Kamis, 27 Maret 2014

Basuki: Tarif Transjakarta Ideal Rp 6.000

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa salah satu tujuan pendirian PT Transportasi Jakarta adalah memperbaiki layanan bus transjakarta menjadi lebih profesional, menguntungkan, dan tak terlalu bergantung pada subsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi nanti bisa dihitung berapa tiket yang wajar (untuk masyarakat), tapi tetap bisa bikin untung tanpa harus menerima subsidi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Basuki memprediksi, tiket bus transjakarta yang ideal untuk saat ini berada dalam kisaran Rp 6.000. Tarif ini memungkinkan pengelola memberikan mutu layanan yang lebih baik. Selain itu, Basuki juga mengatakan, keberadaan PT Transportasi Jakarta mempercepat proses integrasi tiket antara bus transjakarta dan bus lain, ataupun antara bus transjakarta dan layanan kereta rel listrik (KRL).

"Kalau Rp 6.000, artinya Rp 12.000 per hari. Tapi dengan tarif itu, penumpang akan bisa naik bus apa saja dan bisa digabung juga dengan layanan kereta api. Makanya, yang menghitung begini harus kalangan profesional. Karena itu, kita rekrut orang bank dan juga orang kereta api dalam rangka menyatukan kereta api dan bus," jelasnya.

Apabila nantinya tak ada lagi subsidi untuk layanan bus transjakarta, lanjut Basuki, maka Pemprov DKI bisa fokus meningkatkan pelayanan bus wisata. Basuki mengutarakan, ia ingin agar bus wisata tidak hanya menjadi alat transportasi pariwisata, tetapi juga transportasi jarak dekat untuk kawasan tengah kota.

"Itu akan membantu orang untuk jarak yang dekat. Misal dia berkantor di Medan Merdeka Barat, kalau mau ke Bundaran HI tinggal naik bus wisata saja yang gratis," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diberitakan, layanan bus transjakarta resmi berganti status menjadi perseroan terbatas (PT) per 27 Maret 2014. Peresmian perusahaan itu ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Samadi di Balaikota Jakarta.

Pemprov DKI akan memiliki saham sebesar 99 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Jakpro. Untuk modal awal, PT Transportasi Jakarta akan diberi suntikan dana sebesar Rp 1,5 triliun.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar