Tampilkan postingan dengan label Organda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organda. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 Maret 2017

Kalah Bersaing, Pengusaha Angkutan Minta Transjakarta Beli Bus Mereka

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan para pengusaha angkutan umum saat ini sedang berencana mengajukan permintaan agar PT Transportasi Jakarta bersedia membeli izin trayek dan bus-bus mereka.

Penyebabnya karena pengusaha angkutan umum kalah bersaing dengan layanan bus Transjakarta.

Menurut Shafruhan, semakin banyaknya layanan bus feeder di rute-rute bus kota reguler menyebabkan warga penumpang lebih memilih menggunakan bus Transjakarta.

"Kalau terus menempatkan bus di trayek kami ya sama saja ngebunuh. Mending beli aja izin dan bus kami," kata Shafruhan, saat dihubungi, Kamis (9/3/2017).

Shafruhan menuturkan, permintaan agar PT Transjakarta membeli izin trayek dan bus merupakan satu-satunya opsi yang bisa dilakukan pengusaha angkutan umum. Sebab, jika harus bekerja sama, Shafruhan menyebut para pengusaha tidak memiliki modal untuk meremajakan bus.

Dalam mekanisme kerja sama dengan PT Transjakarta, pengusaha akan dibayar dengan sistem rupiah per kilometer. Dengan catatan, bus yang digunakan memenuhi standar yang ditetapkan, salah satunya bus yang dilengkapi  AC.

"Mau integrasi tidak mungkin dengan kondisi angkutan umum saat ini. Mau diremajakan enggak ada modal. Jadi ya sudah beli saja sekalian daripada mati," ujar Shafruhan.

Shafruhan menyatakan, para pengusaha angkutan umum sebenarnya keberatan dengan  perluasan layanan Transjakarta ke rute-rute bus kota reguler.

"Bukannya membina mengembangkan usaha rakyat, tapi malah membunuh. BUMD itu modalnya dari anggaran rakyat. Kok dibuat untuk bunuh rakyat," kata Shafruhan.

Saat ini, layanan bus Transjakarta memang tidak hanya melayani di koridor busway saja, tapi sudah merambah ke rute-rute angkutan reguler, termasuk rute ke kota-kota penyangga.

Dengan hanya membayar Rp 3.500, penumpang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan jika berpindah bus. Kondisi itu yang ditengarai menjadi penyebab penumpang kemudian lebih memilih naik bus Transjakarta.

Senin, 15 Desember 2014

Ahok tak Setuju Perda Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku keberatan dengan penerapan kebijakan pembatasan usia angkutan umum maksimal 10 tahun seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi.

Menurutnya peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi dari para pengusaha bila, kendaraan mereka dibatasi usianya hanya 10 tahun.

"Kalau saya seorang pengusaha bus, saya bisa merawat bus saya dengan baik, bus saya bisa beroperasi sampai 50 tahun. Saya untung dong. Tapi Pemda membatasi usia kendaraan umum hanya 10 tahun," jelasnya, Senin (15/12).

Ia menganggap pembatasan usia kendaraan justru menjadi peluang permainan oknum Dishub. Permainan yang paling memungkinkan terjadi adalah di tempat pengujian KIR yang dilakukan setiap tahun.

"Ini kebiasaan di Jakarta. Karena melanggar Perda. Yang dibatasi itu umur kendaraan, akhirnya dijaganya juga di KIR. Itu nembak (uangnya). Itu penuh permainan juga," tegasnya.

Sementara Kepala Organda DKI, Shafruhan Sinungan juga sependapat dengan Ahok. Ia menolak keras perda tersebut, karena isi peraturan di dalam perda tidak sesuai dengan investasi para pengusaha.

"Masa semua kendaraan dari bus kecil, bus sedang sampai bus besar disamakan usia kendaraannya," ucapnya.

Shafruhan mengatakan seharusnya setiap ukuran bus memiliki batas usia yang berbeda. Ia pun merinci batas usia kendaraan sesuai dengan ukurannya, untuk bus kecil seperti mikrolet dan KWK memiliki batas usia kendaraan 12 tahun, kemudian bus sedang seperti metro mini dan kopaja memiliki batas usia kendaraan 15 tahun, lalu untuk bus ukuran besar memiliki batas usia kendaraan 20 tahun.

Apabila, semua kendaraan disamaratakan usia kendaraannya, kemungkinan besar para pengusaha akan mengalami kebangkrutan. "Organda menolak, karena di dalam isi perda tidak sesuai dengan investasi, bahkan untuk kembali modal pun sulit," ujarnya.

Ia menambahkan, bila batas usia 10 tahun untuk bus ukuran kecil, ia masih bisa memakluminya. Namun, lanjut dia, bila diterapkan untuk bus ukuran besar sangatlah tidak masuk akal.

"Bayangkan untuk bus besar, kami butuh waktu tujuh tahun untuk balik modal. Kalau diberi batasan 10 tahun, mana cukup tiga tahun buat beli bus yang baru, investasi bus saja Rp 1,2 miliar sampa Rp 1,5 miliar per satu bus, mana harga bus juga naik terus setiap tahunnya," jelasnya.
[ROL]

Selasa, 18 November 2014

Organda DKI Akan Dikelola PT Transjakarta

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta akan dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Dan akan diterapkan sistem rupiah perkilometer.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan ini harus dilakukan, mengingat sistem Organda di Jakarta saat ini masih berantakan. Banyak kendaraan umum yang menyetem dan menaik atau turunkan penumpang sembarangan.

"Kita dorong mereka pindah. Jadi nanti mereka bayar berapa rupiah per kilometer. Ini berlaku bagi seluruh Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Ahok berjanji akan memberikan gaji kepada para supir sebesar dua kali UMP. Hal ini akan mempermudah pengusaha untuk memberikan kredit karena jelas gaji yang diterima oleh para supir.

Karenanya, penerapan tersebut masih dalam tahap kajian. Sambil PT Transjakarta siap mengambil alih trayek-trayek di Jakarta.

"Bank kan sekarang mikir kalau mau kasih pinjaman karena tidak ada uang tetap. Kalau nanti ada gaji pasti diberikan untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan keuntungan," tegasnya.

Selasa, 28 Januari 2014

Gubernur Tidak Hadir, Uji Coba Busway di Makassar Batal

Uji coba Bus Rapid Transit atau Busway Trans Maminasata koridor II di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu 29 Januari 2014 akhirnya di batalkan.

"Karena tidak ada pak gubernur untuk membuka acara, maka peresmian diundur," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulsel Masykur A Sultan di Makassar, Selasa (28/1).

Ia menyebutkan, pembatalan secara tiba-tiba tersebut dikarenakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sedang berada di luar daerah dan mengikuti kegiatan pemerintahan sebab yang layak meresmikan oprasional perdana adalah gubernur.

Masykur menjelaskan, meskipun pembatalan ini dilakukan namun pihaknya tetap pada akan mencari waktu kosong serta mengundang dari Kementerian Perhubungan.

"Ini tidak batal, tapi diundur, dan saya akan mengatur ulang dengan mencari jadwal kosong antara Gubernur dan Dirjen Kementerian Perhubungan," katanya singkat.

Mengenai kesiapan uji coba di Koridor II jalan Penghibur depan Pantai Losari yang sebelumnya sudah rampung, terpaksa diundur, meskipun pihaknya bersama Perusahaan Umum (Perum) Damri akan menurunkan 10 armada bus guna mendukung uji coba tersebut.

"Ya nanti kita lakukan uji coba kembali melalui koridor II yang dimulai dari halte depan Pantai Losari menuju ke beberapa mal sesuai rutenya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda yang berlangsung alot akhirnya disetujui jalur busway dimulai dari koridor II depan Pantai Losari.

Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Warkop Q Makassar, Dishubkominfo dan Organda menyepakati beberapa poin salah satunya menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di koridor yang sudah ditentukan.

Saat ditanyai ada rencana supir angkot dan Organda akan melakukan boikot, kata Masykur, ancaman tersebut sudah selesai dan sudah dibicarakan, kemudian dibuatkan kesepakatan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, Perum Damri, dan Organda.

"Jadi kita sudah membuat kesepakatan dari pertemuan tadi tidak menaikan dan meurunkan penumpang kalau bukan dikoridor yang ada. Mudah-mudahan tidak ada aksi lagi besok-besok dilakukan sopir angkot dan anggota Organda," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Organda Sulsel Darwis Rahim mengatakan sudah mendapat kepastian atas hasil pembicaraan antara Dishubkominfo Sulsel, Dishub Makassar, dan Organda Makassar.

Pihaknya mengaku tidak tidak akan menghalang-halangi pada ujicoba busway nanti.

"Kami menjamin tidak ada aksi. Semuanya sudah, jadi tidak ada lagi aksi untuk boikot ujicoba Busway," katanya.

Darwis mengatakan, seharusnya Dishubkominfo Sulsel berbicara dari awal dan melakukan pembicaraan dengan pihak Organda untuk menjelaskan operasional busway.

"Selama ini teman-teman cemas dan khawatir akan keberadaan busway dan tentu akan menggangu mata pencaharian mereka. Selama ini kan Dishubkominfo tidak pernah mengajak kami untuk membicarakan ini, tapi dengan pertemuan ini akan semakin jelas," ucapnya.

Minggu, 01 September 2013

Tarif Taksi Blue Bird Naik Mulai Ahad Ini

Perusahaan Blue Bird mulai menaikkan tarif taksinya untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang per Ahad, 1 September 2013. "Sudah naik sejak pukul 00.00 hari ini," kata Head Public Relation Blue Bird, Teguh Wijayanto, Ahad, 1 September 2013. |

Selanjutnya, Blue Bird memberlakukan tarif awal (buka pintu) Rp 7 ribu dan tarif per kilometer Rp 3.600. Biaya tarif tunggu per jam menjadi Rp 42.000. Menurut Teguh, kenaikan tarif itu sesuai dengan Surat Gubernur kepada DPU Taksi Organda Nomor 880/-1.881.1 tanggal 10 Juli 2013.

Teguh menegaskan kenaikan tarif sebesesar Rp 7 ribu tak berlaku di luar wilayah Jabodetabek. Kenaikan tarif di daerah lain disesuaikan dengan peraturan masing-masing. "Yang di daerah telah lebih dulu naik tarifnya," kata Teguh.

Teguh mengatakan kenaikan tersebut telah disosialisasikan kepada pengemudi dan penumpang. Jika ada penurunan jumlah penumpang, perseroan akan membantu pengemudi. "Akan diberikan tunjangan dan bantuan-bantuan lainnya," kata Teguh.

Perusahaan taksi Blue Bird Group mengikuti jejak perusahaan lainnya dengan menaikkan tarif. Endang Wijaya, sopir Blue Bird, mengatakan info kenaikan tarif sudah beredar di kantornya sejak sebulan lalu. "Kami pun setelah mendapat info diminta untuk mensosialisasikannya pada penumpang. Jadi saat tanggal 1 (penumpang) tidak kaget lagi," ujarnya.

Selasa, 18 Juni 2013

Ahok: Angkutan Jelek Tak Layak Naikkan Tarif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta armada bus umum diganti baru ketika tarifnya naik. Ahok, begitu ia biasa disapa, menilai bus umum yang tidak laik tidak layak menaikkan tarif. "Terutama untuk angkutan yang kondisinya jelek," katanya di Balai Kota, kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2013.

Organisasi angkutan darat (Organda) merencanakan kenaikan tarif 30 persen menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Basuki mengatakan kenaikan tarif diikuti perbaikan sistem pelayanan angkutan umum.

Perbaikan yang dimaksud Basuki, misalnya, menjadi angkutan yang terintegrasi dengan Transjakarta. "Tiket Rp 5.000 tidak masalah asal nyaman." Basuki mengklaim pengguna angkutan umum di Jakarta tidak keberatan membayar tiket Rp 5.000.

Anggota Komisi Perhubungan DPRD DKI Taufiq Azhar berharap tidak ada konflik penentuan kenaikan tarif antara pemerintah daerah dan Organda. Ia meminta Organda tidak menaikkan tarif terlebih dulu sebelum membahasnya dengan pemerintah daerah. "Perlu dilihat lagi hitung-hitungan bersama," katanya.

Senin, 17 Juni 2013

Tarif Angkot Minta Naik 35 Persen

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang meminta tarif angkutan umum/kota naik sebanyak 30 hingga 35 persen. Hal itu akan dilakukan jika pemerintah tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bakal diputuskan pada Senin ini oleh pemerintah pusat.
   
Wakil Ketua Organda Kabupaten Tangerang, Wahyu Zatnika mengatakan pihaknya dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat yang rencananya diputuskan Senin ini. Imbas kenaikan ini, kata Wahyu juga berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum/kota yang juga melakukan penyesuaian tarif.

"Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM, kami pun akan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif angkot sebesar 30- 35 persen. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara pengeluaran dan pemasukan angkutan umum/kota," kata Wahyu kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
   
Terkait pernyataan sikapnya menolak kenaikan harga BBM, Organda Kabupaten Tangerang mengancam akan mengerahkan sedikitnya 130 ribu anggotanya untuk menggelar aksi mogok massal atau stop kiri. "Kenaikan harga BBM akan menyulitkan masyarakat dan para awak transportasi khususnya angkutan darat dalam mejalankan usahanya. Kami menolak keras," tegas Wahyu.

Bila desakan pembatalan harga BBM tidak diindahkan, aksi stop kiri akan dilakukan hingga pemerintah mencabut kembali keputusannya.

"Saya jamin tidak akan ada aktivitas, selama keputusan yang diambil pemerintah menaikan harga BBM itu dicabut," tandasnya.

Menanggapi rencana kenaikan harga BBM, Ramzi, sopir angkot E10 jurusan Pinang-Citra Raya mengatakan pihaknya menolak kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. "Sebaiknya dibatalkan saja, keputusan itu akan menyengsarakan rakyat," katanya.

Waluyo, salahsatu warga yang biasa menggunakan angkot berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Sebab hal itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum/kota serta segala kebutuhan pokok. Tarif angkot pasti naik juga nantinya. Kemudian harga sembako. "Ini menyengsarakan rakyat," tandasnya.
[JPNN]

Kamis, 11 April 2013

Duh, Angkutan Darat Nyaris Mati

Sopir angkutan kota jurusan Kampung Melayu-Pondok Gede,
Dahri (kiri) dan Edi, beristirahat di sela-sela antre menunggu
penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur,
Rabu (10/4/2013). Sepinya penumpang membuat mereka
harus antre hingga 4 jam untuk menunggu penumpang
di terminal itu.
Angkutan massal darat menghadapi situasi berat. Di tengah tarif yang stagnan, pengusaha harus bersaing dengan kemudahan memiliki kendaraan pribadi. Akibatnya, angka pengguna transportasi publik terus turun. Kematian transportasi massal tinggal menunggu waktu.

Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja di bidang angkutan di Jakarta. Padahal, angkutan merupakan satu dari empat jenis usaha di sektor tersier yang menguasai 71,4 persen total struktur ekonomi Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2012, produktivitas sektor tersier menempati urutan paling bawah dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder.

Menurut Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena, Rabu (10/4), transportasi massal di Jakarta tidak dipersiapkan sebagai sektor usaha yang baik. ”Yang terjadi saat ini, biaya transportasi menjadi sangat mahal. Orang harus menghabiskan minimal 30 persen dari pendapatan untuk biaya transportasi. Ini tidak efisien,” katanya.

Sementara itu, pengusaha transportasi massal dibiarkan berpikir untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa ada insentif apa pun. Untuk pembelian kendaraan umum pun dibebankan bunga 9-25 persen, dengan uang muka minimal 30 persen. Belum lagi pungutan liar di jalan.

”Kalau sudah terbebani persoalan ini, boro-boro pengusaha berpikir menyelenggarakan angkutan umum yang bagus. Pendapatan sudah habis untuk mengangsur cicilan dan operasional,” tuturnya.

Sebaliknya, kendaraan pribadi mendapatkan keringanan bunga 4-6 persen. Akibatnya, orang memilih membeli kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Tidak heran terjadi ledakan jumlah sepeda motor. Imbasnya, penumpang angkutan umum kian merosot dan kemacetan kian parah.

Eka mengingatkan, dua tahun lalu, jumlah angkutan umum massal 5 persen dari jumlah kendaraan. Angkutan umum itu melayani 20 juta perjalanan. Saat ini, jumlah kendaraan umum hanya 3,8-4,1 persen. Bus yang ada hanya mengangkut 38 persen dari 30 juta perjalanan atau 11,4 juta perjalanan.

Berdasarkan data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (Jutpi) tahun 2010, bus hanya melayani 12,9 persen dari total perjalanan di Jakarta. Sebanyak 48,7 persen dilayani sepeda motor dan 13,5 persen dilayani mobil, taksi, atau bajaj. Tahun 2002, bus masih melayani 38,3 persen perjalanan.

Eka menegaskan, bila terjadi kemacetan total pada 2014, biaya ekonomi yang harus ditanggung Jakarta akan kian tinggi. Untuk mencegah terjadinya kemacetan total, pembenahan angkutan umum harus menyeluruh.

Menurut Pengusaha metromini Azas Tigor Nainggolan, pengusaha saat ini hanya bertahan saja tanpa mampu mengembangkan usaha. ”Dari 12 unit bus yang saya punya, hanya 3 yang jalan karena penumpang sedikit,” ucapnya.

Bus yang tidak beroperasi akhirnya dikanibal suku cadangnya untuk mengganti suku cadang bus yang beroperasi. Kemacetan juga membuat perjalanan bus tidak efisien. Untuk menempuh jarak sekitar 5 kilometer dibutuhkan waktu sampai 2,5 jam pergi-pulang.

Revitalisasi rute

Keberpihakan pemerintah juga dinilai masih rendah. Tarif bus yang berlaku saat ini, menurut Tigor, merupakan tarif yang berlaku sejak tahun 2000.

”Skema revitalisasi dari Pemprov juga tidak jelas. Sampai sekarang, tidak ada evaluasi rute dan trayek untuk mengintegrasikan bus dengan bus transjakarta atau KRL. Sementara izin trayek bertambah terus,” katanya.

Dia menambahkan, trayek yang berlaku saat ini dibuat oleh pengusaha. ”Keluarga saya membuat tiga trayek. Untuk dapat satu trayek, bisa habis ratusan juta,” ucap Tigor.

Hal senada disampaikan Porman, pengusaha KWK. ”Sekarang kondisi kami asal jalan saja. Kalau rute masih melewati permukiman penduduk, masih bisa ada penghasilan. Namun, kalau sudah di dalam kota, sulit dapat penumpang,” katanya.

Senin, 01 April 2013

DLLAJ Akan Evaluasi APTB Bogor-Rawamangun

Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor bakal melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait soal rencana evaluasi dan pengembangan Angkutan Perbatasan Teringrasi Busway (APTB) jurusan Bubulak (Bogor)-Rawamangun. Pertemuan itu rencananya bakal dilakukan 8 April.

Kepala DLLAJ Kota Bogor, Suharto, menyatakan rencana itu merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukannya. Rencananya rapat koordinasi itu akan mengundang Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Organda cabang Bogor, dan perwakilan Perusahan Otobis (PO).

‘’Kami masih terus melakukan evaluasi terhadap program ini. Tidak hanya aspek-aspek yang sudah berjalan. Tapi juga pengembangan di masa depan,’’ kata Suharto, Senin (1/4).

Sebelumnya, beberapa ormas dan perwakilan Angkutan Perkotaan (Angkot) Kota Bogor sempat menghalangi Bus APTB untuk memasuki Terminal Bubulak. Aksi ini sebagai bentuk protes atas diterapkannya APTB dan dikhawatirkan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bakal mengurangi jumlah penumpang mereka.

Namun, Suharto menyatakan, sudah tidak ada masalah terkait penolakan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan keamanan itu adalah pengalihan trayek untuk sementara. Kini trayek Bus APTB dialihkan ke Jalan KH Abdullah Bin Nuh, di sekitar komplek Perumahan Yasmin.
[ROL]

Rabu, 31 Januari 2007

Dewan Desak Operator Busway Diberi Sanksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Dinas Perhubungan DKI memberikan sanksi tegas kepada operator busway yang belum memenuhi kewajiban pengadaan busway koridor II-VII. "Kami minta mereka diganti atau diberi pinalti," kata Muhayar, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD hari ini.

Menurut dia pada koridor II dan III, perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya adalah Steady Safe dan PPD. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan lain bisa diikutsertakan melalui beauty contest.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Herry Rotty mengatakan Dinas Perhubungan DKI harus bertanggung jawab atas kurangnya bus. ''Saya sudah ingatkan Dishub untuk melaksanakan beauty contest Agustus 2006. Tapi tidak dilakukan, " katanya. Tak heran, jika di koridor baru IV sampai VII hanya ada 10 unit.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman mengatakan, pihaknya akan memberikan pinalti kepada konsorsium untuk pengadaan busway di koridor IV sampai VII. Tapi, untuk koridor I dan II tidak diberi pinalti. Sedangkan untuk mengurangi penumpukan penumpang di koridor IV, dan VII, akan ditambah 138 armada busway sampai April mendatang.

Selasa, 22 Januari 2002

$5.4m Budget for Bus Project Approved

The City Council has approved an allocation of Rp 54 billion (US$5.4 million) from the 2002 city budget for a busway project connecting Blok M in South Jakarta with downtown Kota in West Jakarta.

Deputy chairman of the council's Commission D for development affairs, Ali Imran Husein, claimed that the project would improve public transportation in Jakarta.

"We support it but we would also urge the city administration to better explain the technical details," Ali, of the United Development Party, told reporters on Monday.
He said the planned procurement of some 50 air-conditioned buses should be done transparently to avoid public suspicions about possible corruption in the project, which is due to start in October of this year.

The busway project was one of several projects included on the agenda of a two-day meeting held by the council to discuss the city's Rp 8.9 billion draft budget in Puncak, Bogor, West Java.
But because the meeting ended inconclusively last Friday, the council approved the busway project during an extension of their meeting at the council building here on Saturday.

A number of councillors feared that the project, which was designed by transportation experts from the Yogyakarta-based Gadjah Mada University, would cause traffic jams and environmental damage.
Hundreds of trees along the Blok M-Kota route, especially along Jl. Sisingamangaraja, Jl. Jend. Sudirman, and Jl. MH. Thamrin, will be cut to pave the way for the development of bus shelters and other facilities for the new transportation system.

Ali of the United Development Party warned the administration about possible environmental damage as a result of the project's development.
"The cutting of the trees should be carried out carefully. It's okay if it will only involve cutting the tops of the trees, not felling them completely," he told reporters.

As the new system will require dedicated bus lanes and reduce the lanes available to private cars, it is feared that the plan could worsen traffic congestion along the affected roads.
"Yes, it will create traffic jams. It will be inconvenient for private car owners. But, we cannot please everybody," the City Transportation Agency's Program Management Division head D.A. Rini said.

Although the project has yet to commence, the Indonesian Land Transportation Owners' Association (Organda)'s Jakarta chapter head Aip Syaifuddin rejected the project if it would cause losses to his association's members.
"If some of our bus routes are going to be taken over by the project, we will reject it," Aip told reporters at City Hall.

However, he praised the new system for instituting a monthly fixed salary for drivers. The current system requires the drivers to pay a daily rental fee, thus causing their daily income to fluctuate according to the number of passengers they carry per day.
As a result, drivers are inclined to take on as many passengers as possible and to drive recklessly without paying attention to traffic signs and passenger safety.