Tampilkan postingan dengan label BBM (Bahan Bakar Minyak). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BBM (Bahan Bakar Minyak). Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 November 2014

Basuki: TransJakarta Should Run All of the City’s Public Transport

The newly inaugurated governor of the Indonesian capital wants the city’s public transport operators to join TransJakarta and start using natural gas instead of petroleum-based fuels.

Governor Basuki Tjahaja Purnama, also known as Ahok, said conversion to gas might be an appropriate solution for public transport operators who now have to adapt to higher fuel prices. The government this week slashed its subsidies on gasoline and diesel, which is used by the many of the non-TransJakarta buses plying the city’s roads.

Currently all public transport vehicles in use by TransJakarta use natural gas.

Basuki also suggested that the various public transport operators in the city join TransJakarta, so that set schedules would apply to their services and drivers would receive a monthly salary.

Currently, many bus drivers wait for their vehicle to fill up before they hit the road, as their salary depends on the number of passengers they transport.

“If they join TransJakarta next year, that would be good for them — they can earn up to Rp 5 million [$410] a month,” Basuki said.

An additional advantage, Basuki said, would be that operators would have easier access to bank loans.

“They can purchase new buses, as banks will not reject their credit application,” the governor said.

Rabu, 19 November 2014

YLKI: Percepatan program konversi BBM ke BBG

Desakan untuk mengembangkan dan memaksimalkan energi alternatif semakin menguat. Terlebih setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Padahal potensi energi alternatif semisal gas sangat besar. Tak hanya itu, bahan bakar gas (BBG) jauh lebih ekonomis dan efisien.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, dari sekian kali kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi, pemerintah justru luput untuk membenahi penyediaan energi alternatif.
"Misal dari Rp 120 triliun penghematan subsidi BBM itu kemudian dialihkan ke infrastruktur termasuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di kota-kota besar atau membangun fasilitas energi baru dan terbarukan, sehingga konversi BBM ke BBG dan energi alternatif lainnya bisa lebih cepat," kata Tulus, Rabu (19/11).
Ia menyarankan, dari nilai penghematan itu, bisa saja misal dialihkan Rp 30 triliun untuk konversi BBM ke BBG karena sampai saat ini hanya ada 19 SPBG. Itu pun belum maksimal karena kendaraan bermotor belum banyak memakai BBG termasuk angkutan umum.
"Sering dikatakan membangun mass rapid transit (MRT) cukup Rp 16 triliun, kenapa dialihkan kesana sekaligus membangun SPBG sekaligus penyediaan angkutan umum berbasis gas, karena program gasifikasi kendaraan umum juga sudah mendesak," tandasnya.
Ia menjelaskan, program konversi ke gas di Indonesia yang dimulai pada 1998 hampir berbarengan dengan yang dijalankan di Pakistan. Kini hasilnya jauh berbeda. Pakistan sekarang mempunyai 3.000 SPBG.

"Karena pemerintah Pakistan konsisten dengan rencana, kemudian dieksekusi sehingga program itu terlaksana. Di Indonesia terlalu banyak kepentingan," ujarnya.

Padahal, dengan harga minyak yang mahal maka kebijakan menggunakan energi alternatif seperti gas sudah sangat mendesak. Dari sisi pasokan pun melimpah. "Sebenarnya seluruh alasan untuk tidak mempercepat gasifikasi kendaraan bermotor, justru menunjukkan bahwa ada kepentingan tertentu di balik itu," tegas Tulus.

Dari hasil pengamatan di luar negeri, kata Tulus, di  Guangzhou, Cina, busway dan transportasi di sana justru menggunakan gas dari lapangan Tangguh. Kemudian taksi-taksi di Malaysia pakai gas dari Indonesia.

"Bahkan pembangkit di Singapura juga menggunakan gas dari Indonesia yang diambil langsung dari Natuna dan Sumatra Selatan. Sementara di kita, PLN seringkali kesulitan mendapat gas, dan bahkan banyak pembangkit listriknya masih menggunakan BBM, kelihatan sekali bahwa ada pihak-pihak tertentu yang lebih senang mengimpor minyak," tandasnya.

Ia curiga, impor minyak yang terus dipertahankan mengindikasikan adanya kepentingan tertentu yang berkolaborasi dengan para mafia minyak, sehingga program konversi ke gas jadi lambat. "Importir minyak itu juga salah satu penghambat eksternal konversi, karena ada mafia mafia itu tadi. Revitalisasi kilang sangat seret," ungkapnya.

Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, konversi ke BBG tak maksimal karena perencanaan yang dilakukan pemerintah tak sungguh-sungguh. "Ini terutama masalah lambatnya pengembangan infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya" ujar dia.

Komite Reformasi, kata Faisal, memang tidak akan secara langsung mendorong konversi. Namun, pertama-tama akan diidentifikasi lagi masalah apa saja yang menghambat untuk kemudian diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. "Kami akan berikan rekomendasi perbaikan," tegasnya.
Hanya, ia menyarankan, pemerintah menggeber konversi ke BBG minimal di untuk angkutan publik di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur itu juga harus diberikan kemudahan.

Ia berharap, agar konversi maksimal, semua pihak mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan bicara. "Perlu tindakan tegas dari Pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berlarut larut" tandasnya.

Selasa, 18 November 2014

Tarif Bus Transjakarta Tidak Naik

Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Namun, tidak demikian halnya dengan tarif bus Transjakarta yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini.

"Kita kemungkinan tidak akan naikkan tarif bus Transjakarta. Tapi, tarif bus angkutan kota lain akan kita kaji kenaikkannya," kata Basuki Tjahaja Purnama, Plt Gubernur DKI di Balaikota, Selasa (18/11).

Ia mengatakan, untuk menyiasati mahalnya BBM penggunaan gas bisa jadi solusi bagi para sopir angkutan umum. Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong agar seluruh angkutan umum di ibu kota beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Kita juga siap membayar angkutan kota dengan sistem rupiah per kilometer dengan program Public Service Obligation (PSO). Pemerintah siap rugi dan pemilik angkot malah untung karena tidak lagi pusing mikir setoran kurang. Ada atau tidak ada penumpang, tetap kita bayar," ujarnya.

Ia menegaskan, program penggunaan BBG untuk angkutan umum di ibu kota sudah lama diberlakukan. Namun, pelaksanaan di lapangan pemilik angkutan kota selalu berdebat soal stasiun pengisian bahan bakar gas.

"Makanya, saya sudah minta taman di Jakarta bisa dijadikan tempat stasiun pengisian bahan bakar gas mobile (bergerak), untuk kebutuhan bahan bakar angkot yang melayani warga di pemukiman," ucapnya.

Basuki menambahkan, pihaknya akan mengkaji besaran kenaikan tarif untuk angkutan kota di ibu kota seiring kenaikan harga BBM tersebut.

"Kami tidak bisa menekan karena armada bus Transjakarta saat ini masih minim. Tapi, kalau bus kami sudah mencukupi, masyarakat pun akan memilih apakah mau naik angkot dengan tarif mahal atau bus Transjakarta dengan tarif subsidi pemerintah," tambahnya.

Senin, 17 November 2014

Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500

 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

"Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi pun menjelaskan bahwa anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, dia menetapkan harga baru BBM yang akan berlaku pada pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Jokowi kemudian menyebutkan besaran kenaikan harga BBM subsidi yang terdiri dari premium dan solar.

"Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.

Jumat, 07 November 2014

Ini Penyebab Rumitnya Menata Metro Mini di Jakarta

Menata sistem transportasi massal berbasis mini bus di Jakarta seperti Metro Mini sangat rumit. Penyebabnya kepemilikan sari masing Metro Mini berbeda-beda alias belum terintegrasi.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, transportasi umum di Jakarta sulit diatur lantaran melibatkan terlalu banyak pihak yang berperan sebagai pemilik sekaligus operator.

"Misalnya Metro Mini. Nama Metro Mini memang cuma satu, tapi yang memiliki itu kan masing-masing, nggak satu pihak saja," kata Sugihardjo dalam dialog MTI Forum di JCC, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Kondisi ini membuat tata kelola tranportasi di Jakarta menjadi hal yang sulit direalisasikan dengan baik. Ia mencontohkan soal alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk transportasi umum akan terkendala bila ada pengaturan atau pembatasan.

"Itu kalau dibilang Subsidi BBM untuk tranportasi umum. Kita kesulitannya dieksekusinya. Yang ngaku banyak, dan itu selalu ribut," ujarnya.

Ia berpendapat, manajemen angkutan umum harus dilakukan oleh satu pihak saja. Namun demikian, hal itu diakui adalah hal yang mudah dikatakan tapi sulit dikerjakan.

"Kendalanya adalah ini kan masalah sosial. Mereka (pemilik angkutan umum) itu kan untuk mendapatkan mobil dan izin saja berdarah-darah. Jadi nggak mungkin kita singkirkan begitu saja," tuturnya.

Pihaknya akan melakukan pendekatan lewat berbagai metode. "Misalnya dari sisi bisnisnya, mereka kita perlakukan sebagai investor tidak perlu jadi operator juga. Nanti kita sharing profit saja, yang mengelola biar satu pihak," katanya.

Sugihardjo menolak anggapan soal gagasan pengelolaan transportasi umum oleh satu pihak sebagai upaya monopoli industri transportasi.

"Ini bukan monopoli karena kan pengelolaannya melibatkan unsur pemerintah, profesional dan masyarakat. Semua diakomodir, jadi bukan monopoli," katanya.

Rabu, 05 November 2014

Ahok: Harga BBM Naik, Tarif TransJakarta Tetap

Dia juga tengah mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai rencana pemerintah mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berimplikasi pada naiknya harga jual BBM di masyarakat dala waktu dekat ini merupakan langkah yang memang perlu dilakukan.

"Kalau enggak mau naikkan, nilai tukar rupiah ke dolar bisa 13 ribu sampai 14 ribu. Kita ini sudah defisit anggaran, jadi itu harus dinaikkan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 November 2014.

Untuk mengantisipasi naiknya harga jual BBM yang nantinya otomatis akan berimbas juga kepada makin meningkatnya biaya hidup di Jakarta, Ahok mengatakan, Pemprov DKI sebenarnya sudah mempersiapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruknya kepada masyarakat. Salah satunya, kebijakan di sektor transportasi.

"Kita siap saja. Makanya kita siapkan banyak bus TransJakarta yang tarifnya enggak akan naik, karena untuk transportasi di kita itu warga rata-rata pakai mobil pribadi," ujar Ahok.

Seperti diketahui, Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta berencana melakukan pengadaan besar-besaran bus TransJakarta pada tahun 2015 nanti. Hingga akhir tahun depan, BUMD itu menargetkan 1.300 bus TransJakarta yang baru sudah berlalu-lalang di jalanan Jakarta melayani kebutuhan transportasi nyaman warga.

Selain itu, Ahok juga mengatakan, Pemprov DKI akan mengoptimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk meringankan beban warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan untuk menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terlalu membebani masyarakat, Ahok berjanji akan mengoptimalkan peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI.

"TPID harus kerja keras tekan inflasi, itu yang penting. Kalau kita bisa menekan laju inflasi, harga kebutuhan pokok pun tidak akan terlalu melambung naik," ujar Ahok.

Jumat, 01 Agustus 2014

Pertamina Jalankan Kebijakan Pembatasan Solar dan Premium

Sesuai dengan Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi, akan mulai mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Solar mulai 1 Agustus 2014.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, dimana volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, maka BPH Migas telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembatasan Solar dan Premium agar kuota 46 juta KL bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014.

Sebagai salah satu badan usaha penyalur, Pertamina menjalankan kebijakan tersebut yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2014, dimana seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual Solar bersubsidi.

Kemudian mulai tanggal 4 Agustus 2014, waktu penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 untuk cluster tertentu. Penentuan cluster tersebut difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang dekat dengan pelabuhan dimana rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Sementara itu, SPBU yang terletak di jalur utama distribusi logistik, tidak dilakukan pembatasan waktu penjualan solar. Untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan pembatasan ataupun pengaturan waktu seperti Batam, Bangka Belitung serta sebagian besar wilayah Kalimantan tetap akan menerapkan aturan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Tidak hanya Solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi Solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20% dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30GT.

Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, namun hanya menjual Pertamax series. Sampai saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

“Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pertamina telah melakukan koordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai wadah organisasi para pengusaha SPBU. Dan dalam rangka sosialisasi penerapan aturan ini, lanjutnya, Pertamina telah menyiapkan spanduk yang dipasang di setiap SPBU dan pengumuman mengenai aturan ini. Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax Series, meliputi Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex tersedia secara cukup di seluruh SPBU," katanya.

Sampai dengan 31 Juli 2014, data sementara realisasi konsumsi Solar bersubsidi sudah mencapai 9,12 KL atau sekitar 60% dari total kuota APBNP-2014 yang dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15,16 juta KL. Sedangkan realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta KL atau 58% dari kuota APBNP-2014, sebesar 29,29 juta KL.

“Dengan kondisi tersebut diatas masyarakat diharapkan dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga penyediaan BBM bersubsidi bisa cukup sampai dengan 31 Desember 2014 sebagaimana yang diamanatkan UU No.12 tahun 2014 tentang APBN-P 2014” ungkap Ali Mundakir.

Jumat, 04 April 2014

Salah Kaprah Beleid Mobil Murah

Program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) plus pemberian insentif pajak bagi para pabrikannya, mulai mendatangkan masalah. Program yang digadang-gadang pemerintah bisa menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM), kini bak bumerang. Sebab, pengguna LCGC juga memakai BBM bersubsidi.

Jauh-jauh hari sudah banyak yang mengingatkan  bahwa program mobil murah tidak akan efektif menekan subsidi BBM. Sebab, sulit dinalar bahwa pembeli mobil murah  ini  akan membeli bensin mahal.

Bukan hemat BBM yang didapat, justru subsidi BBM terancam makin bengkak. Belum lagi, efek kemacetan akibat LCGC laris manis. Berdasarkan catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) penjualan LCGC dua bulan pertama 2014 mencapai 22.306 unit.

Tapi sekali lagi, kemeriahan pasar LCGC ini berbanding lurus dengan lonjakan pemakaian BBM bersubsidi. Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memperkirakan, penggunaan BBM bersubsidi tahun ini bakal mencapai 48,97 juta kiloliter (kl) atau rata-rata sekitar 4,08 juta kl atau naik 7,3% dibanding tahun 2013.

Sebagai catatan, tahun lalu, rata-rata pemakaian BBM subsidi sekitar 3,8 juta kl per bulan. Angka ini naik sekitar 2,5% dibandingkan dengan rata-rata bulanan pemakaian BBM bersubsidi tahun 2012 (lihat tabel).

Yang bikin pusing Menteri Keuangan Chatib Basri adalah banyak LCGC ini antre membeli BBM bersubsidi. Atas dasar inilah, Chatib yang sebelumnya mendukung LCGC, berkirim surat ke Menteri Perindustrian MS Hidayat. Chatib menagih janji Hidayat bahwa LCGC ini hanya bisa memakai bensin non-subsidi.

Rabu (2/4) kemarin Chatib dan Hidayat bertemu untuk membahas sanksi bagi pengguna LCGC yang memakai bensin subsidi. Pemerintah mulai khawatir lantaran Gaikindo memprediksi penjualan mobil yang diklaim ramah lingkungan itu bakal mencapai 180.000 unit. "Ada beberapa usulan sanksi yang sedang dibahas bersama Pak Chatib," ujar Hidayat.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menilai, solusi masalah ini hanya menaikkan harga BBM subsidi mulai tahun depan. Soalnya, tahun ini Indonesia sedang dalam tahap stabilisasi perekonomian. Kenaikan harga jual BBM bersubsidi ini bisa mengurangi beban anggaran subsidi pada tahun depan.

Perbandingan Pagu Anggaran Subsidi BBM dan Realisasi
 Tahun
 Pagu APBN-P
(Triliun Rupiah)
Realisasi
(Triliun Rupiah) 
Realisasi Volume
(Juta KL) 
 2007 54,1 83,8 38,60
 2008 126,8 139,1 39,20
 2009 52,3 45,0 37,70
 2010 89,3 82,4 38,40
 2011 129,7 165,2 41,70
 2012 137,4 219,9 45,07
 2013 199,9 210,0 46,25
 2014 199,8 - 48 (Target APBN)

Kamis, 03 April 2014

DPRD Sindir Ahok soal Bus Pakai Solar

Ketua Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain peraturan itu, Pemprov DKI diimbau mengajukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah. Hal ini dipandang perlu dilakukan jika ingin membeli atau menerima bus berbahan bakar non-gas.

"Tapi, kalau memang mau direvisi (peraturannya), ini namanya sebuah kemunduran. Sebelumnya kan sudah pakai gas, kenapa malah mau balik lagi ke solar?" kata Selamat, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Kendati demikian, ia tak menampik banyak kendala dalam penggunaan bahan bakar gas. Hal ini misalnya, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta yang tidak mencukupi hingga kualitas gas yang kurang baik. Selain itu, lanjut dia, tak sedikit bengkel yang enggan memperbaiki transjakarta yang rusak.

Hal tersebut disebabkan karena pengusaha bengkel terus dibebani oleh para operator. Banyak operator "bandel" yang masih terus berutang ke bengkel.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan Dinas Perhubungan DKI tidak asal memilih bus asal China untuk dibeli. Sebab, spesifikasi yang diajukan oleh DKI, hanya mampu dipenuhi oleh pengusaha bus asal China. Spesifikasi itu adalah bus gandeng, dengan deck atau lantai yang tinggi dan berbahan bakar gas.

"Cuma China yang berani dan biasa mengerjakan berdasarkan pesanan. Kalau pesan ke Volvo dan Hino, mereka enggak mau investasi kalau tidak menang lelang," kata Selamat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Pria yang akrab disapa Sani tersebut mengatakan peraturan-peraturan itu mengikat seluruh transportasi massal di Jakarta. Tidak hanya berlaku untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan transjakarta saja.

Peraturan itu juga dikatakan berlaku tidak hanya untuk kendaraan yang dibeli, tetapi juga untuk kendaraan yang dihibahkan dari perusahaan swasta. "Selama fungsi dan peruntukkannya untuk angkutan umum, perda tentang penggunaan gas itu terus mengikat," kata Sani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wagub Basuki kembali naik pitam mengetahui tiga perusahaan, PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, PT Rodamas, dan PT Ti-Phone Mobile Indonesia kembali dihambat oleh birokrasi yang rumit dalam menyumbang bus. Masing-masing perusahaan bus itu akan menyumbang sebanyak 10 unit bus. Bantuan mereka terhambat sejak enam hingga delapan bulan yang lalu.

Di dalam nota dinas, Wiriyatmoko menyampaikan tindak lanjut kesepakatan bersama penyediaan unit bus transjakarta oleh pihak ketiga (perusahaan swasta). Salah satu poinnya adalah bus sumbangan harus berbahan bakar gas (BBG). Padahal, bahan bakar yang digunakan di bus sumbangan itu adalah solar.

Lebih lanjut, bus sumbangan itu dioperasikan pada koridor yang belum tersedia fasilitas SPBG dan pemasangan converter kit pada bus sumbangan tersebut. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menganggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P).

Selasa, 18 Maret 2014

Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi Jadi Rp 8.500

Terus menerus, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara.

Jim memberikan saran, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Di tempat yang sama, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menambahkan, pelaku pasar memang bereaksi positif dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP akhir pekan lalu. Ini terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Namun, sebelum menyimpulkan penguatan rupiah karena euforia tersebut, dua bulan sebelumnya angka-angka ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikkan, mulai dari current account deficit yang membaik, inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan, dan angka ekonomi lainnya, membuat rupiah terus menguat," kata Anton.

Anton mengatakan, bahkan penguatan rupiah akan terus terjadi sepanjang tahun ini, dan indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat.

"Kami perkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar," ucapnya.

"Namun siapapun presidennya nanti, akan menghadapi persoalan besarnya subsidi BBM, suka tidak suka tiap tahun akan dipusingkan sama BBM. Presiden yang baru harus mempunyai program berpindah dari BBM ke gas, dan mungkin harus menaikkan harga BBM subsidi," tutupnya.

Rabu, 12 Maret 2014

Perkara Pengadaan Bus Cina untuk TransJakarta

oleh: Yoga Adiwinarto

"TransJakarta Baru Diduga Bekas, Jokowi Ditipu oleh Perusahaan Cina?" itulah headline salah satu website berita nasional, Minggu malam (9/2). Sejak itu banyak lagi berita lainnya yang mengabari perkembangan tentang bus 'bekas' tersebut. Komentar dari publik pun berterbangan, ada yang menanyakan mengapa menggunakan bus dari Cina, padahal bus dari Eropa dan Jepang kualitasnya lebih bagus.

Sejarah TransJakarta mencatat bahwa bus pertama pada 2004 berasal dari Jerman dan Jepang. Pemasoknya saat itu adalah Mercedes-Benz dan Hino. Bus-bus ini sudah dipensiunkan pertengahan 2013 lalu dan sedang disiapkan untuk nantinya dioperasikan lagi hanya untuk layanan malam hari setelah pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Seluruh bus ini menggunakan mesin diesel dan solar sebagai bahan bakarnya.

Sejak 2006, TransJakarta memiliki kebijakan untuk menggunakan bahan bakar gas untuk seluruh armadanya. Pada saat itu Mercedes-Benz dan Hino tidak memiliki armada yang tersedia stoknya. Akhirnya produsen Korea, yaitu Daewoo dan Hyundai, yang dipilih oleh operator untuk melayani koridor 2 dan 3. Mereka kemudian juga mengadakan armada untuk koridor 4 sampai 8. Selain mereka, Hino kembali berpartisipasi untuk memperkuat armada TransJakarta.

Masalah mulai timbul ketika TransJakarta menerapkan kebijakan menggunakan bus gandeng. Tidak ada dari bus-bus Korea dan Jepang tadi yang siap untuk memenuhi spesifikasi bus gandeng Transjakarta yang cukup unik, yaitu: High Floor (lantai tinggi), gandeng, dan berbahan bakar gas.

Kalaupun mereka memiliki armada gandeng, lantai busnya tidak tinggi atau bahan bakarnya masih menggunakan solar. Diperlukan pengembangan lagi serta perancangan ulang dari model yang sudah ada. Ini akan memakan waktu lama.

Di saat genting itulah muncul armada bus Cina pertama di TransJakarta dari Huanghai dengan 10 bus gandeng untuk melayani koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

Produsen dari dalam negeri nampaknya juga tidak mau ketinggalan. Dari kawasan industri Sentul, lahirlah bus bernama Komodo dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) bernama AAI Indonesia. Bus yang didesain oleh perusahaan patungan Indonesia - Malaysia ini cukup memegang pasar bus gandeng di TransJakarta sampai akhir 2011. Hampir seluruh bus gandeng yang beroperasi di koridor 9 dan 10 menggunakan armada Komodo ini. Namun sayang, ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan kompetitifnya pasar, armada Komodo ini mulai punah dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi.

Kembali dari pasar tanah air, muncul juga produksi bus buatan Madiun, yaitu Innobus yang diproduksi oleh PT INKA, yang biasanya membuat gerbong kereta api. Hampir seluruh armada Innobus saat ini dioperasikan di koridor 11.

Hingga akhir 2012, armada bus Cina yang beroperasi di TransJakarta hanya berasal dari Huanghai. Itu pun sudah menyusut karena ada beberapa busnya yang terbakar.

Nah, gelombang kedatangan bus Cina akhirnya dimulai awal 2013, saar bus bermerek ANKAI mulai masuk ke jajaran armada TransJakarta untuk beroperasi di koridor 12, dan bus bermerek Zhongtong untuk beroperasi di koridor 1 dan 8. Di koridor 1, bus Zhongtong menggantikan peran bus berbahan bakar solar yang telah 9 tahun beroperasi.

Sejak itu, semakin besarlah gelombang kedatangan bus dari Cina. Bus bermerek Yutong, ANKAI, dan juga Zhongtong kembali berdatangan di awal 2014 ini, dan sebagian besar sudah mulai beroperasi.

Mengapa tiba-tiba akhirnya banyak bus-bus berdatangan dari Cina dan diberitakan buruk?

Sesungguhnya ini akibat dari kesalahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli bus secara langsung.

Pada pengadaan bus koridor 2-8, termasuk juga saat penggantian armada di koridor 1 tahun lalu, seluruh busnya dibeli oleh operator. Pada saat operator membeli bus, mereka akan memilih produk yang sudah terbukti, banyak pengalaman dan daya tahan tinggi, sehingga bus dapat terus digunakan tanpa banyak waktu perbaikan.

Operator akan berusaha agar setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, bus mereka dapat menghasilkan uang, karena di satu sisi mereka pun harus membayar angsuran bus ke bank. Sehingga jika bus tidak beroperasi, mereka akan kesulitan menutupi pembayaran angsuran mereka.

Berbeda kasusnya jika operator hanya mengoperasikan bus yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Di koridor 9, di mana operator menggunakan bus Pemprov secara gratis dan tanpa ada kewajiban angsuran, cukup banyak bus gandeng dan juga bus single yang tidak beroperasi, bahkan sebagian sudah tidak beroperasi cukup lama.

Di sisi lain, ketika Pemprov membeli bus, dikarenakan mereka menggunakan aturan main lelang pengadaan barang dan jasa, hampir selalu bus yang akhirnya dibeli merupakan bus dengan harga termurah. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa produk Cina lebih unggul dalam hal harga dari produk-produk negara lain.

Memang betul, harga termurah belum tentu buruk. Namun dengan model pengadaan ini, dimana Pemprov DKI Jakarta membeli 'putus' (setelah beli selesai urusan), akan sangat sulit bagi TransJakarta, apalagi operator, untuk menagih janji si penjual bus. Contoh yang paling sering terjadi adalah kurangnya layanan purna jual, ketersediaan suku cadang atau juga kurangnya dukungan teknis dari para produsen bus. Beberapa berdalih bahwa dalam kontrak mereka pada saat pembelian bus, layanan purna jual tersebut tidak dicantumkan.

Terlepas apakah bus dari Cina berkualitas bagus atau tidak, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pemilihan metoda pengadaan bus TransJakarta--dari mulai siapa yang harus mengadakan busnya, proses pembelian, sampai ke detail kontrak antara penjual dengan pembeli.

TransJakarta masih memerlukan banyak bus untuk mengangkut para penumpang yang selama ini belum dapat diangkut. Namun dengan proses pembelian bus yang masih carut marut ini, bukan tidak mungkin 4000 bus yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta ujung-ujungnya hanya berakhir di bengkel.
[ITDP Indonesia (10/02/2014)]

Jumat, 03 Januari 2014

Cara Singapura Menekan Penggunaan Kendaraan Pribadi

Selain mempersulit kepemilikan mobil, pemerintah Singapura juga mempersulit warganya ketika sudah memiliki mobil, untuk mengarahkan warganya memilih angkutan umum yang murah, cepat, dan terjangkau kemana dan dimanapun


1. Electronic Road Pricing (ERP)

Kebijakan ERP mewajibkan pemilik mobil membayar saat melewati jalan-jalan utama dan kawasan pusat bisnis di Singapura. Di sana, tarif berubah-ubah tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas. Misalnya, di Victoria Street dikenakan tarif sebesar Sin $ 2,5 pada pukul 8.30-9.00, namun diturunkan menjadi Sin $ 0,5 pada pukul 9.55-10.00

2. Tarif Parkir yang Tinggi

Pengendara mobil juga harus siap membayar mahal saat memarkir mobilnya. Misalnya untuk parkir di Shaw Tower, satu kawasan bisnis di Singapura, tarif parkir satu jam pertama sebesar Sin $ 1, untuk setiap jam berikutnya sebesar Sin $ 2,15. Jadi, bila ingin parkir sekitar 10 jam, maka akan membayar Sin $ 20,35 atau sekitar Rp 186 ribu. Selain biaya parkir yang tinggi, jumlah lahan parkir di Singapura sangat terbatas.

3. Harga Bensin yang Tinggi

Saat mengisi bensin, pemilik mobil juga harus siap-siap untuk menguras kantong. Menurut data Bank Dunia, harga bensin sebesar US $ 1,68 atau Rp 19 ribu hanya untuk satu liter BBM. Sekali isi tanki mobil sebanyak 20 liter BBM, harus menyiapkan setidaknya Rp 380 ribu

Begitulah cara Pemerintah Singapura menekan jumlah mobil di negaranya. Sebagai gantinya pemerintah menyiapkan Transportasi Umum yang sangat bagus untuk warganya.


Quote From Singapore:
"Need Cruel To Be Fine"

Selasa, 31 Desember 2013

Kalau Ada Perang 3 Hari, RI Langsung Kalah, Kenapa?

Indonesia sampai saat ini belum memiliki strategi yang kuat dalam penyediaan energi nasional khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). Lemahnya ketahanan energi nasional mengancam keamanan Indonesia.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, jika terjadi peperangan maka kendaraan tempur Indonesia hanya bisa bertahan tiga hari.

"Kita tidak punya strategi bisnis, kalau ada perang tiga hari bisa meninggal. Pesawat ada, kapal ada, tapi tidak bisa diisi air," kata Susilo saat menyaksikan penyerahan tugas penyaluran BBM bersubsidi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan, cadangan BBM Indonesia masih kalah dengan negara-negara yang jauh lebih kecil di Asia tenggara.

"Masa Malaysia punya cadangan strategi 25 hari, Korea 30 hari, Singapura 50 hari, kita 0 cadangan. Tapi kita memang punya cadangan operasional 17 hari yang dimiliki PT Pertamina (Persero), tapi mereka (negara lain) punya cadangan operasional dan cadangan strategis lebih banyak," jelasnya.

Menurut Susilo, badan usaha penyedia bahan bakar sudah ditugaskan untuk menyediakan cadangan BBM hingga 20 hari, namun hal tersebut sampai saat ini belum bisa diterapkan.

"Setiap pelaku seperti Pertamina punya kewajiban mempunyai cadangan BBM 20-30 hari. Ini yang tidak terapkan, kita harus punya big plan (rencana besar)," pungkasnya.

Selasa, 17 Desember 2013

Ahok Mau Hapus Subsidi BBM, Pertamina Tetap Lanjutkan Program RFID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi BBM di Jakarta. Rencana ini tidak akan menghentikan Pertamina menjalankan program pemasangan perangkat monitor konsumsi BBM yaitu Radio Frequency Identification (RFID).

"Pemprov DKI Jakarta mau hapus BBM subsidi, pemasangan RFID tetap berjalan termasuk di Jakarta sendiri," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, di acara Pertamina Energy outlook 2014, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Ali mengungkapkan, program pemasangan alat RFID adalah program nasional, tidak hanya khusus Jakarta saja. Nantinya program ini akan dilebarkan ke Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Bila ingin mengisi BBM subsidi, maka kendaraan harus memasang RFID ini.

"Selama ada BBM subsidi RFID akan digunakan, dan walaupun BBM subsidi dihapuskan di Jakarta, RFID di Jakarta tetap dipasang, memangnya mobil di Jakarta bergeraknya hanya di Jakarta? Dia bergerak ke mana-mana bisa ke Bekasi, Tangerang, dan kota lainnya," jelas Ali.

"RFID ini untuk mendata berapa konsumsi BBM subsidi baik dari SPBU, per kendaraan, per hari, per minggu sampai per bulan, sehingga memudahkan Pemerintah menghitung besaran BBM subsidi dan volume yang sudah tersalurkan," tutup Ali.

Jumat, 21 Juni 2013

Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter.

Pengumuman dilakukan di kantor Menko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur  2-4 Jakarta. Sebanyak 22 menteri hadir dalam pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi itu, di antaranya Menko Ekonomi M Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Pengumuman kenaikan dibacakan oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Sementara itu, Menko Perekonomian M Hatta Rajasa dalam penjelasannya mengatakan harga BBM bersubsidi memang harus dinaikkan agar beban APBN tidak terlalu berat.

"Ini juga untuk menjaga perekonomian kita secara keseluruhan. Krisis ekonomi global telah kita rasakan. Naiknya harga minyak dunia dan konsumsi BBM dan menurunnya produksi minyak berpotensi meningkatnya subsidi BBM," ujarnya, Jumat (21/6/2013) malam.

Dalam postur APBN-P 2013, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.502 triliun dari pengajuan pemerintah sebelumnya Rp 1.488 triliun. Sementara itu untuk belanja negara dalam APBN-P 2013 disepakati Rp 1.726 triliun, yang di dalamnya terdapat belanja pemerintah pusat Rp 1.196 triliun.

Adapun anggaran subsidi energi untuk BBM pada APBN-P 2013 disepakati menjadi Rp 199,850 triliun, sedangkan subsidi listrik Rp 99,8 triliun.

Meskipun ada kenaikan harga BBM bersubsidi, alokasi anggaran belanja subsidi meningkat Rp 30,9 triliun. Hal ini disebabkan adanya perubahan parameter yang digunakan sebagai basis perhitungan subsidi energi, seperti volume konsumsi BBM bersubsidi.

Senin, 22 April 2013

Premium Dua Harga, DKI Tambah Armada Trans Jakarta


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menambah armada bus Trans Jakarta menyusul ditetapkannya opsi kebijakan mekanisme dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang akan memperbesar pengguna kendaraan roda dua.

"Kita akan nambah armada bus Trans Jakarta. Ini penting, kalau tidak semua akan menggunakan sepeda motor," tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Tjahaja Purnama di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (22/4/2013).

Kini, pihaknya mengaku sedang melakukan pembahasan mengenai membludaknya penggunaan kendaraan roda dua setelah ditetapkannya kebijakan mekanisme dua harga BBM subsidi. Ahok sapaan Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai selain menambah armada Trans Jakarta, faktor kenyamanan bus juga perlu diperhatikan. "Jadi selain nambah armada tentu harus nyaman juga masyarakatnya. Kalau tidak nyaman ya tetap pada milih naik sepeda motor," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengklaim bakal menerbitkan upaya penetapan mekanisme dua harga BBM subsidi. Ke depan mobil pribadi akan menerima harga BBM subsidi seharga Rp6.500, sementara untuk angkutan umum dan roda dua Rp4.500.

Selain menetapkan mekanisme dua harga BBM subsidi, pemerintah juga akan menyiapkan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM subsidi dengan menggandeng PT Pertamina (Persero).

Jumat, 19 April 2013

BBM naik, ongkos Transjakarta ikut naik



Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, akan terjadi kenaikan tarif Transjakarta, jika BBM jadi dinaikkan.

"Sebenarnya kan hanya ada 2 yang kita khawatirkan dari kenaikan BBM, itu membuat biaya transprotasi naik. Makanya kita harus kasih sesuatu yang insentif supaya orang tertarik. Kita lagi kaji. Transjakarta pasti dinaikkan," kata Ahok, Kamis, (18/4/2013).

Seperti diberitakan, pemerintah pusat telah menawarkan beberapa opsi terkait penanganan BBM bersubsidi. Bentuk penawaran itu antara lain, pembatasan untuk subsidi BBM dan rencana kenaikan harga BBM. Sebelumnya, semua pemerintah daerah di undang untuk sosialisasi penanganan subsidi BBM tersebut.