar 70.000 penumpang yang masuk-keluar Stasiun Tanah Abang setiap hari dan karena keterbatasan akses, sering terbentuk antrean panjang.

Pantauan Kompas, Jumat, menunjukkan, kompleks salah satu stasiun utama di pusat Jakarta tersebut memang perlu terus diperbaiki. Akses menuju peron 5 dan 6 stasiun tersebut dari pintu utara stasiun belum dilengkapi atap dan jembatan penyeberangan. Akibatnya, pada musim hujan seperti saat ini, orang harus berhujan-hujan dan menyeberangi beberapa lintasan rel yang berbahaya.

Saat disinggung soal rencana pembangunan stasiun ke depan, Agus belum memastikan wilayah mana saja yang akan digusur. Saat ini, PT KAI masih fokus pada penambahan lahan akses masuk stasiun.

Warga penghuni rumah yang digusur untuk perluasan akses masuk stasiun tersebut sudah meninggalkan lokasi sebelum pembongkaran dilakukan. Rumah-rumah itu selama ini berdiri di atas lahan milik PT KAI yang disewa warga dengan harga sekitar Rp 24 juta per tahun.

Saat digusur, mereka mendapatkan bantuan Rp 250.000 per meter persegi. Uang itu mereka gunakan untuk menyewa rumah lain di pinggiran Jakarta, seperti di Bekasi dan Bogor.

Agus (56), pemilik salah satu rumah yang dibongkar, menyatakan, sosialisasi penggusuran dilakukan sejak September lalu. Melihat kebutuhan sarana dan prasarana pendukung PT KAI, warga enam rumah itu sepakat pindah. Agus mengungkapkan, pindah dari rumah tersebut berat, tetapi ia tetap akan pindah sebelum pembongkaran dilakukan.

Selain enam rumah yang sudah dibongkar, saat ini masih ada sekitar 16 rumah warga di sekitar lokasi itu. Nasib warga yang tinggal di lahan aset PT KAI itu belum jelas.

Akses jalan

Warga di 16 rumah yang tersisa tersebut meminta PT KAI mempertahankan akses jalan bagi mereka. Pasalnya, hanya ada satu jalan yang bisa mereka gunakan untuk keluar-masuk ke jalan raya dan saat ini jalan itu termasuk dalam lokasi proyek perluasan pintu Stasiun Tanah Abang.

”Ini jalan satu-satunya karena jalan lain buntu. Jalan ini juga digunakan untuk lewat perahu karet pada saat banjir,” ujar Alex Argo Hernowo (28), salah satu warga di lokasi tersebut.

Menurut Alex, warga juga menuntut biaya ganti rugi bangunan yang layak. ”Pada dasarnya kami mendukung rencana PT KAI meningkatkan pelayanannya. Namun, kami butuh kejelasan, lahan ini mau dipakai untuk apa. Apakah ada ganti rugi?” kata Alex.

Soleh Iskandar, Ketua RT 015 RW 001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menambahkan, warga memang tidak punya sertifikat kepemilikan lahan. Namun, mereka punya surat penunjukan rumah dari PT KAI.

Rumah-rumah yang dihuni warga saat ini adalah bekas rumah dinas karyawan PT KAI. Warga dulu membeli rumah itu dari mantan karyawan PT KAI. Mereka juga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Agus mengatakan, pihaknya saat ini akan memusatkan perhatian pada lahan yang sudah digusur sebelum menangani tuntutan warga yang lain. ”Soal rencana penggusuran lain dan permintaan warga terhadap akses jalan masih akan dibicarakan,” ujar Agus.

Sementara itu, mulai 16 Desember nanti, dua dari tiga pelintasan kereta tanpa palang di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, akan ditutup untuk mengurangi risiko kecelakaan.

[Kompas]

Pemprov DKI Dukung PT KAI Tertibkan Jalur Kereta Api

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terus mendukung upaya penertiban yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang dan keselamatan perjalanan kereta api. Dukungan ini dituangkan dalam penandatanganan kerjasama antara PT KAI dengan Pemprov DKI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dilakukan di Balairung Balaikota Pemprov DKI, Rabu (1/10). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko, dan Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.

Dirut PT KAI dan Wakil Gubernur DKI Menandatangani PKS Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Moda Transportasi Kereta Api

PKS ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi, pelaksanaan dan landasan hukum menertibkan dan menata lahan jalur KA di bawah Jalan Layang kereta api antara Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Manggarai. Selain itu juga menertibkan di lahan yang sejajar jalur KA di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan dan keindahan. Meliputi dari segala aktifitas diluar perkeretaapian dan bangunan. Serta benda-benda lain yang mengakibatkan terganggunya keselamatan perjalanan kereta api dan menimbulkan kekumuhan lahan.

Dirut PT KAI dan Wakil Gubernur DKI Saling Bertukar PKS Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Moda Transportasi Kereta Api

Ditekankan oleh Ahok, panggilan khas dari Wakil Gubernur DKI, kerjasama ini merupakan sinergi yang sangat baik. Dikarenakan bisa mewujudkan Jakarta kota modern dan rapi. "Dinas Pertamanan akan merapikan dengan cepat tanpa menunggu anggaran. PT KAI akan membangun jalan inspeksi, sehingga orang-orang akan lebih senang naik KA. Jakarta akan lebih tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua," terang Ahok. Ahok pun meminta kepada PT KAI untuk terus menambah armada KRL dan perjalanannya. Meskipun beresiko terjadi kemacetan panjang di pintu perlintasan sebidang. "Jika di perlintasan sudah ada lintasan layang atau underpass, perlintasan sebidang untuk segera ditutup. Supaya tidak ada kecelakaan di perlintasan," tutup Ahok.

Dirut PT KAI, Sekda Pemprov DKI, dan Dirjenka yang disaksikan oleh Wakil Gubernur DKI memperlihatkan PKS Penertiban dan Penataan Lahan Jalur KA

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan layanan perkeretaapian di DKI. Dan supaya lingkungan jalur KA menjadi lebih rapi dengan harapan keselamatan dan keamanan lebih terjamin. Pada kesempatan ini, dilakukan juga penandatangan PKS antara PT KAI dan Pemprov DKI mengenai Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi dengan Moda Transportasi Kereta Api di Kawasan Stasiun. (Humaska)

[PT. Kereta Api Indonesia]

Banyak Lahan RTH di Jakarta Telantar

Meskipun sudah hampir lima tahun dibongkar, belum semua lahan bekas stasiun pengisian bahan bakar untuk umum dikembalikan sesuai peruntukan menjadi ruang terbuka hijau. Masih ada sejumlah lokasi yang digunakan untuk aneka kegiatan.

Penutupan 27 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun 2009. Seluruh SPBU yang ditutup berada di jalur hijau atau daerah milik jalan.

Salah satu bekas SPBU yang belum menjadi ruang terbuka hijau (RTH) adalah SPBU di Jalan Tanah Abang Timur, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lahan bekas SPBU tersebut digunakan untuk tempat pencucian mobil dan penjualan oli.

Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengakui, masih ada SPBU yang dalam peralihan menjadi RTH. ”Pengembalian lahan bekas SPBU menjadi RTH perlu waktu tepat. Mungkin setelah pemilu baru dijadikan RTH,” kata Saefullah, Selasa (11/3/2014).

Di Jakarta Selatan ada 11 lahan bekas SPBU yang seharusnya dikembalikan menjadi RTH. Luas seluruh lahan bekas 11 SPBU itu mencapai 17.804 meter persegi.

”Ke-11 lahan itu sudah dibebaskan dari SPBU, tetapi memang belum semua dirawat menjadi RTH atau taman kota,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor.

Beberapa lokasi bekas SPBU yang kini telah menjadi taman cantik antara lain di Jalan Mataram. Di Jalan Mataram ini ada dua lokasi, yaitu di sisi barat dan di sisi timur. Luas taman di Jalan Mataram sisi barat mencapai 1.850 meter persegi. Luas taman di Jalan Mataram sisi timur 1.285 meter persegi.

Sementara di Jalan Pakubuwono juga ada dua lokasi, yaitu di sisi barat dan timur. Di sisi barat, pengalihan peruntukan lahan terkendala kepastian kepemilikan lahan. Di sisi timur menurut rencana dipakai untuk kantor pelaksana proyek pembangunan mass rapid transit (MRT).

”Masih diupayakan untuk segera bisa menjadi taman,” ujar Syamsudin.

Padahal, dari catatan Kompas pada 22 Oktober 2009, disebutkan bahwa pengembalian fungsi lahan bekas SPBU menjadi jalur hijau dan daerah milik jalan dianggarkan tahun 2010.
Sesuai RDTR

Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, walaupun kepemilikan boleh atas nama perorangan, fungsinya harus tunduk pada ketentuan tata ruang. Peralihan fungsi ini sudah tercatat dalam rencana detail tata ruang (RDTR) yang disahkan tahun 2013.

”Sejak dialihkan menjadi ruang terbuka hijau, peruntukannya tidak boleh melanggar ketentuan. Memang masih ada lahan bekas SPBU yang belum beralih fungsi sesuai dokumen RDTR. Hal itu menjadi tanggung jawab kami untuk menertibkan,” kata Gamal, kemarin.

Gamal meminta Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta menertibkan pelanggaran tata ruang tersebut. Sebab, peruntukan lahan tersebut sudah jelas. Jika penggunaan lahan untuk kepentingan lain, berarti hal itu melawan ketentuan tata ruang.

Berdasarkan catatan Dinas Pertamanan DKI Jakarta dari tahun 2009 hingga 2013, terdapat 27 lahan bekas SPBU dengan luas tanah 39.105 meter persegi. Dari seluruh lahan ini, baru tiga lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Sementara 24 lokasi bekas SPBU masih milik swasta.

Beberapa lokasi bekas SPBU itu sudah dibangun menjadi taman dan jalur hijau, di antaranya di Jalan Yos Sudarso, Jalan Enim, dan kawasan Semanggi.

Pihak swasta

Adapun sejumlah lahan bekas SPBU dijadikan taman oleh pihak swasta. Hari Minggu lalu, lahan bekas SPBU di Semanggi dijadikan Taman Semanggi oleh PT Toyota Astra Motor.

Di Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, bekas lahan SPBU dikembalikan menjadi taman oleh toko buku Gunung Agung. Raharja, Supervisor Teknik Gunung Agung, mengatakan, kerja sama untuk mengelola taman di kawasan itu sudah lama dilakukan perusahaannya dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

”Saya tidak tahu kapan persisnya kerja sama ini, tetapi tahun 1996 taman sudah dikelola Gunung Agung,” ujarnya.

Dia mengatakan, perusahaan menyewa jasa swasta untuk memelihara taman. Saat ini, pihaknya juga tengah merampungkan pemugaran taman dan memperbarui tanaman yang ada.

Saat peresmian Taman Semanggi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik keinginan pihak swasta untuk membuat taman di Jakarta.

[Kompas]

Stasiun UI tidak Steril, KRL tidak akan Mampir

Stasiun Universitas Indonesia (UI) tidak akan menjadi pemberhentian KRL rute Jakarta Kota-Bogor. Hanya kereta ekonomi yang berhenti di Stasiun UI.

"Karena Stasiun UI belum steril. Jadi KRL tidak akan berhenti di stasiun itu. Penumpang KRL bisa turun di stasiun sebelum atau sesudah Stasiun UI," ujar Kepala Humas PT KAI DAOP I Sukendar Mulya, Senin (27/5).

Belum sterilnya Stasiun UI dapat dilihat dari belum dipasangnya pintu elektronik di peron stasiun.

Kondisi belum steril yang dimaksud oleh Sukendar adalah stasiun yang masih dipadati oleh kios pedagang dan penumpang gelap. Pihaknya berharap kerja sama semua pihak untuk mensterilkan Stasiun UI.

PT KAI menargetkan akhir Mei 2013 agar semua stasiun steril demi tercapainya sistem e-ticketing di 62 stasiun bagi layanan KRL di Jabodetabek.

Sesuai jadwal yang telah dirancang PT KAI, penertiban di Stasiun UI segera dilakukan pada Selasa (28/5).

"Kami sudah punya rancangan stasiun yang steril untuk penerapan sistem e-ticketing," tandasnya.

Tidak menutup kemungkinan semua KRL tidak akan berhenti di Stasiun UI jika Stasiun UI tidak juga steril.

Menurutnya, sistem e-ticketing sangat membutuhkan sterilisasi stasiun. PT KAI telah mengadakan uji coba e-ticketing di rute Tangerang Duri, rute Jakarta Kota-Bogor. Berdasarkan evaluasinya, respon masyarakat yang diterima cukup positif. Penumpang mulai memahami penggunaan e-ticketing dan merasa lebih efisien. (Nesty Trioka Pamungkas)

[Metrotvnews.com]

Penumpang di Atas KA Panik Saat Dirazia

Untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daops) 1 Jakarta melakukan penertiban terhadap para penumpang gelap terutama yang naik di atas KA. Pantauan beritajakarta.com Senin (3/12) di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, kepanikan terlihat di wajah para penumpang gelap saat petugas gabungan dari Polri, TNI dan Polisi Khusus Kereta Api (polsuska) menertibkan penumpang yang naik di atas kereta. Puluhan penumpang tersebut langsung berhamburan dan berebut untuk turun dari atap kereta. Beruntung tidak ada penumpang yang terjatuh saat berebut turun. Ironisnya, setelah ditertibkan dan petugas meninggalkan lokasi, tak lama kemudian para penumpang tersebut kembali naik ke atas kereta. Padahal saat itu kereta sudah mulai berjalan.

Kepala Daerah Operasi (Kadops) I Jakarta, Bambang Eko Martono mengatakan penertiban ini bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi para penumpang itu sendiri sebab telah banyak kasus penumpang yang terjatuh akibat tersengat listrik.

Selain menertibkan para penumpang di atas kereta, petugas juga melakukan razia terhadap pedagang asongan dan kaki lima yang menggelar lapaknya di dalam stasiun. Namun sebelum ditertibkan, para pedagang sudah memindahkan barang dagangsn mereka terlebih dahulu.

[BeritaJakarta]

Penggusuran Pedagang Kaki Lima Senen Besok Malam

Pemerintah Jakarta Pusat akan menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senen besok malam. Penertiban dilakukan menjelang beroperasinya jalur busway Koridor IV yang melintasi kawasan itu.

Camat Senen, Hidayatullah, mengatakan penertiban akan digelar pada pukul 20.00 WIB besok. Ada 418 pedagang kaki lima di sana.

Hidayatullah mengatakan kehadiran mereka sanga mengganggu kelancaran lalu lintas di Stasiun Senen dan Jalan Gunung Sahari. Maka, jauh-jauh hari para pedagang sudah dikabari soal rencana peneribtan tersebut.

Arus lalu lintas di Jalan Gunung Sahari memang selalu macet saban hari. Para pedagang kaki lima dan penjual pakaian bekas tumpah sampai ke badan jalan. Kondisi ini kian parah setelah jalur busway dibangun.

Walbed, 40 tahun, salah seorang pedagang handuk di emperan Blok 6 Pasar Senen menolak penggusuran itu. Menurutnya aparat pemerintah tidak pernah memberikan tanggal pasti kapan pelaksanaan penertiban.

Walbed membenarkan bahwa seminggu yang lalu ada surat edaran dari Camat. "Nanti saya mau berjualan di mana?" kata ibu empat anak ini.

Hidayatullah mengatakan para pedagang untuk sementara ditempatkan di lahan kosong di RW 04 Kelurahan Senen dan Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat. Tapi itu pun tak akan dilakukan serta merta dengan penggusuran. Soalnya, perijinan untuk pemakaian lahan itu dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat belum turun. "Pokoknya dibersihkan dulu biar lancar," katanya.

[Batavia Busway | TEMPO Interaktif]