Jumat, 28 Maret 2014

Basuki Ingin Angkot Hilang dari Jalanan Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pada masa mendatang tak akan ada lagi angkutan kota alias angkot di jalanan Jakarta. Menurut dia, keberadaan angkot tak efektif memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Menurut Basuki, angkutan umum yang baik dapat mengangkut antara 20 hingga 30 orang. Dengan daya angkut tersebut, ujar dia, jumlah kendaraan yang ada di jalan raya bisa jauh berkurang.

"Angkutan umum itu kan fungsinya harus bisa memindahkan banyak orang ke dalam satu kendaraan, bukan memindahkan mereka ke angkutan kecil-kecil. Daya angkut angkot berapa sih? Paling banyak delapan orang," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Basuki mengaku heran dengan pemangku kebijakan pada masa lampau yang mengizinkan keberadaan angkot. Menurut dia, tak seharusnya kota sebesar Jakarta dilayani angkot sebagai angkutan umum.

"Ada kesalahan pada 30-40 tahun lalu. Jadi ada oknum-oknum yang ingin punya angkutan sejenis itu, lalu dia kasih izin. Di kota besar mestinya tidak boleh ada angkutan-angkutan kecil kayak gitu," ujar Basuki.

Karena itu, Basuki menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berusaha menghilangkan keberadaan angkot secara perlahan. Namun, ujar dia, rencana itu baru bisa dilakukan bila jumlah bus sudah mencukupi untuk melayani warga Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI tengah berupaya mendatangkan banyak bus untuk angkutan umum. Pada tahun ini, 4.000 bus ditargetkan tiba, baik bus transjakarta maupun bus berukuran sedang.

Kamis, 27 Maret 2014

Basuki: Tarif Transjakarta Ideal Rp 6.000

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa salah satu tujuan pendirian PT Transportasi Jakarta adalah memperbaiki layanan bus transjakarta menjadi lebih profesional, menguntungkan, dan tak terlalu bergantung pada subsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi nanti bisa dihitung berapa tiket yang wajar (untuk masyarakat), tapi tetap bisa bikin untung tanpa harus menerima subsidi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Basuki memprediksi, tiket bus transjakarta yang ideal untuk saat ini berada dalam kisaran Rp 6.000. Tarif ini memungkinkan pengelola memberikan mutu layanan yang lebih baik. Selain itu, Basuki juga mengatakan, keberadaan PT Transportasi Jakarta mempercepat proses integrasi tiket antara bus transjakarta dan bus lain, ataupun antara bus transjakarta dan layanan kereta rel listrik (KRL).

"Kalau Rp 6.000, artinya Rp 12.000 per hari. Tapi dengan tarif itu, penumpang akan bisa naik bus apa saja dan bisa digabung juga dengan layanan kereta api. Makanya, yang menghitung begini harus kalangan profesional. Karena itu, kita rekrut orang bank dan juga orang kereta api dalam rangka menyatukan kereta api dan bus," jelasnya.

Apabila nantinya tak ada lagi subsidi untuk layanan bus transjakarta, lanjut Basuki, maka Pemprov DKI bisa fokus meningkatkan pelayanan bus wisata. Basuki mengutarakan, ia ingin agar bus wisata tidak hanya menjadi alat transportasi pariwisata, tetapi juga transportasi jarak dekat untuk kawasan tengah kota.

"Itu akan membantu orang untuk jarak yang dekat. Misal dia berkantor di Medan Merdeka Barat, kalau mau ke Bundaran HI tinggal naik bus wisata saja yang gratis," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diberitakan, layanan bus transjakarta resmi berganti status menjadi perseroan terbatas (PT) per 27 Maret 2014. Peresmian perusahaan itu ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Samadi di Balaikota Jakarta.

Pemprov DKI akan memiliki saham sebesar 99 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Jakpro. Untuk modal awal, PT Transportasi Jakarta akan diberi suntikan dana sebesar Rp 1,5 triliun.

Regulasi mobil ramah lingkungan dirumuskan Juni

Setelah program mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) bergulir sejak akhir tahun lalu, pemerintah masih menyisakan rancangan lainnya yang terkandung dalam PP Nomor 41 Tahun 2013. PP tentang  Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah itu, akan menelurkan program mobil emisi rendah (low carbon emission).

"Kami lagi merumuskan, mudah-mudahan bisa selesai sekitar Juni atau Juli tahun ini," jelas Soerjono, Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian di Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/3) seperti dikutip dari kompas.com.

Menurut regulasi yang berlaku (PP No 41 Tahun 2013), semua merek bisa mengikuti program LCE dan menikmati diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 25 persen bagi kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi terkini. Baik mesin bensin atau diesel, mesin berbahan bakar gas dan bensin, gas yang telah dilengkapi konverter kit, mesin dengan bahan bakar nabati (biofuel), teknologi hibrida, atau mesin khusus. Dengan catatan bisa memenuhi dengan  bahan bakar gas dengan konsumsi bahan bakar rata-rata minimum 20 sampai 28 kpl.

Diskon PPnBM yang bisa dinikmati setiap merek juga bisa lebih besar - sampai 50 persen - jika menggunakan mesin yang sama seperti ketentuan sebelumnya, namun konsumsi BBM rata-rata di atas 28 kpl. "Kami masih merumuskan sambil menunggu suksesnya LCGC di pasar, karena banyak pro dan kontra saat ini," lanjut Soerjono.

Kemenperin mengaku sudah mendapat animo yang besar dari beberapa merek Eropa dan Amerika untuk mengikuti program LCE. Keunggulan mereka terhadap teknologi sehingga membuat mobil jadi lebih hemat bahan bakar.

Ini 7 Direksi yang Ditetapkan Jokowi Jalankan PT TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menetapkan direksi PT TransJakarta yang telah diambil alih menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini memastikan ketujuh direksi ini sudah tepat.

"Karena semuanya kan sudah melewati tahapan fit and proper test," ujar Jokowi di Balai Kota usai menandatangani akta pembentukan BUMD PT. Transjakarta, Rabu (26/3/2014).

Jokowi mengatakan, setelah memilih ketujuh jajaran direksi tersebut, ia yakin PT TransJakarta mampu membenahi setiap persoalan yang ada di TransJakarta, mulai dari manajemen sampai operasional.

"Pembenahan dilakukan secara keseluruhan, rute bus dicek lagi, bus-busnya tolong dilihat, bengkelnya, supirnya, sehingga pelayanan menjadi baik dan mengurangi subsidi supaya lama-lama makin berkurang," kata mantan Walikota Solo ini.

Berikut posisi jajaran Direksi dan Komisaris PT. Transjakarta :

  1. Lindung Paido Tua Simanjuntak, posisi komisaris.
  2. Andi Patriota Wibisono, posisi Direktur keuangan.
  3. Sri Kuncoro, posisi direktur SDM dan umum.
  4. Wijanarko, posisi direktur teknis dan fasilitas.
  5. Heru herawan, posisi direktur operasional.
  6. Chaidier Patonnory, posisi komisaris utama.
  7. Antonius NS kosasih, posisi direktur utama.

Jokowi resmikan status PT Transjakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, hari ini (27/3) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menandatangani akta peresmian PT Transjakarta di Balairung Balai Kota.

Transjakarta dikelola oleh PT Jakarta Propertindo. Pembagian saham dalam PT Transjakarta ini, 99% milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 1% milik Jakarta Propertindo.

Dalam kesempatan ini, Jokowi melantik jajaran Direksi Transjakarta. Jokowi menyatakan pemilihan direksi baru Transjakarta karena orang-orang yang terpilih sudah lulus fit and proper test.
Menurut Jokowi, jajaran direksi Transjakarta sudah mulai bekerja sejak penandatanganan akte peresmian status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Sementara itu, beberapa petugas dalam jajaran Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta yang semula mengurus Transjakarta akan diurus keberlangsungan statusnya oleh PT JakPro.

"PT Transjakarta bisa membenahi berbagai masalah seperti rutenya, koridor, halte, pelayanan, sopirnya, semuanya. Kontrol, lalu cek. Dan pelan-pelan mengurangi subsidi sampai hilang," harap Jokowi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Akbar menjelaskan, selanjutnya posisi Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah sebagai pelaksana teknis seperti kebijakan direksi JakPro.

Akbar mengaku secara rutin DisHub akan mengecek dan mengawasi kualitas pelayanan Transjakarta sebagai ukuran proses kerja direksi.

Terkait status kepegawaian, Akbar menuturkan, para PNS dari Transjakarta masih dalam transisi.
"Ini kan masih transisi, tetapi kalau para PNS ini masih dianggap perlu oleh direksi, mereka akan lanjut. Kalau direksi merasa tidak perlu, maka mereka akan kembali ke Dinas Perhubungan. Jumlahnya sekitar 20-25 orang," ujarnya.

Mengenai pengadaan bus, Akbar mengaku masih akan mendiskusikannya dengan direksi Transjakarta. Dia bilang, dengan Transjakarta menjadi BUMD akan lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, belanja, dan lebih cepat merespon kendala yang selama ini dihadapi.

Rabu, 26 Maret 2014

Cara Unik Basuki Tentukan Pemenang Tender ERP

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan perusahaan pemenang tender jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP) layaknya pemenang kontes kecantikan. Nantinya, kata Basuki, perusahaan-perusahaan peserta tender harus mempresentasikan dan memperagakan alat-alat yang akan mereka gunakan.

Menurut Basuki, ada tiga perusahaan yang akan ikut tender, yakni Qiufree dari Norwegia, Caps dari Swedia, dan Mitsubishi Indonesia.

"Minggu depan kita mau menyurati untuk memasang contohnya itu di sepanjang Sudirman-Thamrin. Jadi, dipasang dan kita tes. Kalau bagus, kita pasang. Kita akan lakukan seperti beauty contest," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Jika pemenang tender telah ditentukan, kata Basuki, peralatan direncanakan mulai dipasang sekitar April-Mei. Menurut dia, pemasangan alat-alat ERP membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Jadi, diperkirakan pengoperasian ERP akan dilaksanakan paling lambat pada awal 2015.

Apabila alat telah dipasang, lanjutnya, Pemprov DKI akan langsung mengadakan kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk pendeteksi pelanggaran hukum secara otomatis (electronic law enforcement).
"Jadi, nanti kalau ada mobil-mobil yang melanggar akan kita tilang, terus surat tilangnya dikirim ke rumah," ucapnya.

ERP direncanakan akan dipasang di sejumlah jalan utama di Jakarta, terutama di jalan-jalan yang dilalui oleh bus transjakarta. Keberadaan ERP diharapkan dapat menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan Ibu Kota.

Minggu, 23 Maret 2014

Tata Cara Menggunakan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB)

Jam operasional : Pukul 05.00 - 22.00 WIB
Tiket berlaku untuk satu kali perjalanan pada hari yang sama

1. Jika naik dari halte busway
- Penumpang wajib memberitahukan kepada petugas kasir bahwa akan menggunakan BKTB
- Calon penumpang membeli tiket yang berstempel seharga Rp. 6000 dan kemudian mendapatkan 2 (dua) segi potongan tiket.
- Untuk segi penumpang dipegang oleh penumpang dan segi petugas diserahkan kepada petugas barrier di dalam halte.

2. Jika naik dari halte non busway
- Penumoang dapat membeli tiket kepada petugas onboard didalam bus
- Calon penumpang membeli tiket berstempel seharga Rp. 6000 dan menerima potongan tiket segi penumpang untuk dipegang oleh penumpang

Penumpang berhak untuk mendapatkan potongan tiket segi penumpang, apabila penumpang tidak menerima potongan tiket dapat melaporkan kepada petugas call center di nomor 021-80879449.
[Transjakarta.co.id]

Jumat, 21 Maret 2014

Penerapan ERP di Jakarta Terancam Mundur Lagi

Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) untuk jalanan ibu kota Jakarta masih belum pasti. Kemungkinan penerapan ini akan kembali diundur.

"ERP bisa mundur. Saya enggak tahulah, saya enggak berani nuduh, tapi saya kira-kira, tahu ada apa (halangannya)," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Penerapan ERP ini diduga cenderung memihak kepada salah satu perusahaan yang ikut tender. "Saya pengen tiga-tiganya (perusahaan peminat) pasang (tender) baru kita lihat," ucapnya.

"Ada dari Swedia, Norwegia dan Indonesia gandeng perusahaan luar," imbuh Ahok.

Sementara itu, payung hukum untuk penerapan ERP ini sudah ada. Segala aturan untuk mendukung penerapan ERP ini juga sudah disiapkan.

"Payung hukum sih sudah oke. Kita tinggal siapkan TOR untuk tesnya. Perda kita transportasi sudah kuat, 2014 sudah ada ERP. Perda retribusi juga sudah ada dimasukkan dalam situ," terangnya.

Namun tetap saja penerapan ERP ini terkendala pada masalah tender tersebut.

Kamis, 20 Maret 2014

Jokowi dan Wamenhub Bahas Sterilisasi Bus TransJakarta

Selain membicarakan soal pembangunan loopline, pertemuan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono hari ini, Kamis (20/3) juga membahas mengenai sterilisasi jalur bus TransJakarta.

"Sterilisasi busway akan diberi tekanan lagi, terutama denda maksimal yang harus diputuskan di lapangan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/3).

Saat ini sterilisasi busway menjadi longgar lagi. Menurut Jokowi, hal itu dikarenakan ada dua jalur yang bisa diputuskan untuk menindak para pelanggar.

"Karena ini ada dua jalur bisa diputuskan dan didenda di tempat, atau bisa dibawa ke pengadilan," pungkasnya.

Rabu, 19 Maret 2014

Kasus Busway Karatan Diselidiki Kejagung, KPK Tak Akan Ambil Alih

Kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta telah diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung. KPK tak akan mengambil alih proses penanganan kasus itu karena ada MoU dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

"Dulu kita sudah ada MoU Kejaksaan-KPK-Polri, kalau salah satu penegak hukum sudah memulai terlebih dahulu, kita mempersilakan," kata ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2014).

Abraham menjelaskan jika kasus yang tengah ditangani Kejaksaan ternyata sama dengan yang dilaporkan ke KPK maka pihaknya tidak akan mengambil alih. KPK hanya akan melakukan supervisi terhadap proses penanganan kasus.

"Kalau misalnya sama, maka berdasarkan MoU yang pernah kita buat, kita supervisi, mengawasi supaya penyidikan itu berjalan sebagaimana mestinya," jelas Samad.

Saat ini, pihak KPK akan melakukan verifikasi terhadap kasus yang tengah ditangani Kejaksaan. Jika ternyata laporan yang masuk ke KPK beda dengan yang ditangani Kejaksaan, maka KPK akan meneruskan pendalaman terhadap laporan adanya dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.

Kota Terkorup karena Denda Lalu Lintas

Hampton, kota kecil di Florida, telah dinobatkan menjadi "Kota Terkorup di Amerika Serikat". Sejak era 1990-an, Jalan Raya 301 sepanjang 366 meter di wilayah berpenduduk 477 orang itu menjadi "ladang" pendapatan kota dari denda tilang pengendara yang melintas.

Pada 2012, terkuak bahwa dana sekitar Rp 2,83 miliar terkumpul sepanjang tahun dari hasil metode "kreatif" yang selalu diperbarui oleh pihak berwenang agar bisa lebih banyak "menjaring" pelanggaran.

Rambu batas kecepatan dimanipulasi dengan mencoret petunjuk batas atas (104 kpj) sehingga terlihat menjadi 88 kpj. Lokasi rambu sengaja dipindahkan ke tempat yang membingungkan. Sementara itu, aparat menunggu di antara pepohonan selama berjam-jam, sambil memantau pengendara yang terjebak.

Sekitar Rp 1,5 miliar dari seluruh pendapatan terbukti dihabiskan di toko belanja lokal oleh salah satu anggota dewan perwakilan yang korup. Selain itu, tercatat juga transaksi kartu kredit senilai Rp 113,5 juta yang masih dipertanyakan. Lebih lanjut, dana sebesar lebih kurang Rp 90,8 juta diserahkan kepada mantan pengurus kota, yang punya hubungan keluarga dengan pejabat saat ini. Namun, hal-hal itu sulit dilacak karena semua bukti keuangan telah musnah.

Wilayah seluas 186,4 km persegi ini memang dikenal punya banyak masalah. Pada November 2013, wali kota setempat dipenjara karena dituduh menjual Oxycodone, bahan kimia sejenis morfin. Pada 10 Februari 2014, auditor dari Florida, bersama komite audit legislatif, menguak 31 pelanggaran negara terkait pajak.

Aksi penumpasan terhadap segala kontroversi tersebut giat dilakukan. Kini, pejabat negara Florida memberikan waktu 30 hari kepada pemerintah setempat untuk menjelaskan mengapa mereka memperoleh predikat itu. Jika tidak, maka Hampton diancam akan hilang dari peta.

Warga akhirnya berkumpul dengan niat membicarakan masalah ini. Namun, bukannya mendapatkan pencerahan, semua anggota dewan kota malah menyatakan untuk mengundurkan diri.

Selasa, 18 Maret 2014

Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi Jadi Rp 8.500

Terus menerus, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara.

Jim memberikan saran, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Di tempat yang sama, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menambahkan, pelaku pasar memang bereaksi positif dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP akhir pekan lalu. Ini terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Namun, sebelum menyimpulkan penguatan rupiah karena euforia tersebut, dua bulan sebelumnya angka-angka ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikkan, mulai dari current account deficit yang membaik, inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan, dan angka ekonomi lainnya, membuat rupiah terus menguat," kata Anton.

Anton mengatakan, bahkan penguatan rupiah akan terus terjadi sepanjang tahun ini, dan indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat.

"Kami perkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar," ucapnya.

"Namun siapapun presidennya nanti, akan menghadapi persoalan besarnya subsidi BBM, suka tidak suka tiap tahun akan dipusingkan sama BBM. Presiden yang baru harus mempunyai program berpindah dari BBM ke gas, dan mungkin harus menaikkan harga BBM subsidi," tutupnya.

Terancam Polusi Parah, Paris Batasi Penggunaan Kendaraan Bermotor

Kondisi polusi udara di City of Lights, Paris, akhir-akhir ini dikabarkan semakin buruk. Bahkan, dikutip dari dailymail, Selasa (18/03), level polusi di Paris saat ini telah melewati batas aman dan merupakan yang terburuk di Eropa sejak tahun 2007 lalu.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Paris akhirnya memberlakukan aturan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil, maupun angkutan lainnya yang berpotensi meningkatkan polusi.

Apalagi sejak munculnya asap warna kelabu yang sejak akhir minggu lalu menutupi langit Paris membuat pemerintah serta para pemerhati lingkungan bergerak secepat mungkin demi mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Peraturan baru yang kini mulai diberlakukan di Paris adalah dengan memperbolehkan para pemilik kendaraan bermotor di kota fashion tersebut menggunakan mobil mereka hanya dua hari sekali. Caranya, pemilik mobil dengan nomor polisi berangka ganjil/genap diperbolehkan menggunakan mobil secara bergantian, beberapa hari khusus untuk plat nomor ganjil dan hari lainnya untuk nomor genap.

Mobil hybrid dan mobil bertenaga listrik karena sifatnya yang ramah lingkungan dan minim polusi, mendapat pengecualian dan dapat tetap beroperasi. Begitu juga kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang mengangkut tiga atau lebih penumpang serta wisatawan yang menggunakan kendaraan di Paris hingga Briston.

Menurut lansiran BBC, Selasa (18/03), cuaca dan kondisi asap yang membungkus langit Paris menunjukkan peningkatan sejak awal peraturan tersebut dijalankan. Munculnya asap di Paris akhir-akhir ini merupakan akibat dari kombinasi udara panas siang hari dan malam hari yang dingin, menyebabkan polusi udara semakin sulit terurai.

Kurang lebih 700 personel polisi dikerahkan untuk menegakkan peraturan baru tersebut. Bagi yang melanggar peraturan yang berlaku mulai jam 05.30 pagi hingga tengah malam waktu sekitar ini, akan dikenakan denda sekitar £ 18 yang setara dengan Rp 337 ribu.

Saat ini, sudah ada beberapa kota besar di dunia yang mengalami hal serupa dengan Paris, contohnya adalah Beijing dan Meksiko. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Melihat jumlah kendaraan yang begitu banyaknya, mungkinkah tanah air kita akan mengalami hal yang serupa?

Senin, 17 Maret 2014

Pengamat: Transportasi di Era Jokowi Kian Mahal

ubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang berperan dalam membangun transportasi Jakarta. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, sederet moda transportasi perkotaan DKI dibangun dengan pijakan yang lemah.

Dosen Universitas Paramadina mengatakan tak ada rencana yang jelas dari Jokowi soal transportasi massal. Selain itu, biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat di ibukota pun cenderung mahal. "Nggak ada kemajuan dalam bidang transportasi di jaman Jokowi ini. Transportasi malah jadi mahal," ujar Agus.

Agus pun mempertanyakan kebijakan Jokowi soal transportasi, terutama dalam pembangunan enam ruas tol. Jokowi dinilai tidak berpihak pada rakyat karena justru menguntungkan pihak pengusaha swasta.

Agus juga menyayangkan, mengapa Jokowi diam melihat kasus bus Transjakarta rusak dan karatan. Kasus tersebut menurutnya semakin menambah daftar kegagalan Jokowi mengendalikan bawahannya. "Sedari awal sudah saya sampaikan supaya Pemprov DKI Jakarta jangan membeli bus asal China atau Korea karena hanya akan tahan dua tahun saja."
[ROL]

Jokowi Siapkan Metro Kapsul, Moda Transportasi Jenis Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun moda transportasi massal jenis baru. Transportasi massal berbasis rel tersebut dinamakan Metro Kapsul.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, metro kapsul merupakan kereta cepat seperti monorel, namun dengan nilai investasi yang lebih murah. Menurut dia, konsep transportasi baru tersebut baru saja ditawarkan oleh pihak swasta ke Pemprov DKI.

"Saya baru suruh Pak Wagub untuk pelajari," kata calon presiden dari PDI Perjuangan ini, Senin (17/3).

Meski demikian, Jokowi membantah jika metro kapsul disiapkan untuk menggantikan proyek monorel yang perjanjian kerjasamanya belum juga disepakati hingga kini.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, metro kapsul lebih unggul dari monorel. Jenis transportasi ini, kata dia, hanya membutuhkan tiang pancang yang jumlahnya lebih sedikit dari monorel.

Sehingga, biaya pembangunannya pun menjadi lebih murah. Selain itu, metro kapsul juga dapat mengangkut penumpang lebih banyak jika dibandingkan dengan monorel.

Meski demikian, wakil gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut belum bisa membeberkan lebih detail tentang gambaran metro kapsul. Sebab, dia sendiri baru akan mempelajari moda transportasi ini.
[ROL]

Basuki: Integrasi Tiket KRL dan Transjakarta Akan Segera Terealisasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan proses integrasi tiket antara bus transjakarta dan KRL Commuter Line akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Tentu saja, hal tersebut akan terealisasi begitu PT Transportasi Jakarta terbentuk.

"Kita mau beresin PT Transportasi Jakarta dulu. Begitu beres, kita harapkan nanti KRL dan bus nyambung. Kalau dengan MRT, kita perkirakan tiga tahunlah. Jadi, nanti semuanya bisa terintegrasi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014).

Menurut Basuki, terbentuknya PT Transportasi Jakarta akan menjadi jalan keluar demi memperlancar integrasi angkutan tiket antarmoda di Kota Jakarta. Pasalnya, integrasi tiket antarmoda harus menerapkan sistem business to business antar-sesama perusahaan, dalam hal ini antara PT Transportasi Jakarta dan PT KAI.

"Kalau aspeknya business to goverment (PT KAI dan Pemerintah Provinsi DKI) susah. Harus business to business biar enak dan mudah," ujarnya.

Saat ini, dokumen pembentukan PT Transportasi Jakarta tinggal menunggu persetujuan DPRD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menetapkan nama-nama yang masuk dalam jajaran dewan direksi dan komisaris.

Beberapa waktu lalu, Basuki mengungkapkan jika mayoritas nama-nama yang telah dipilih menjadi jajaran petinggi PT Transportasi Jakarta adalah para pekerja profesional yang memiliki pengalaman di bidang transportasi dan perbankan.

30 Gerbong Kereta Listrik Tiba dari Jepang

Juru bicara PT KAI Commuter Jakarta, Eva Chairunisa, mengatakan kloter terakhir kereta listrik baru untuk Jakarta telah tiba dari Jepang. Jumlah kereta yang tiba terakhir ini 30 gerbong atau tiga rangkaian. Dengan begini, lengkap sudah jumlah KRL dari JR East Japan itu.

"Tiba minggu malam kemarin kereta seri JR 205, di sembilan dermaga 304 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pagi ini, sekitar pukul 08.00, akan di bawa ke Stasiun Pasoso," ujar Eva dalam rilis yang diterima Tempo hari ini, Senin, 17 Maret 2014.

Ke-30 gerbong kereta ini merupakan bagian dari program pengadaan gerbong kereta baru untuk KRL di Jakarta. Total ada 180 gerbong yang didatangkan sejak November tahun lalu.

Gerbong dari Jepang ini tak sepenuhnya baru. Ini adalah kereta bekas yang diperbaiki kembali agar kondisinya prima dan siap digunakan untuk jangka panjang.

Eva melanjutkan, dari 180 unit kereta yang telah hadir, baru 40 unit yang telah dioperasikan. Hal itu dikarenakan baru 40 unit kereta yang telah mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan. (Baca: KRL Baru Bisa Angkut Penumpang Lebih Banyak)

Ke-40 unit kereta itu, kata Eva, sekarang beroperasi di jalur Bogor-Jakarta Kota saja. Alasannya, karena baru jalur itu saja yang stasiunnya telah melakukan perpanjangan peron.

"Untuk unit sisanya, 140 unit, sekarang masih menjalani uji statis, dinamis, dan penataan interior," ujar Eva.

Eva mengatakan bahwa pengadaan kereta baru tak akan berhenti di angka 140 unit ini. Rencananya, kata Eva, KAI akan membeli 176 unit kereta listrik seri JR 205 lagi meski belum diketahui waktunya.

Sabtu, 15 Maret 2014

Minimum service standards needed for Transjakarta

Commuters and NGOs have urged Governor Joko “Jokowi” Widodo to approve the draft proposal for minimum service standards for Transjakarta buses to guarantee an overall improvement in safety and services.

Drafted by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), the proposal was first submitted in 2010 to the administration of former governor Fauzi Bowo. It is expected to be implemented in the form of a gubernatorial regulation (pergub), providing guidelines, vision and service targets.

David Tjahjana, the coordinator of a community of Transjakarta users Komunitas Suara Transjakarta, said Transjakarta should not be afraid of adopting minimum service standards.

“Transjakarta should not worry [about a service performance target]. The company simply needs to show a gradual improvement every year. It needs to have an incentive to improve,” he told The Jakarta Post over the phone on Friday.

He said once the minimum service standards were set, Transjakarta could focus on specific problems in order to improve its overall services.

“I believe passenger waiting time should be the main priority. Currently, the schedule is unpredictable and commuters cannot plan their journeys,” he said.

David added that many passengers complained about the inconsistency of bus arrivals in Corridor 8 (Lebak Bulus — Harmoni) and buses serving express routes such as the Senayan traffic circle to Kalideres.

“Even if the buses come once every hour, commuters will definitely prefer having an exact arrival time, which will give them more freedom to plan the rest of their day,” he said.

In addition, the majority of Transjakarta bus passengers still buy tickets at ticket booths because they find it difficult and inconvenient to top up the electronic cards.

Occasionally, passengers experience delays as a result of problems associated with the Transjakarta buses themselves.

Meanwhile, Transjakarta spokeswoman Sri Ulina Pinem said the draft had been submitted to Jokowi. “The SPM [Minimum Service Standards] of TJ [Transjakarta] is currently waiting for consideration by the governor,” she said on Thursday.

Rudy Thehamihardja, a member of the Indonesian Transportation Society (MTI), said he wondered why it took so long for the city to approve the minimum service standards proposal.

He said that minimum service standards for public services were mandatory as stipulated in Government Regulation No. 65/2005 on guidelines to arrange and apply minimum service standards.

“Just compare Transjakarta with the public bus services in Singapore, where people get updates on the location of the buses and the estimated time of arrival, while here, there is no information whatsoever on arrival times,” he told the Post.

ITDP country director Yoga Adiwinarto said he hoped the minimum service standards for Transjakarta would the lead to widespread implementation of minimum requirements for all public transportation services.

“We need to have an organization that functions as an authority to implement the minimum service standards in public transportation,” he said.

Bus Transjakarta Ditilang

Sebuah bus Transjakarta Koridor V (Kampung Melayu-Ancol) nekat menyerobot trafficlight yang masih berwarna merah di Jalan Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3) sore.

Tak hanya itu, bus bernopol B 7944 IV itu juga menyebabkan kemacetan lantaran berhenti di tengah jalan di perempatan Arion.

Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di sekitar lokasi segera meminta pramudi meminggirkan bus Transjakarta dengan nomor body TJ 0056 itu. Saat diperiksa petugas, pramudi bus bernama Miskat (44) tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, seperti SIM, STNK, Surat KIR dan surat ijin trayek. Petugas pun langsung memproses dengan memberikan surat bukti tindak pelanggaran (tilang) kepada pramudi, sementara mobil langsung dikandangkan.

"Bus ini harusnya kan berhenti karena lampu menyala merah. Tapi setelah menerobos lampu, bus malah berhenti sehingga membuat kemacetan lalu lintas. Akhirnya kendaraan kita pinggirkan," kata Kanit Lantas Pulogadung AKP Subiyantoro kepada wartawan, Jumat (14/3).

Kepada petugas Miskat mengaku SIM miliknya tengah digadaikan kepada temannya. Hal itu dilakukan karena dirinya tak menerima honor sebagai pramudi selama dua bulan belakangan. "Saat kita periksa SIM sopir lagi digadaikan kepada temannya karena tak punya uang. Sebab sudah dua bulan dia belum menerima honornya," katanya.

Subiyantoro menyayangkan masih ditemukannya bus Transjakarta yang beroperasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Apalagi, saat mengemudikan bus, pramudi tampak gugup dan membahayakan penumpang yang dibawanya dan pengendara lain. Akibat pelanggaran tersebut yang dilakukan, pramudi dijerat UU Lalulintas no 22/2009 pasal 281 dan 287 dengan sanksinya menjalani proses sidang tipiring.

Miskat (44) mengaku tak menyadari telah melanggar lampu trafficlight yang menyala merah dan berhenti di tengah jalan. Diakuinya, saat mengemudi sedang tidak berkonsentrasi karena memikirkan honor yang belum dibayar selama dua bulan.

"Tadi memang saya melamun waktu mengemudi. SIM saya digadai Rp 200.000 ke teman karena tidak punya uang. Sudah dua bulan belum menerima honor," ujar Miskat.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Unit Pengelola TransJakarta, Pargaulan Butarbutar membantah jika bus tidak memiliki surat-surat kendaraan. Menurutnya, Miskat yang masih berstatus pramudi percobaan ini telah berbohong kepada anggota kepolisian karena takut ditilang dan kehilangan pekerjaan yang baru dijalaninya.

"Dia berbohong kepada polisi. Dia nggak mau menunjukan surat-suratnya karena dia nggak mau ditilang," ujar Pargaulan yang dihubungi wartawan.

Pargaulan juga membantah belum dibayarkannya upah untuk pramudi bus Transjakarta. Menurutnya, upah seluruh pramudi telah ditransfer melalui bank. "Uang makannya sejak dia (sopir) masuk tanggal 10 Februari sampai 25 Februari juga sudah diberikan sebesar Rp 300.000," tuturnya.

Dengan adanya peristiwa ini, Pargaulan menyatakan akan menindak tegas pramudi. Hal itu lantaran tindakan Miskat berimbas buruk kepada pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. "Saya akan tindak tegas, kalau tidak masa percobaannya dihentikan," tegasnya.

Jumat, 14 Maret 2014

Kurangi Polusi, Paris Gratiskan Angkutan Umum Tiga Hari

Paris -Pemerintah Kota Paris berencana menggratiskan angkutan umum selama tiga hari supaya banyak warganya yang tidak memakai kendaraan pribadi. Langkah ini dilakukan demi mengurangi tingkat polusi di ibu kota Prancis tersebut.

Tingkat polusi di Paris akhir-akhir ini melonjak gara-gara cuaca yang mulai menghangat dan jarang adanya angin kencang. Polusi tinggi ini tidak hanya terjadi tapi juga hampir di seluruh Prancis.

Negara lain juga ada yang kena imbas, seperti Belgia di mana pemerintahnya sudah mengurangi batas kecepatan mobil di jalan utama dalam rangka mengurangi polusi.

Jean-Paul Huchon, kepala organisasi pengamat transportasi di Paris dan sekitarnya, mengatakan angkutan umum akan gratis mulai Jumat pagi waktu setempat sampai Minggu malam.

"Saya meminta seluruh warga yang tinggal di Paris dan sekitarnya untuk menggunakan sarana transportasi umum," katanya seperti dikutip AFP, Jumat (14/3/2014).

Pada malam hari, saat tanah mulai dingin dan atmosfir mulai hangat, partikel polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor tersangkut di tengah-tengah udara antara dingin dan hangat.

Partikel ini tidak bisa ke mana-mana karena tidak ada angin kencang yang membawanya. Alhasil, pusat monitor utara Paris melaporkan adanya tingginya konsentrasi partikel polusi dengan diameter kurang dari 10 mikron (biasa disebut partikel PM10) di udara.

Polusi ini jadi kekhawatiran pemerintah Prancis setelah konsentrasinya meningkat hingga 80 mikrogram per meter kubik. Partikel PM10 ini sangat kecil sehingga bisa menempel di udara hingga berpekan-pekan.

Semakin kecil partikel polusi ini semakin berbahaya. Bahkan, partikel dengan diameter kurang dari 2,5 mikron bisa berbahaya bagi tubuh manusia karena mudah masuk ke paru-paru dan aliran darah.

Pertikel yang sangat kecil ini bisa mendorong terjadinya penyakit asma, alergi, dan gangguan pernafasan lainnya.

Rabu, 12 Maret 2014

Perkara Pengadaan Bus Cina untuk TransJakarta

oleh: Yoga Adiwinarto

"TransJakarta Baru Diduga Bekas, Jokowi Ditipu oleh Perusahaan Cina?" itulah headline salah satu website berita nasional, Minggu malam (9/2). Sejak itu banyak lagi berita lainnya yang mengabari perkembangan tentang bus 'bekas' tersebut. Komentar dari publik pun berterbangan, ada yang menanyakan mengapa menggunakan bus dari Cina, padahal bus dari Eropa dan Jepang kualitasnya lebih bagus.

Sejarah TransJakarta mencatat bahwa bus pertama pada 2004 berasal dari Jerman dan Jepang. Pemasoknya saat itu adalah Mercedes-Benz dan Hino. Bus-bus ini sudah dipensiunkan pertengahan 2013 lalu dan sedang disiapkan untuk nantinya dioperasikan lagi hanya untuk layanan malam hari setelah pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Seluruh bus ini menggunakan mesin diesel dan solar sebagai bahan bakarnya.

Sejak 2006, TransJakarta memiliki kebijakan untuk menggunakan bahan bakar gas untuk seluruh armadanya. Pada saat itu Mercedes-Benz dan Hino tidak memiliki armada yang tersedia stoknya. Akhirnya produsen Korea, yaitu Daewoo dan Hyundai, yang dipilih oleh operator untuk melayani koridor 2 dan 3. Mereka kemudian juga mengadakan armada untuk koridor 4 sampai 8. Selain mereka, Hino kembali berpartisipasi untuk memperkuat armada TransJakarta.

Masalah mulai timbul ketika TransJakarta menerapkan kebijakan menggunakan bus gandeng. Tidak ada dari bus-bus Korea dan Jepang tadi yang siap untuk memenuhi spesifikasi bus gandeng Transjakarta yang cukup unik, yaitu: High Floor (lantai tinggi), gandeng, dan berbahan bakar gas.

Kalaupun mereka memiliki armada gandeng, lantai busnya tidak tinggi atau bahan bakarnya masih menggunakan solar. Diperlukan pengembangan lagi serta perancangan ulang dari model yang sudah ada. Ini akan memakan waktu lama.

Di saat genting itulah muncul armada bus Cina pertama di TransJakarta dari Huanghai dengan 10 bus gandeng untuk melayani koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

Produsen dari dalam negeri nampaknya juga tidak mau ketinggalan. Dari kawasan industri Sentul, lahirlah bus bernama Komodo dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) bernama AAI Indonesia. Bus yang didesain oleh perusahaan patungan Indonesia - Malaysia ini cukup memegang pasar bus gandeng di TransJakarta sampai akhir 2011. Hampir seluruh bus gandeng yang beroperasi di koridor 9 dan 10 menggunakan armada Komodo ini. Namun sayang, ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan kompetitifnya pasar, armada Komodo ini mulai punah dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi.

Kembali dari pasar tanah air, muncul juga produksi bus buatan Madiun, yaitu Innobus yang diproduksi oleh PT INKA, yang biasanya membuat gerbong kereta api. Hampir seluruh armada Innobus saat ini dioperasikan di koridor 11.

Hingga akhir 2012, armada bus Cina yang beroperasi di TransJakarta hanya berasal dari Huanghai. Itu pun sudah menyusut karena ada beberapa busnya yang terbakar.

Nah, gelombang kedatangan bus Cina akhirnya dimulai awal 2013, saar bus bermerek ANKAI mulai masuk ke jajaran armada TransJakarta untuk beroperasi di koridor 12, dan bus bermerek Zhongtong untuk beroperasi di koridor 1 dan 8. Di koridor 1, bus Zhongtong menggantikan peran bus berbahan bakar solar yang telah 9 tahun beroperasi.

Sejak itu, semakin besarlah gelombang kedatangan bus dari Cina. Bus bermerek Yutong, ANKAI, dan juga Zhongtong kembali berdatangan di awal 2014 ini, dan sebagian besar sudah mulai beroperasi.

Mengapa tiba-tiba akhirnya banyak bus-bus berdatangan dari Cina dan diberitakan buruk?

Sesungguhnya ini akibat dari kesalahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli bus secara langsung.

Pada pengadaan bus koridor 2-8, termasuk juga saat penggantian armada di koridor 1 tahun lalu, seluruh busnya dibeli oleh operator. Pada saat operator membeli bus, mereka akan memilih produk yang sudah terbukti, banyak pengalaman dan daya tahan tinggi, sehingga bus dapat terus digunakan tanpa banyak waktu perbaikan.

Operator akan berusaha agar setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, bus mereka dapat menghasilkan uang, karena di satu sisi mereka pun harus membayar angsuran bus ke bank. Sehingga jika bus tidak beroperasi, mereka akan kesulitan menutupi pembayaran angsuran mereka.

Berbeda kasusnya jika operator hanya mengoperasikan bus yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Di koridor 9, di mana operator menggunakan bus Pemprov secara gratis dan tanpa ada kewajiban angsuran, cukup banyak bus gandeng dan juga bus single yang tidak beroperasi, bahkan sebagian sudah tidak beroperasi cukup lama.

Di sisi lain, ketika Pemprov membeli bus, dikarenakan mereka menggunakan aturan main lelang pengadaan barang dan jasa, hampir selalu bus yang akhirnya dibeli merupakan bus dengan harga termurah. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa produk Cina lebih unggul dalam hal harga dari produk-produk negara lain.

Memang betul, harga termurah belum tentu buruk. Namun dengan model pengadaan ini, dimana Pemprov DKI Jakarta membeli 'putus' (setelah beli selesai urusan), akan sangat sulit bagi TransJakarta, apalagi operator, untuk menagih janji si penjual bus. Contoh yang paling sering terjadi adalah kurangnya layanan purna jual, ketersediaan suku cadang atau juga kurangnya dukungan teknis dari para produsen bus. Beberapa berdalih bahwa dalam kontrak mereka pada saat pembelian bus, layanan purna jual tersebut tidak dicantumkan.

Terlepas apakah bus dari Cina berkualitas bagus atau tidak, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pemilihan metoda pengadaan bus TransJakarta--dari mulai siapa yang harus mengadakan busnya, proses pembelian, sampai ke detail kontrak antara penjual dengan pembeli.

TransJakarta masih memerlukan banyak bus untuk mengangkut para penumpang yang selama ini belum dapat diangkut. Namun dengan proses pembelian bus yang masih carut marut ini, bukan tidak mungkin 4000 bus yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta ujung-ujungnya hanya berakhir di bengkel.
[ITDP Indonesia (10/02/2014)]

Banyak Lahan RTH di Jakarta Telantar

Meskipun sudah hampir lima tahun dibongkar, belum semua lahan bekas stasiun pengisian bahan bakar untuk umum dikembalikan sesuai peruntukan menjadi ruang terbuka hijau. Masih ada sejumlah lokasi yang digunakan untuk aneka kegiatan.

Penutupan 27 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun 2009. Seluruh SPBU yang ditutup berada di jalur hijau atau daerah milik jalan.

Salah satu bekas SPBU yang belum menjadi ruang terbuka hijau (RTH) adalah SPBU di Jalan Tanah Abang Timur, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lahan bekas SPBU tersebut digunakan untuk tempat pencucian mobil dan penjualan oli.

Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengakui, masih ada SPBU yang dalam peralihan menjadi RTH. ”Pengembalian lahan bekas SPBU menjadi RTH perlu waktu tepat. Mungkin setelah pemilu baru dijadikan RTH,” kata Saefullah, Selasa (11/3/2014).

Di Jakarta Selatan ada 11 lahan bekas SPBU yang seharusnya dikembalikan menjadi RTH. Luas seluruh lahan bekas 11 SPBU itu mencapai 17.804 meter persegi.

”Ke-11 lahan itu sudah dibebaskan dari SPBU, tetapi memang belum semua dirawat menjadi RTH atau taman kota,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor.

Beberapa lokasi bekas SPBU yang kini telah menjadi taman cantik antara lain di Jalan Mataram. Di Jalan Mataram ini ada dua lokasi, yaitu di sisi barat dan di sisi timur. Luas taman di Jalan Mataram sisi barat mencapai 1.850 meter persegi. Luas taman di Jalan Mataram sisi timur 1.285 meter persegi.

Sementara di Jalan Pakubuwono juga ada dua lokasi, yaitu di sisi barat dan timur. Di sisi barat, pengalihan peruntukan lahan terkendala kepastian kepemilikan lahan. Di sisi timur menurut rencana dipakai untuk kantor pelaksana proyek pembangunan mass rapid transit (MRT).

”Masih diupayakan untuk segera bisa menjadi taman,” ujar Syamsudin.

Padahal, dari catatan Kompas pada 22 Oktober 2009, disebutkan bahwa pengembalian fungsi lahan bekas SPBU menjadi jalur hijau dan daerah milik jalan dianggarkan tahun 2010.
Sesuai RDTR

Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, walaupun kepemilikan boleh atas nama perorangan, fungsinya harus tunduk pada ketentuan tata ruang. Peralihan fungsi ini sudah tercatat dalam rencana detail tata ruang (RDTR) yang disahkan tahun 2013.

”Sejak dialihkan menjadi ruang terbuka hijau, peruntukannya tidak boleh melanggar ketentuan. Memang masih ada lahan bekas SPBU yang belum beralih fungsi sesuai dokumen RDTR. Hal itu menjadi tanggung jawab kami untuk menertibkan,” kata Gamal, kemarin.

Gamal meminta Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta menertibkan pelanggaran tata ruang tersebut. Sebab, peruntukan lahan tersebut sudah jelas. Jika penggunaan lahan untuk kepentingan lain, berarti hal itu melawan ketentuan tata ruang.

Berdasarkan catatan Dinas Pertamanan DKI Jakarta dari tahun 2009 hingga 2013, terdapat 27 lahan bekas SPBU dengan luas tanah 39.105 meter persegi. Dari seluruh lahan ini, baru tiga lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Sementara 24 lokasi bekas SPBU masih milik swasta.

Beberapa lokasi bekas SPBU itu sudah dibangun menjadi taman dan jalur hijau, di antaranya di Jalan Yos Sudarso, Jalan Enim, dan kawasan Semanggi.

Pihak swasta

Adapun sejumlah lahan bekas SPBU dijadikan taman oleh pihak swasta. Hari Minggu lalu, lahan bekas SPBU di Semanggi dijadikan Taman Semanggi oleh PT Toyota Astra Motor.

Di Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, bekas lahan SPBU dikembalikan menjadi taman oleh toko buku Gunung Agung. Raharja, Supervisor Teknik Gunung Agung, mengatakan, kerja sama untuk mengelola taman di kawasan itu sudah lama dilakukan perusahaannya dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

”Saya tidak tahu kapan persisnya kerja sama ini, tetapi tahun 1996 taman sudah dikelola Gunung Agung,” ujarnya.

Dia mengatakan, perusahaan menyewa jasa swasta untuk memelihara taman. Saat ini, pihaknya juga tengah merampungkan pemugaran taman dan memperbarui tanaman yang ada.

Saat peresmian Taman Semanggi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik keinginan pihak swasta untuk membuat taman di Jakarta.

4 Paket Pengadaan Bus Rusak Sudah Dibayar

Bus-bus baru transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) tak memenuhi spesifikasi teknis dan rusak. Temuan Inspektorat DKI Jakarta mendapatkan empat dari delapan paket pengadaan bus ini sudah dibayar meski sebelumnya ada pernyataan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru membayar uang muka pengadaan tersebut.

"Alokasi APBD 2013 untuk pengadaan transjakarta sebesar Rp 848.112.775.000. Kalau anggaran untuk BKTB, sebesar Rp 239,3 miliar," ujar sumber Kompas.com yang mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat itu, Selasa (11/3/2014).

Dari anggaran tersebut, sebut sumber ini, Dishub DKI telah membayar empat dari delapan paket pengadaan hingga Desember 2013. Namun, dia mengaku tak tahu pasti nilai yang sudah dibayarkan dari keempat paket itu.

Sumber tersebut mengatakan, pengadaan transjakarta yang sudah dibayar adalah pengadaan paket 1, 3, dan 5, sedangkan pengadaan BKTB yang sudah dibayar adalah paket 4. Rencananya, sisa paket dilanjutkan kembali pada 2014 dengan anggaran Rp 566.082.537.640. Besaran anggaran tersebut sesuai dengan permohonan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, instansinya baru membayar uang muka sebesar 20 persen nilai pengadaan 656 bus itu. Kompas.com belum mendapatkan konfirmasi kembali dari Pristono. Pesan singkat yang dikirimkan ke nomor telepon seluler Pristono belum mendapat balasan.

Sebelumnya diberitakan, bus baru yang didatangkan Dishub DKI Jakarta mengalami kerusakan komponen. Misalnya, komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tak dilengkapi fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus.

Pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta menyimpulkan ada dugaan penyimpangan pengadaan bus tersebut. Misalnya, spesifikasi teknis dan gambar yang disusun BPPT tak dikaji ulang oleh Dishub DKI. Selain itu, Dishub DKI juga hanya menyurvei harga perkiraan sendiri (HPS) ke peserta lelang tanpa pembanding dari merek lain.

Tak hanya itu, banyak peserta lelang yang tidak melampirkan metode kerja dan sertifikasi ISO 9001. Padahal, kedua hal itu adalah syarat pengadaan bus. Data terbaru, sejak awal bus transjakarta diluncurkan pada 2004, tabung bahan bakar yang dipakai tak layak.

Temuan Inspektorat mendapatkan bahwa tabung bahan bakar gas yang dipasang di bus transjakarta merupakan tipe 4. Tipe tersebut mudah rembes sehingga rentan meledak. Kasus ini sedang didalami Inspektorat dengan beberapa pejabat yang terlibat pengadaan sudah diperiksa, termasuk Pristono dan Sekretaris Dishub DKI Drajat Adhyaksa.

Selasa, 11 Maret 2014

Sumbang 30 Bus TransJakarta, Pengusaha Ini Ngaku Dipersulit

Salah satu penyumbang bus dari Roda Mas Group Antonius Weno mengeluhkan rumitnya birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, sejak Agustus 2013, niatnya untuk memberikan armada bus sebanyak 30 unit untuk Transjakarta tidak kunjung mendapat izin.

"Saya sampai frustasi dan bingung harus kemana memberikan armada bus ini. Ada yang komit mau kasih karena bertele-tele nggak jadi. Kalau dikalkulasi penyumbang bus pasti rugi. Saya sampai frustasi," ujarnya di Balai Kota, Selasa (11/3/2014).

Dia menuturkan perjanjian itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah armada bus bisa jalan dan digunakan oleh warga Jakarta.

"Pada saat bus itu diserahkan kan di bus terdapat iklan. Nah iklan itu disuruh bayar pajak. Menurut saya sudahlah, masa sudah ngasih gratis disuruh bayar pajak lagi," tuturnya.

Dia mengatakan bus dengan merek Hino dan berbahan bakar solar ini sudah siap untuk diserahkan kepada Pemprov DKI tetapi dipersulit oleh birokrasi. "Kerjaan saya enggak hanya ngurus bus untuk Pemprov DKI," katanya.

Dalam perjanjian, lanjutnya, pihak penyumbang juga harus menyewa konsultan untuk memeriksa kondisi bus dan pembayaran konsultan tersebut dilakukan oleh penyumbang.

"Kami beli bus dari agen tunggal pemegang merek yang sudah terpercaya di Indonesia, masa iya kami bayar konsultan untuk menguji bus ini," ucapnya.

Relawan Jokowi Diduga Terlibat Kasus ‘Mark up’ Transjakarta

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu anggota tim relawannya saat pemilihan gubernur DKI, Michael Bimo Putranto, terlibat kasus ‘mark up’ pengadaan bus Transjakarta.

Michael Bimo Putranto, yang juga ketua tim sukses Jokowi saat pemilihan wali kota Solo, diduga berperan dalam proses pengadaan bus Transjakarta.

Mantan anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP ini dikabarkan memanfaatkan kedekatannya dengan Jokowi dalam proyek tersebut.

Namun, Jokowi menegaskan proses pengadaan bus Transjakarta menggunakan mekanisme lelang terbuka, sehingga pemenangnya bisa siapa saja.

"Mekanismenya kan pakai lelang, yang menang bisa tetangga saya, kawan, atau musuh. Itu risiko mekanisme lelang," katanya di Balaikota, Senin (10/3/2014).

Jokowi mengakui dirinya mengenal sosok Bimo Putranto. "Ya kenal lah," ujarnya.

Namun, mantan Wali Kota Solo ini tidak menjelaskan lebih jauh seberapa kenal dirinya dengan sosok Bimo Putranto.

Yang pasti, Jokowi mengancam dan siap 'menggebuk' siapa pun yang memakai namanya untuk kepentingan pribadi.

"Hati-hati yang bawa foto saya, saya orang dekat Jokowi, urusannya bakal kami gebuk," pungkasnya.

Rabu, 05 Maret 2014

Bos KAI Sebut Kereta Cepat Shinkansen Jakarta-Surabaya Belum Perlu

Pemerintah berencana membangun proyek kereta cepat Shinkansen untuk rute Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung. Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan menganggap proyek ini tidak perlu. Lho, kenapa?

Jonan mengatakan, untuk membangun proyek kereta super cepat membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia memperkirakan kereta cepat itu akan menghabiskan dana ratusan triliun rupiah.

"Itu kalau Jakarta-Surabaya paling kurang biayanya Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun. Pertanyaan saya perlu nggak dibikin kereta cepat?" kata Jonan saat ditemui selepas jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Jonan menegaskan, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa. Infrastruktur, menurutnya jangan hanya dibangun di pulau Jawa saja, melainkan pulau-pulau lain di Indonesia.

"Yang bangun harus pemerintah. Kenapa dana itu tidak digunakan untuk membangun infrastrutktur di luar Jawa. Menurut saya ya bangun infrastruktur di luar Jawa supaya pemerataan pembangunannya lebih baik," papar Jonan.

Dia juga beralasan waktu konstruksi untuk membangun mega proyek itu tidak sebentar. Memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk merampungkan proyek itu, terlebih jaraknya yang mencapai sekitar 700 kilometer.

"Kalau elevated itu makan waktu. Lebih dari 10 tahun saya kira. Konstruksi di tengah jalur ganda itu makan tantangannya luar biasa. Kecuali keretanya (double track) mau berhenti semua," tambahnya.

"Bandung raya urban railway saja itu berapa tahun. Double track Cikarang-Manggarai 10 tahun itu nggak ada realisasinya," imbuhnya.

Dia juga mengaku tidak berminat jika nanti ditawari menjadi operator kereta cepat ini. "Saya nggak minat kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saya sebagai operator kereta api, kereta cepat itu belum perlu," tutupnya.

Bos KAI: Kereta Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2015

Proyek kereta rel listrik (KRL) Commuter Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sedang dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian Perhubungan. KRL ini akan menghubungkan Stasiun Sudirman Baru di Jakarta Pusat dan Bandara Soetta di Cengkareng.

Proses konstruksi untuk bagian KAI, dari Batu Ceper hingga Bandara Soetta akan dimulai pada pertengahan tahun 2014. Direktur Utama KAI Ignasius Jonan mentargetkan, KRL ini bisa melayani penumpang dari atau ke Bandara Soetta paling lambat akhir 2015.

"Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini pengerjaan fisik (dimulai). Harapan saya mudah-mudahan akhir tahun 2015 sudah bisa dioperasikan," kata Jonan saat ditemui usai jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2014).

Jonan menjelaskan, saat ini KAI sedang melakukan pembebasan lahan. Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, KAI menunjuk petugas pembebasan lahan independen untuk menentukan nilai ganti rugi (appraisal) lahan yang akan dibayarkan kepada warga.

"Jadi sampai sekarang masalah pembebasan tanah secara prosedur sudah hampir selesai. Nanti kita proses untuk negosiasi, nunjuk appraisal independen. Itu yang akan dinegosiasikan kepada pemilik lahan," jelasnya

Untuk proses kontruksi, KAI menggelontorkan dana hingga Rp 2 triliun untuk pembangunan proyek KRL Bandara Soetta ini.

"Rp 2 triliun kurang lebih, itu termasuk pembebasan lahan," jelasnya.

Senin, 03 Maret 2014

Direktorat Perkeretaapian Hidupkan Kembali Sejumlah Rute Mati Suri

Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berencana menghidupkan rute-rute yang selama ini mati suri.

Ditargetkan rute-rute mati suri di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan kembali beroperasi pada tahun depan.

"Ini dimulai pembangunannya. Kalau sudah dianggap laik, baru kita operasikan tahun depan," ujar Dirjen Pekeretaapian Hermanto Dwiatmoko, Senin (3/3/2014).

Dia menjelaskan, pihaknya akan memilah secara selektif untuk menentukan rute mana saja yang akan dihidupkan kembali sesuai kebutuhan masyarakat dan permintaan daerah.

"Terutama di Jateng, tahun ini mau dibuka kembali antara Ambarawa ke Kedung Jati sedang dalam proses," ucap Hermanto.

Selain Jawa Tengah, fokus untuk menghidupkan rute-rute mati berada di Jawa Timur, yakni di daerah Situbondo.

" saya tidak hapal," kata Hermanto.

Naik Bus Tingkat Wisata, Menonton dan Ditonton

Peminat bus wisata tingkat City Tour Jakarta Bus rupanya lebih banyak di jalan ketimbang di dalam angkutan. Pada Ahad, 2 Maret 2014 dari pengamatan Tempo, masyarakat yang mengambil foto bus dari pinggir jalan, lebih banyak ketimbang yang menaiki bus.

Di sepanjang jalan yang dilalui bus, banyak warga mengacungkan kameranya ke arah bus yang berjalan tak terlalu kencang. Beberapa penumpang di dalam bahkan sempat berpose, dan menceletuk, "Wah malah kita yang ditonton orang."

Bus bertingkat berwarna biru-kuning pudar itu baru diluncurkan pekan lalu. Ini adalah salah satu armada wisata baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dioperasikan secara gratis. Ada lima unit bus yang beroperasi dengan jalur jalan-jalan protokol di Jakarta Pusat, seperti Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, dan Gambir.

Bus ini berkapasitas 60 orang, namun pada Ahad kemarin, kapasitas bus yang ditumpangi Tempo hanya terisi sekitar 40-50 orang orang. Meski gratis, bus wisata tingkat ini harusnya menggunakan sistem tiket yang disebar di sejumlah tempat. Hanya saja, sistem tiket itu belum diberlakukan. Masyarakat bisa naik secara cuma-cuma di halte yang ditentukan. (baca: Bus Tingkat Wisata Gratis untuk Semua Orang)

"Kemarin antriannya lebih banyak," ujar salah satu petugas bus, Andra, 27 tahun, kepada Tempo. Ia menduga masyarakat mengira bus tak beroperasi. "Memang setiap hari Minggu, kami baru jalan pukul 12.00 WIB," ujarnya. Khusus hari itu, bus memang sengaja berangkat kesiangan karena rutenya bentrok dengan jadwal car free day. "Jadi sebelum siang, bus jadi display di Bundaran HI, sekalian sosialiasi."

Dengan suasana lebih lengang, fasilitas bus ini bisa dinikmati dengan leluasa. "Biasanya kalau penuh, suara pemandu kurang terdengar jelas," ujar Tata, 29 tahun, penumpang yang sudah beberapa kali naik bus gratis ini. Ia merekomendasikan tiap Ahad, menjadi waktu yang tepat untuk menaiki bus.

"Kalau nggak hari libur, macet. Sabtu kemarin, penuh banget. Sekarang baru enak," ujarnya. Ia tampak serius menikmati pemandangan dan mendengarkan suara pemandu wisata yang menjelaskan beberapa tempat yang dilalui bus, antara lain gedung-gedung instansi pemerintahan, Monas, Bundaran HI, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal.

Salah seorang penumpang asal Cirebon, Amirsyah, 28 tahun menyatakan puas dengan layanan gratis ini. "Semoga nanti bisa lebih panjang rutenya, biar lebih puas. Kan tempat wisata di Jakarta bukan cuma Monas dan Istiqlal ya," ujarnya.

Amirsyah melanjutkan, naik bus wisata ini penumpang tak hanya menonton Jakarta, tapi juga ditonton oleh warga Jakarta yang kagum dengan keberadaan bus tingkat ini. "Jadi sebenarnya bus ini juga jadi obyek wisatanya," ujarnya sambil tertawa.

Terminal Manggarai Terintegrasi TransJakarta Diujicoba Hari Ini

Di sana juga dibangun jembatan yang langsung ke Stasiun Manggarai.

Terminal Manggarai, Jakarta Selatan mulai diujicoba hari ini, Senin, 3 Maret 2014. Teminal yang baru dibangun bergaya kolonial itu terintegrasi dengan halte TransJakarta. Di sana juga dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO) menuju Stasiusn Kereta Manggarai.

Kepala Terminal Manggarai, Mohamad Hodir, mengatakan uji coba ini untuk melatih para sopir Kopaja, Metro Mini, dan Mikrolet agar terbiasa menggunakan empat jalur yang disediakan. Selama ini baru Terminal Blok M saja yang sudah menggunakan empat jalur.

"Hari ini baru uji coba. Tujuannya supaya membiasakan para sopir menggunakan jalur ini. Kemudian melatih para calon penumpang cara naik dan turun dari bus angkutan umum di jalur. Jadi selain untuk melatih bisa semacam simulasi," kata Hodir saat ditemui VIVAnews di Terminal Manggarai.

Selain itu, uji coba ini juga merupakan bentuk sosialisasi kepada para penumpang dan para penyeberang jalan supaya tidak melintas sembarangan.

"Jadi kalau ada penumpang dari seberang timur disiapkan penyeberangannya. Jadi kami sosialisasikan dari sekarang," katanya.

Menurut Hodir, salah satu keunggulan Stasiun Manggarai adalah eskalator penghubung dari terowongan Manggarai, terminal dan langsung terintegrasi dengan halte bus TransJakarta.

Stasiun Manggarai terdiri dari empat lantai. Lantai satu merupakan aula, kemudian lantai dua food court dan musala. Di lantai tiga tersedia ATM centre dan mini market. Dan di lantai empat ada ruang pemantauan.

"Tetapi semuanya belum dijalankan karena belum ada serah terima dari pihak kontraktor kepada pihak kami (Dishub DKI)," ucapnya.

Ada delapan rute angkutan umum yang melintas di Terminal Manggarai, yaitu Metro Mini P62 jurusan Manggarai-Pasar Minggu, Metro Mini P 49 Pulogadung-Manggarai, Metro Mini P 17 rute Manggarai-Senen, Metro Mini P 61 rute Manggarai-Kampung Melayu, Kopaja 66 rute Manggarai-Blok M, Mikrolet M 23 rute Manggarai-Setia Budi.

"Kemudian nanti ada lagi, Kopaja 620 rute Manggarai-Blok M, tapi itu rutenya beda, angkutan itu tidak lewat Kuningan. Tapi belum dimasukkan ke sini," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, menambahkan, di terminal Manggarai ke depannya akan dibangun jembatan penghubung yang langsung menuju bagian belakang Stasiun Manggarai. Namun untuk merealisasikan  itu harus dibicarakan lebih dulu dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Ini sekarang kami terus berkoordinasi dengan PT KAI untuk pembangunan jembatan penghubung dari terminal ke stasiun itu," ujar Akbar.

TROTOAR JALAN, Pejalan Kaki Termarjinalkan

HAK pejalan kaki di Ibu Kota semakin termarjinalkan. Trotoar yang selama ini seharusnya menjadi hak pejalan kaki diokupasi oleh pedagang kaki lima, parkir liar, dan mengubahnya menjadi toko ilegal untuk bisnis komersial.

Pejalan kaki akhirnya harus memilih turun ke bibir jalan raya di tengah padatnya lalu lalang kendaraan yang melaju kencang. Kesengsaraan pejalan kaki tak berhenti sampai di situ. Mereka juga harus ekstra hati-hati agar tidak terjeblos saat berjalan di trotoar karena buruknya kualitas trotoar.

Kondisi trotoar yang mengenaskan itu terlihat di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, tepatnya di depan Bank Negara Indonesia. Kondisi trotoar sepanjang 400 meter rusak parah. Lapisan trotoar yang berbahan batu alam sudah tidak rata lagi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya dua penutup saluran air. Pejalan kaki harus waspada agar tidak tersandung batu alam atau tercebur ke lubang sedalam 60 sentimeter (cm).

”Saya tak nyaman dan harus berhati-hati melangkah di trotoar ini. Pembiaran kerusakan mengindikasikan pemerintah tidak peduli kepada pejalan kaki,” kata Dedi (30), karyawan swasta di Jakarta Utara, Rabu (26/2).

Macet Lalin Lenteng Agung Menuju Pasar Minggu Makin Mengerikan!

Bagi pengendara yang melintasi jalur Lenteng Agung menuju Pasar Minggu pasti stres. Kemacetan yang terjadi di jalur ini makin menjadi-jadi saja.

Seperti yang terjadi sejak pagi tadi, Senin (3/3/2014). Mulai sekitar pukul 07.00 WIB tadi, kemacetan mulai terasa bahkan beberapa saat setelah Universitas Pancasila.

Jika berharap setelah Stasiun Lenteng Agung kemacetan akan mencair, itu salah besar. Padahal di lokasi ini, tidak ada angkot ngetem atau para pejalan kaki yang nyeberang sembarang. Bahkan ada sejumlah polisi yang sudah berjaga sejak pagi.

Kemacetan semakin menjadi-jadi hingga Stasiun Tanjung Barat. Dan lagi-lagi di tempat ini tidak ada juga angkot atau taksi ngetem, yang biasanya menjadi salah satu penyebab kemacetan. Namun kepadatan belum juga mencair.

"Macetnya parah sekali, biasanya hari Senin nggak pernah semacet ini," ketus Iwan salah satu pengendara motor yang berjuang menembus kemacetan.

Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di 'jalur neraka' Warung Buncit. Mulai dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan hingga perempatan Kuningan macetnya luar biasa. Padatnya kendaraan menjadi faktor penyebab meningkatnya kemacetan ini.

3 Bus Transjakarta `Kompak` Mogok Pagi Ini

Lagi-lagi bus Transjakarta mengalami masalah. Mogok. Tak tanggung-tanggung, pagi ini saja sudah ada 3 bus di 3 koridor berbeda yang mogok. Salah satunya di depan Gedung MPR.

"Bus Transjakarta gandeng mogok depan MPR/DPR RI arah Slipi, masih menunggu teknisi perbaikan," kicau akun Twitter @TMCPoldaMetro yang dikutip Liputan6.com, Senin (3/3/2014).

Lalu, mogoknya bus Transjakarta di dekat Mal Sunter, berimbas pada lalu lintas di sekitarnya.

"Ada bis Transjakarta mogok di seberang Mal Sunter Jakarta Utara. Lalu lintas padat," posting pengguna jalan @tehkiki_arya di akun @TMCPoldaMetro.

Terakhir, bus Transjakarta mogok di kawasan Grogol. "Bus TransJakarta mogok di Halte RS Sumber Waras Grogol, dalam perbaikan teknisi," info pengguna jalan di akun @semangkasegar.

Minggu, 02 Maret 2014

Horee, Mulai April Tarif Kereta Api Ekonomi Turun

April mendatang para pengguna kereta api ekonomi jarak jauh akan menikmati tarif lebih murah.

Kepastian turunnya harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh pada April mendatang setelah Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia menandatangani kontrak kerja sama subsidi atau Public Service Obligation yang direncanakan berlangsung Senin (3/3/2014).

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Muhartono mengatakan penandatanganan PSO tidak serta merta menurunkan harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh untuk bulan Maret.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) lanjutnya, meminta penurunan harga tiket terjadi karena tiket di bulan Maret sudah banyak yang terjual menggunakan harga sebelum PSO.

“Jadi PSO-nya untuk kereta kelas ekonomi jarak jauh akan berlaku 1 April 2014 mendatang,” terangnya, Minggu (2/3).

Ia melanjutkan, dengan ditandatanganinya PSO tersebut masyarakat bisa terbantu dengan harga tiket kelas ekonomi yang jauh lebih murah karena telah disubsidi pemerintah.

Sementara untuk kereta kelas ekonomi di wilayah Jabodetabek, tarif PSO sudah berlaku sejak Januari 2014 silam.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan proses penandatanganan kontrak PSO 2014 baru dilaksanakan Maret karena harus melalui proses penganggaran di Kementerina Keuangan.

Ia mengatakan, setelah kontrak diselesaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat agar PSO tersebut digunakan sebagaimana peruntukannya meski manajemen PT KAI saat ini sudah berbenah.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak 2000 hingga 2011 ditemukan ketidaksesuaian penggunaan rangkaian.

"Kami akan langsung audit ke lapangan untuk mengawasi penggunaan dana PSO untuk kereta api ekonomi kereta jenis ini disubsidi pemerintah, dan harus digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Hermanto.

Kepala Bagian Humas Ditjen Perkeretaapian Muhartono menjelaskan dari jumlah PSO sebesar Rp1,25 triliun pada 2014 dialokasikan untuk kereta komuter, seperti Kereta Rel Listrik (KRL) maupun kereta sejenis di daerah seperti Prambanan Express.

Dari alokasi Rp1,2 triliun, katanya, sekitar Rp300 miliar di antaranya merupakan kekurangan pembayaran subsidi pada 2013.

Adapun sisanya, lanjut dia, diperuntukkan bagi subsidi tiket kereta komuter, sehingga kereta ekonomi jarak jauh mendasarkan pada tarif keekonomian yang mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak.

Berani Serobot Jalur Transjakarta, Ini Ancaman Ahok

Penerapan denda tinggi bagi pelanggar jalur bus Transjakarta nampaknya mulai kendur lagi. Hal itu terlihat dari masih maraknya jalur bus Transjakarta yang diserobot pengendara lain.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menjalin kerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya agar memberikan tilang dengan form biru bagi pelanggar jalur bus Transjakarta.

"Dari laporan Pak Nurhadi (Direktur Lalu Lintas), mereka sudah mulai coba lakukan beberapa tilang biru. Jadi tilang biru ini langsung ke bank, tidak perlu ke hakim," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, Ahad (2/3).

Ahok mengatakan tilang biru dinilai lebih efektif dibanding tilang merah yang harus melewati proses persidangan. Sebab, dengan menggunakan tilang biru, pelanggar langsung diminta membayar denda dengan nilai tinggi melalui bank.

Apabila sudah membayar, maka polisi akan mengembalikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditahan. Namun, jika menggunakan tilang merah prosesnya akan panjang. Sebab, polisi akan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Sementara itu, ketika sudah menjalani proses persidangan pun pelanggar masih bisa menggunakan jasa calo. Proses seperti ini, ujar Ahok, hanya membuang-buang waktu dan tidak menimbulkan efek jera.

Dirlantas Polda Metro sudah berkomitmen kepada Pemprov untuk menggencarkan tilang biru bagi pelanggar lalu lintas. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengatakan penerapan tilang biru juga diberikan pada pelanggaran lalu lintas yang memiliki resiko tinggi seperti melawan arus dan menerobos palang pintu kereta.
[ROL]