Jumat, 31 Januari 2014

Soal Mimpi Transjakarta, Anak Buah Jokowi Belum Kompak

Pada Kamis (30/1/2014) siang kemarin, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo dan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan DKI serta rombongan wartawan mencoba bus baru transjakarta. Bus bertolak dari Selter Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.

Jokowi memilih duduk di bagian tengah. AC terasa dingin meski bus itu penuh penumpang. Jokowi yang sejak Kamis dini hari tak tidur karena memantau ketinggian air di bendung Katulampa, Bogor, menjadikan perjalanan uji coba itu untuk beristirahat. Meski tak mendapatkan tempat duduk, menurut saya, yang termasuk dalam rombongan wartawan tersebut, perjalanan dengan bus baru ini cukup nyaman.

Akan tetapi, belum satu kilometer bus berjalan, ada goncangan yang cukup keras. Rupanya, bus melintasi jalur rusak. Sang pengemudi mengerem mendadak karena ada kendaraan roda dua yang memotong jalan. Sementara, ketika melintas Jalan MT Haryono, bus melintas di luar jalur. Saya pun bergumam, "Mana bisa dilintasi, jalurnya saja ketutup pohon-pohon. Banyak pedagang kaki lima juga. Belum lagi ada mobil dan motor yang parkir. Ke mana saja petugas Satpol PP dan Dishub ini ya."

Belum selesai bergumam, salah seorang rekan wartawan berkata, "Waduh, jembatan busway itu sayang banget, bolong-bolong," ujarnya sambil menunjuk ke arah jembatan yang dimaksud.

Hal ini membuat saya tersadar bahwa transportasi yang diresmikan 15 Januari 2004 itu masih memerlukan banyak pembenahan.

Pertanyaannya, apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius ingin menghadirkan transportasi massal yang nyaman, aman, dan dikelola secara profesional? Jika ya, apa sulitnya membenahi sejumlah celah yang masih perlu penyempurnaan?

Belum kompak

Kepala Unit Pelaksana (UP) Transjakarta Pargaulan Butarbutar mengakui, belum ada kekompakan antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan transjakarta menjadi transportasi andalan.

Menurut Pargaulan, daripada bekerja sama dengan lembaga di lingkungan Pemprov DKI, akan lebih membuahkan hasil jika bekerja sama dengan kepolisian. Ia mengungkapkan contoh saat upaya sterilisasi jalur transjakarta pada November 2013.

"Sebelum November itu, keluhan yang masuk ke kami kebanyakan jalur tidak steril, jadi tetap macet dan sebagainya. Setelah steril jalurnya, keluhannya berkurang. Penumpang puas," ujar Pargaulan.

Indikatornya, kata dia, jumlah penumpang sebelum November 2013 lalu sekitar 310.000 orang penumpang per harinya. Setelah diberlakukan sterilisasi jalur, jumlah penumpang melonjak hingga mencapai 370.000 penumpang per hari. Jumlah itu perlahan terus meningkat seiring penambahan bus baru.

Lantas, bagaimana dengan perbaikan infrastrukur pendukung lainnya? Ditanya soal ini, Pargaulan hanya tersenyum. Sepertinya, senyum itu ekspresi pasrah atas ketidakkompakan antara lembaga di Pemprov DKI. Menurutnya, keluhan ketidaknyamanan infrastruktur selama ini telah direspons dengan mengirimkan surat ke instansi yang berwenang. Ia menekankan, UP Transjakarta berwenang pada urusan unit dan operator.

Sementara jalur rusak merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Pohon-pohon yang mengganggu jalur transjakarta kewenangan Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

"Ya mungkin saja masing-masing dinas punya mekanisme serta prosedur sendiri dalam penganggarannya. Jadi, uang ke luarnya lama. Kami positive thinking aja," katanya.

"Tujuan kami mungkin baik. Tapi, kalau melanggar prosedur, ya tak bisa. Kami ini kan pegawai negeri sipil, harus prosedural," lanjutnya.

"Project oriented"

Sementara itu, pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai, wajar saja ketidaknyamanan transportasi massal terjadi. Sebab, seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terutama yang mengurus infrastruktur, hanya berorientasi pada proyek, bukan berorientasi pada penyelesaian permasalahan lapangan.

"Harusnya kan bukan project oriented, tapi problem oriented. Maksudnya, harusnya tidak perlu nunggu instruksi. Wong sudah jelas apa masalahnya. Langsung dianggarkan, kerjakan," ujarnya.

Nirwono tidak setuju jika proses penganggaran menjadi satu-satunya biang keterlambatan pembenahan infrastruktur. Sebab, dinas terkait diyakini mendapat laporan bahwa ada infrastruktur yang perlu pembenahan demi pelayanan maksimal masyarakat.

Ia yakin, sejak mulai menjabat, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, telah mempunyai desain program pembenahan infrastruktur di bidang transportasi. Seharusnya, dinas-dinas tak ragu lagi untuk "menyabet" pelaksanaan pembenahan infrastruktur tersebut. Ia pun berharap lambannya kerja SKPD masuk ke dalam evaluasi kerja akhir tahun atau tengah tahun Pemerintah Provinsi Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar