Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) memastikan, nama direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transjakarta akan diumumkan pada pekan depan. Setidaknya, ada tujuh calon yang telah mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test, pada Rabu (29/1) lalu. Diharapkan dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta ini, kinerja angkutan publik andalan ibu kota ini semakin meiningkat baik dari sisi pelayanan, serta perawatan armada.
"Minggu depan langsung diputuskan siapa direksi BUMD PT Transjakarta," kata Jokowi, di rumah dinas Jalan Taman Surapati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Diakui Jokowi, setelah bertemu langsung dengan calon direksi PT Transjakarta dirinya sudah yakin menentukan pilihan sesuai dengan kemampuan masing-masing calon. "Semua sudah saya tes kemarin yang cocok menduduki jabatan di BUMD Transjakarta," ujarnya.
Menurut Jokowi, dengan terbentuknya BUMD Transjakarta maka akuisisi Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) juga bisa dilakukan. Karena sudah ada badan yang akan mengelolanya. Bahkan, mantan Walikota Surakarta ini akan mengunjungi Kementerian Keuangan untuk menindaklanjutinya. "Syukur kalau PPD sudah masuk ke kita jadi pool-nya komplit. Saya mungkin minggu ini akan ke Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti mengenai PPD," jelas Jokowi.
Ditambahkan Jokowi, ke depan agar pelayanan lebih maksimal pengecekan armada harus rutin dilakukan untuk bus di atas usia 5 tahun, lantaran kondisi bus rentan kerusakan dengan usia tersebut. Bus itu pun nantinya akan dimaksimalkan untuk digunakan sebagai angkutan malam hari. "Sekarang kita baru punya 400 bus. Kalau mencapai 2 ribu maka yang sudah tua diperbaiki, dicat dan mesinnya diperbaiki untuk dipakai angkutan malam hari. Paling di pertengahan menjelang akhir tahun ini," tandasnya.
Jumat, 31 Januari 2014
Jokowi (Ingin) Serahkan Semua Terminal ke Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin semua terminal menjadi aset milik Transjakarta yang akan segera berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam waktu dekat.
Menurut Jokowi, pengalihan aset dari Dinas Perhubungan ke PT Transjakarta dapat mengubah total pengelolaan terminal ke arah yang lebih baik.
"Terminal juga akan kita serahkan ke Transjakarta. Supaya pengelolaannya terpadu dan terintegrasi," kata dia di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Selama ini, katanya, manajemen terminal masih berantakan. Tak jarang malah petugas saling menyalahkan.
"Kalau sekarang kan salah-salahan. 'Itu bukan sampah kita, itu Dinas Kebersihan'," kata mantan wali kota Solo itu.
Lebih lanjut, ujarnya, tahun ini semua terminal akan direhabilitasi total. Anggaran untuk revitalisasi terminal tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
Meski pun, tujuan utama dari revitalisasi terminal bukan untuk membangun fasilitas megah. Tetapi agar manajemennya menjadi semakin baik.
Menurut Jokowi, pengalihan aset dari Dinas Perhubungan ke PT Transjakarta dapat mengubah total pengelolaan terminal ke arah yang lebih baik.
"Terminal juga akan kita serahkan ke Transjakarta. Supaya pengelolaannya terpadu dan terintegrasi," kata dia di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Selama ini, katanya, manajemen terminal masih berantakan. Tak jarang malah petugas saling menyalahkan.
"Kalau sekarang kan salah-salahan. 'Itu bukan sampah kita, itu Dinas Kebersihan'," kata mantan wali kota Solo itu.
Lebih lanjut, ujarnya, tahun ini semua terminal akan direhabilitasi total. Anggaran untuk revitalisasi terminal tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
Meski pun, tujuan utama dari revitalisasi terminal bukan untuk membangun fasilitas megah. Tetapi agar manajemennya menjadi semakin baik.
Pembentukan Direksi PT TransJakarta Rampung Pekan Depan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi memutuskan pembentukan direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (PT) TransJakarta pekan depan. Sebab, Jokowi ingin pengelolaan TransJakarta menjadi terintegrasi dan cepat penuntasannya.
"Supaya pengelolaannya terpadu dan terintegrasi, kalau ada apa-apa biar mudah cari siapa yang salah. Makanya, minggu depan seluruh direksi PT TransJakarta sudah dipilih. Ini lagi fit dan proper tes," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Kemarin, kata pria yang kerap menggunakan kemeja putih itu, ia sudah melakukan seleksi terhadap calon direksi PT TransJakarta. Jokowi mengatakan proses pemilihan cukup ketat karena sesuai dengan visi dan misinya ntuk mengembangkan TransJakarta.
"Tentu dilakukan pemilihan yang ketat, sesuai visi dan misi kita, apa strategi bisnisnya, planing jangka panjangnya dan bentuk pengaturan keuangannya," jelas Jokowi kepada wartawan.
Selain itu, Jokowi menilai integrasi melalui payung hukum BUMD pun lebih baik dan fleksibel. Sebab pemerintah telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TransJakarta.
"Semua nanti akan dilebur dalam BUMD. Menurut saya akan jauh lebih baik dan fleksibel," ujarnya
Sebelumnya, TransJakarta hanya berbentuk unit pelaksana. Namun bentuknya berubah kemudian menjadi PT untuk mengelola sistem bus rapid transit di Ibu Kota.
"Supaya pengelolaannya terpadu dan terintegrasi, kalau ada apa-apa biar mudah cari siapa yang salah. Makanya, minggu depan seluruh direksi PT TransJakarta sudah dipilih. Ini lagi fit dan proper tes," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Kemarin, kata pria yang kerap menggunakan kemeja putih itu, ia sudah melakukan seleksi terhadap calon direksi PT TransJakarta. Jokowi mengatakan proses pemilihan cukup ketat karena sesuai dengan visi dan misinya ntuk mengembangkan TransJakarta.
"Tentu dilakukan pemilihan yang ketat, sesuai visi dan misi kita, apa strategi bisnisnya, planing jangka panjangnya dan bentuk pengaturan keuangannya," jelas Jokowi kepada wartawan.
Selain itu, Jokowi menilai integrasi melalui payung hukum BUMD pun lebih baik dan fleksibel. Sebab pemerintah telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TransJakarta.
"Semua nanti akan dilebur dalam BUMD. Menurut saya akan jauh lebih baik dan fleksibel," ujarnya
Sebelumnya, TransJakarta hanya berbentuk unit pelaksana. Namun bentuknya berubah kemudian menjadi PT untuk mengelola sistem bus rapid transit di Ibu Kota.
Jalan S Parman Rusak, Laju Bus Transjakarta Terhambat
Banyak lubang bermunculan di jalanan Ibukota, akibat air hujan yang menggenang dan banjir. Mulai dari yang berukuran kecil hingga lubang berdiameter besar dan berkedalaman 10-20 centimeter.
Hal ini tentu semakin menambah keruwetan lalu lintas di Jakarta. Satu di antaranya terlihat di ruas Jalan S. Parman, Jakarta Barat.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (31/1/2014), untuk menghindari korban, pengendara memang harus berhati-hati saat melintasi ruas jalan tersebut. Tak terkecuali bagi sopir bus Transjakarta, sehingga perjalanan busway kerap terhambat.
Perbaikan tentu saja sangat diharapkan, agar ruas jalan Ibukota kembali bisa digunakan tanpa hambatan yang membahayakan jiwa pengendara.
Hal ini tentu semakin menambah keruwetan lalu lintas di Jakarta. Satu di antaranya terlihat di ruas Jalan S. Parman, Jakarta Barat.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (31/1/2014), untuk menghindari korban, pengendara memang harus berhati-hati saat melintasi ruas jalan tersebut. Tak terkecuali bagi sopir bus Transjakarta, sehingga perjalanan busway kerap terhambat.
Perbaikan tentu saja sangat diharapkan, agar ruas jalan Ibukota kembali bisa digunakan tanpa hambatan yang membahayakan jiwa pengendara.
Soal Mimpi Transjakarta, Anak Buah Jokowi Belum Kompak
Pada Kamis (30/1/2014) siang kemarin, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo dan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan DKI serta rombongan wartawan mencoba bus baru transjakarta. Bus bertolak dari Selter Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.
Jokowi memilih duduk di bagian tengah. AC terasa dingin meski bus itu penuh penumpang. Jokowi yang sejak Kamis dini hari tak tidur karena memantau ketinggian air di bendung Katulampa, Bogor, menjadikan perjalanan uji coba itu untuk beristirahat. Meski tak mendapatkan tempat duduk, menurut saya, yang termasuk dalam rombongan wartawan tersebut, perjalanan dengan bus baru ini cukup nyaman.
Akan tetapi, belum satu kilometer bus berjalan, ada goncangan yang cukup keras. Rupanya, bus melintasi jalur rusak. Sang pengemudi mengerem mendadak karena ada kendaraan roda dua yang memotong jalan. Sementara, ketika melintas Jalan MT Haryono, bus melintas di luar jalur. Saya pun bergumam, "Mana bisa dilintasi, jalurnya saja ketutup pohon-pohon. Banyak pedagang kaki lima juga. Belum lagi ada mobil dan motor yang parkir. Ke mana saja petugas Satpol PP dan Dishub ini ya."
Belum selesai bergumam, salah seorang rekan wartawan berkata, "Waduh, jembatan busway itu sayang banget, bolong-bolong," ujarnya sambil menunjuk ke arah jembatan yang dimaksud.
Jokowi memilih duduk di bagian tengah. AC terasa dingin meski bus itu penuh penumpang. Jokowi yang sejak Kamis dini hari tak tidur karena memantau ketinggian air di bendung Katulampa, Bogor, menjadikan perjalanan uji coba itu untuk beristirahat. Meski tak mendapatkan tempat duduk, menurut saya, yang termasuk dalam rombongan wartawan tersebut, perjalanan dengan bus baru ini cukup nyaman.
Akan tetapi, belum satu kilometer bus berjalan, ada goncangan yang cukup keras. Rupanya, bus melintasi jalur rusak. Sang pengemudi mengerem mendadak karena ada kendaraan roda dua yang memotong jalan. Sementara, ketika melintas Jalan MT Haryono, bus melintas di luar jalur. Saya pun bergumam, "Mana bisa dilintasi, jalurnya saja ketutup pohon-pohon. Banyak pedagang kaki lima juga. Belum lagi ada mobil dan motor yang parkir. Ke mana saja petugas Satpol PP dan Dishub ini ya."
Belum selesai bergumam, salah seorang rekan wartawan berkata, "Waduh, jembatan busway itu sayang banget, bolong-bolong," ujarnya sambil menunjuk ke arah jembatan yang dimaksud.
Kamis, 30 Januari 2014
Rencana Ahok naik bus sedang tertunda
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih belum dapat merealisasikan bus sedang masuk ke dalam perumahan mewah. Sebab kemarin pihak pengembang perumahan yang diundang untuk berbicara tidak hadir.
"Kami belum jadi membicarakannya. Soalnya pengembang perumahannya belum datang. Gimana mau bisa melaksanakan penerapan bus sedang kalau tidak ada mereka," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1).
Padahal dia merencanakan, setelah pembicaraan itu penggunaan bus sedang dapat lebih maksimal. Sehingga pengguna kendaraan pribadi dapat berpindah moda transportasi. "Saya pengen semua orang kaya juga naik kendaraan umum," terang Ahok.
Tidak hanya itu, Ahok juga merencanakan akan menjadi salah satu pengguna moda transportasi umum ini. Namun, hanya dilakukannya sebulan sekali. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 101 yang mengatur pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan kendaraan umum.
"Nah kalau bus sedang sudah masuk perumahan baru deh saya juga naik sebulan sekali. Bolehkan?," ujarnya.
"Kami belum jadi membicarakannya. Soalnya pengembang perumahannya belum datang. Gimana mau bisa melaksanakan penerapan bus sedang kalau tidak ada mereka," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1).
Padahal dia merencanakan, setelah pembicaraan itu penggunaan bus sedang dapat lebih maksimal. Sehingga pengguna kendaraan pribadi dapat berpindah moda transportasi. "Saya pengen semua orang kaya juga naik kendaraan umum," terang Ahok.
Tidak hanya itu, Ahok juga merencanakan akan menjadi salah satu pengguna moda transportasi umum ini. Namun, hanya dilakukannya sebulan sekali. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 101 yang mengatur pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan kendaraan umum.
"Nah kalau bus sedang sudah masuk perumahan baru deh saya juga naik sebulan sekali. Bolehkan?," ujarnya.
30 Bus Gandeng Transjakarta Resmi Beroperasi
Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan beroperasinya 30 bus gandeng atau articulated Transjakarta, Kamis (30/1/2014) siang.
Peresmian dilaksanakan di Selter Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. "Bus baru ini akan dioperasikan di Koridor IX Pinang Ranti-Pluit," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono melalui pesan singkatnya pada pagi ini.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki lebih dari 500 transjakarta. Namun, yang beroperasi hanya 400-an unit. Sisanya dicadangkan atau dalam proses perbaikan.
Penambahan bus pun terus dilakukan. Melalui APBD 2013, Pemprov DKI menambah 310 transjakarta. Sebanyak 60 bus di antaranya telah beroperasi. Adapun 30 bus pertama beroperasi di dua koridor, yakni Koridor II ekspres Pulogadung-Senayan dan Koridor III, yakni ekspres Kalideres-Harmoni-Bundaran Senayan.
Adapun 30 bus selanjutnya beroperasi di Koridor VIII ekspres Ancol-PGC dan Koridor III Lebak Bulus-Harmoni.
Saat ini waktu kedatangan bus satu dengan bus setelahnya (headaway) di selter yakni 7 hingga 15 menit. Jokowi menargetkan bahwa penambahan bus memangkas headaway menjadi 5 menit saja.
Mengutip data dari Institute Transportation Development Policy (ITDP), untuk bisa memiliki waktu headaway yang dimaui Jokowi, idealnya PT Transjakarta harus menambah 1.200 bus lagi.
Peresmian dilaksanakan di Selter Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. "Bus baru ini akan dioperasikan di Koridor IX Pinang Ranti-Pluit," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono melalui pesan singkatnya pada pagi ini.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki lebih dari 500 transjakarta. Namun, yang beroperasi hanya 400-an unit. Sisanya dicadangkan atau dalam proses perbaikan.
Penambahan bus pun terus dilakukan. Melalui APBD 2013, Pemprov DKI menambah 310 transjakarta. Sebanyak 60 bus di antaranya telah beroperasi. Adapun 30 bus pertama beroperasi di dua koridor, yakni Koridor II ekspres Pulogadung-Senayan dan Koridor III, yakni ekspres Kalideres-Harmoni-Bundaran Senayan.
Adapun 30 bus selanjutnya beroperasi di Koridor VIII ekspres Ancol-PGC dan Koridor III Lebak Bulus-Harmoni.
Saat ini waktu kedatangan bus satu dengan bus setelahnya (headaway) di selter yakni 7 hingga 15 menit. Jokowi menargetkan bahwa penambahan bus memangkas headaway menjadi 5 menit saja.
Mengutip data dari Institute Transportation Development Policy (ITDP), untuk bisa memiliki waktu headaway yang dimaui Jokowi, idealnya PT Transjakarta harus menambah 1.200 bus lagi.
[Kompas]
Jokowi targets railway executives to lead Transjakarta
Governor Joko “Jokowi” Widodo has commenced interviews to find the best people to lead city-owned firm PT Transjakarta, which operates the bus rapid transit system in the capital.
The governor met on Wednesday with a number of potential candidates to fill Transjakarta’s board of directors and commissioners.
Among the candidates were state-owned railway company PT KAI, operations area I Jakarta head, Heru Herawan; assistant to vice president for human resources development, Tri Kuncoro; and training and education center head, Wijanarko.
After lunchtime, the three officials were seen leaving the governor’s office. They declined to explain the purpose of the meeting, saying that “we were just having a chat with the governor for about 10 minutes”.
Heru did not answer when asked whether or not he had been offered a position with Transjakarta.
Separately, however, Jokowi confirmed that the meeting with the railway company officials was part of the recruitment process.
“I interviewed about seven candidates today from various backgrounds, including banking, private bus operators, mechanical engineering and management. I need to directly talk to them to get to know them,” he said.
The governor said that he considered appointing up to eight people to fill the board of commissioners and directors.
“[I’m aiming for] two or three commissioners, a president director, a finance director, a general affairs director, an operational director and a technical director. I want the best people in their respective fields,” he said, but did not identify the remaining candidates.
Jokowi promised to complete the process in the near future. “I want to complete it soon and then formalize it,” he said without setting a definite date.
Contacted separately, KAI spokesman Sugeng Priyono confirmed that the governor had communicated with the railway operator to find suitable candidates to develop Transjakarta.
“I can’t give you the details, but yes, Pak governor has asked us to help him find suitable candidates to fill Transjakarta’s board of directors,” he said.
Sugeng pointed out that the candidates from his company were senior officials with many years of experience in KAI.
Previously, Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama said that he had asked KAI president director Ignasius Jonan for a number of recommendations to lead Transjakarta, which is expected to become a major transportation company in the future.
Jokowi and Ahok have previously appointed high-ranking officials with KAI to lead city-owned mass rapid transit operator PT MRT Jakarta.
Jokowi appointed KAI Division I Medan vice president, Muhammad Nasir, to be MRT construction director and KAI’s Manggarai maintenance center head, Albert Tara, to sit as operational and maintenance director.
Ahok acknowledged that the appointments were aimed at bridging cooperation with the railway company, as the city administration planned to integrate public transportation modes operating in the capital.
The head of the Jakarta branch of the Indonesia Transportation Society, Tri Tjahjono, said that strong leadership within Transjakarta would determine the future of the company, which achieved its new status as a city-owned company earlier this year. It previously was a sub-unit under the auspices of the Jakarta Transportation Agency.
“Transjakarta should be a bankable city-owned transportation company which can provide the best service to the public,” he said.
After 10 years of operations, Transjakarta now has 12 corridors — connecting every municipality in Jakarta, with 579 buses carrying more than 370,000 passengers daily.
The governor met on Wednesday with a number of potential candidates to fill Transjakarta’s board of directors and commissioners.
Among the candidates were state-owned railway company PT KAI, operations area I Jakarta head, Heru Herawan; assistant to vice president for human resources development, Tri Kuncoro; and training and education center head, Wijanarko.
After lunchtime, the three officials were seen leaving the governor’s office. They declined to explain the purpose of the meeting, saying that “we were just having a chat with the governor for about 10 minutes”.
Heru did not answer when asked whether or not he had been offered a position with Transjakarta.
Separately, however, Jokowi confirmed that the meeting with the railway company officials was part of the recruitment process.
“I interviewed about seven candidates today from various backgrounds, including banking, private bus operators, mechanical engineering and management. I need to directly talk to them to get to know them,” he said.
The governor said that he considered appointing up to eight people to fill the board of commissioners and directors.
“[I’m aiming for] two or three commissioners, a president director, a finance director, a general affairs director, an operational director and a technical director. I want the best people in their respective fields,” he said, but did not identify the remaining candidates.
Jokowi promised to complete the process in the near future. “I want to complete it soon and then formalize it,” he said without setting a definite date.
Contacted separately, KAI spokesman Sugeng Priyono confirmed that the governor had communicated with the railway operator to find suitable candidates to develop Transjakarta.
“I can’t give you the details, but yes, Pak governor has asked us to help him find suitable candidates to fill Transjakarta’s board of directors,” he said.
Sugeng pointed out that the candidates from his company were senior officials with many years of experience in KAI.
Previously, Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama said that he had asked KAI president director Ignasius Jonan for a number of recommendations to lead Transjakarta, which is expected to become a major transportation company in the future.
Jokowi and Ahok have previously appointed high-ranking officials with KAI to lead city-owned mass rapid transit operator PT MRT Jakarta.
Jokowi appointed KAI Division I Medan vice president, Muhammad Nasir, to be MRT construction director and KAI’s Manggarai maintenance center head, Albert Tara, to sit as operational and maintenance director.
Ahok acknowledged that the appointments were aimed at bridging cooperation with the railway company, as the city administration planned to integrate public transportation modes operating in the capital.
The head of the Jakarta branch of the Indonesia Transportation Society, Tri Tjahjono, said that strong leadership within Transjakarta would determine the future of the company, which achieved its new status as a city-owned company earlier this year. It previously was a sub-unit under the auspices of the Jakarta Transportation Agency.
“Transjakarta should be a bankable city-owned transportation company which can provide the best service to the public,” he said.
After 10 years of operations, Transjakarta now has 12 corridors — connecting every municipality in Jakarta, with 579 buses carrying more than 370,000 passengers daily.
Rabu, 29 Januari 2014
Menteri Pun Berjalan Kaki 2 Km karena Jakarta Macet
Tidak hanya masyarakat biasa yang merasakan kemacetan parah pada hari ini. Bahkan pejabat negara juga ikut merasakan dampak dari hujan yang menyebabkan banjir di Jakarta.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh pun menceritakan perjalanannya yang harus ditempuh berjam-jam karena macet. "Karena memang macet, jadi waktulah yang paling penting. Oleh karena itu kalau saya pakai kendaraan akan jauh lebih lama lagi," kata M Nuh di Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (29/1/2014).
Nuh menuturkan, saat macet pagi tadi, ia harus menghadiri sebuah acara di sekitar Hotel Indonesia, Jakarta. Namun saat itu mobil mewah yang dipakainya terjebak macet. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki sejauh dua kilometer.
"Saya keluar rumah setengah delapan pagi, untuk menghadiri acara dekat Hotel Indonesia setelah itu ke kantor. Saya putuskan untuk jalan kaki dua kilometer. Prinsip saya waktu lebih mahal dari kenyamanan. Jadi, daripada saya nyaman naik mobil, saya turun jalan kaki. Itu lebih cepat," pungkasnya.
Bahkan Nuh mengunggah pada laman Facebook-nya, saat ia menyeberang di jembatan penyeberangan. Satu foto lagi memperlihatkan Nuh hampir tiba di kantornya di bilangan Senayan di tengah kemacetan Ibu Kota. Dia juga menulis status, "Jalan kaki pagi tadi menuju kantor. Hari ini Jakarta macetnya luar biasa."
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh pun menceritakan perjalanannya yang harus ditempuh berjam-jam karena macet. "Karena memang macet, jadi waktulah yang paling penting. Oleh karena itu kalau saya pakai kendaraan akan jauh lebih lama lagi," kata M Nuh di Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (29/1/2014).
Nuh menuturkan, saat macet pagi tadi, ia harus menghadiri sebuah acara di sekitar Hotel Indonesia, Jakarta. Namun saat itu mobil mewah yang dipakainya terjebak macet. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki sejauh dua kilometer.
"Saya keluar rumah setengah delapan pagi, untuk menghadiri acara dekat Hotel Indonesia setelah itu ke kantor. Saya putuskan untuk jalan kaki dua kilometer. Prinsip saya waktu lebih mahal dari kenyamanan. Jadi, daripada saya nyaman naik mobil, saya turun jalan kaki. Itu lebih cepat," pungkasnya.
Bahkan Nuh mengunggah pada laman Facebook-nya, saat ia menyeberang di jembatan penyeberangan. Satu foto lagi memperlihatkan Nuh hampir tiba di kantornya di bilangan Senayan di tengah kemacetan Ibu Kota. Dia juga menulis status, "Jalan kaki pagi tadi menuju kantor. Hari ini Jakarta macetnya luar biasa."
[Okezone]
Operasional Lima Koridor TransJakarta Terganggu Banjir
Banjir yang melanda Jakarta akibat hujan lebat yang terjadi sejak Selasa (28/1) malam menyebabkan operasional lima koridor bus TransJakarta terganggu.
Berdasarkan informasi dari akun Twitter resmi BLU TransJakarta, kelima koridor tersebut adalah koridor 3, 5, 8, 9, dan 12.
Di koridor 3 yang menghubungan Kalideres dan Pasar Baru, terdapat genangan air yang cukup tinggi di kawasan Dispenda. Meski begitu bus TransJakarta bisa melintas meski secara perlahan.
Untuk koridor 5, jurusan Ancol-Kampung Melayu, bus TransJakarta hanya sampai halte Senen karena sepanjang jalan Gunung Sahari digenangi banjir.
Adapun bus TransJakarta koridor 8, jurusan Lebak Bulus-Harmoni, langsung masuk tol setelah Halte Kebon Jeruk akibat banjir di kawasan Green Garden.
Di koridor 9 yang menghubungkan Pluit dan Pinang Ranti, bus TransJakarta hanya beroperasi sampai Halte Harapan Kita karena genangan air yang tinggi di kawasan Grogol.
Adapun TransJakarta di koridor 12 yang menghubungkan Pluit dan Tanjung Priok tidak beroperasi sama sekali.
Berdasarkan informasi dari akun Twitter resmi BLU TransJakarta, kelima koridor tersebut adalah koridor 3, 5, 8, 9, dan 12.
Di koridor 3 yang menghubungan Kalideres dan Pasar Baru, terdapat genangan air yang cukup tinggi di kawasan Dispenda. Meski begitu bus TransJakarta bisa melintas meski secara perlahan.
Untuk koridor 5, jurusan Ancol-Kampung Melayu, bus TransJakarta hanya sampai halte Senen karena sepanjang jalan Gunung Sahari digenangi banjir.
Adapun bus TransJakarta koridor 8, jurusan Lebak Bulus-Harmoni, langsung masuk tol setelah Halte Kebon Jeruk akibat banjir di kawasan Green Garden.
Di koridor 9 yang menghubungkan Pluit dan Pinang Ranti, bus TransJakarta hanya beroperasi sampai Halte Harapan Kita karena genangan air yang tinggi di kawasan Grogol.
Adapun TransJakarta di koridor 12 yang menghubungkan Pluit dan Tanjung Priok tidak beroperasi sama sekali.
Maut di Casablanca, Ironi Jalanan Ibukota
Ironi seolah tak pernah habis di negeri ini. Apa yang awalnya menjadi harapan banyak orang, dalam waktu singkat bisa berubah menjadi sebaliknya. Keseringan pula, itu terjadi karena kesalahan manusianya, bukan karena suratan takdir yang tak bisa dicegah.
Itulah ironi yang menyertai kecelakaan di jalan layang non-tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Seorang wanita yang tengah hamil 5 bulan tewas saat berboncengan dengan suaminya di JLNT tersebut. Tubuh wanita bernama Windawati itu terjun bebas dari ketinggian 15 meter setelah ditabrak sebuah mobil. Dia langsung tewas di tempat, sedangkan suaminya mengalami patah kaki dan tangan.
Sekilas terlihat seperti kecelakaan biasa. Tapi, ini kecelakaan yang berbeda jika dilihat dari proses dan peristiwa lain yang menyertai sebelumnya. Setidaknya, kejadian di jalan yang baru saja diresmikan ini kembali menegaskan bahwa masyarakat kita memang masih jauh dari disiplin dan taat aturan.
Ironi ini dimulai pada Minggu 26 Januari 2014. Pagi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, SBY mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi mencegah atau mengurangi kecelakaan berlalu lintas.
Itulah ironi yang menyertai kecelakaan di jalan layang non-tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Seorang wanita yang tengah hamil 5 bulan tewas saat berboncengan dengan suaminya di JLNT tersebut. Tubuh wanita bernama Windawati itu terjun bebas dari ketinggian 15 meter setelah ditabrak sebuah mobil. Dia langsung tewas di tempat, sedangkan suaminya mengalami patah kaki dan tangan.
Sekilas terlihat seperti kecelakaan biasa. Tapi, ini kecelakaan yang berbeda jika dilihat dari proses dan peristiwa lain yang menyertai sebelumnya. Setidaknya, kejadian di jalan yang baru saja diresmikan ini kembali menegaskan bahwa masyarakat kita memang masih jauh dari disiplin dan taat aturan.
Ironi ini dimulai pada Minggu 26 Januari 2014. Pagi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, SBY mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi mencegah atau mengurangi kecelakaan berlalu lintas.
Selasa, 28 Januari 2014
Gubernur Tidak Hadir, Uji Coba Busway di Makassar Batal
Uji coba Bus Rapid Transit atau Busway Trans Maminasata koridor II di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu 29 Januari 2014 akhirnya di batalkan.
"Karena tidak ada pak gubernur untuk membuka acara, maka peresmian diundur," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulsel Masykur A Sultan di Makassar, Selasa (28/1).
Ia menyebutkan, pembatalan secara tiba-tiba tersebut dikarenakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sedang berada di luar daerah dan mengikuti kegiatan pemerintahan sebab yang layak meresmikan oprasional perdana adalah gubernur.
Masykur menjelaskan, meskipun pembatalan ini dilakukan namun pihaknya tetap pada akan mencari waktu kosong serta mengundang dari Kementerian Perhubungan.
"Ini tidak batal, tapi diundur, dan saya akan mengatur ulang dengan mencari jadwal kosong antara Gubernur dan Dirjen Kementerian Perhubungan," katanya singkat.
Mengenai kesiapan uji coba di Koridor II jalan Penghibur depan Pantai Losari yang sebelumnya sudah rampung, terpaksa diundur, meskipun pihaknya bersama Perusahaan Umum (Perum) Damri akan menurunkan 10 armada bus guna mendukung uji coba tersebut.
"Ya nanti kita lakukan uji coba kembali melalui koridor II yang dimulai dari halte depan Pantai Losari menuju ke beberapa mal sesuai rutenya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda yang berlangsung alot akhirnya disetujui jalur busway dimulai dari koridor II depan Pantai Losari.
Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Warkop Q Makassar, Dishubkominfo dan Organda menyepakati beberapa poin salah satunya menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di koridor yang sudah ditentukan.
Saat ditanyai ada rencana supir angkot dan Organda akan melakukan boikot, kata Masykur, ancaman tersebut sudah selesai dan sudah dibicarakan, kemudian dibuatkan kesepakatan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda.
"Jadi kita sudah membuat kesepakatan dari pertemuan tadi tidak menaikan dan meurunkan penumpang kalau bukan dikoridor yang ada. Mudah-mudahan tidak ada aksi lagi besok-besok dilakukan sopir angkot dan anggota Organda," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Organda Sulsel Darwis Rahim mengatakan sudah mendapat kepastian atas hasil pembicaraan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, dan Organda Makassar.
Pihaknya mengaku tidak tidak akan menghalang-halangi pada ujicoba busway nanti.
"Kami menjamin tidak ada aksi. Semuanya sudah, jadi tidak ada lagi aksi untuk boikot ujicoba Busway," katanya.
Darwis mengatakan, seharusnya Dishubkominfo Sulsel berbicara dari awal dan melakukan pembicaraan dengan pihak Organda untuk menjelaskan operasional busway.
"Selama ini teman-teman cemas dan khawatir akan keberadaan busway dan tentu akan menggangu mata pencaharian mereka. Selama ini kan Dishubkominfo tidak pernah mengajak kami untuk membicarakan ini, tapi dengan pertemuan ini akan semakin jelas," ucapnya.
"Karena tidak ada pak gubernur untuk membuka acara, maka peresmian diundur," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulsel Masykur A Sultan di Makassar, Selasa (28/1).
Ia menyebutkan, pembatalan secara tiba-tiba tersebut dikarenakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sedang berada di luar daerah dan mengikuti kegiatan pemerintahan sebab yang layak meresmikan oprasional perdana adalah gubernur.
Masykur menjelaskan, meskipun pembatalan ini dilakukan namun pihaknya tetap pada akan mencari waktu kosong serta mengundang dari Kementerian Perhubungan.
"Ini tidak batal, tapi diundur, dan saya akan mengatur ulang dengan mencari jadwal kosong antara Gubernur dan Dirjen Kementerian Perhubungan," katanya singkat.
Mengenai kesiapan uji coba di Koridor II jalan Penghibur depan Pantai Losari yang sebelumnya sudah rampung, terpaksa diundur, meskipun pihaknya bersama Perusahaan Umum (Perum) Damri akan menurunkan 10 armada bus guna mendukung uji coba tersebut.
"Ya nanti kita lakukan uji coba kembali melalui koridor II yang dimulai dari halte depan Pantai Losari menuju ke beberapa mal sesuai rutenya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda yang berlangsung alot akhirnya disetujui jalur busway dimulai dari koridor II depan Pantai Losari.
Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Warkop Q Makassar, Dishubkominfo dan Organda menyepakati beberapa poin salah satunya menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di koridor yang sudah ditentukan.
Saat ditanyai ada rencana supir angkot dan Organda akan melakukan boikot, kata Masykur, ancaman tersebut sudah selesai dan sudah dibicarakan, kemudian dibuatkan kesepakatan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda.
"Jadi kita sudah membuat kesepakatan dari pertemuan tadi tidak menaikan dan meurunkan penumpang kalau bukan dikoridor yang ada. Mudah-mudahan tidak ada aksi lagi besok-besok dilakukan sopir angkot dan anggota Organda," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Organda Sulsel Darwis Rahim mengatakan sudah mendapat kepastian atas hasil pembicaraan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, dan Organda Makassar.
Pihaknya mengaku tidak tidak akan menghalang-halangi pada ujicoba busway nanti.
"Kami menjamin tidak ada aksi. Semuanya sudah, jadi tidak ada lagi aksi untuk boikot ujicoba Busway," katanya.
Darwis mengatakan, seharusnya Dishubkominfo Sulsel berbicara dari awal dan melakukan pembicaraan dengan pihak Organda untuk menjelaskan operasional busway.
"Selama ini teman-teman cemas dan khawatir akan keberadaan busway dan tentu akan menggangu mata pencaharian mereka. Selama ini kan Dishubkominfo tidak pernah mengajak kami untuk membicarakan ini, tapi dengan pertemuan ini akan semakin jelas," ucapnya.
Lakukan Pelecehan Seksual, Empat Petugas Transjakarta Dipecat
Sebanyak empat petugas Transjakarta yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang penumpang di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, diberikan sanksi berat. Yaitu diberhentikan secara tidak terhormat.
Kepala Humas Unit Pengelola (UP) Transjakarta Sri Ulina Pinem mengatakan, empat petugas tersebut sudah mengakui perbuatannya. Dengan adanya pengakuan tersebut, pihaknya langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat keempat petugas tersebut.
“Mereka telah mengakui perbuatannya. Dan kami berhentikan mereka secara tak terhormat. Karena tindakan mereka sudah mencoreng nama baik Transjakarta secara keseluruhan,” kata Ulina, Selasa (28/1).
Tindakan keempat petugas tersebut telah menghambat pelayanan Transjakarta kepada warga Jakarta. Padahal, bus Transjakarta sudah diterima dan menjadi transportasi massal favorit warga Jakarta karena terkenal aman, nyaman, cepat dan murah.
“Kami sekarang lagi gencar melakukan perbaikan pelayanan. Terutama penambahan armada baru dan jalur. Ini menjadi kurang efektif, kalau masyarakat jadi takut naik Transjakarta,” ujarnya.
Selain diberhentikan dengan tidak hormat, pihaknya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Sebab ranah tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana.
Menurutnya, pemberhentian baru bisa dilakukan setelah pihaknya menerima surat resmi dari Polres Metro Jakarta Pusat. Karena surat tersebut merupakan sarat administrasi untuk memberikan sanksi.
Sebelumnya, empat petugas hanya dikenakan sanksi dinonaktifkan. Sebab UP Transjakarta masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian untuk mengambil tindakan lebih lanjut lagi.
"Kemarin kita memang belum berhentikan keempatnya. Karena kami masih menunggu surat dari kepolisian yang menetapkan status mereka," tuturnya.
Pihak kepolisian telah menetapkan empat petugas Transjakarta dengan inisial DLS, ILA alias Ipank, MK alias Aki dan EKL sebagai tersangka pelecehan YF, karyawati yang menjadi penumpang. Mereka dijerat Pasal 281 KUHP, tentang Pelecehan Seksual. Sesuai pasal itu, keempatnya diancam hukuman 2 tahun dan delapan bulan penjara.
Namun, karena hukumannya kurang dari lima tahun, polisi tidak wajib menahan. Penahanan bisa dilakukan oleh Kejaksaan. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa baju korban yang terdapat noda sperma.
Kepala Humas Unit Pengelola (UP) Transjakarta Sri Ulina Pinem mengatakan, empat petugas tersebut sudah mengakui perbuatannya. Dengan adanya pengakuan tersebut, pihaknya langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat keempat petugas tersebut.
“Mereka telah mengakui perbuatannya. Dan kami berhentikan mereka secara tak terhormat. Karena tindakan mereka sudah mencoreng nama baik Transjakarta secara keseluruhan,” kata Ulina, Selasa (28/1).
Tindakan keempat petugas tersebut telah menghambat pelayanan Transjakarta kepada warga Jakarta. Padahal, bus Transjakarta sudah diterima dan menjadi transportasi massal favorit warga Jakarta karena terkenal aman, nyaman, cepat dan murah.
“Kami sekarang lagi gencar melakukan perbaikan pelayanan. Terutama penambahan armada baru dan jalur. Ini menjadi kurang efektif, kalau masyarakat jadi takut naik Transjakarta,” ujarnya.
Selain diberhentikan dengan tidak hormat, pihaknya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Sebab ranah tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana.
Menurutnya, pemberhentian baru bisa dilakukan setelah pihaknya menerima surat resmi dari Polres Metro Jakarta Pusat. Karena surat tersebut merupakan sarat administrasi untuk memberikan sanksi.
Sebelumnya, empat petugas hanya dikenakan sanksi dinonaktifkan. Sebab UP Transjakarta masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian untuk mengambil tindakan lebih lanjut lagi.
"Kemarin kita memang belum berhentikan keempatnya. Karena kami masih menunggu surat dari kepolisian yang menetapkan status mereka," tuturnya.
Pihak kepolisian telah menetapkan empat petugas Transjakarta dengan inisial DLS, ILA alias Ipank, MK alias Aki dan EKL sebagai tersangka pelecehan YF, karyawati yang menjadi penumpang. Mereka dijerat Pasal 281 KUHP, tentang Pelecehan Seksual. Sesuai pasal itu, keempatnya diancam hukuman 2 tahun dan delapan bulan penjara.
Namun, karena hukumannya kurang dari lima tahun, polisi tidak wajib menahan. Penahanan bisa dilakukan oleh Kejaksaan. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa baju korban yang terdapat noda sperma.
Senin, 27 Januari 2014
Ada-ada saja taksi Blue Bird nyangkut di tangga kantor Jokowi
Sebuah unit taksi dari Blue Bird terjerembab di Kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo , Balai Kota, Jakarta Pusat. Taksi dengan nomor seri SE 2557 itu gagal melewati anak tangga, sehingga tersangkut dan tidak bisa keluar.
Sopir taksi, Gempur Panji mengaku belum mengetahui seluk beluk jalanan di Balai Kota, Jakarta Pusat dari arah Jalan Kebon Sirih. Dia mengira jalanan anak tangga ini bisa dilewati ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Saya belum paham daerah sini. Kirain ini bisa lewat," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/1).
Panji mengatakan dirinya habis mengantar tamu di bagian Kesekretariatan Pemprov DKI Jakarta dan menurunkannya di samping Gedung DPRD DKI Jakarta. Padahal, jalan di samping DPRD ditutup portal dan tidak bisa dilewati.
Selain itu, dia juga beralasan tidak melihat anak tangga tersebut karena kaca depan yang tertutup hujan tidak bisa dihilangkan akibat wiper mobilnya rusak.
"Saya enggak ngeliat tangga. Wipernya rusak jadi enggak keliatan," kata dia.
Setelah hampir 30 menit tersangkut di tangga Balai Kota, akhirnya taksi tersebut bisa keluar karena dibantu mobil derek milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, bagian bawah taksi rusak parah akibat tersangkut anak tangga tersebut.
Sopir taksi, Gempur Panji mengaku belum mengetahui seluk beluk jalanan di Balai Kota, Jakarta Pusat dari arah Jalan Kebon Sirih. Dia mengira jalanan anak tangga ini bisa dilewati ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Saya belum paham daerah sini. Kirain ini bisa lewat," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/1).
Panji mengatakan dirinya habis mengantar tamu di bagian Kesekretariatan Pemprov DKI Jakarta dan menurunkannya di samping Gedung DPRD DKI Jakarta. Padahal, jalan di samping DPRD ditutup portal dan tidak bisa dilewati.
Selain itu, dia juga beralasan tidak melihat anak tangga tersebut karena kaca depan yang tertutup hujan tidak bisa dihilangkan akibat wiper mobilnya rusak.
"Saya enggak ngeliat tangga. Wipernya rusak jadi enggak keliatan," kata dia.
Setelah hampir 30 menit tersangkut di tangga Balai Kota, akhirnya taksi tersebut bisa keluar karena dibantu mobil derek milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, bagian bawah taksi rusak parah akibat tersangkut anak tangga tersebut.
Minggu, 26 Januari 2014
Basuki Akan Realisasikan Perluasan Halte Transjakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperbesar Halte bus Transjakarta. Sebab, sejumlah halte bus Transjakarta saat ini sudah tidak mampu menampung volume penumpang. Untuk itu, rencananya Pemprov DKI akan merealisasikan perluasan Halte Transjakarta pada tahun ini juga.
"Kita memang mau perluas halte. Toilet saja nggak ada," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Minggu (26/1).
Dikatakan Basuki, pihaknya akan merealisasikan perluasan halte Transjakarta pada tahun 2014. "Tahun ini, ini lagi mau kita hitung," katanya.
Pihaknya, lanjut Basuki, juga akan mengatur rute bus Transjakarta yang diterapkan pada kondisi pagi dan sore hari. "Pengaturan rute bus agar tidak terjadi penumpukan penumpang di satu titik," tuturnya.
Selain itu, sambung Basuki, penambahan bus gratis dapat diasumsikan akan mengurangi penumpukan penumpang bus Transjakarta. "Kalau kamu ada bus gratis ngapain kamu naik bus Transjakarta, begitu kan?" tandasnya.
"Kita memang mau perluas halte. Toilet saja nggak ada," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Minggu (26/1).
Dikatakan Basuki, pihaknya akan merealisasikan perluasan halte Transjakarta pada tahun 2014. "Tahun ini, ini lagi mau kita hitung," katanya.
Pihaknya, lanjut Basuki, juga akan mengatur rute bus Transjakarta yang diterapkan pada kondisi pagi dan sore hari. "Pengaturan rute bus agar tidak terjadi penumpukan penumpang di satu titik," tuturnya.
Selain itu, sambung Basuki, penambahan bus gratis dapat diasumsikan akan mengurangi penumpukan penumpang bus Transjakarta. "Kalau kamu ada bus gratis ngapain kamu naik bus Transjakarta, begitu kan?" tandasnya.
Kamis, 23 Januari 2014
Transjakarta BUMD
Transjakarta has finally changed its institutional status from the government agency to City-Owned Enterprise, or BUMD in Indonesian term. This movement is following ITDP's recommendation to the Jakarta city government back from 2011, in an attempt to increase the performance of Transjakarta BRT service, the only full-scale BRT in Indonesia. The transformation to BUMD is believed to improve Transjakarta's management, allowing the organization to be more flexible in managing its funding, recruiting its staffs as well as spending in infrastructure improvement, where previously all of those activities were restricted by government's regulation.
The move into BUMD will also allow Transjakarta to recruit the best people to become the CEO and board of directors, as well as recruiting experts and professionals to join the team to manage the BRT system with the longest Corridor in the world.
The success of creating BUMD is a result of 3 years consultation process between the City Government and the City Council, and ITDP helped this process from the beginning by drafting the white paper for the regulation, legal review of the draft regulation, creating the business plan and investment plan for Transjakarta and standing in expert panel during the consultation process with the council.
The transition process for the transformation is already started in January 2014, with the selection process of CEO and the Commissioner for the company, and it is expected that all the changes and improvement to be seen during the first half of 2014.
The move into BUMD will also allow Transjakarta to recruit the best people to become the CEO and board of directors, as well as recruiting experts and professionals to join the team to manage the BRT system with the longest Corridor in the world.
The success of creating BUMD is a result of 3 years consultation process between the City Government and the City Council, and ITDP helped this process from the beginning by drafting the white paper for the regulation, legal review of the draft regulation, creating the business plan and investment plan for Transjakarta and standing in expert panel during the consultation process with the council.
The transition process for the transformation is already started in January 2014, with the selection process of CEO and the Commissioner for the company, and it is expected that all the changes and improvement to be seen during the first half of 2014.
Transjakarta Corridor 1 Achieved Silver Standard
Transjakarta BRT Corridor 1 achieved the Silver Standard BRT in the ITDP BRT Standard Rating System. The first corridor, opened 10 years ago, has recently shown some improvements which pushed the ratings from Bronze to Silver. Stricter measure on traffic enforcement, integration with other modes and the addition of higher capacity 18-meter buses into the system have all contributed to the improvement of Corridor 1 performance.
The BRT Standard was developed by ITDP with the purpose to create common definitions of bus rapid transit (BRT) and to make sure that passenger service, infrastructure design, economics benefits, and positive environmental impacts of BRT systems around the world have uniformity. Furthermore, the BRT Standard scoring system offers recognition to high quality BRT systems around the world by certifying a BRT corridor as basic BRT, bronze, silver, or gold standard for the current international best practices for BRT systems.
Corridor 1 which runs from Blok M to Kota excels in some categories such as service planning, station design and Station-Bus interface. Other parameters, such as bicycle integration and passing lanes at stations, could potentially increase the scoring for Transjakarta and currently ITDP is working with city to implement those measures along corridor 1.
In addition to Corridor 1, other six Transjakarta corridors achieved The Bronze Standard whilst the remaining five Corridors only achieved the BRT Basic Rating.
Transjakarta, the first BRT system in Asia, began operation in 2004 and already has the longest BRT corridor with 12 Corridors span over 250 km and cover almost the entire city. The current plan to improve Transjakarta also includes three more corridors to add within the next few years. On its 10th year anniversary, Transjakarta remains to be one of the favorite modes of transportation in Jakarta. The city, with the assistance from ITDP is also planning to increase Transjakarta capacity, and current proposal on this plan includes BRT Station expansion and service integration with direct service system to further increase the coverage of the system. It is estimated that Transjakarta could double its ridership from currently 350,000 passengers daily after the plan is implemented .
The BRT Standard was developed by ITDP with the purpose to create common definitions of bus rapid transit (BRT) and to make sure that passenger service, infrastructure design, economics benefits, and positive environmental impacts of BRT systems around the world have uniformity. Furthermore, the BRT Standard scoring system offers recognition to high quality BRT systems around the world by certifying a BRT corridor as basic BRT, bronze, silver, or gold standard for the current international best practices for BRT systems.
Corridor 1 which runs from Blok M to Kota excels in some categories such as service planning, station design and Station-Bus interface. Other parameters, such as bicycle integration and passing lanes at stations, could potentially increase the scoring for Transjakarta and currently ITDP is working with city to implement those measures along corridor 1.
In addition to Corridor 1, other six Transjakarta corridors achieved The Bronze Standard whilst the remaining five Corridors only achieved the BRT Basic Rating.
Transjakarta, the first BRT system in Asia, began operation in 2004 and already has the longest BRT corridor with 12 Corridors span over 250 km and cover almost the entire city. The current plan to improve Transjakarta also includes three more corridors to add within the next few years. On its 10th year anniversary, Transjakarta remains to be one of the favorite modes of transportation in Jakarta. The city, with the assistance from ITDP is also planning to increase Transjakarta capacity, and current proposal on this plan includes BRT Station expansion and service integration with direct service system to further increase the coverage of the system. It is estimated that Transjakarta could double its ridership from currently 350,000 passengers daily after the plan is implemented .
Silver
|
Corridor 1
|
Bronze
|
Corridor 2
|
Basic BRT
|
Corridor 7
| ||
Corridor 3
|
Corridor 8
| ||||||
Corridor 4
|
Corridor 9
| ||||||
Corridor 5
|
Corridor 10
| ||||||
Corridor 6
|
Corridor 11
| ||||||
Corridor 12
|
4 Petugas Transjakarta Cabuli Penumpang di Ruang Genset
Sungguh bejat kelakuan 4 petugas bus Transjakarta. Bukan melayani penumpang, mereka justru melakukan tindakan cabul terhadap karyawan swasta berinisial YF (29).
Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Pusat AKBP Tatan Dirsan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB. YF yang berniat bekerja di kawasan Pluit itu naik bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Halte RS Islam Cempaka Putih.
Namun, baru sampai Halte Atrium Senen, YF tiba-tiba pingsan lantaran penyakit asma yang dideritanya kambuh. Petugas baru menurunkan YF di Halte Harmoni agar mendapat pertolongan. Salah seorang petugas, ED kemudian membawa YF ke ruang genset yang berada di belakang Halte Harmoni.
Tak lama kemudian, ketiga rekannya datang ke ruangan itu. Tapi, bukan menolong mereka malah mencabuli YF yang kala itu mengenakan kaos dan celana pendek secara bergiliran.
"Dalam kondisi pingsan, korban dicabuli 4 petugas itu," kata Tatan pada wartawan, Rabu (22/1/2014).
Baru 15 menit beraksi, warga Sumur Batu itu akhirnya sadar. Mengetahui pakaiannya sudah tak lagi melekat pada tubuhnya, YF sontak berteriak. Petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi lalu menghampiri ruang genset dan menangkap petugas cabul itu.
"Semuanya sudah ditangkap. 2 Pelaku sempat kabur dan ditangkap di kos-kosan mereka di Jakarta Timur," lanjut Tatan.
Keempatnya kini menjadi penghuni baru tahanan Mapolrestro Jakarta Pusat. Atas perbuatannya pelaku diancam Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.
"Korban belum bisa dimintai keterangan karena masih shock," tandas Tatan.
Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Pusat AKBP Tatan Dirsan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB. YF yang berniat bekerja di kawasan Pluit itu naik bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Halte RS Islam Cempaka Putih.
Namun, baru sampai Halte Atrium Senen, YF tiba-tiba pingsan lantaran penyakit asma yang dideritanya kambuh. Petugas baru menurunkan YF di Halte Harmoni agar mendapat pertolongan. Salah seorang petugas, ED kemudian membawa YF ke ruang genset yang berada di belakang Halte Harmoni.
Tak lama kemudian, ketiga rekannya datang ke ruangan itu. Tapi, bukan menolong mereka malah mencabuli YF yang kala itu mengenakan kaos dan celana pendek secara bergiliran.
"Dalam kondisi pingsan, korban dicabuli 4 petugas itu," kata Tatan pada wartawan, Rabu (22/1/2014).
Baru 15 menit beraksi, warga Sumur Batu itu akhirnya sadar. Mengetahui pakaiannya sudah tak lagi melekat pada tubuhnya, YF sontak berteriak. Petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi lalu menghampiri ruang genset dan menangkap petugas cabul itu.
"Semuanya sudah ditangkap. 2 Pelaku sempat kabur dan ditangkap di kos-kosan mereka di Jakarta Timur," lanjut Tatan.
Keempatnya kini menjadi penghuni baru tahanan Mapolrestro Jakarta Pusat. Atas perbuatannya pelaku diancam Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.
"Korban belum bisa dimintai keterangan karena masih shock," tandas Tatan.
Sabtu, 18 Januari 2014
Terendam Banjir, Stasiun Tanah Abang Lumpuh
Meluapnya debit air di Kanal Banjir Barat (KBB) menyebabkan rel kereta api Stasiun Tanah Abang terendam banjir, Sabtu (18/1/2014). Tak ada kereta api yang dapat melintasi stasiun tersebut.
Staf pengamanan Stasiun Tanah Abang Kasirin mengatakan, seluruh jadwal kereta di Tanah Abang dibatalkan. "Sampai airnya sudah surut lagi. Kalau nanti sore sudah surut, kemungkinan akan beroperasi normal kembali," kata Kasirin, saat ditemui Kompas.com, di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (18/1/2014).
Stasiun Tanah Abang telah terendam banjir sejak pukul 02.00 dini hari. Seluruh penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke Serpong, Parung, Rangkasbitung dialihkan melalui stasiun Palmerah. Commuterline dari Bogor pun hanya berhenti sampai di Stasiun Duri. Selain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Kampung Bandan juga terendam banjir.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, enam jalur di Stasiun Tanah Abang terendam banjir setinggi 40 centimeter. Belasan penumpang yang tampak kebingungan dengan keadaan tersebut. Beberapa petugas pengamanan pun bersiaga di pintu masuk stasiun. Di pintu masuk telah dipasang garis pembatas warna merah dan seluruh loket penjualan tiket ditutup. Para petugas menjelaskan kalau tak ada jadwal keberangkatan kereta dari stasiun tersebut.
Penumpang diimbau untuk mengambil alternatif stasiun lainnya. Misalnya, Palmerah, Gondangdia, Duri, maupun Kota. "Ayo bapak-bapak ibu-ibu semakin anda lama di sini, perjalanan Anda semakin terganggu. Lebih baik cari alternatif stasiun lainnya," kata Kasirin kepada para penumpang.
Sebelumnya, debit di aliran KBB yang lokasinya persis di samping Stasiun Tanah Abang meluap, menyusul ditetapkannya status siaga 1 pintu air Manggarai sejak pukul 00.15 WIB. Apabila dilihat dari Jembatan Jatibaru, Tanah Abang, debit air di Kanal Banjir Barat sudah sangat tinggi.
Pemandangan itu menarik bagi sebagian pengendara motor dan mobil yang melintas di kawasan tersebut. Beberapa dari mereka kemudian memberhentikan laju kendaraan dan memotret keadaan KBB.
Staf pengamanan Stasiun Tanah Abang Kasirin mengatakan, seluruh jadwal kereta di Tanah Abang dibatalkan. "Sampai airnya sudah surut lagi. Kalau nanti sore sudah surut, kemungkinan akan beroperasi normal kembali," kata Kasirin, saat ditemui Kompas.com, di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (18/1/2014).
Stasiun Tanah Abang telah terendam banjir sejak pukul 02.00 dini hari. Seluruh penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke Serpong, Parung, Rangkasbitung dialihkan melalui stasiun Palmerah. Commuterline dari Bogor pun hanya berhenti sampai di Stasiun Duri. Selain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Kampung Bandan juga terendam banjir.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, enam jalur di Stasiun Tanah Abang terendam banjir setinggi 40 centimeter. Belasan penumpang yang tampak kebingungan dengan keadaan tersebut. Beberapa petugas pengamanan pun bersiaga di pintu masuk stasiun. Di pintu masuk telah dipasang garis pembatas warna merah dan seluruh loket penjualan tiket ditutup. Para petugas menjelaskan kalau tak ada jadwal keberangkatan kereta dari stasiun tersebut.
Penumpang diimbau untuk mengambil alternatif stasiun lainnya. Misalnya, Palmerah, Gondangdia, Duri, maupun Kota. "Ayo bapak-bapak ibu-ibu semakin anda lama di sini, perjalanan Anda semakin terganggu. Lebih baik cari alternatif stasiun lainnya," kata Kasirin kepada para penumpang.
Sebelumnya, debit di aliran KBB yang lokasinya persis di samping Stasiun Tanah Abang meluap, menyusul ditetapkannya status siaga 1 pintu air Manggarai sejak pukul 00.15 WIB. Apabila dilihat dari Jembatan Jatibaru, Tanah Abang, debit air di Kanal Banjir Barat sudah sangat tinggi.
Pemandangan itu menarik bagi sebagian pengendara motor dan mobil yang melintas di kawasan tersebut. Beberapa dari mereka kemudian memberhentikan laju kendaraan dan memotret keadaan KBB.
[Kompas]
Jumat, 10 Januari 2014
Jokowi: Pemprov DKI Tetap Subsidi Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, pihaknya tetap akan memberikan subsidi kepada TransJakarta yang sudah berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam proses pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ini.
"Iya dapat. Dimana pun yang namanya transportasi tetap dapat subsidi," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, Kamis (9/1/2014).
Namun, perubahan status menjadi BUMD tentu TransJakarta dituntut untuk menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan subsidi yang akan diberikan nantinya untuk tiket agar harga tiket tetap murah, sehingga tidak memberatkan penumpang TransJakarta.
"Ya mengcover tiket dong. Biaya-biaya untuk Transjakarta yang kami cover disitu. Yang penting kalau biaya itu tidak diberikan kan biaya tiket jadi lipat tiga kali. Orientasinya ke tiketnya saja," tutur Jokowi.
Hal yang sama juga dilakukan oleh PT KRL Commuterline Jabodetabek (KCJ) pada KRL Jabodetabek. PT KCJ mampu memberi subsidi untuk para penumpang yang didapat dari anggaran public service obligation (PSO).
"Iya dapat. Dimana pun yang namanya transportasi tetap dapat subsidi," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, Kamis (9/1/2014).
Namun, perubahan status menjadi BUMD tentu TransJakarta dituntut untuk menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan subsidi yang akan diberikan nantinya untuk tiket agar harga tiket tetap murah, sehingga tidak memberatkan penumpang TransJakarta.
"Ya mengcover tiket dong. Biaya-biaya untuk Transjakarta yang kami cover disitu. Yang penting kalau biaya itu tidak diberikan kan biaya tiket jadi lipat tiga kali. Orientasinya ke tiketnya saja," tutur Jokowi.
Hal yang sama juga dilakukan oleh PT KRL Commuterline Jabodetabek (KCJ) pada KRL Jabodetabek. PT KCJ mampu memberi subsidi untuk para penumpang yang didapat dari anggaran public service obligation (PSO).
Kamis, 09 Januari 2014
PT KAI Fokuskan Tiga Stasiun Terintegrasi Dengan Busway
PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang kereta dalam menggunakan layanan transportasi massal di Jakarta. Salah satunya adalah dengan membangun layanan bus Transjakarta.
Karena itu, PT KAI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengintegrasikan stasiun kereta rel listrik (KRL) dengan halte busway. Yakni dengan menyambungkan stasiun dan halte bus Transjakarta menjadi satu.
Untuk mewujudkan rencana itu, PT KAI akan fokus pada tiga stasiun besar. Yaitu Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara dan Tanah Abang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PT KAI akan mencoba integrasi stasiun dan halte busway di tiga stasiun tersebut. Melihat ketiga stasiun itu selalu terlihat mengalami kemacetan yang cukup parah setiap hari.
“PT KAI mau mencobanya di Stasiun Pasar Senen, Jatinegara dan Tanah Abang. Jatinegara itu kan macet. Sama seperti Stasiun Senen dan Tanah Abang. Nanti semua stasiun akan ditata seperti itu,” kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (8/1).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan desain penataan stasiun akan tersambung dengan halte bus Tranjakarta. Hanya saja untuk anggaran pembangunannya atau pembuatan pagarnya belum bisa ditentukan. Apakah akan diambil dari APBD DKI atau dari anggaran PT KAI.
“Desain sudah ada. Eksekusinya tinggal memikirkan pakai APBD atau PT KAI,” ujarnya.
Pemprov DKI, lanjutnya, menginginkan setiap stasiun KRL dirancang dengan tempat bus Transjakarta yang masuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi warga yang menggunakan KRL tidak perlu berjalan lagi keluar stasiun, melainkan langsung naik ke Transjakarta.
Karena itu, PT KAI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengintegrasikan stasiun kereta rel listrik (KRL) dengan halte busway. Yakni dengan menyambungkan stasiun dan halte bus Transjakarta menjadi satu.
Untuk mewujudkan rencana itu, PT KAI akan fokus pada tiga stasiun besar. Yaitu Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara dan Tanah Abang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PT KAI akan mencoba integrasi stasiun dan halte busway di tiga stasiun tersebut. Melihat ketiga stasiun itu selalu terlihat mengalami kemacetan yang cukup parah setiap hari.
“PT KAI mau mencobanya di Stasiun Pasar Senen, Jatinegara dan Tanah Abang. Jatinegara itu kan macet. Sama seperti Stasiun Senen dan Tanah Abang. Nanti semua stasiun akan ditata seperti itu,” kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (8/1).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan desain penataan stasiun akan tersambung dengan halte bus Tranjakarta. Hanya saja untuk anggaran pembangunannya atau pembuatan pagarnya belum bisa ditentukan. Apakah akan diambil dari APBD DKI atau dari anggaran PT KAI.
“Desain sudah ada. Eksekusinya tinggal memikirkan pakai APBD atau PT KAI,” ujarnya.
Pemprov DKI, lanjutnya, menginginkan setiap stasiun KRL dirancang dengan tempat bus Transjakarta yang masuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi warga yang menggunakan KRL tidak perlu berjalan lagi keluar stasiun, melainkan langsung naik ke Transjakarta.
Ini Rute Penerbangan Komersial dari Bandara Halim Perdanakusuma
Bandara Halim Perdanakusuma sudah siap melayani rute penerbangan domestik, Jumat (10/1). Beberapa maskapai penerbangan mengalihkan pemberangkatan ke beberapa tujuan tertentu dari Bandara Soekarno Hatta ke Banda Halim Perdanakusuma.
Tiga maskapai yang mengalihkan rute penerbangan komersialnya adalah Citilink, Garuda Indonesia dan Air Asia. Namun, tiga maskapai ini mulai beroperasi pada watku yang berbeda. Setidaknya, antar maskapai memulai perjalanan dari Bandara Halim dengan selisih waktu satu bulan.
Berikut rencana daftar rute dari tiga maskapi penerbangan yang akan dialihkan dari Bandara Soetta ke Bandara Halim Perdanakusuma berdasarkan rilis Kementerian Perhubungan yang diterima Metrotvnews.com, kemarin:
Citilink (Pesawat Airbus A320) - 10 Januari 2014
1. Rute Halim-Yogyakarta
2. Rute Halim-Semarang
3. Rute Halim-Malang
Garuda Indonesia (Boeing 737) - Februari 2014
1. Rute Halim-Surabaya
2. Rute Halim-Semarang
3. Rute Halim-Palembang
4. Rute Halim-Yogyakarta
5. Rute Halim-Pontianak.
Air Asia (Airbus A320) - Maret 2014
1. Rute Haligm-Yogyakarta
2. Rute Halim-Medan
3. Rute Halim-Surabaya.
Pada tahap awal, maskapai Citilink menjadi maskapai pelopor yang mengalihkan penerbangan domestiknya melalui bandara ini. Baru kemudian Garuda Indonesia pada Febuari 2014, dan Indonesia AirAsia pada Maret 2014.
Dari sisi fasilitas bandara udara, saat ini Bandara Halim sudah menyediakan tiga parking stand untuk pesawat sejenis B-737-800 NG /B 737-900 dari 13 parking stand yang ada.
Mengingat Bandara Halim saat ini peruntukkannya tidak hanya bagi penerbangan komersial namun juga melayani penerbangan militer dan VIP, kapasitas runway di bandara ini secara keseluruhan adalah 12 pergerakan setiap jam dengan slot time yang tersedia saat ini sebanyak 126 slot untuk pengoperasian 24 jam.
Tiga maskapai yang mengalihkan rute penerbangan komersialnya adalah Citilink, Garuda Indonesia dan Air Asia. Namun, tiga maskapai ini mulai beroperasi pada watku yang berbeda. Setidaknya, antar maskapai memulai perjalanan dari Bandara Halim dengan selisih waktu satu bulan.
Berikut rencana daftar rute dari tiga maskapi penerbangan yang akan dialihkan dari Bandara Soetta ke Bandara Halim Perdanakusuma berdasarkan rilis Kementerian Perhubungan yang diterima Metrotvnews.com, kemarin:
Citilink (Pesawat Airbus A320) - 10 Januari 2014
1. Rute Halim-Yogyakarta
2. Rute Halim-Semarang
3. Rute Halim-Malang
Garuda Indonesia (Boeing 737) - Februari 2014
1. Rute Halim-Surabaya
2. Rute Halim-Semarang
3. Rute Halim-Palembang
4. Rute Halim-Yogyakarta
5. Rute Halim-Pontianak.
Air Asia (Airbus A320) - Maret 2014
1. Rute Haligm-Yogyakarta
2. Rute Halim-Medan
3. Rute Halim-Surabaya.
Pada tahap awal, maskapai Citilink menjadi maskapai pelopor yang mengalihkan penerbangan domestiknya melalui bandara ini. Baru kemudian Garuda Indonesia pada Febuari 2014, dan Indonesia AirAsia pada Maret 2014.
Dari sisi fasilitas bandara udara, saat ini Bandara Halim sudah menyediakan tiga parking stand untuk pesawat sejenis B-737-800 NG /B 737-900 dari 13 parking stand yang ada.
Mengingat Bandara Halim saat ini peruntukkannya tidak hanya bagi penerbangan komersial namun juga melayani penerbangan militer dan VIP, kapasitas runway di bandara ini secara keseluruhan adalah 12 pergerakan setiap jam dengan slot time yang tersedia saat ini sebanyak 126 slot untuk pengoperasian 24 jam.
Rabu, 08 Januari 2014
Bandara Halim Siap Melayani Penerbangan Komersial
Persiapan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melayani penerbangan komersiAl sudah hampir rampung.
Meski tidak banyak perubahan yang dilakukan, namun dipastikan pada 9 Januari 2013 sejumlah renovasi dan aktivitas pemugaran selesai dilakukan.
"(Renovasi) ini sudah selesai, tinggal mengecat area keberangkatan saja. Tanggal 9 Januari 2013 harus sudah beres, jadi tanggal 10 Januari 2013 sudah bisa memulai penerbangan komersil," ujar General Manager PT Angkasa Pura 2 Iwan Khrishadianto, saat meninjau persiapan Bandara Halim (8/1).
Menurutnya, pihaknya telah melakukan sejumlah perubahan di bagian dalam bandara diantaranya dengan memperluas area keberangkatan, area tunggu penumpang (waiting room), dan penambahan mesin X-Ray. Sementara untuk area kedatangan, hanya dilakukan pengecatan saja tanpa melakukan perubahan berarti.
Meski tidak banyak perubahan yang dilakukan, namun dipastikan pada 9 Januari 2013 sejumlah renovasi dan aktivitas pemugaran selesai dilakukan.
"(Renovasi) ini sudah selesai, tinggal mengecat area keberangkatan saja. Tanggal 9 Januari 2013 harus sudah beres, jadi tanggal 10 Januari 2013 sudah bisa memulai penerbangan komersil," ujar General Manager PT Angkasa Pura 2 Iwan Khrishadianto, saat meninjau persiapan Bandara Halim (8/1).
Menurutnya, pihaknya telah melakukan sejumlah perubahan di bagian dalam bandara diantaranya dengan memperluas area keberangkatan, area tunggu penumpang (waiting room), dan penambahan mesin X-Ray. Sementara untuk area kedatangan, hanya dilakukan pengecatan saja tanpa melakukan perubahan berarti.
Awal Februari, 346 Bus Sedang Beroperasi di Jalur "Busway"
Pada awal Februari mendatang, warga Jakarta dapat menikmati angkutan umum yang lebih ramah lingkungan, nyaman dan aman. Angkutan umum tersebut berupa Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
Sebanyak 346 BKTB atau bus sedang baru akan beroperasi melayani warga menggantikan kopaja yang sudah tidak layak jalan lagi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan BKTB ini akan menjadi feeder bagi bus Transjakarta sehingga bus sedang ini akan beroperasi di jalur khusus busway.
“BKTB ini menggantikan kopaja yang sudah tidak beroperasi lagi pada sejumlah rute. Bus-bus ini akan menghidupkan kembali rute yang sudah tidak dilewati kopaja lagi. Sama seperti Kopaja AC, BKTB diperbolehkan melintas di jalur busway,” kata Pristono, Rabu (8/1).
Ratusan bus tersebut, lanjutnya, akan melayani warga dari domisili mereka ke sejumlah rute yang dilalui oleh bus Transjakarta. Dengan begitu, warga bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta. Terintegrasinya layanan transportasi ini akan membuat warga tidak lagi menikmati kemacetan di jalan.
Menurutnya, bus-bus baru tersebut sudah tiba di Jakarta. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Bus baru itu tegas dia, belum bisa dioperasikan seluruhnya karena Dinas Perhubungan harus merekrut sopir BKTB. Lalu memberikan pelatihan bagi mereka agar dapat mengemudikan BKTB di jalur bus Transjakarta. “BKTB akan dioperasikan secara bertahap,” ujarnya
Sebanyak 346 BKTB atau bus sedang baru akan beroperasi melayani warga menggantikan kopaja yang sudah tidak layak jalan lagi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan BKTB ini akan menjadi feeder bagi bus Transjakarta sehingga bus sedang ini akan beroperasi di jalur khusus busway.
“BKTB ini menggantikan kopaja yang sudah tidak beroperasi lagi pada sejumlah rute. Bus-bus ini akan menghidupkan kembali rute yang sudah tidak dilewati kopaja lagi. Sama seperti Kopaja AC, BKTB diperbolehkan melintas di jalur busway,” kata Pristono, Rabu (8/1).
Ratusan bus tersebut, lanjutnya, akan melayani warga dari domisili mereka ke sejumlah rute yang dilalui oleh bus Transjakarta. Dengan begitu, warga bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta. Terintegrasinya layanan transportasi ini akan membuat warga tidak lagi menikmati kemacetan di jalan.
Menurutnya, bus-bus baru tersebut sudah tiba di Jakarta. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Bus baru itu tegas dia, belum bisa dioperasikan seluruhnya karena Dinas Perhubungan harus merekrut sopir BKTB. Lalu memberikan pelatihan bagi mereka agar dapat mengemudikan BKTB di jalur bus Transjakarta. “BKTB akan dioperasikan secara bertahap,” ujarnya
Jokowi Tegaskan Terminal Lebak Bulus Harus Ditutup
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan terminal bus antarkota antarprovinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, harus ditutup dalam waktu dekat. Alasannya, pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) harus terus berjalan.
"MRT tidak bisa mundur lagi, kalau terlambat biaya yang akan kita tanggung akan besar sekali," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Januari 2013.
Namun dia meminta Kepala Dinas Perhubungan dan PT MRT memberi penjelasan tentang pentingnya menutup terminal itu kepada semua pemangku kepentingan di sana.
"Harus dijelaskan kepada sopir, kernet, ormas, pedagang asongan, bakso panggul, tukang parkir, preman. Pokoknya semuanya dijelaskan," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, perusahaan otobus sebenarnya sudah tidak keberatan dengan penutupan terminal bus AKAP itu. Hanya penjual tiket dan pedagang yang menyampaikan keberatan. "Semua sudah diberi tahu sejak setahun lalu karena stasiun besar MRT memang di Lebak Bulus," kata dia.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan tertundanya penutupan terminal untuk sementara waktu tidak akan membuat proyek mandek. Soalnya mereka bisa melakukan persiapan pembangunan di lokasi lain.
"MRT tidak bisa mundur lagi, kalau terlambat biaya yang akan kita tanggung akan besar sekali," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Januari 2013.
Namun dia meminta Kepala Dinas Perhubungan dan PT MRT memberi penjelasan tentang pentingnya menutup terminal itu kepada semua pemangku kepentingan di sana.
"Harus dijelaskan kepada sopir, kernet, ormas, pedagang asongan, bakso panggul, tukang parkir, preman. Pokoknya semuanya dijelaskan," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, perusahaan otobus sebenarnya sudah tidak keberatan dengan penutupan terminal bus AKAP itu. Hanya penjual tiket dan pedagang yang menyampaikan keberatan. "Semua sudah diberi tahu sejak setahun lalu karena stasiun besar MRT memang di Lebak Bulus," kata dia.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan tertundanya penutupan terminal untuk sementara waktu tidak akan membuat proyek mandek. Soalnya mereka bisa melakukan persiapan pembangunan di lokasi lain.
[Tempo.co]
Selasa, 07 Januari 2014
Ini bus tingkat dari China yang siap layani wisatawan Ibu Kota
Bus berkapasitas 40 penumpang ini memiliki fasilitas seperti pendingin udara & pengeras suara untuk petugas guide.
Your letters: On Transjakarta Bus Lanes
I admit I’ve entered Transjakarta bus lanes a couple of times when I drive.
Sometimes, I don’t give way for a bus full of people that wants to enter my lane.
Perhaps I felt frustrated driving on Jakarta’s congested roads, or perhaps I feel incredulous at the bus driver’s impoliteness in the way he sought to enter the lane but afterward I felt bad, as I became aware of the number of people on the bus; they only wanted to get home, as I did, and I was alone in my car while they did not have that luxury.
If only the buses were more comfortable, I would want to use them instead of drive my car. But then, I was one of the reasons the bus wasn’t more comfortable; I deliberately blocked its way.
I was the one who was rude.
If I were to give way to buses as I usually give way to ambulances, police cars and fire trucks, I’m not sure whether the bus way system would be needed.
So, I’ve been reflecting on an article, “A key year for city public transportation” (The Jakarta Post, Jan. 4), by Bambang Nurbianto, about the government not being too tough on motorcyclists — or perhaps drivers, too — as it referred to the busway system. I think we all need to be more aware about the way we drive or ride our vehicles.
Fernisia
Jakarta
Sometimes, I don’t give way for a bus full of people that wants to enter my lane.
Perhaps I felt frustrated driving on Jakarta’s congested roads, or perhaps I feel incredulous at the bus driver’s impoliteness in the way he sought to enter the lane but afterward I felt bad, as I became aware of the number of people on the bus; they only wanted to get home, as I did, and I was alone in my car while they did not have that luxury.
If only the buses were more comfortable, I would want to use them instead of drive my car. But then, I was one of the reasons the bus wasn’t more comfortable; I deliberately blocked its way.
I was the one who was rude.
If I were to give way to buses as I usually give way to ambulances, police cars and fire trucks, I’m not sure whether the bus way system would be needed.
So, I’ve been reflecting on an article, “A key year for city public transportation” (The Jakarta Post, Jan. 4), by Bambang Nurbianto, about the government not being too tough on motorcyclists — or perhaps drivers, too — as it referred to the busway system. I think we all need to be more aware about the way we drive or ride our vehicles.
Fernisia
Jakarta
Senin, 06 Januari 2014
Jokowi Tunda Penutupan Terminal Lebak Bulus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menunda penutupan Terminal Antarkota Antarprovinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin (6/1/2014). Ia tidak dapat memastikan waktu yang tepat untuk menutup terminal tersebut. "Enggak tahu, mungkin satu-dua hari ini," kata Jokowi, Senin sore.
Jokowi enggan menyebutkan alasan penundaan penutupan tersebut. Hari ini ratusan karyawan perusahaan otobus dan warga sekitar terminal itu berunjuk rasa menuntut solusi bagi pekerjaan mereka apabila terminal itu jadi ditutup pada Senin malam nanti. Jokowi berharap, dalam waktu dekat ini kondisi terminal tersebut berangsur kondusif.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus sangat berpengaruh dengan kelanjutan pembangunan depo mass rapid transit (MRT). Jika penutupan terminal ditunda, maka pelaksanaan proyek MRT pun tertunda.
"Proyek MRT ini kan besar, triliunan, jadi tidak bisa dilambat-lambatkan seperti itu, pasti rugi, maka akan dilanjutkan," ujarnya.
Kendati demikian, Pristono juga tidak dapat memastikan kapan Dishub DKI dapat menutup terminal tersebut secara permanen. Dishub DKI juga tidak bisa memenuhi permintaan pengunjuk rasa di terminal itu, yakni menunda penutupan hingga setelah perayaan hari raya Idul Fitri 2014.
Dishub DKI telah menetapkan pemindahan rute bus AKAP Lebak Bulus ke Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Pulogadung. "Sekalian penataan, jurusan Sumatera di Kalideres, Jawa Barat di Kampung Rambutan, Jawa Tengah dan Timur di Pulogadung. Nanti dari Pulogadung dipindahkan ke Pulogebang," kata Pristono.
Penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus dilakukan untuk mendukung pembangunan MRT. Rencana penutupan terminal itu mendapat tentangan dari karyawan perusahaan bus dan warga yang mencari nafkah di terminal tersebut. Sejak 1 Januari 2014 hingga Senin pagi ini, sopir bus dan warga berunjuk rasa di dalam terminal tersebut.
Jokowi enggan menyebutkan alasan penundaan penutupan tersebut. Hari ini ratusan karyawan perusahaan otobus dan warga sekitar terminal itu berunjuk rasa menuntut solusi bagi pekerjaan mereka apabila terminal itu jadi ditutup pada Senin malam nanti. Jokowi berharap, dalam waktu dekat ini kondisi terminal tersebut berangsur kondusif.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus sangat berpengaruh dengan kelanjutan pembangunan depo mass rapid transit (MRT). Jika penutupan terminal ditunda, maka pelaksanaan proyek MRT pun tertunda.
"Proyek MRT ini kan besar, triliunan, jadi tidak bisa dilambat-lambatkan seperti itu, pasti rugi, maka akan dilanjutkan," ujarnya.
Kendati demikian, Pristono juga tidak dapat memastikan kapan Dishub DKI dapat menutup terminal tersebut secara permanen. Dishub DKI juga tidak bisa memenuhi permintaan pengunjuk rasa di terminal itu, yakni menunda penutupan hingga setelah perayaan hari raya Idul Fitri 2014.
Dishub DKI telah menetapkan pemindahan rute bus AKAP Lebak Bulus ke Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Pulogadung. "Sekalian penataan, jurusan Sumatera di Kalideres, Jawa Barat di Kampung Rambutan, Jawa Tengah dan Timur di Pulogadung. Nanti dari Pulogadung dipindahkan ke Pulogebang," kata Pristono.
Penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus dilakukan untuk mendukung pembangunan MRT. Rencana penutupan terminal itu mendapat tentangan dari karyawan perusahaan bus dan warga yang mencari nafkah di terminal tersebut. Sejak 1 Januari 2014 hingga Senin pagi ini, sopir bus dan warga berunjuk rasa di dalam terminal tersebut.
[Kompas]
Ada 30 Bus Transjakarta Baru untuk Koridor VIII
Mengantisipasi lonjakan pengguna angkutan umum di Terminal Lebak Bulus akibat penghapusan pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menambah 30 unit bus Transjakarta di sepanjang Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni). Puluhan bus baru tersebut akan beroperasi pada akhir Januari 2014.
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan mulai besok, 7 Januari hingga seterusnya, Terminal Lebak Bulus tidak lagi melayani perjalanan bus AKAP. Pihaknya juga tidak akan membangun terminal khusus untuk perjalanan bus AKAP. Karena, saat ini terminal lebak bulus sudah terkoneksi dengan bus Transjakarta.
“Dengan adanya bus Transjakarta, kami akan memaksimalkan pelayanan bus Transjakarta. Memang sekarang armadanya masih sedikit. Tetapi dalam waktu dekat akan kita tambah armadanya agar pelayanannya semakin maksimal. Kita akan tambah 30 unit pada akhir Januari,” kata Pristono di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/1).
Bus Transjakarta yang sudah beroperasi di Koridor VIII ada sebanyak 50 bus tunggal. Sedangkan nanti penambahan armada baru, berupa articulated bus atau bus gandeng. Sehingga daya angkutnya akan lebih banyak.
“Penambahan bus gandeng, daya angkutnya akan lebih banyak. Bus-bus tersebut sudah tiba di Jakarta. Namun masih dalam penyelesaian administrasi dokumen,” ujarnya.
Seperti diketahui, mulai 7 Januari besok, Terminal Lebak Bulus akan dikurangi fungsinya yakni tidak lagi melayani AKAP. Sehingga yang tersisa hanya untuk perjalanan dalam kota dan bus Transjakarta saja. Pengurangan fungsi tersebut sebab Terminal Lebak Bulus akan digunakan untuk Depo Mass Rapid Transit (MRT).
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan mulai besok, 7 Januari hingga seterusnya, Terminal Lebak Bulus tidak lagi melayani perjalanan bus AKAP. Pihaknya juga tidak akan membangun terminal khusus untuk perjalanan bus AKAP. Karena, saat ini terminal lebak bulus sudah terkoneksi dengan bus Transjakarta.
“Dengan adanya bus Transjakarta, kami akan memaksimalkan pelayanan bus Transjakarta. Memang sekarang armadanya masih sedikit. Tetapi dalam waktu dekat akan kita tambah armadanya agar pelayanannya semakin maksimal. Kita akan tambah 30 unit pada akhir Januari,” kata Pristono di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/1).
Bus Transjakarta yang sudah beroperasi di Koridor VIII ada sebanyak 50 bus tunggal. Sedangkan nanti penambahan armada baru, berupa articulated bus atau bus gandeng. Sehingga daya angkutnya akan lebih banyak.
“Penambahan bus gandeng, daya angkutnya akan lebih banyak. Bus-bus tersebut sudah tiba di Jakarta. Namun masih dalam penyelesaian administrasi dokumen,” ujarnya.
Seperti diketahui, mulai 7 Januari besok, Terminal Lebak Bulus akan dikurangi fungsinya yakni tidak lagi melayani AKAP. Sehingga yang tersisa hanya untuk perjalanan dalam kota dan bus Transjakarta saja. Pengurangan fungsi tersebut sebab Terminal Lebak Bulus akan digunakan untuk Depo Mass Rapid Transit (MRT).
Sabtu, 04 Januari 2014
A Key Year for City Public Transportation
Traveling alongside a congested road in an empty Transjakarta busway lanes makes one sympathize deeply with the hundreds of thousands of motorists using the regular roads, struggling against worsening traffic gridlock on a daily basis.
On a recent Saturday, most of the motorists, including myself, patiently passed through congested roads from the Harmoni intersection in Central Jakarta to the Tomang underpass in West Jakarta. Only a few motorists wanted to risk a fine of Rp 1 million (US$82.10).
The empty bus lanes are always tempting motorists, who are trapped in gridlock for hours during morning and evening peak hours. The enforcement of maximum fines — Rp 500,000 for motorcyclists and Rp 1 million for car drivers — since late November could significantly reduce the number of motorists entering the Transjakarta bus lanes.
But lately, more and more motorists have returned to these bus lanes. Perhaps they cannot bear worsening congestion, or maybe they know that police officers no longer tightly watch them. They may also think that persistently sticking to congested roads doesn’t make sense, as the bus lanes are unoccupied.
It is the task of the city authorities to set regulations and it is the task of good citizens to respect them. But it is naïve to enforce rigid bans on motorists entering Transjakarta bus lanes while the Jakarta government has not been able to use most of the 12 existing Transjakarta corridors optimally.
Citing a statement by Jakarta Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, each Transjakarta bus lane needs at least between 120 and 150 buses for optimal use.
Meanwhile, existing buses only total 669, according to the Transjakarta busway website.
Don’t get me wrong. I am a regular user of public transportation and am one of the beneficiaries of the strong commitment of the city government to improve public transportation.
It is good to hear that the city government has allocated Rp 4.64 trillion in this year’s city budget to purchase 1,000 large buses for the Transjakarta busway and some 3,000 medium-sized buses, to try to double the number of passengers from 360,000 last year to 700,000 this year.
On a recent Saturday, most of the motorists, including myself, patiently passed through congested roads from the Harmoni intersection in Central Jakarta to the Tomang underpass in West Jakarta. Only a few motorists wanted to risk a fine of Rp 1 million (US$82.10).
The empty bus lanes are always tempting motorists, who are trapped in gridlock for hours during morning and evening peak hours. The enforcement of maximum fines — Rp 500,000 for motorcyclists and Rp 1 million for car drivers — since late November could significantly reduce the number of motorists entering the Transjakarta bus lanes.
But lately, more and more motorists have returned to these bus lanes. Perhaps they cannot bear worsening congestion, or maybe they know that police officers no longer tightly watch them. They may also think that persistently sticking to congested roads doesn’t make sense, as the bus lanes are unoccupied.
It is the task of the city authorities to set regulations and it is the task of good citizens to respect them. But it is naïve to enforce rigid bans on motorists entering Transjakarta bus lanes while the Jakarta government has not been able to use most of the 12 existing Transjakarta corridors optimally.
Citing a statement by Jakarta Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, each Transjakarta bus lane needs at least between 120 and 150 buses for optimal use.
Meanwhile, existing buses only total 669, according to the Transjakarta busway website.
Don’t get me wrong. I am a regular user of public transportation and am one of the beneficiaries of the strong commitment of the city government to improve public transportation.
It is good to hear that the city government has allocated Rp 4.64 trillion in this year’s city budget to purchase 1,000 large buses for the Transjakarta busway and some 3,000 medium-sized buses, to try to double the number of passengers from 360,000 last year to 700,000 this year.
Jumat, 03 Januari 2014
Cara Singapura Menekan Penggunaan Kendaraan Pribadi
Selain mempersulit kepemilikan mobil, pemerintah Singapura juga mempersulit warganya ketika sudah memiliki mobil, untuk mengarahkan warganya memilih angkutan umum yang murah, cepat, dan terjangkau kemana dan dimanapun
1. Electronic Road Pricing (ERP)
Kebijakan ERP mewajibkan pemilik mobil membayar saat melewati jalan-jalan utama dan kawasan pusat bisnis di Singapura. Di sana, tarif berubah-ubah tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas. Misalnya, di Victoria Street dikenakan tarif sebesar Sin $ 2,5 pada pukul 8.30-9.00, namun diturunkan menjadi Sin $ 0,5 pada pukul 9.55-10.00
2. Tarif Parkir yang Tinggi
Pengendara mobil juga harus siap membayar mahal saat memarkir mobilnya. Misalnya untuk parkir di Shaw Tower, satu kawasan bisnis di Singapura, tarif parkir satu jam pertama sebesar Sin $ 1, untuk setiap jam berikutnya sebesar Sin $ 2,15. Jadi, bila ingin parkir sekitar 10 jam, maka akan membayar Sin $ 20,35 atau sekitar Rp 186 ribu. Selain biaya parkir yang tinggi, jumlah lahan parkir di Singapura sangat terbatas.
3. Harga Bensin yang Tinggi
Saat mengisi bensin, pemilik mobil juga harus siap-siap untuk menguras kantong. Menurut data Bank Dunia, harga bensin sebesar US $ 1,68 atau Rp 19 ribu hanya untuk satu liter BBM. Sekali isi tanki mobil sebanyak 20 liter BBM, harus menyiapkan setidaknya Rp 380 ribu
Begitulah cara Pemerintah Singapura menekan jumlah mobil di negaranya. Sebagai gantinya pemerintah menyiapkan Transportasi Umum yang sangat bagus untuk warganya.
1. Electronic Road Pricing (ERP)
2. Tarif Parkir yang Tinggi
3. Harga Bensin yang Tinggi
Begitulah cara Pemerintah Singapura menekan jumlah mobil di negaranya. Sebagai gantinya pemerintah menyiapkan Transportasi Umum yang sangat bagus untuk warganya.
Quote From Singapore:
"Need Cruel To Be Fine"
Sulitnya Memiliki Mobil di Singapura
Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Negara ini terkenal dengan sistem transpotasinya yang sangat baik, hal ini karena pemerintah mampu menekan jumlah kepemilikan mobil dengan cara menyulitkan warganya untuk dapat memiliki mobil. Meski demikian angka menjukan bahwa 12 dari 100 penduduk Singapura memiliki mobil pribadi.
Jadi, apa aja sih yang kesulitan-kesulitan yang diciptakan pemerintah Singapura untuk menekan warganya untuk memiliki mobil? Mari simak gan
1. Biaya Pendaftaran
Semua mobil di Singapura harus terdaftar di LTA (Land Transport Authority) yang merupakan departemen Transportasi darat Singapura. Biaya pendaftaran tersebut sebesar Sin$ 140
2. Preferential Additional Registration Fee (PARF)
Preferential Additional Registration Fee adalah aturan untuk menyudahi pemakaian atau membuang kendaraan dengan masa waktu maksimal 10 tahun pemakaian. Pajak pendaftaran mobil ini memiliki tarif berjenjang dari 100 persen hingga 180 persen dari harga mobil bergantung pada harga mobil. Untuk harga mobil sampai Sin$ 20 ribu hanya dikenakan pajak pendaftaran 100 persen dari nilai pasar mobil. Namun, untuk harga mobil lebih mahal dari itu, akan dikenakan tarif lebih tinggi
3. Vehicle Quota System (VQS)
Vehicle Quota System mulai diberlakukan pada 1990 dimana kebijakan ini mengatur jumlah kendaraan baru yang akan meminta izin registrasi berdasarkan pada jumlah kendaraan yang sudah ‘kadaluwarsa’ dan data pertumbuhan kendaraan.
4. Certificate of Entitlement (COE)
Certificate of Entitlement adalah surat keterangan yang didasarkan pada kuota pertumbuhan jumlah kendaraan baru yang diperbolehkan di Singapura hanya selama 10 tahun. 10 tahun berikutnya. Karena jumlah sertifikat dibatasi hanya 30 ribu unit per tahun, maka proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut dilelang dan berlaku hanya untuk 10 tahun. Rata-rata, biaya untuk mendapatkan COE sebesar Sin$ 87 ribu atau hampir Rp 800 juta
5. Pajak Jalan
Tarif pajak jalan didasarkan pada kapasitas mesin dan usia mobil. Semakin besar kapasitas mesin, maka tarif pajak jalan akan semakin mahal. Misalnya, untuk mobil berkapasitas 1.600 cc dikenakan pajak jalan sekitar Sin$ 744 untuk jangka waktu setahun. Semakin tua usia mobil akan dikenakan pajak jalan lebih tinggi. Misalnya, untuk mobil berusia 11 tahun, tambahan pajak jalan sebesar 10 persen dan mobil berusia 14 tahun tambahan sebesar 50 persen
Spoilerfor Road Tax:
7. Pajak Plat Nomor
Plat Warna Merah (Weekend Car) digunakan jam 19.00 sampai 07.00 pada hari Senin sampai Jumat.Pada hari Sabtu dan Minggu Bebas 24 Jam. Pajak Plat Merah lebih murah dibanding plat hitam. Plat Hitam adalah bebas jam terbangnya dan bebas harinya namun pajak kendaraan tersebut sangatlah tinggi.
8. Wajib Memiliki Asuransi Kendaraan
Para pemilik kendaraan juga diwajibkan untuk memiliki asuransi kendaraan. Dan para pemilik juga tidak izinkan untuk menggunakan boleh kaca film kecuali untuk kaca bagian belakang mobil, dan ini merupakan peraturan yang wajib untuk setiap pengendara
Jadi, apa aja sih yang kesulitan-kesulitan yang diciptakan pemerintah Singapura untuk menekan warganya untuk memiliki mobil? Mari simak gan
1. Biaya Pendaftaran
2. Preferential Additional Registration Fee (PARF)
3. Vehicle Quota System (VQS)
4. Certificate of Entitlement (COE)
5. Pajak Jalan
Spoilerfor Road Tax:
7. Pajak Plat Nomor
8. Wajib Memiliki Asuransi Kendaraan
Kamis, 02 Januari 2014
Daftar Halte Busway Jadi 'Korban' Pembangunan MRT
Ada 10 halte busway sepanjang Lebak Bulus hingga Bundaran HI.
Rencana pembangunan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) menyebabkan beberapa prasarana lalu lintas yang berada di lokasi area kerja proyek MRT terpaksa dipindahkan, termasuk 10 halte busway sepanjang Lebak Bulus hingga Bundaran HI
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kamis 2 Januari 2014, menuturkan bahwa pemindahan dan pembongkaran 10 halte Busway tersebut sudah diperhitungkan secara matang pihak Dishub DKI dan PT MRT Jakarta.
"Kami sudah atur semuanya sedemikian rupa, termasuk lalu lintasnya. Supaya satu sama lain tidak mengganggu," kata Pristono di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Berikut, 10 Halte busway yang akan direlokasi:
1. Halte Busway Bunderan Senayan Jalan Jenderal Sudirman 1 unit. Halte Busway Bunderan Senayan direlokasi secara mirror (dari sebelah utara menjadi ke arah selatan) dan usai konstruksi tetap pada kondisi pada saat konstruksi.
2. Halte Busway Polda Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Polda direlokasi secara mirror (dari lokasi di sebelah selatan menjadi ke arah utara) dan usai konstruksi tetap pada kondisi pada saat konstruksi.
3. Halte Busway Karet Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Karet dihilangkan sementara pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali di lokasi semula.
4. Halte Busway Baru Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Baru yang berada di antara Halte Busway Karet dan Halte Busway Setiabudi, di mana usai konstruksi tetap seperti semula.
5. Halte Busway Setiabudi Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Setiabudi dihilangkan pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali di lokasi semula dengan tiga pintu.
6. Halte Busway Tosari Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Tosari diperpanjang menjadi enam pintu untuk menampung permintaan (demand) Halte Busway Bunderan HI.
7. Halte Busway Bunderan HI Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Bunderan HI dihilangkan dan diganti dengan JPO baru pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali ke lokasi semula dengan tiga pintu.
8. Halte Busway Sarinah Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Sarinah diperpanjang menjadi enam pintu untuk menampung demand Halte Busway Bunderan HI.
9. Halte Bus Reguler Karet Sisi Timur Jalan Jendral Sudirman 1 unit dihilangkan, setelah masa konstruksi akan dibangun kembali.
10. Halte Bus Reguler Karet Sisi Barat Jalan Jendral Sudirman 1 unit dihilangkan, setelah masa konstruksi akan dibangun kembali.
"Pengerjaan relokasi dan pemobongkaran 10 Halte Busway itu diperkirakan memakan waktu dua bulan," ujar Pristono.
Seperti diketahui, pembangunan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dengan total panjang kurang lebih 15,70 kilometer, yang terbagi menjadi dua segmen.
Pertama, segmen melayang (elevated) sepanjang 9,80 km (Lebak Bulus s/d Sisingamangaraja), dengan tujuh stasiun. Kedua, segmen bawah tanah (underground) sepanjang 5,90 km (Sisingamangaraja sampai dengan Bundaran HI) dengan enam stasiun.
Rencana pembangunan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) menyebabkan beberapa prasarana lalu lintas yang berada di lokasi area kerja proyek MRT terpaksa dipindahkan, termasuk 10 halte busway sepanjang Lebak Bulus hingga Bundaran HI
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kamis 2 Januari 2014, menuturkan bahwa pemindahan dan pembongkaran 10 halte Busway tersebut sudah diperhitungkan secara matang pihak Dishub DKI dan PT MRT Jakarta.
"Kami sudah atur semuanya sedemikian rupa, termasuk lalu lintasnya. Supaya satu sama lain tidak mengganggu," kata Pristono di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Berikut, 10 Halte busway yang akan direlokasi:
1. Halte Busway Bunderan Senayan Jalan Jenderal Sudirman 1 unit. Halte Busway Bunderan Senayan direlokasi secara mirror (dari sebelah utara menjadi ke arah selatan) dan usai konstruksi tetap pada kondisi pada saat konstruksi.
2. Halte Busway Polda Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Polda direlokasi secara mirror (dari lokasi di sebelah selatan menjadi ke arah utara) dan usai konstruksi tetap pada kondisi pada saat konstruksi.
3. Halte Busway Karet Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Karet dihilangkan sementara pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali di lokasi semula.
4. Halte Busway Baru Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Baru yang berada di antara Halte Busway Karet dan Halte Busway Setiabudi, di mana usai konstruksi tetap seperti semula.
5. Halte Busway Setiabudi Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Setiabudi dihilangkan pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali di lokasi semula dengan tiga pintu.
6. Halte Busway Tosari Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Tosari diperpanjang menjadi enam pintu untuk menampung permintaan (demand) Halte Busway Bunderan HI.
7. Halte Busway Bunderan HI Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Bunderan HI dihilangkan dan diganti dengan JPO baru pada saat konstruksi, kemudian saat usai konstruksi dibangun kembali ke lokasi semula dengan tiga pintu.
8. Halte Busway Sarinah Jalan Jenderal Sudirman 1 unit
Halte Busway Sarinah diperpanjang menjadi enam pintu untuk menampung demand Halte Busway Bunderan HI.
9. Halte Bus Reguler Karet Sisi Timur Jalan Jendral Sudirman 1 unit dihilangkan, setelah masa konstruksi akan dibangun kembali.
10. Halte Bus Reguler Karet Sisi Barat Jalan Jendral Sudirman 1 unit dihilangkan, setelah masa konstruksi akan dibangun kembali.
"Pengerjaan relokasi dan pemobongkaran 10 Halte Busway itu diperkirakan memakan waktu dua bulan," ujar Pristono.
Seperti diketahui, pembangunan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dengan total panjang kurang lebih 15,70 kilometer, yang terbagi menjadi dua segmen.
Pertama, segmen melayang (elevated) sepanjang 9,80 km (Lebak Bulus s/d Sisingamangaraja), dengan tujuh stasiun. Kedua, segmen bawah tanah (underground) sepanjang 5,90 km (Sisingamangaraja sampai dengan Bundaran HI) dengan enam stasiun.
[VIVAnews]
Ahok Akan Tetap Gunakan Mobil ke Kantor di Jumat Pekan Pertama
Pemprov DKI Jakarta melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat ke kantor pada Jumat pertama setiap bulan. Meski demikian Wagub DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) akan tetap menggunakan mobil pribadinya.
Kenapa? Ahok punya dua alasan. Alasan pertama, efisiensi. "Kalau besok saya tetap menggunakan mobil pribadi. Kalau misalnya saya naik bus harus pindah bus tiga kali dari rumah saya ke kantor. Itu tidak efisien. Bisa 45 menit di jalan, kalau pakai mobil pribadi hanya 20 menit," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).
Sementara itu jika menggunakan sepeda dari rumahnya di bilangan Pluit, Jakarta Utara, juga tidak efisien. Ia pun mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika memaksakan naik sepeda.
"Kalau saya ngebut dari rumah naik sepeda, bisa-bisa ketabrak. Kalau ketabrak bisa mati, kan nggak lucu kalau ketabrak. Kalau misalnya naik sepeda sambil dikawal polisi nanti malah bikin macet, nggak lucu juga naik sepeda dikawal polisi," imbuh Ahok.
Alasan kedua, Ahok tetap menggunakan mobil pribadinya karena bukan PNS. "Saya kan birokrat, bukan PNS," kata Ahok sambil tertawa.
Meski demikian, Ahok tetap mendukung kebijakan ini. Menurut dia, kebijakan tersebut diberlakukan untuk PNS agar lebih efisien dan efektif. Namun pelaksanaan kebijakan ini tetap harus mengedepankan logika.
"Kalau kebijakan ini saya setuju saja. Kebijakan ini kan agar PNS tahu cara yang efektif. Kita pakai logika bisnis saja, kalau ada yang lebih efektif ya gunakan yang lebih efektif. Kalau ada PNS yang rumahnya jauh, mereka harus naik bus, selain itu kita juga akan bangun jalur bus supaya terintegrasi. Jadi masyarakat juga senang naik bus," tambah Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menerapkan peraturan tersebut mulai 3 Januari 2014. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.
Kenapa? Ahok punya dua alasan. Alasan pertama, efisiensi. "Kalau besok saya tetap menggunakan mobil pribadi. Kalau misalnya saya naik bus harus pindah bus tiga kali dari rumah saya ke kantor. Itu tidak efisien. Bisa 45 menit di jalan, kalau pakai mobil pribadi hanya 20 menit," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).
Sementara itu jika menggunakan sepeda dari rumahnya di bilangan Pluit, Jakarta Utara, juga tidak efisien. Ia pun mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika memaksakan naik sepeda.
"Kalau saya ngebut dari rumah naik sepeda, bisa-bisa ketabrak. Kalau ketabrak bisa mati, kan nggak lucu kalau ketabrak. Kalau misalnya naik sepeda sambil dikawal polisi nanti malah bikin macet, nggak lucu juga naik sepeda dikawal polisi," imbuh Ahok.
Alasan kedua, Ahok tetap menggunakan mobil pribadinya karena bukan PNS. "Saya kan birokrat, bukan PNS," kata Ahok sambil tertawa.
Meski demikian, Ahok tetap mendukung kebijakan ini. Menurut dia, kebijakan tersebut diberlakukan untuk PNS agar lebih efisien dan efektif. Namun pelaksanaan kebijakan ini tetap harus mengedepankan logika.
"Kalau kebijakan ini saya setuju saja. Kebijakan ini kan agar PNS tahu cara yang efektif. Kita pakai logika bisnis saja, kalau ada yang lebih efektif ya gunakan yang lebih efektif. Kalau ada PNS yang rumahnya jauh, mereka harus naik bus, selain itu kita juga akan bangun jalur bus supaya terintegrasi. Jadi masyarakat juga senang naik bus," tambah Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menerapkan peraturan tersebut mulai 3 Januari 2014. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.
[detikcom]
Tantangan PT Transjakarta Setelah Resmi Jadi BUMD
Sejumlah tantangan harus dihadapi pengelola PT Transjakarta menyusul peresmian Badan Layanan Umum (BLU) ini menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Beberapa hal juga patut dievaluasi untuk tercapainya pelayanan maksimal untuk masyarakat ibu kota. Seperti masih banyaknya kecelakaan yang dialami moda transportasi “VIP” ini. Mulai dari lepas ban, terbakar, hingga menabrak pengendara lain atau pejalan kaki.
"Ada tiga bidang yang harus ditingkatkan PT Transjakarta setelah menjadi BUMD," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana saat berbincang dengan Okezone, Kamis (2/1/2014).
Pertama, kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Harus benar-benar direkrut secara profesional di semua tingkatan. Termasuk si sopir," terangnya.
Dengan adanya profesionalitas SDM, lanjut dia, sistem keuangan perusahaan juga harus lebih terbuka dan transparan. "Hingga bisa menghasilkan keuangan yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," imbuhnya.
Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau PT Transjakarta untuk mempunyai strategi jitu agar dapat meningkatkan PAD DKI.
"Tanpa strategi yang baik, maka tak akan bisa memperbaiki keuangan. Karena selama menjadi BLU (Badan Layanan Umum), terus meminta penambahan modal saja. Artinya, ngapain juga dijadikan PT, kalau enggak bisa berubah," tandasnya.
Beberapa hal juga patut dievaluasi untuk tercapainya pelayanan maksimal untuk masyarakat ibu kota. Seperti masih banyaknya kecelakaan yang dialami moda transportasi “VIP” ini. Mulai dari lepas ban, terbakar, hingga menabrak pengendara lain atau pejalan kaki.
"Ada tiga bidang yang harus ditingkatkan PT Transjakarta setelah menjadi BUMD," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana saat berbincang dengan Okezone, Kamis (2/1/2014).
Pertama, kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Harus benar-benar direkrut secara profesional di semua tingkatan. Termasuk si sopir," terangnya.
Dengan adanya profesionalitas SDM, lanjut dia, sistem keuangan perusahaan juga harus lebih terbuka dan transparan. "Hingga bisa menghasilkan keuangan yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," imbuhnya.
Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau PT Transjakarta untuk mempunyai strategi jitu agar dapat meningkatkan PAD DKI.
"Tanpa strategi yang baik, maka tak akan bisa memperbaiki keuangan. Karena selama menjadi BLU (Badan Layanan Umum), terus meminta penambahan modal saja. Artinya, ngapain juga dijadikan PT, kalau enggak bisa berubah," tandasnya.
[Okezone]
Rabu, 01 Januari 2014
Tiap Jumat Pertama, Jokowi Larang PNS DKI Ngantor dengan Mobil dan Motor
Mulai 3 Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dilarang ke kantor menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Kebijakan tersebut akan berlaku setiap Jumat pekan pertama setiap bulannya.
Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No. 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.
"Mulai 3 Januari, mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua. Juga kendaraan dinas operasional," ujar Jokowi dalam Ingub yang diterima detikcom, Rabu (1/1/213).
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.
"Bagi PNS yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut Jokowi.
Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No. 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.
"Mulai 3 Januari, mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua. Juga kendaraan dinas operasional," ujar Jokowi dalam Ingub yang diterima detikcom, Rabu (1/1/213).
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.
"Bagi PNS yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut Jokowi.
[detikcom]
Langganan:
Postingan (Atom)