PT Jabar Moda Transportasi akan memulai proyek pembangunan monorel Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat sepanjang 90,28 kilometer dengan nilai investasi US$1,84 miliar.
Direktur PT Jabar Moda Transportasi (JMT), Endi Roswendi menyatakan saat ini pihaknya selaku perusahaan yang diberi penugasan oleh Pemprov Jabar untuk melaksanakan pembangunan proyek monorel masih mencari investor tambahan yang bersedia menyuntikkan dananya dalam pembangunan proyek tersebut.
Endi mengungkapkan untuk pembangunan proyek monorel Bandung Raya sebenarnya PT JMT telah menjalin kesepakatan atau Memorandum of Agreement (MOA) dengan dua perusahaan yaitu PT SII dan CMC asal China yang berkomitmen untuk turut berinvestasi dalam proyek monorel di Provinsi Jabar.
Namun, dukungan dari kedua perusahaan tersebut dinilai masih kurang untuk mendanai proyek monorel yang membutuhkan biaya sangat besar.
"Dana dari 3 perusahaan yang ada saat ini dinilai masih belum mencukupi. Kami saat ini masih terus melakukan promosi untuk mencari partner lain yang bersedia menanamkan modalnya," kata Endi kepada Bisnis, Minggu (9/11/2014).
Endi menegaskan, selain mencari investor tambahan. PT JMT saat ini juga tengah gencar mencari dukungan dana berupa pinjaman baik dari perbankan lokal maupun asing untuk mendanai proyek tersebut.
Rencananya, pihaknya akan mengajukan pinjaman sekitar 70 hingga 80% dari total nilai proyek, sedangkan sisa dana sebesar 30% berasal dari equity perusahaan.
Adapun, mengenai imbauan Pemprov Jabar kepada PT JMT untuk segera menyerahkan rencana bisnis (business plan). Dia menyatakan, pihaknya menargetkan baru dapat menyerahkannya dalam waktu enam bulan kedepan. Hal itu, disebabkan karena saat ini proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) masih belum dirampungkan.
"Business plan diselesaikan kalau hasil FS sudah keluar, karena dari situ (hasil FS) baru bisa diketahui mengenai perhitungan teknik, finansial dan amdalnya (analisis dampak lingkungan)," ujarnya.
Meskipun demikian, dia mengaku penyusunan business plan ini tidak akan menghambat rencana pembangunan. Dia optimistis rencana pemancangan tiang pertama atau groundbreaking proyek monorel Bandung Raya tetap bisa dilaksanakan sesuai target awal, yaitu pada Juni 2015.
"Kami yakin rencana pembangunannya masih bisa on schedule, makanya saat ini semua prosesnya sedang dipercepat," ucapnya.
Mengenai rencana pembangunan monorel, Endi menjelaskan pembangunannya akan terbagi ke dalam lima fase. Kelima fase tersebut antara lain adalah fase I Leuwi Panjang-Tanjung Sari (28,95 km) dengan biaya investasi US$578,9 juta.
Fase kedua, Leuwi Panjang-Soreang (11,74 km), biaya investasi US$234,8 juta. Fase ketiga, Dago-Pasir Luyu atau Soekarno-Hatta (12,47 km) dengan biaya investasi US$295,7 juta.
Kemudian fase keempat Kopo-Cililin (24,67 km), biaya investasi US$493,4 juta dan fase kelima Gedebage-Majalaya (12,45 km) dengan biaya investasi US$210 juta.
Tampilkan postingan dengan label Bandung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bandung. Tampilkan semua postingan
Minggu, 09 November 2014
Selasa, 16 September 2014
Warga Jakarta Dilarang Bawa Mobil ke Bandung
Kebiasaan warga ibu kota berlibur ke Bandung dengan membawa kendaraan roda empat telah berkontribusi besar bagi kemacetan kota Kembang tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan meminta agar warga ibu kota memanfaatkan transportasi kereta api jika ingin berkunjung ke Bandung.
"Pak Ridwan minta kita pakai kereta api kalau mau berkunjung ke Bandung," kata Basuki di Balaikota, Selasa (16/9).
Ucapan Basuki damini oleh Ridwan Kamil. Ia mengaku, sengaja meluangkan waktu bertemu dengan Basuki untuk membicarakan sejumlah hal terkait rencana pembangunan di kedua kota.
"Ya, kita sambil makan siang bicara soal kereta api. Saya meminta ke Pak Ahok agar melarang warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mensosialisasikan kepada warga ibu kota yang hendak berkunjung ke Bandung menggunakan sarana transportasi umum yakni kereta api. Sebab, sosialisasi ini tidak akan berguna apabila hanya Walikota Bandung yang meminta, bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi kampanyenya harus dari sekarang. Pak Ahok yang nanti gubernur suaranya akan lebih didengar (warga Jakarta), ketimbang saya di sana (Bandung)," ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan untuk memperbanyak frekuensi perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Bandung guna mensukseskan kampanye yang sedang digalakkan saat ini.
"Masalah Jakarta ini mirip sama Bandung. Macet, banjir dan knalpot bising. Masalah tadi Pak Ahok bisikin soal taman. Jakarta juga mau memperbanyak taman tematik seperti yang ada di Bandung," tambahnya.
"Pak Ridwan minta kita pakai kereta api kalau mau berkunjung ke Bandung," kata Basuki di Balaikota, Selasa (16/9).
Ucapan Basuki damini oleh Ridwan Kamil. Ia mengaku, sengaja meluangkan waktu bertemu dengan Basuki untuk membicarakan sejumlah hal terkait rencana pembangunan di kedua kota.
"Ya, kita sambil makan siang bicara soal kereta api. Saya meminta ke Pak Ahok agar melarang warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mensosialisasikan kepada warga ibu kota yang hendak berkunjung ke Bandung menggunakan sarana transportasi umum yakni kereta api. Sebab, sosialisasi ini tidak akan berguna apabila hanya Walikota Bandung yang meminta, bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi kampanyenya harus dari sekarang. Pak Ahok yang nanti gubernur suaranya akan lebih didengar (warga Jakarta), ketimbang saya di sana (Bandung)," ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan untuk memperbanyak frekuensi perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Bandung guna mensukseskan kampanye yang sedang digalakkan saat ini.
"Masalah Jakarta ini mirip sama Bandung. Macet, banjir dan knalpot bising. Masalah tadi Pak Ahok bisikin soal taman. Jakarta juga mau memperbanyak taman tematik seperti yang ada di Bandung," tambahnya.
Selasa, 01 Juli 2014
Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan.
"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.
"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.
Di sisi lain, dia mengatakan, KAI akan mendukung proyek kereta api walaupun mahal tetapi menggunakan dana KAI sendiri dan tidak menggunakan APBN. Misalnya, proyek kereta api Bandara Medan-Kualanamu.
"Sebentar lagi kita juga akan bikin, pakai duit KAI sendiri kereta Bandara Soekarno-Hatta, hampir Rp 3 triliun," katanya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung. Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap.
Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peluru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.
Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.
"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.
"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.
Di sisi lain, dia mengatakan, KAI akan mendukung proyek kereta api walaupun mahal tetapi menggunakan dana KAI sendiri dan tidak menggunakan APBN. Misalnya, proyek kereta api Bandara Medan-Kualanamu.
"Sebentar lagi kita juga akan bikin, pakai duit KAI sendiri kereta Bandara Soekarno-Hatta, hampir Rp 3 triliun," katanya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung. Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap.
Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peluru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.
Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.
[Kompas]
Kamis, 03 Oktober 2013
Kerja Sama China, Monorel Bandung Dibangun Juli 2014
Proyek pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya dipastikan bakal dimulai pada Juli 2014. Untuk memastikan pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah China akan menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan monorel tersebut di Jakarta, Kamis (3/10/2013) ini.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya itu merupakan satu dari 23 kerja sama bilateral yang akan ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah China di Jakarta. Penandatanganan ini akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Untuk Pemprov Jabar penandatanganannya akan diwakili oleh BUMD PT Jasa Sarana dan dari pihak swasta oleh Panghegar Grup melalui PT Sarana Infrastruktur Indonesia. Adapun dari pihak swasta China diwakili CMC (China National Machinery Import and Export Corporation)," kata Heryawan saat jumpa pers di sebuah cafe di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung, Rabu (2/10).
Menurut Heryawan, perjanjian itu akan menjadi payung hukum dalam pengerjaan proyek besar tersebut. Terkait proyek ini sebelumnya telah ditandatangani MoU antara Pemprov Jabar dan CMC tentang pembuatan masterplan penyusunan rencana induk transportasi Bandung Raya. Pembuatan masterplan senilai Rp 58 miliar itu biayanya ditanggung oleh CMC.
Heryawan mengatakan, pembangunan monorel ini akan dilakukan lima tahap. Untuk tahap pertama dari Tanjungsari-Gedebage, tahap kedua Gedebage-Cimahi, tahap ketiga Cimahi- Padalarang, tahap keempat Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang serta tahap kelima Gedebage-Majalaya.
"Untuk tahap pertama direncanakan rampung pada 2016, sedangkan secara keseluruhan pembangunan monorel ini akan rampung pada 2025," kata Gubernur.
Heryawan mengatakan, saat ini tim dari Indonesia dan China sedang menyiapkan masterplan dan mengerjakan studi kelayakan pembangunan monorel tersebut. Direncanakan masterplan dan studi kelayakan itu rampung pada Maret 2014. Dengan demikian pelaksanaan proyek bisa dimulai pada Juli 2014.
"Sejak MoU ditandatangani tim sudah bergerak. Sementara ini tim Indonesia berkantor di Bandung dan tim China berkantor di Jakarta. Nanti pada saatnya akan ngantor bersama di Bandung," kata Gubernur.
Menurut Heryawan, pembangunan monorel yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun ini dilakukan oleh CMC bekerjasama dengan swasta lokal yang dimotori Panghegar Group. Pemprov Jabar kata Heryawan, tidak akan mengeluarkan dana sepeserpun.
"Biayanya sepenuhnya dari swasta, kami hanya memfasilitasi lahannya saja. Nanti kalau monorelnya sudah terbangun, kami yang akan membuat regulasi untuk menentukan besaran tarifnya," kata Gubernur.
Gubernur mengatakan, pihaknya memilih membangun moda transportasi massal monorel karena tidak akan memakan lahan yang luas. Pembebasan lahan milik warga sedapat mungkin dihindari. Untuk itu jalur yang akan dilalui monorel ini sebagian besar akan menggunakan jalan raya yang sudah ada.
"Monorel tidak akan menggusur banyak lahan. Yang digunakan sedikit saja, cuma masang tiangnya saja. Jadi kalau, misalnya, melewati sawah pun, sawahnya masih bisa berproduksi," kata Heryawan.
Gubernur mengatakan, pembangunan monorel ini merupakan kerja sama swasta dengan swasta atau bisnis to bisnis. Ini artinya sumber dana dan proses pembangunannya oleh swasta sehingga proses pembangunannya diharapkan bisa lebih cepat.
"Kalau anggarannya dari APBD atau APBN pasti lama. Harus ada proses penganggaran dulu, harus ada persetujuan dewan dulu, rumitlah. Kalau ini kan simpel, swasta yang menanggung biayanya sekaligus swasta pula yang membangunnya," kata Heryawan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya itu merupakan satu dari 23 kerja sama bilateral yang akan ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah China di Jakarta. Penandatanganan ini akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Untuk Pemprov Jabar penandatanganannya akan diwakili oleh BUMD PT Jasa Sarana dan dari pihak swasta oleh Panghegar Grup melalui PT Sarana Infrastruktur Indonesia. Adapun dari pihak swasta China diwakili CMC (China National Machinery Import and Export Corporation)," kata Heryawan saat jumpa pers di sebuah cafe di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung, Rabu (2/10).
Menurut Heryawan, perjanjian itu akan menjadi payung hukum dalam pengerjaan proyek besar tersebut. Terkait proyek ini sebelumnya telah ditandatangani MoU antara Pemprov Jabar dan CMC tentang pembuatan masterplan penyusunan rencana induk transportasi Bandung Raya. Pembuatan masterplan senilai Rp 58 miliar itu biayanya ditanggung oleh CMC.
Heryawan mengatakan, pembangunan monorel ini akan dilakukan lima tahap. Untuk tahap pertama dari Tanjungsari-Gedebage, tahap kedua Gedebage-Cimahi, tahap ketiga Cimahi- Padalarang, tahap keempat Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang serta tahap kelima Gedebage-Majalaya.
"Untuk tahap pertama direncanakan rampung pada 2016, sedangkan secara keseluruhan pembangunan monorel ini akan rampung pada 2025," kata Gubernur.
Heryawan mengatakan, saat ini tim dari Indonesia dan China sedang menyiapkan masterplan dan mengerjakan studi kelayakan pembangunan monorel tersebut. Direncanakan masterplan dan studi kelayakan itu rampung pada Maret 2014. Dengan demikian pelaksanaan proyek bisa dimulai pada Juli 2014.
"Sejak MoU ditandatangani tim sudah bergerak. Sementara ini tim Indonesia berkantor di Bandung dan tim China berkantor di Jakarta. Nanti pada saatnya akan ngantor bersama di Bandung," kata Gubernur.
Menurut Heryawan, pembangunan monorel yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun ini dilakukan oleh CMC bekerjasama dengan swasta lokal yang dimotori Panghegar Group. Pemprov Jabar kata Heryawan, tidak akan mengeluarkan dana sepeserpun.
"Biayanya sepenuhnya dari swasta, kami hanya memfasilitasi lahannya saja. Nanti kalau monorelnya sudah terbangun, kami yang akan membuat regulasi untuk menentukan besaran tarifnya," kata Gubernur.
Gubernur mengatakan, pihaknya memilih membangun moda transportasi massal monorel karena tidak akan memakan lahan yang luas. Pembebasan lahan milik warga sedapat mungkin dihindari. Untuk itu jalur yang akan dilalui monorel ini sebagian besar akan menggunakan jalan raya yang sudah ada.
"Monorel tidak akan menggusur banyak lahan. Yang digunakan sedikit saja, cuma masang tiangnya saja. Jadi kalau, misalnya, melewati sawah pun, sawahnya masih bisa berproduksi," kata Heryawan.
Gubernur mengatakan, pembangunan monorel ini merupakan kerja sama swasta dengan swasta atau bisnis to bisnis. Ini artinya sumber dana dan proses pembangunannya oleh swasta sehingga proses pembangunannya diharapkan bisa lebih cepat.
"Kalau anggarannya dari APBD atau APBN pasti lama. Harus ada proses penganggaran dulu, harus ada persetujuan dewan dulu, rumitlah. Kalau ini kan simpel, swasta yang menanggung biayanya sekaligus swasta pula yang membangunnya," kata Heryawan.
[Kompas]
Langganan:
Postingan (Atom)