Dua Tahun Kepemimpinan Anies, Dari Transjakarta, MRT dan LRT Menuju Integrasi Transportasi Jak Lingko

"Anugerah Transportasi Berkelanjutan menunjukkan kemauan politik bahwa (pemerintah) kota berkemampuan penuh untuk menempatkan solusi jitu guna memperbaiki lingkungan kota,” kata Aimee Ganthier dari Komite Sustainable Transport Award 2020 yang menganugerahi Honorable Mention kepada Jakarta.

Mengutip siaran pers PPID DKI Jakarta, Selasa (15/10), Jakarta bersama Kota Pune di India dan Kigali di Rwanda, mendapat penghargaan bergengsi internasional itu berkat sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang cepat, nyaman, aman, serta tepat waktu.


 Transjakarta

Bus Transjakarta melaju pada lintasan terpanjang di dunia, yakni 251,2 kilometer. Sejak 2004 – 2017, rata-rata penumpang harian bus Transjakarta berkisar 300.000 penumpang per hari. Pada 2019, jumlah rata-rata penumpang naik dua kali lipat, berkisar 641.000 penumpang per hari. Jumlah armada dalam tiga tahun terakhir juga meningkat, yaitu pada 2017 sebanyak 2.380, 2018 sebanyak 3.017, dan 2019 sebanyak 3.548 bus. BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan ini ditargetkan mencapai 3.565 unit pada akhir 2019.

Memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor, Public Service Obligation (PSO) TransJakarta bertambah sepuluh kali lipat lebih, dari Rp 333.084.520 pada 2011 menjadi Rp 4.197.240.979 pada 2020. Pada 2019, fasilitas bus TransJakarta terintegrasi dengan dua moda transportasi lain berbasis rel, yakni MRT di Bundaran HI dan LRT di Jalan Pemuda. Tiga bus listrik juga sudah menjalani uji coba tahun ini, untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota. 



Moda Raya Terpadu (MRT)

Sejak pengoperasiannya diresmikan pada 24 Maret 2019, Moda Raya Terpadu (MRT) menjadi primadona transportasi publik termodern di Jakarta dan satu-satunya di Indonesia. Kereta Ratangga melewati 13 stasiun Fase 1, dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia, sepanjang 16 kilometer setiap hari. Enam kilometer di antaranya di bawah tanah (underground) yang melalui enam stasiun, yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan sepuluh kilometer sisanya merupakan struktur layang (elevated) yang melewati tujuh stasiun, yakni Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, serta Sisingamangaraja. Sementara depo kereta berdekatan dengan Stasiun Lebak Bulus yang menjadi tempat pertemuan pertama Jokowi dan Prabowo Subianto pada 13 Juli 2019, setelah pemilihan presiden.

Sehari-hari Moda Raya Terpadu dikelola PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) yang berdiri pada 17 Juni 2008. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) inilah yang merancang pembangunan koridor MRT Jakarta Utara-Selatan Fase 2 Bundaran HI-Kota, selain koridor MRT Jakarta Timur-Barat Fase 3 Kalideres-Cempaka Baru. Pembangunan MRT Fase 2 direncanakan pada 2020 dan ditargetkan selesai empat tahun kemudian.

PT MRT Jakarta menargetkan, jumlah  penumpang harian mencapai 100.000 orang pada akhir 2019. Hingga Juli 2019, jumlah rata-rata pengguna MRT Jakarta mencapai 94.824 orang per hari, naik 15,9 persen dari bulan sebelumnya. Ketepatan waktu kedatangan, waktu tempuh, dan waktu berhenti kereta di stasiun MRT mencapai 100 persen dari total 6.159 perjalanan kereta.

Light Rail Transit (LRT)

Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) adalah suatu moda layanan transportasi penumpang yang beroperasi di atas rel ringan. Kendati kecepatan rata-ratanya sekitar 50 kilometer per jam, kereta LRT Jakarta dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 90 kilometer per jam.

Kereta LRT Jakarta merupakan buatan Hyundai Rotem dari Korea Selatan yang memiliki kelebihan, yakni menggunakan sistem articulated bogie. Teknologi yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia ini memungkinkan kereta dapat melaju dengan aman dan luwes, mengikuti kontur jalur trek di tikungan tajam.

Selain nyaman dan berstandar internasional, LRT pun dapat menghemat waktu berkisar 13-15 menit perjalanan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara ke Stasiun Velodrome, Jakarta Timur. Bila dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui skybridge dari Stasiun Velodrome menuju Halte Pemuda Rawamangun, kemudian diteruskan dengan naik bus TransJakarta ke Halte Dukuh Atas, akan memakan waktu sekitar 40 menit. Jadi bila diakumulasikan, total waktu perjalanan dengan integrasi LRT Jakarta dan bus Transjakarta dari Kelapa Gading sampai Dukuh Atas berkisar 55-60 menit.

Sejak 11 Juni 2019, LRT Jakarta diuji coba secara gratis melewati enam stasiun, yaitu Pegangsaan Dua, Pulomas, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Equestrian, serta Velodrome. Sejak 11 Juni – 13 Oktober 2019, LRT Jakarta telah melayani 798.000 penumpang. LRT Jakarta beroperasi pukul 06.00-22.00 WIB pada Senin-Jumat dan 07.00-23.00 WIB pada Sabtu-Minggu.

Sistem Transportasi Terintegrasi (Jak Lingko)

Jak Lingko merupakan sistem transportasi terintegrasi baik rute, prasarana , maupun pembayarannya. Integrasi ini tidak hanya melibatkan antar bus besar, medium, serta kecil dan TransJakarta, tetapi juga transportasi berbasis rel yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti MRT dan LRT.

Selain itu sistem Jak Lingko juga mengintegrasikan prasarana dengan PT. KCI dan Railink yang dimili PT. KAI. Contoh integrasi ini dapat dilihat di kawanan Dukuh Atas, dimana empat moda transportasi umum terkoneksi secara nyaman melalui pedestrianisasi Jalan Kendal dan trotoar yang lebar.

Nama Jak Lingko diambil dari dua kata, yaitu Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang bermakna jejaring atau integrasi (diambil dari sistem persawahan tanah adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur). Nama ini dipilih karena mencerminkan makna sistem transportasi terintegrasi yang sedang dibangun di Ibu Kota.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan 10.047 armada armada kecil, sedang, serta besar terintegrasi Jak Lingko dan akan segera diremajakan tahun depan.

“Untuk implementasi pembatasan usia kendaraan angkutan umum sepuluh tahun akan direalisasikan maksimal pada 2020," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Sistem pembayaran cashless dengan kartu Jak Lingko bertarif maksimal Rp 5.000 per tiga jam, khusus untuk transportasi berbasis jalan. Misalnya Anda naik bus TransJakarta pukul 07.00, lalu naik angkot yang sudah berlogo Jak Lingko pukul 08.30, dan kembali naik bus TransJakarta pukul 10.00, maka saldo dalam kartu Jak Lingko Anda akan berkurang Rp 5.000.

Kartu Jak Lingko seharga Rp 30.000 yang bersaldo Rp 10.000 dapat diisi ulang melalui ATM Bank DKI dan BNI. Dengan kemudahan itu, target penumpang angkutan umum di Jakarta mencapai 260 juta orang pada 2019, bertambah dari 145 juta penumpang pada 2017 dan 190 juta orang pada 2018. Di samping mengurangi polusi udara dengan berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kemacetan juga berkurang dari nomor empat menjadi ketujuh di dunia.

Integrasi ini diperkuat kolaborasi dengan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) dan komunitas kreatif Kreavi, untuk memasang papan informasi seputar transportasi publik di 28 halte non BRT Koridor Sudirman. Informasi yang dipasang tersebut berupa peta, penanda (signage), dan penunjuk jalan (wayfinding) untuk memudahkan masyarakat maupun turis mancanegara dalam menggunakan kendaraan umum di Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pemasangan informasi transportasi publik ini merupakan kolaborasi yang serius antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga dalam mewujudkan konsep City 4.0 di Ibu Kota.

Perluasan sistem ganjil genap dari sembilan menjadi 25 ruas jalan yang dimulai pada 9 September 2019, juga mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Jajak pendapat harian Kompas yang diterbitkan pada 6 Oktober 2019 mengungkapkan, 42 persen responden memilih naik angkutan umum dengan menggunakan bus TransJakarta, MRT, atau kereta Commuterline.

Evaluasi Pemprov DKI pada masa uji coba perluasan ganjil genap dari 12 Agustus 2019 hingga 6 September 2019, volume kendaraan memang menurun 25,24 persen. Dengan berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kemacetan pun berkurang dari nomor empat menjadi ketujuh di dunia, selain mengurangi polusi udara.

[BertitaJakarta]

Perluasan Ganjil Genap Diterapkan, Transjakarta Tambah 48 Rute

Guna mengantisipasi lonjakan penumpang terkait penerapan aturan perluasan ganjil genap yang mulai diberlakukan, Senin (9/9), PT Transjakarta menyiapkan penambahan rute pada jalur perluasan ganjil genap tersebut. 


"Total 48 rute sudah kami siapkan, yaitu 21 Rute BRT, 23 rute Non BRT dan empat rute tambahan mikrotrans di setiap wilayah yang terimbas ganjil genap," ujar Prasetia Budi, Direktur Operasional PT Transjakarta, Senin (9/9).

Selain menambah rute, lanjut Budi, pihaknya juga sudah memperluas kapasitas pada sejumlah halte agar dapat menampung lonjakan penumpang. Seperti Halte Velodrome dan Tosari.


Budi mengungkapkan, untuk penambahan armada juga sudah disiapkan, namun jumlahnya belum bisa ditetapkan karena masih bersifat situasional.

"Mudah-mudahan kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk naik transportasi publik. Bagi pelanggan yang masih belum hapal rute, petugas di lapangan akan memberikan informasi rute serta park and ride terdekat," tandasnya.

[BeritaJakarta]

Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang hingga Asian Para Games

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperpanjang kebijakan ganjil genap di ruas jalan tertentu hingga pelaksanaan Asian Para Games yang akan berlangsung mulai 6-13 Oktober 2018.

Anies mengatakan, dengan kebijakan ini maka tidak terjadi jeda pelaksanaan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibukota.

"Mengapa ini dilakukan? Kita ingin mempermudah pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/8)

Anies menjelaskan, dalam jangka pendek ada peningkatkan kecepatan kendaraan sampai dengan 37 persen sejak penerapan perluasan ganjil genap. Selain itu, terdapat peningkatan penumpang bus Transjakarta hingga 40 persen.

"Saya menilai kebijakan ini memberikan dampak positif. Tentunya, kita akan terus evaluasi kebijakan jangka pendek yang diterapkan hingga 13 Oktober mendatang secara komprehensif," terangnya.

Anies berharap, penerapan kebijakan ini dapat lebih menggugah warga Jakarta untuk menggunakan moda transportasi umum.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah ikut menyukseskan pelaksanaan Asian Games dengan terlibat mengikuti secara tertib kebijakan ganjil genap ini," tandasnya.

Untuk diketahui, perpanjangan kebijakan ganjil genap usai Asian Games 2018 hingga 13 Oktober 2018 akan memiliki perubahan (ketentuan baru) antara lain:

Pertama, ada beberapa rute ganjil genap yang tidak diteruskan yakni, Jalan Metro Pondok Indah karena di kawasan tersebut tidak ada lagi venue yang akan digunakan untuk Asian Para Games.

Kedua, untuk Jalan Benyamin Sueb tidak diteruskan selama bulan September sampai dengan menjelang Asian Para Games. Kemudian, pada saat pelaksanaan Asian Para Games ruas jalan tersebut kembali diberlakukan kebijakan ganjil genap.

Ketiga, selama masa perpanjangan, kebijakan ganjil genap tidak berlaku di hari Sabtu dan Minggu. Keempat,  waktu penerapan tetap sama yakni, dari pukul 06.00-21.00.

Kelima, kebijakan ganjil genap tidak berlaku pada jalur pintu masuk-keluar tol hingga persimpangan terdekat.

[BeritaJakarta]

Sandiaga Usulkan Transjakarta Gratis di Akhir Pekan Saat Asian Games

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan bus transjakarta digratiskan di akhir pekan saat laga Asian Games 2018 digelar pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang.

"Saya mengusulkan transjakarta selama Asian Games itu pada hari Sabtu-Minggu untuk membantu masyarakat itu digratiskan," kata Sandiaga di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/7/2018).

Ia mengatakan, cara itu dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum untuk menikmati akhir pekan.

"Malah ini usulan bersama saya dengan Pak Budi Kaliwono (Dirut PT Transjakarta). Saya bicara sama beliau, alangkah baiknya untuk mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi massal, kami gratiskan transportasi umum selama Asian Games," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan, pelaksanaan usulan itu masih menunggu koordinasi dengan INASGOC (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee), Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Polda Metro Jaya.

"Kami juga masih mintakan persetujuan Pak Gubernur Anies (Baswedan)," tambah Sandiaga.

Kebijakan perluasan kawasan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor pelat ganjil-genap di Jakarta jelang Asian Games akan resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2018.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghindari kawasan ganjil genap adalah dengan beralih ke transportasi umum.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyatakan, perhelatan Asian Games 2018 harus jadi momentum membiasakan warga beralih ke transportasi umum.

"Asian Games menjadi momentum guna mengedukasi masyarakat untuk mau beralih dan memanfaatkan transportasi umum. Selain efektif mengurai kemacetan, peralihan ini juga memberi efek pada penurunan tingkat polusi udara," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin lalu.[Kompas.com]

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerjasama dengan Waze meluncurkan fitur navigasi yang telah dilengkapi dengan implementasi Ganjil Genap di sejumlah ruas jalan. Fitur ini didesain khusus untuk memudahkan pengguna Waze di Ibukota.

"Kita bersama Waze telah resmi meluncurkan fitur navigasi dengan implementasi kebijakan Ganjil Genap"

Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, fitur ini diluncurkan mulai hari ini. Kehadiran fitur tersebut diharapkan membantu pengendara saat melintas di ruas jalan yang diterapkan kebijakan Ganjil Genap.

"Tanggal 18 Oktober 2017, kita bersama Waze telah resmi meluncurkan fitur navigasi dengan implementasi kebijakan Ganjil Genap," ujarnya, Kamis (19/10).

Andri menuturkan, kerjasama ini bermula dari tahun lalu saat perwakilan dari Dishub dan Jakarta Smart City mempresentasikan kebijakan pengaturan lalu lintas Ganjil Genap yang diterapkan di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Presentasi dilakukan dengan menggunakan olahan data Waze pada acara Waze-CCP Summit Meeting yang bertempat di Google Paris. Dari situ disepakati kerjasama ini," ungkapnya.

Kepala Seksi Angkutan Orang dalam Trayek Dishub DKI Jakarta, Fajar Nugrahaeni menjelaskan, untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna Waze dapat masuk ke menu "setting" lalu ke menu "navigasi" pilih "licence plate restriction" kemudian memasukan dua digit terakhir nomor plat kendaraan pengguna.

"Nanti secara otomatis Waze akan mererouting dan memberikan arahan rute lintasan dengan menyesuaikan implementasi kebijakan Ganjil Genap tersebut," tuturnya.

Fajar menambahkan, sejauh ini penambahan fitur ini baru dilakukan di Jakarta dan Brazil. Berdasarkan kinerja dari map editor lokal yang didukung data Dishub dan Jakarta Smart City, Waze juga menghadirkan fitur untuk menghindari simpang yang mengalami konstruksi dan tidak bersinyal.

"Bahkan khusus di Jakarta juga sudah menambahkan lokasi parkir off street yang tersedia di dekat lokasi tujuan pengguna jalan. Contohnya seperti parkir off street di IRTI Monas dan Thamrin 10," tandasnya.

[BeritaJakarta]

Transjakarta Cetak Rekor 11 Juta Penumpang

Setelah 12 tahun beroperasi, untuk pertama kalinya jumlah penumpang bus Transjakarta mencapai angka 11.583.458 orang. Angka tersebut tercapai di bulan Agustus 2016.

"Ini rekor jumlah pelanggan tertinggi. Pada Juni dua bulan lalu, tren kenaikan ini sudah mulai terlihat di angka 10.207.673 pelanggan," ujar Kepala Humas PT Transportasi Jakarta Prasetia Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).

Kenaikan jumlah pelanggan pada  Agustus lalu, kata dia, tentu tidak lepas dari beberapa hal antara lain penambahan rute rute baru, perbaikan layanan, kesiapan dan ketersediaan armada. Di samping itu sterilisasi jalur yang semakin membaik dan pelaksanaan sanksi bagi pelanggar plat nomor ganjil genap juga mempunyai peran.

Menurut Prasetia, capaian ini diperoleh melalui proses yang tidak mudah. Beragam ide-ide kreatif dimunculkan untuk peningkatan jumlah pelanggan. Tentunya dibarengi dengan kerja keras seluruh tim Transjakarta.

"BERANIBERUBAH turut andil mengubah dan mendorong kinerja seluruh tim Transjakarta untuk memberikan layanan yang terbaik," ujarnya.

Sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan per bulan, disertai pula dengan peningkatan rata-rata jumlah pelanggan harian. Jika ditarik  beberapa bulan sebelumnya, tren kenaikan tersebut jelas terlihat dari data jumlah pelanggan setiap bulannya.

Pada Januari 2016 jumlah pelanggan rata-rata  274 ribu orang.  Setiap bulan jumlahnya terus bertambah. Hingga Juni 2016  menjadi 340 ribu pelanggan per hari.  Kecuali pada bulan Juli, terjadi penurunan pelanggan karena beberapa hari libur Idul Fitri. Kemudian melonjak kembali di bulan Agustus mencapai rata-rata 374 ribu pelanggan per hari.

Dia mengatakan masih banyak yang harus dibenahi selain menambah jumlah armada. Seluruh fasilitas layanan masih terus dikembangkan. Demikian juga dengan pengembangan kualitas sumber daya seluruh karyawan terutama petugas front liner Transjakarta.

Harapannya, kata Prasetia, Transjakarta selalu bisa meningkatkan layanan kepada seluruh pelanggannya sehingga rekor tertinggi ini akan selalu  berganti setiap bulannya. "Memang tidak mudah, tapi masih sangat mungkin dicapai. Dan tentunya, yang utama adalah kepuasan pelanggan adalah segalanya," ujarnya.

[Republika]

Terancam Polusi Parah, Paris Batasi Penggunaan Kendaraan Bermotor

Kondisi polusi udara di City of Lights, Paris, akhir-akhir ini dikabarkan semakin buruk. Bahkan, dikutip dari dailymail, Selasa (18/03), level polusi di Paris saat ini telah melewati batas aman dan merupakan yang terburuk di Eropa sejak tahun 2007 lalu.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Paris akhirnya memberlakukan aturan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil, maupun angkutan lainnya yang berpotensi meningkatkan polusi.

Apalagi sejak munculnya asap warna kelabu yang sejak akhir minggu lalu menutupi langit Paris membuat pemerintah serta para pemerhati lingkungan bergerak secepat mungkin demi mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Peraturan baru yang kini mulai diberlakukan di Paris adalah dengan memperbolehkan para pemilik kendaraan bermotor di kota fashion tersebut menggunakan mobil mereka hanya dua hari sekali. Caranya, pemilik mobil dengan nomor polisi berangka ganjil/genap diperbolehkan menggunakan mobil secara bergantian, beberapa hari khusus untuk plat nomor ganjil dan hari lainnya untuk nomor genap.

Mobil hybrid dan mobil bertenaga listrik karena sifatnya yang ramah lingkungan dan minim polusi, mendapat pengecualian dan dapat tetap beroperasi. Begitu juga kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang mengangkut tiga atau lebih penumpang serta wisatawan yang menggunakan kendaraan di Paris hingga Briston.

Menurut lansiran BBC, Selasa (18/03), cuaca dan kondisi asap yang membungkus langit Paris menunjukkan peningkatan sejak awal peraturan tersebut dijalankan. Munculnya asap di Paris akhir-akhir ini merupakan akibat dari kombinasi udara panas siang hari dan malam hari yang dingin, menyebabkan polusi udara semakin sulit terurai.

Kurang lebih 700 personel polisi dikerahkan untuk menegakkan peraturan baru tersebut. Bagi yang melanggar peraturan yang berlaku mulai jam 05.30 pagi hingga tengah malam waktu sekitar ini, akan dikenakan denda sekitar £ 18 yang setara dengan Rp 337 ribu.

Saat ini, sudah ada beberapa kota besar di dunia yang mengalami hal serupa dengan Paris, contohnya adalah Beijing dan Meksiko. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Melihat jumlah kendaraan yang begitu banyaknya, mungkinkah tanah air kita akan mengalami hal yang serupa?

[Otosia.com]

ERP akan Diterapkan April 2014

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui nomor polisi kendaraan ganjil dan genap dibatalkan. Pemprov DKI lebih memilih penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Ditargetkan, ERP dapat diterapkan kuartal pertama tahun 2014 atau diatas bulan Maret 2014.

Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerapkan ERP di jalan-jalan ibu kota. Namun, penerapan ERP tidak akan dilaksanakan di awal tahun 2014, melainkan akan diterapkan pada kuartal pertama tahun 2014, atau paling tidak diatas bulan Maret 2014.

“Kita tidak mungkin melaksanakannya di bulan Januari 2014, kalau bus-bus yang dijadikan alternatif transportasi publik belum tersedia atau jalan. Karena itu, kita akan adakan dulu bus-busnya. Lalu saya sarankan ERP yang diterapkan, ganjil genap tidak akan diterapkan di Jakarta,” kata Pristono dalam Forum Grup Diskusi tentang ERP di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (3/10).

Dalam penerapan ERP, Dishub menginginkan semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat juga diatur dikenakan tarif ERP. Sayangnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kendaraan bermotor yang tidak dikenakan retribusi yaitu motor.

“Kami maunya motor juga masuk dalam penerapan ERP. Karena kalau motor tidak masuk, nanti dikhawatirkan warga ramai-ramai membeli motor. Maka kemacetan tidak akan hilang,” ujarnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) belum diatur pendapatan dari ERP dimasukkan ke dalam pos khusus transportasi. Sehingga bisa digunakan untuk membeli bus-bus yang digunakan sebagai angkutan umum.

“Nah dua aspek legal ini, PP No. 97/2012 dan UU No. 28/2009 yang harus dilakukan revisi peraturan. Supaya motor bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ERP dan pendapatan ERP bisa dimasukkan ke pos transportasi umum. Legal aspek harus digenjot,” tuturnya.

Sambil menunggu revisi dari kedua aspek legal tersebut, pihaknya juga sedang menyusun perda yang mengatur pelaksanaan ERP. Kemungkinan besar, aturan ERP akan digabungkan menjadi satu dalam rancangan perda transportasi.

“Tarif, ruas jalan atau kawasannya dan pemanfaatan dananya nanti diatur dalam perda. Nggak usah perda ERP sendiri, tapi digabungkan dalam Raperda Transportasi,” paparnya.

Untuk cakupan area penerapan ERP, Pristono menegaskan tahap pertama akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Rasuna Said. Karena kawasan ini dikelilingi oleh tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor 1 (Blok M-Kota), Koridor 6 (Kuningan-Ragunan) dan Koridor 9 (Pinangranti-Pluit).

Tahap dua akan disesuaikan dengan penambahan bus yang ada. Sedangkan tarif akan diterapkan sebesar Rp 21 ribu dengan sistem fine tuning. Artinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

[BeritaSatu]

Jokowi Optimis ERP Diterapkan Pada 2014

Meski terbentur dengan rumitnya prosedur penerapan kebijakan pembatasan kendaraan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2014.

Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.

“Setidaknya ada dua cara yang akan kita ambil yakni dengan ganjil genap dan ERP. Namun karena regulasi yang terlalu berbelit-belit, maka menghambat dalam penerapannya. Ya kalau swasta punya duit, punya anggaran bisa langsung beli dan jalan. Tapi pemerintahan, apa bisa begitu? Kita harapkan tahun depan jalan. Ya mulai diterapkan di jalan,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (24/9).

Mantan Wali Kota Solo ini meminta warga Jakarta bersabar dengan kondisi kemacetan di ibu kota, karena pihaknya terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat hukum ERP.

Jika sudah selesai, maka langsung lanjut dengan proses lelang. Sementara itu pihaknya juga sedang menyiapkan ratusan bus sedang. Ditargetkan pada akhir tahun ini sudah siap. Sehingga bisa diterapkan kebijakan ganjil genap, sebelum menuju ERP.

"Kita proses terus. Tapi masih panjang tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak, kita ini sedikit-sedikit prosedur, prosedur mulu. Nunggu pergub, nunggu peraturan lain, yang harusnya bisa seminggu itu bisa nunggu sampai dua tahun. Jika ERP belum siap, ya ganjil genap dulu. Kalau sudah siap bisa langsung loncat ke ERP,” paparnya.

Lain dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menegaskan dirinya optimis tender pengadaan ERP dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dan ERP dapat dioperasikan di Jakarta pada tahun 2015.

“Tendernya dilaksanakan tahun 2014. Harus selesai tendernya tahun depan. Tetapi karena pemasangan peralatan ERP membutuhkan waktu cukup panjang, jadi beroperasinya pada tahun 2015, sudah jalan,” kata Ahok.

Rencananya, uji coba ERP akan dilakukan di sepanjang Koridor I (Blok M-Kota). Untuk menguatkan program ini, pihaknya bakal membuat raperda khusus mengatur ERP. Saat ini, tim dari pemerintah Swedia sedang membahas penerapan ERP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Sedangkan untuk penentuan retribusinya, Pemprov DKI telah mendapatkan petunjuk dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Petunjuk yang diberikan, retribusi bisa ditetapkan melalui base on fee. Melalu tender, investor akan mendapatkan berapa persen dari investasi yang ditawarkannya. “Itu akan dikaji. Nanti tafsirannya seperti apa. Bisa dua persen atau 1,5 persen,” ujarnya.

[BeritaSatu]

Tarif Parkir Baru, Tunggu Bus Transjakarta Datang

Sebagai upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengajukan kenaikan tarif parkir kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meski begitu, usulan tersebut dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat karena masih menunggu kesiapan moda transportasi di Jakarta, salah satunya seperti pengadaan 1.000 unit bus Transjakarta.

"Masih dalam proses. Kenapa kita lakukan itu, karena kita ingin ada pembatasan penggunaan mobil pribadi, itu saja," ujar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Rabu (10/7).

Dengan usulan kenaikan tarif parkir hingga empat kali lipat, diharapkan masyarakat yang menggunakan mobil pribadi akan berpikir ulang menggunakan kendaraannya dan bisa beralih menggunakan angkutan massal. "Nanti kalau bus Transjakarta-nya sudah datang, ganjil-genapnya siap, baru tarif parkir naik. Begitu kira-kira," katanya.

Sementara itu, pengamat transportasi, Alviansyah menuturkan, dengan dinaikannya tarif parkir dinilai dapat menggurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terlebih jika tarif parkir di badan jalan lebih tinggi dari pada parkir dalam gedung, yang bisa membuat pengendara memilih memarkirkan kendarannya di dalam gedung. Sehingga badan jalan yang semula digunakan untuk parkir kapasitasnya akan kembali seperti semula.

Tetapi, dirinya lebih menyoroti mengenai penambahan pendapatan dari pajak parkir harus diprioritaskan untuk perbaikan angkutan umum massal. Sehingga secara perlahan angkutan massal di Jakarta menjadi lebih baik. "Bagus-bagus saja, itu memang perlu dilakukan. Tapi harus dilihat kenaikannya untuk apa, kalau bisa besarnya kenaikan tersebut untuk perbaikan angkutan umum. Jika dipakai untuk yang lain sayang sekali. Lebih optimal untuk perbaikan pelayanan transportasi," katanya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana melakukan penyesuaian tarif parkir berdasarkan zonasi yang dibagi menjadi Kawasan Pengendalian Parkir (KPP), jalan golongan A, serta golongan B. Dengan begitu, nantinya akan ada perbedaan tarif parkir di setiap zona.

[BeritaJakarta]

Warga DKI Butuh Transportasi Publik Yang Layak Dan Aman

Menambah ruas jalan demi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dianggap bukan solusi cerdas. Sebaliknya, masyarakat harus diupayakan berpindah ke kendaraan umum dari kendaraan pribadi melalui pembangunan transportasi publik yang layak.

Hal itu disampaikan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung.

Penambahan ruas jalan seperti enam ruas jalan tol dalam kota di DKI Jakarta hanya akan menyebabkan kemacetan. Pasalnya, penambahan jalan secara tidak langsung akan memicu masyarakat memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi, kata Ellen di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pada pertengahan April lalu PolMark Research pimpinan Eep Saefulloh Fatah, merilis hasil survei tentang transportasi di Jakarta.

Hasilnya, sebanyak 35,8 persen masyarakat Jakarta menginginkan penambahan ruas jalan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan.

Sisanya yang 65 persen terpecah. Ada yang menginginkan penertiban parkir liar dan bahu jalan 17,2 persen, pembatasan kendaraan pribadi melalui ganjil-genap 12,9 persen, pembangunan MRT 10,6 persen, pembangunan monorel 8,6 persen, serta sterilisasi jalur dan penambahan armada busway masing-masing 4 persen.

Menanggapi hal ini, Ellen menyatakan tak bisa menyalahkan hasil survei tersebut. Dia menilai, masyarakat memilih penambahan jalan lantaran pengalaman masyarakat dibentuk dengan melihat jalan tol sebagai suatu model infrastruktur yang berguna untuk kelancaran lalu lintas.

Meski demikian dia mengingatkan, sebaiknya hasil survei tidak dijadikan sebagai solusi mutlak. Karena itu, dibutuhkan cara berpikir menyeluruh dalam mengatasi kemacetan, khususnya di DKI Jakarta. Salah satu solusi dalam mengajak masyarakat pindah ke transportasi umum, lanjutnya, adalah pembangunan sarana transportasi publik.

Sayangnya, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, di wilayah DKI Jakarta, penambahan kendaraan berbanding terbalik dengan penambahan jalan. Jika penjualan kendaraan bertumbuh sembilan persen, penambahan jalan hanya tumbuh 0,01 persen dari luas Jakarta.

Melihat hal ini, Ellen meyakinkan, pembangunan jalan hanya merangsang masyarakat memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi. Padahal jumlah pengguna kendaraan pribadi bagaimanapun harus ditekan. Apalagi berdasarkan penelitian,  dalam lima tahun terakhir, rata-rata jalan tol dalam kota selalu macet, sehingga penambahan jalan  bukan solusi yang bijak.

"Masyarakat akan memiliki mobil karena pendapatan yang makin baik, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan parkir yang murah. Sementara kendaraan umum mayoritas (saat ini keadaannya) tidak terurus, kotor dan tidak tepat waktu," tegas Ellen.

Hal senada diutarakan oleh  Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan. Dalam upaya mengatasi kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI menurutnya harus tetap fokus pada pembangunan transportasi publik. "MRT jalankan secepatnya, Transjakarta segera perbaiki," ujarnya.

Hal lainnya yang menurut Tigor harus dilakukan pihak pemprov adalah agar dapat melakukan managemen perpakiran yang baik. Salah satu bentuknya, bisa dengan sistem penzonaan wilayah Jakarta untuk perpakiran. Sistemnya, Jakarta dibagi menjadi tiga zona perpakiran. Perbandingan tarif per zona 1-3-5.

"Semakin ke tengah kota akan semakin mahal. Jadi kalau mobil parkir di pinggir kota dikenai Rp 4000 per jam. Tapi ketika dia parkir di wilayah antara, harus dikalikan tiga, menjadi Rp 12.000 per jam. Kalau di pusat kota, ya dikali lima," tandasnya.

Nelly Effendi, salah satu pegawai di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan berharap pemerintah provinsi DKI bisa menyediakan transportasi yang layak dan aman. Banyaknya kasus perkosaan, membuat kalangan perempuan cemas menggunakan angkutan umum, termasuk bus Transjakarta.

Wamen PU Yakin, Tol Bisa Urai Macet

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak  menyatakan, enam ruas jalan tol akan dimodifikasi untuk menampung angkutan transportasi massal.
 
Nanti ada jalur khusus untuk Transjakarta Express yang mengangkut perjalanan yang cukup jauh. Jalan tol melingkar ini nanti sepanjang 30 kilometer (km) dengan hanya ada 17 titik perhentian untuk bus Transjakarta, ujarnya.

Modifikasi tersebut, jelas Hermanto, dirancang karena aksesibilitas kendaraan di ibukota angkanya kini terus menurun. Dia mencontohkan, jalur Pasar Minggu-Manggarai pada 1985 kecepatan kendaraan  bisa mencapai 26,3 km per jam.

Namun pada 2008, turun menjadi 16,1 km per jam. Bahkan pada 2010 kembali turun menjadi hanya 6 km per jam.

Karena itu Hermanto menyatakan keyakinannya, pembangunan enam ruas tol dalam kota dapat mengurai kemacetan. Sebab ini artinya memindahkan kendaraan dari jalan arteri ke jalan tol yang rencananya dibangun elevated tersebut. Selain itu, jalan tol dapat menjadi opsi bagi kendaraan yang melakukan perjalanan jauh.

Apalagi pembangunan jalan tol ini, tambah Hermanto, nantinya tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak akan membebani pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]

[JakartaBagusCom]

Jakarta macet, Jokowi enggak beda dengan Foke

Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani kemacetan di ibu kota belum ada yang membuahkan hasil. Setiap pagi dan sore, saat jam berangkat dan pulang kerja, Jakarta tetap macet. Begitupun setelah hujan pergi.

Banyak program yang coba dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan kemacetan. Diantaranya adalah mengoptimalkan alat transportasi massal bus Transjakarta. Namun, bus kebanggaan warga ibu kota itu sudah banyak yang tidak layak jalan, bahkan cenderung dipaksakan untuk tetap beroperasi.

Alhasil, banyak bus Transjakarta yang mogok di tengah jalan. Bukan mengurangi kemacetan lalu lintas, keberadaan bus Transjakarta ini justru menambah macet arus lalu lintas jalan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penanganan kemacetan di Jakarta baru sebatas wacana. Belum masuk ketingkat aksi. Karena itu, pihaknya telah menyiapkan satu lantai untuk membicarakan penanganan macet dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dishub menyiapkan satu lantai untuk rapat penanganan macet dengan SKPD lainnya," kata Udar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ditambahkan dia, Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya memiliki banyak solusi mengatasi kemacetan. Seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Keduanya sudah disetujui, dan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama.

Sambil menunggu, jalanan Jakarta akan tetap macet. Selain itu, ada juga program ganjil genap dan ERP. Lebih parah, program ini tak jelas nasibnya. Setelah beberapa kali diundur pelaksanaannya, kini program itu malah menghilang tak jelas rimbanya.

Dari masa ke masa Gubernur DKI Jakarta, kemacetan tetap menjadi masalah klasik yang sulit dihilangkan. Bahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjabat saat ini. Pemprov DKI masih berkutat dengan pola gerak lama, yakni menempatkan petugas Dishub DKI disejumlah titik.

Namun begitu, keberadaan petugas ini tidak banyak membantu. Tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta kian bertambah tinggi dari hari ke hari. Lantas dimana perubahan yang dijanjikan Jokowi-Ahok?

[Sindonews.com]

Paksa Masyarakat Naik MRT, Jokowi Naikkan Tarif Parkir Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi massal seperti MRT dan Monorel. Jika dua transportasi massal itu sudah beroperasi ia akan membuat kebijakan radikal seperti menaikkan tarif tarif parkir yang tinggi di Jakarta.

"Setelah MRT ini jalan, monorel ini jalan, semuanya akan didampingi dengan kebijakan-kebijakan pajak parkir tinggi, genap ganjil, road pricing, sehingga orang mau tidak mau naik MRT," tegas Jokowi dalam acara Soft Launching Proyek MRT di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (2/5/2013)

Jokowi berharap pasca acara ini, para pihak termasuk kontraktor pemenang tender bisa langsung bekerja melaksanakan konstruksi proyek MRT. Sehingga diharapkan proyek transportasi massal lainnya seperti monorel bisa dimulai juga.

"Ini kan sudah dimulai, segera bergerak, nanti yang HI-Kampung Bandan diproses semuanya. Nanti digerakan lagi, tinggal dikerjain yang monorel," katanya.

Ia menjelaskan saat ini konstruksi proyek MRT baru akan dikerjakan untuk tahap I yaitu dari Lebak Bulus- Bundaran HI. Selanjutnya akan menyusul ke tahap II yaitu dari Bundaran HI ke Kampung Bandan.

"Ini fase satu Lebak Bulus HI, tahun 2017, Insya Allah sudah selesai, ini akan diringin lagi yang HI sampai Kampung Bandan. Tapi paling tidak dimulai," katanya.

Untuk tahap pertama akan dibuat konstruksi MRT bawah tanah atau terowongan. MRT bawah tanah akan dilengkapi oleh stasiun bawah tanah dari Blok M Hingga Bundaran HI.

"Di bawah tanah akan ada stasiun, pembangunan MRT Jakarta di mulai, argonya sudah berjalan. Artinya kontraktor sudah ditentukan. Terserah pada kontraktor, mau dimulai besok silakan, tetapi kami ingin ini segera dikerjakan di lapangan. Itu aja," seru Jokowi.

[detikcom]