Misalnya, janji terhadap perubahan wewenang jalan provinsi dan jalan negara. Hal itu diupayakan agar perbaikan jalan di Jakarta dapat langsung dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, tanpa saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
"Wewenang itu kasih ke DKI semua, termasuk pengelolaan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran," kata Basuki di Balaikota, Senin (20/10/2014).
Basuki juga bakal menagih janji Jokowi soal pembenahan transportasi Ibu Kota. Yang pasti, dia melanjutkan, Jokowi telah memiliki konsep menarik, terkait pembenahan transportasi massal. Pembenahan ini termasuk program percepatan pembangunan loopline kereta api yang menyambungkan Tangerang-Bogor-Bekasi.
Jokowi juga menjanjikan alokasi lebih dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bantuan tingkat kabupaten/kota.
"Beliau pernah ngomong ke saya untuk mengurangi alokasi ke kementerian dan dialokasi khusus ke tiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar per tahunnya. Kalau uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pembangunannya pasti akan kencang," kata Basuki.
Untuk penanggulangan banjir, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan pembangunan Waduk Ciawi di Bogor, Jawa Barat, serta percepatan normalisasi 13 sungai besar di Jakarta.
"(Bantuan) termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Prinsipnya, pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta masih kewenangan Kementerian PU," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
[Kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar