Kendaraan umum bebas biaya di jalur ERP

Kendaraan umum dipastikan akan terbebas dari biaya ketika melintas di jalur yang dipasangi sistem electronic road pricing (ERP). Sistem ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2015.

"Kalau kendaraan umum di jalur ERP kita khususkan. Tidak kena biaya. Nanti kita koordinasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (30/9).
Dia menyebutkan, jalan yang akan dipasangi ERP adalah jalur protokol dengan banyak kendaraan umum yang melintas di sana.

Perkecualian lain

Selain angkutan umum, imbuh Akbar, bebas biaya ERP juga kemungkinan diberlakukan bagi kendaraan operasional tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kenegaraan.

Menurut Akbar, jalur ERP akan diperuntukkan bagi mobil saja. Untuk pengendara sepeda motor dengan tujuan di lokasi berjalur ERP, ujar dia, akan disediakan kantong parkir dan bus tingkat gratis.

"Pengendara motor yang beraktivitas di sekitar jalur ERP bisa memarkirkan motornya lalu bepergian dengan bus tersebut," papar Akbar.

Sistem ERP kini tengah diuji coba selama tiga bulan ke depan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemberlakuan uji coba ERP berpatokan pada jam operasional 3 in 1, karena tujuan dari kedua kebijakan adalah untuk mengurai kemacetan.

[Kontan]

Ahok pindahkan aset bus Jakarta ke Transjakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semua aset transportasi di Ibu Kota akan dikelola oleh PT Transportasi Jakarta (PT Transjakarta).

Upaya ini juga ialah untuk mengantisipasi peristiwa terbengkalainya kembali terminal-terminal modern di Jakarta, seperti Terminal Manggarai dan Pulogebang.

"Nanti pengelolaan bus semua di bawah (pengelolaan) PT Transjakarta, termasuk terminal, halte, dan semua aset, kami serahkan ke PT Transjakarta," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9).

Ahok, sapaan akrab Basuki, tak memungkiri banyak angkutan umum dan bus kota yang tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Mereka lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.

Ia menilai, seharusnya petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang ada di lapangan lebih tegas menindak sopir-sopir yang masih membandel. Namun, Dishub DKI hingga kini masih kekurangan personel untuk menertibkan bus yang "ngetem" sembarangan di pinggir jalan.

"Kalau ada persoalan itu, kami juga bisa cabut trayek angkutan umum. Tapi, aparat tidak ada yang mau melakukan itu," kata Ahok.

Ahok mensinyalir adanya setoran yang diserahkan oleh sopir angkot dan bus kepada petugas Dishub DKI di lapangan.

"Kita menduga ada 'permainan' ini, tegas saja. Tahun depan, baru ada penggantian PNS. Nanti akan ketahuan PNS mana saja yang ingin mewujudkan Jakarta Baru," kata Ahok.

Sebagai informasi, Terminal Manggarai kini terbengkalai. Padahal, terminal seharga Rp 12,5 miliar itu baru diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 16 April 2014 lalu.

Terminal itu dikatakan Jokowi sebagai role model pembangunan terminal modern lainnya. Terminal itu dilengkapi oleh lift, eskalator, ruang tinggi berpendingin udara, mesin pengambil uang (ATM), serta kantin. Terminal itu juga terintegrasi dengan Stasiun Manggarai.

Namun, kini terminal itu seperti sudah lama tidak digunakan. Pada lantai tiga terminal itu, banyak digunakan sopir untuk tidur-tiduran. Bus dan angkot pun tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di sana.

[Kontan]

Sore Ini, 100 Mobil Akan Diujicoba Lintasi Jalur ERP Kuningan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengujicoba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/9/2014) sore ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mohamad Akbar.  "Sekitar pukul 15.00 sore ini," kata Akbar melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) malam.

Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda empat akan diikutkan dalam ujicoba melintasi jalur cepat di depan gedung Setiabudi One tersebut. Kendaraan itu merupakan kendaraan Dishub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP, Q-Free (Norwegia).

Ujicoba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free itu dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang tertempel di kendaraan-kendaraan itu. Ujicoba akan dilaksanakan selama tiga bulan. Jika berhasil, maka Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan.

Sistem yang digunakan oleh vendor Jalan HR. Rasuna Said tidak berbeda dengan sistem ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perbedaannya hanya tampak dari bentuk gerbang ERP-nya saja.

Bila gerbang ERP di Jalan Sudirman seperti huruf U terbalik atau seperti gawang,  gerbang ERP di Jalan Rasuna Said seperti bentuk lengan (arm) atau huruf L terbalik.

"Secara umum cara kerja mesin ERP sama menggunakan OBU, ada kamera dan sensor untuk mendeteksi," kata mantan Kepala UP Transjakarta itu.

[Kompas]

Rel Patah, Perjalanan KRL ke Bojong Gede Terganggu

Terjadi gangguan perjalanan kereta Commuter Line jalur Cilebut-Bojong Gede akibat rel patah pada malam ini, Senin (29/9/2014) sekitar pukul 20.30 WIB.

PT Kereta Api Indonesia Commuter Line melalui twitter resminya @CommuterLine pada pukul 20.56 WIB menjelaskan mengenai gangguan tersebut:

“#InfoLintas Jam 20.30 kedapatan rel patah di km.46+1/2 (petahunan) antara Cilebut-Bojong Gede jalur hilir, belum bisa dilalui perjalanan KA.”

 Sejumlah follower langsung meresponnya antara lain dari @ivanluvan yang menanyakan: “bisa dilewati kareta sampai Bogor tidak ya malam ini?.”

[Bisnis.com]

PT MRT Optimistis Pembangunan Tak Terhambat

Konflik internal pemegang saham antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors, selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia, masih terus berlangsung.

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memastikan konflik internal tersebut tidak akan mempengaruhi proses pembangunan transportasi massal berbasis rel ini yang sudah masuk dalam tahap pembangunan stasiun bawah tanah.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menegaskan, masalah antara Shimizu dan PT Dextam yang masuk dalam tahap banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada kaitannya dengan pembangunan proyek MRT.

“Masalah itu, tidak ada kaitannya dengan proyek MRT. Itu merupakam masalah rumah tangga mereka yang sudah pisahan. Jadi nggak ada kaitannya dengan proyek MRT,” kata Dono kepada beritasatu.com, Senin (29/9).

Mengenai adanya perkara dengan No. 215/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst atau disebut sebagai perkara No. 215 yang masih proses banding, dengan PT Dextam menuntut Shimizu dikeluarkan dari konsorsium yang menangani pembangunan konstruksi stasiun layang, menurut Dono juga tidak akan mengganggu agenda kerja pembangunan MRT.

Sebab, lanjutnya, PT MRT menandatangani kontrak dengan konsorsium yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asing dan lokal, bukan hanya dengan Shimizu saja.

“Bagi kami, kalau Shimizu dikeluarkan juga tidak ada masalah. karena kami berkontrak dengan konsorsium, bukan dengan Shimizu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Shimizu Corporation merupakan perusahaan yang masuk dalam Konsorsium Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi sebagai pemenang lelang proyek Konstruksi Layang (Surface Section) CP 103 senilai 10 miliar yen. Durasi waktu pengerjaan konstruksi selama 243 minggu.

Dextam mengajukan tiga gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 213, 214 dan 215. Untuk perkara 213 dan 214, PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan putusan sela pada 2 September 2014. Yaitu menolak gugatan PT Dextam karena PN Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi secara absolut atau tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus kedua perkara tersebut.

Perkara terakhir yang diajukan Dextam dan masih berjalan di PN Jakarta Pusat adalah perkara no. 215/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst atau perkara no. 215. Sayangnya, dalam putusan sela PN Jakarta Pusat untuk perkara No. 215 pada 2 September, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Shimizu.

Perkara 215 ini dikhawatirkan akan memiliki dampak terhadap kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek MRT. Karena di dalam perkara ini, Dextam meminta Shimizu tidak dilibatkan dalam proyek MRT. Padahal Shimizu sudah dinyatakan sebagai pemenang tender lelang oleh Pemprov DKI Jakarta.

[BeritaSatu]

Jasa Marga Hentikan Sistem Contra Flow 1 Oktober

Direktur Operasi PT Jasa Marga, Hasanudin menutup sistem contra flow atau lawan arus mulai tanggal 1 Oktober nanti. Menurutnya, tak ada lagi rekayasa lalulintas yang selama ini diberlakukan untuk memecah kemacetan di Tol Dalam Kota, Jakarta.

"Penutupan contra flow kita lakukan mulai 1 Oktober. Jadi mulai tanggal 24 sampai 30 Oktober digunakan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sekali lagi, 1 Oktober resmi ditutup," kata Hasanudin kepada wartawan di kawasan TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/9/2014).

Dirinya menyebutkan, selama ini contra flow merupakan kebijakan alternatif yang diterapkan hanya pada waktu tertentu. Tujuannya tentu untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Tol Dalam Kota terutama pada pagi hari.

Awalnya, kebijakan ini diambil karena melihat ketimpangan yang terjadi antara jalur A menuju ke Semanggi dengan jalur B yang menuju ke Bekasi. Tingkat kepadatan kendaraan mencapai indeks 1,4 di jalur A. Sedangkan, di jalur B hanya 0,67.

"1,4 Ini dapat dikatakan lalu lintas tidak dapat bergerak. Paling kalau pun bergerak hanya sedikit sedikit saja. Karena itu, kita ambil jalur B untuk dilakukan contra flow," lanjutnya.

Namun, lanjut dia, kini kepadatan di dua jalur tersebut sudah hampir sama. Kepadatan di jalur B kini sudah mencapai 0,82. Artinya jalur itu sudah semakin padat dan tidak bisa diganggu untuk kepentingan contra flow.

[Wartakota]

Jakarta akan Tiru Pengelolaan Transportasi Publik Warsawa

Pada pekan lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar beserta beberapa jajarannnya melakukan kunjungan ke Warsawa, Polandia. Jakarta berminat meniru model pengelolaan transportasi publik di Warsawa, Ibu Kota Polandia.

Menurut Akbar, mereka datang ke Warsawa atas undangan pemerintah kota setempat yang hendak memperlihatkan pengelolaan transportasi publik. Dia mengatakan, ada sebuah badan otoritas transportasi yang membawahi seluruh pengoperasian moda transportasi publik di Warsawa. "Mereka mengoperasikan trem, bus, dan MRT," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/9/2014).

Akbar memaparkan, DKI Jakarta berencana memiliki badan serupa. Tujuannya,  seluruh moda transportasi publik berada di bawah satu pengelolaan, sehingga memudahkan pengintegrasian di bawah satu tiket.

"Mungkin nanti PT MRT dan PT Transjakarta bisa digabungkan di bawah satu holding company," ujar Akbar. Tak hanya MRT dan Transjakarta, Akbar juga menyatakan idealnya seluruh bus-bus kota yang beroperasi di Jakarta harus berada di bawah badan otoritas tersebut.

Bila hal tersebut dilakukan, kata dia, maka nantinya tak akan ada lagi bus-bus yang menggunakan sistem kejar setoran. "Nanti hitungannya pakai rupiah per kilometer, seperti yang saat ini diterapkan di transjakarta. Nanti semua perusahaan bus berkontrak dengan otoritas ini," papar Akbar.

[Kompas]

Proyek MRT Akan Dihubungkan ke Daerah Penyangga

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang sedianya hanya untuk menjangkau sejumlah kawasan di Jakarta, kini akan diperluas jangkauannya. Salah satunya menjangkau wilayah Bogor, Cikarang (Bekasi), hingga Balaraja (Tangerang) yang warganya cukup banyak beraktivitas di ibu kota.

"Jadi utara ke selatan Lebak Bulus sampai ke Bogor sampai ke Kampung Bandan. Nah timur ke barat sekalian. Sampai ke Cikarang dan Balaraja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada acara seminar logistik di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).

Ia mengatakan, Pemprov DKI akan melibatkan PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ), anak usaha PT KAI untuk merealisasikan gagasan pembangunan MRT hingga ke Bogor dan daerah penyangga lainnya tersebut.

"Kalau saya sih tak perlu ada PT MRT Jakarta, kasih saja KCJ yang bikin," ujarnya.

Basuki mengaku, rencana pembangunan MRT dari Kampung Badan-Lebak Bulus hingga ke Bogor ini telah disampaikan kepada Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku pihak yang berwenang terkait perencanaan pembangunan nasional, termasuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Saya sudah bilang ke Bappenas, Pemprov DKI yang tanggung dengan pemerintah pusat. Jadi betul-betul semua ini dengan kereta," ungkapnya.

Sekadar diketahui Kementerian Pekerjaan Umum saat ini mengelola jalur yang menghubungkan Lebak Bulus ke Bogor terhubung dengan jalan nasional. Jalur tersebut mencakup Lebak Bulus (Jakarta Selatan)-Ciputat-Parung-Kedung Halang (Bogor).

[BeritaJakarta]

DKI Akan Terapkan Parkir Meter di Perumahan

Pekan depan aturan parkir meter di ruas Jalan Agus Salim atau Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, mulai diterapkan Pemprov DKI. Jika di jalan tersebut sukses, Pemprov DKI juga akan menerapkan aturan serupa di kawasan perumahan.

"Kita mau uji coba di Jalan Sabang. Kalau Sabang berhasil, kita masuk ke perumahan-perumahan, seperti di Kelapa Gading, Pasar Baru, dan Juanda," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Selasa (23/9).

Ia mengatakan, mesin parkir meter saat ini sudah tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga diperkirakan pada pekan depan baru dapat dipasang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Selain itu, Pemprov DKI juga tengah membongkar trotoar di sepanjang Jalan Sabang sebagai persiapan penerapan parkir meter.

"Kita juga sudah mensosialisasikan parkir meter dengan memasang spanduk bertuliskan bahwa di kawasan itu akan dipasangi parkir meter," ujarnya.

Penerapan parkir meter ini bertujuan untuk untuk menertibkan parkir liar serta mencegah uang parkir tidak masuk ke kantong oknum preman. Untuk mengatasi kebocoran tersebut, Basuki berjanji akan merekrut juru parkir dan membayarnya dengan gaji tinggi.

"Yang penting kan ngatasin juru parkirnya saja. Kalau juru parkir kita kasih 2 kali UMP kan sama kira-kira penghasilannya. Yang penting setoran ke oknum di atasnya itu mesti di-stop. Kalau yang bawahnya bisa kita pegang, ya harusnya jadi lebih baik," ungkapnya.

Ia mengatakan, alat parkir meter akan disediakan oleh pihak swasta dengan cara berinvestasi. Nantinya, pihak swasta sebagai pemilik alat akan berbagi hasil dengan Pemprov DKI selaku pemilik lahan.

"Pemprov DKI hanya meminta 30 persen dari bagi hasil parkir dan 70 persen sisanya digunakan untuk biaya operasional dan menggaji para juru parkir," tambahnya.

[BeritaJakarta]

Dirut PT MRT: JPO Baru Bundaran HI Sudah Dapat Digunakan Masyarakat

Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang baru sudah selesai dan siap digunakan oleh warga Jakarta yang beraktifitas di sekitar kawasan Bundaran HI.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan JPO Bundaran HI baru difungsikan untuk menggantikan JPO lama yang berada di area konstruksi Proyek MRT Jakarta.

"Setelah selesai dilakukan pembangunan selama 4 bulan, hari ini JPO Baru Bundaran HI sudah dapat difungsikan," Ujar Dono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Pembangunan JPO Bundaran HI baru dilakukan sebagai konsekuensi dari konstruksi stasiun bawah tanah di titik Bundaran HI. Sehingga harus dilakukan pembongkaran JPO Bundaran HI eksisting.

JPO baru ini kemudian dapat langsung difungsikan untuk mendukung aktifitas masyarakat di sekitar Bundaran HI. JPO yang baru ini dibuat lebih kokoh dan posisinya berada lebih dekat ke Bundaran HI.

Dengan difungsikannya JPO baru ini, maka JPO yang lama akan ditutup untuk kepentingan konstruksi stasiun bawah tanah MRT di Bundaran HI.

“Setelah JPO baru digunakan kami akan segera menutup dan melepas JPO lama sebagai bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi stasiun bawah tanah Bundaran HI,” ungkap Dono.

[RRI.co.id]

Tiket Kopaja AC Kembali Dijual di Halte Transjakarta

Kopaja, salah satu perusahaan angkutan umum di Jakarta, kembali menjual tiket kelas eksekutif berpengatur suhu udara (Kopaja AC) di Halte Transjakarta, setelah menghentikannya pada Agustus lalu.

Langkah tersebut diambil karena jumlah penumpang turun hingga 50 persen.

"Mereka enggan naik karena mesti bayar dua kali," kata Pengendali Lapangan Kopaja AC Frans Pancoro di Jakarta, Senin (22/9).

Dia menuturkan, tiket Kopaja AC kembali dijual hari ini untuk koridor enam, yakni rute Ragunan-Dukuh Atas, dan koridor sembilan, Pinang Ranti-Pluit.

Harga tiket mengalami kenaikan Rp 1.000, dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000.

Sistem tiket kertas yang diberlakukan saat ini bersifat sementara, dan akan beralih ke sistem elektronik seperti Transjakarta.

"Nanti tetap disesuaikan kalau sistem tiket elektronik sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik tiket kertas Kopaja AC terkait kebijakan penerapan tiket elektronik.

Akibatnya, penumpang Kopaja AC harus membayar dua kali, yaitu membeli tiket Transjakarta Rp 3.500, dan membayar di Kopaja AC sebesar Rp 5.000.

[BeritaSatu]

Penumpang KRL Naik Hampir Dua Kali Lipat, PT KCJ Terus Gencarkan Sosialisasi THB dan KMT

Setahun sudah sejak E-Ticketing dan Tarif Progresif diberlakukan pada 1 Juli 2013 seluruh pengguna jasa KRL saat ini menggunakan dua jenis Tiket elektronik yaitu Kartu Multi Trip (KMT) dan Tiket Harian Berjaminan (THB) untuk transaksi perjalanan KRL di Jabodetabek.

Sejak penerapan e-ticketing dan tarif progresif hingga kini tercatat peningkatan penumpang terjadi hampir dua kali lipat. Saat ini KRL di Jabodetabek telah mengangkut sekitar 600 ribu sampai dengan 700 ribu pengguna jasa per hari, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah perjalanan KRL dan penambahan armada yang terus dilakukan PT KCJ untuk dapat mencapai target 1,2 Juta penumpang per hari pada tahun 2019.

Menurut Direktur Utama PT KCJ, Tri Handoyo, dengan hadirnya pengguna jasa baru sosialisasi terkait tata tertib juga menjadi sangat penting untuk terus digencarkan, salah satunya ketentuan terkait penggunaan tiket elektronik THB dan KMT. “untuk pengguna baru terutama bagi yang masih memakai tiket harian berjaminan atau THB sosialisasi menjadi sangat penting agar pengguna tidak terkena denda pinalti atau hal lain, seperti hangus nya uang jaminan pada THB karena tidak sesuai ketentuan penggunaan tiket” Ujar Tri.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sejak E-Ticketing di terapkan ada dua jenis tiket yang dapat digunakan untuk perjalanan KRL yaitu tiket Kartu Multitrip (KMT) yang dapat diisi ulang dengan saldo maksimum satu juta rupiah dan Tiket Harian Berjaminan (THB) yang digunakan untuk satu kali perjalanan pada hari pembelian.

Untuk penggunaan THB pada prinsipnya penumpang harus ke loket setiap akan melakukan perjalanan , pada perjalanan pertama ada dua biaya yang harus dibayarkan yakni harga tarif dan Uang Jaminan sebesar Rp 5.000,-.

Uang jaminan pada THB tidak hilang atau hangus selama pengguna mengembalikan tiket tersebut (melakukan Refund) atau pembelian rute perjalanan berikutnya atau perjalanan baru di loket Stasiun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Tiket Harian Berjaminan, jika kartu tidak dikembalikan pada hari yang sama maka penumpang akan diberi masa tenggang selama 7 hari setelah hari pembelian terakhir, namun jika melewati masa 7 hari tersebut maka uang jaminan pada tiket hangus dan tidak dapat digunakan lagi untuk pembelian rute perjalanan berikutnya..

Selain melewati masa tenggang, uang jaminan pada tiket harian berjaminan juga akan hangus jika penumpang tidak melakukan tapping out pada perangkat E-Ticketing di gate out (keluar tidak melalui pintu resmi).

Berbeda dengan THB, untuk tiket berlangganan atau KMT pengguna jasa tidak perlu lagi menuju loket setiap akan melakukan perjalanan KRL, cukup langsung menuju gate dan memastikan bahwa pada KMT terdapat saldo minimum sebesar Rp 7000,- . Ketentuan saldo minimum yang diberlakukan PT KCJ merupakan cara untuk mengamankan pengguna KMT agar tidak terkena denda karena saldo yang tidak mencukupi pada saat proses pemotongan tarif perjalanan terjadi pada gate out di stasiun tujuan. Besaran tujuh ribu rupiah merupakan tarif tertinggi pada perjalanan KRL yang saat ini.

Pada dasarnya untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi perjalanan KRL, PT KCJ sangat menyarankan para pengguna agar memakai KMT. Disamping proses yang lebih praktis dan cepat, KMT juga lebih menguntungkan karena tidak memiliki masa kadaluarsa.

Selain tiket KMT jika tidak ingin mengantri di loket setiap akan naik krl pengguna juga dapat menggunakan kartu pra bayar yang dikeluarkan oleh sejumlah bank yang telah bekerja sama dengan PT KCJ seperti E-Money Mandiri, Flazz Bca, Tap Cash Bni dan Brizzi BRI . Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pada transaksi E-Ticketing KRL.

Saat ini 55 persen pengguna jasa KRL telah menggunakan KMT, Tri Handoyo berharap kedepannya jumlah penggunaan KMT atau pun kartu pra bayar Bank pada transaksi perjalanan KRL terus meningkat, sehingga transaksi menggunakan uang tunai dapat berkurang dan pengguna lebih dimudahkan karena tidak perlu lagi menuju loket setiap akan melakukan perjalanan KRL.

[Kompas]

Alasan RI Harus Punya Kereta Super Cepat Shinkansen

Wacana untuk membangun kereta api cepat Shinkansen tampaknya memang perlu direalisasikan. Namun kereta api ini harus dibangun di luar Pulau Jawa, bukan antara Jakarta-Surabaya seperti yang selama ini direncanakan.

"Kalau jangka panjang high speed trail itu di Sumatera bukan di Jawa," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Menurut Danang, alasan perlunya pembangunan kereta cepat ini yaitu untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di daerah lain yang dilintasinya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih merata.

"Sekarang itu pertumbuhan ekonomi terpusat di Jakarta sehingga strategi untuk bisa menyelesaikan Jakarta itu membuat pertumbuhan baru," lanjutnya.

Namun jika, kereta cepat Shinkansen ini tetap diprioritaskan untuk dibangun di Pulau Jawa, maka hal ini lebih kepada melepaskan beban kemacetan dan pencemaran lingkungan di ibukota. Karena pembangunan ini akan membuat kota-kota baru di Pulau Jawa.

"Jawa urgensinya melepaskan beban di Jakarta untuk orang tinggal dan hidup di sana. Kalau orang tinggal di Jakarta- Surabaya, kota-kota Cirebon, Tegal Pemalang itu akan jadi kota baru. Nanti ada penyebaran pertumbuhan yang lebih adil," tandasnya.

[Liputan6]

Tahap awal, UNTR pasok 20 unit bus Transjakarta

PT United Tractors Tbk (UNTR) akan mulai memasok bus merek Scania untuk menopang operasional PT Transjakarta. Loudy Irwanto Ellias, Direktur UNTR menuturkan, pada tahap pertama, anak usaha Grup Astra itu akan memasok 20 unit bus Scania kepada Transjakarta.

"Bus itu unitnya baru akan siap di tahun depan," kata dia dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (17/9). Jumlah pengadaan tahap pertama itu terbilang minim jika dibandingkan kapasitas UNTR yang bisa memasok 300 unit "Scania" per tahun.

Kerjasama UNTR dengan PT Transjakarta ini mulai terjalin pada Mei lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama bilang, PT Transjakarta akan menggunakan bus Scania yang didistribusikan oleh UNTR.

Basuki menilai, harga bus Scania yang sekitar Rp 5,8 miliar per unit memang lebih mahal dibandingkan bus asal China yang berharga sekitar Rp 1 miliar-Rp 3 miliar per unit. Namun, kualitas bus Scania jauh lebih baik ketimbang bus buatan China guna menunjang pelayanan PT Transjakarta.

Beberapa waktu lalu, pengadaan bus asal China memang sempat menyulut amarah Basuki lantaran bus-bus tersebut sudah berkarat sebelum digunakan untuk melayani pengguna Transjakarta.

Pengadaan bus "Scania" untuk Transjakarta ini diharapkan mampu memberikan tambahan pads kinerja keuangan UNTR. Kendati begitu, Loudy bilang, kontribusi dari "Scania" belum akan besar di tahun depan.

Sebelumny, Hariyanto Wijaya, Analis Mandiri Sekuritas dalam riset yang dirilis 9 Mei 2014 pernah memprediksi, keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut bakal berdampak positif pada kinerja keuangan UNTR di tahun 2015 mendatang.

UNTR, hitung Hariyanto, bakal mendapatkan tambahan laba bersih sekitar Rp 290 miliar di tahun depan dari penjualan sekaligus layanan purna jual bus Scania ke Transjakarta.

Proyeksi ini didasarkan pada dua asumsi. Pertama, UNTR dapat menjual setidaknya 500 unit bus Scania di tahun depan. Kedua, margin bersih penjualan Scania diproyeksikan sekitar 10%.

Dengan proyeksi ini, kontribusi bus Scania mencapai 4% dari total laba bersih UNTR di tahun depan yang diprediksi Hariyanto senilai Rp 6,35 triliun.

[Kontan]

Warga Jakarta Dilarang Bawa Mobil ke Bandung

Kebiasaan warga ibu kota berlibur ke Bandung dengan membawa kendaraan roda empat telah berkontribusi besar bagi kemacetan kota Kembang tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan meminta agar warga ibu kota memanfaatkan transportasi kereta api jika ingin berkunjung ke Bandung.

"Pak Ridwan minta kita pakai kereta api kalau mau berkunjung ke Bandung," kata Basuki di Balaikota, Selasa (16/9).

Ucapan Basuki damini oleh Ridwan Kamil. Ia mengaku, sengaja meluangkan waktu bertemu dengan Basuki untuk membicarakan sejumlah hal terkait rencana pembangunan di kedua kota.

"Ya, kita sambil makan siang bicara soal kereta api. Saya meminta ke Pak Ahok agar melarang warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mensosialisasikan kepada warga ibu kota yang hendak berkunjung ke Bandung menggunakan sarana transportasi umum yakni kereta api. Sebab, sosialisasi ini tidak akan berguna apabila hanya Walikota Bandung yang meminta, bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kampanyenya harus dari sekarang. Pak Ahok yang nanti gubernur suaranya akan lebih didengar (warga Jakarta), ketimbang saya di sana (Bandung)," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan untuk memperbanyak frekuensi perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Bandung guna mensukseskan kampanye yang sedang digalakkan saat ini.

"Masalah Jakarta ini mirip sama Bandung. Macet, banjir dan knalpot bising. Masalah tadi Pak Ahok bisikin soal taman. Jakarta juga mau memperbanyak taman tematik seperti yang ada di Bandung," tambahnya.

[BeritaJakarta]

Melihat Lebih Dekat, Ini Calon Lokasi Bandara Ali Sadikin

Sampai saat ini, gagasan membangun bandara baru di wilayah Jakarta mememang sudah dituangkan dalam dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Namun, kepastian pelaksanaannya, termasuk lokasi persisnya, masih belum ditetapkan.

Di dalam dokumen NCICD, tertulis soal permintaan pemerintah DKI, sebuah area telah dicadangkan dalam masterplan ini, untuk pengembangan bandara internasional yang baru yang disebut-sebut bernama Bandara Ali Sadikin.

Namun untuk menghindari gangguan dengan lintasan penerbangan dan pendekatan ke bandara yang ada sekarang yaitu Soekarno-Hatta, hanya tempat-tempat yang jauh di bagian barat (di kota Kabupaten Tangerang) atau di timur Teluk Jakarta yang berpotensi untuk pengembangan ini.

Bagian timur teluk ini cukup luas untuk menampung sebuah bandara. Tetapi, kajian bandara yang khusus harus dilaksanakan untuk menilai
kelayakannya, terkait lintasan penerbangan dan dampaknya (pada lingkungan).

Dari dokumen resmi NCICD, Senin (15/9/2014), terdapat sebuah gambar yang menunjukkan calon lokasi bandara baru di Jakarta. Dalam gambar tersebut, lokasinya berada di utara Jakarta di sisi timur.

Terlihat lokasinya persis di mulut muara Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta, yang terhubung langsung dengan laut di teluk Jakarta. Bandara baru ini juga akan berdekatan dengan lokasi pelabuhan baru Tanjung Priok.

[detikcom]

TransJakarta Says Hundreds of Its Buses Are Not Roadworthy

TransJakarta said on Friday that it is unable to provide the best possible service because more than one third of its 700 buses are unfit for use.

“TransJakarta now has 700 buses, only 450 buses are roadworthy, the rest need to be replaced,” said Antonius Kosasih, a director at the bus operator.

Antonius said that in order to meet public demand and prevent accidents, the company was in a dire need of new buses.

TransJakarta needs at least 1,300 buses to provide optimal service for commuters and to make sure queues are not too long, he said.

“If we want to have 1,300 buses, we need to purchase at least 850 buses within the next two years,” Antonius said, adding this number of buses would be sufficient to serve 12 routes.

He also said the company would prepare detailed specifications to avoid a fiasco like the procurement of Chinese-made buses that were found to not meet quality standards.

“The [quality of the] buses must be of international standard: we want to buy buses whose spare parts are available here,” he said.

Jakarta Transportation Agency head Muhammad Akbar said his office was working to procure the needed buses.

“We are in the middle of the process, I hope we can sign the contract in the near future and I am confident we will have 600 news buses by next year,” he said.

[JakartaGlobe]

Pemprov DKI minta pengembang tambah lahan parkir

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi satuan ruang parkir (SRP) di badan jalan dengan meminta pengembang menambah koefisien lantai bangunan (KLB) untuk lahan parkir. Adapun luas KLB yang diminta adalah sekitar 20% dari total keseluruhan area yang dimiliki.

Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat, mengatakan, tujuan penambahan KLB untuk lahan parkir bertujuan untuk mengurangi jumlah lahan parkir di badan jalan (parking on street). Peraturan itu rencananya akan diterapkan setelah Peraturan Gubernur baru terkait hal tersebut diterbitkan.
"Ini kami lagi siapkan Pergub. Rencananya kan Pemprov mau mengurangi lahan parkir on street. Jadi, nanti parkirnya off street," katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (9/9).

Seperti diberitakan, saat ini Pemprov DKI tengah gencar menertibkan parkir di badan jalan. Penertiban dilakukan dengan cara menderek mobil yang melanggar rambu dilarang parkir. Mobil yang terjaring penertiban akan dibawa ke tempat penampungan, dan pemilik yang ingin mengambil mobilnya diwajibkan membayar jasa retribusi sebesar Rp 500.000.

Penertiban parkir di badan jalan dilakukan karena selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di ibukota. Namun, banyak pihak menilai penertiban parkir di badan jalan seharusnya dibarengi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai.

[Kontan]

DISKON KRL Jabodetabek RP 1.000 BAGI PENGGUNA UANG ELEKTONIK BNI, BRI, DAN MANDIRI

Untuk meningkatan pelayanan dan memberi kemudahan bagi seluruh pengguna jasa KRL Jabodetabek, berbagai inovasi terus dilakukan PT KAI Commuter Jabodetabek. Salah satu inovasi terbaru adalah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara untuk transaksi E-Ticketing KRL.

Manfaat dari kerjasama ini dapat dirasakan langsung para pengguna melalui promo diskon bagi mereka yang melakukan transaksi E-Ticketing KRL Jabodetabek dengan menggunakan kartu prabayar dari Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Mulai tanggal 1 s.d 30 September 2014, transaksi e-ticketing KRL Commuterline yang menggunakan kartu prabayar BRIZZI BRI, Mandiri e-money dan BNI TapCash mendapatkan Diskon Rp 1.000,- untuk setiap perjalanan ke semua jurusan.

Pengguna jasa yang ingin membeli kartu perdana maupun isi ulang kartu prabayar BRIZZI BRI, Mandiri e-money dan BNI TapCash dapat melakukannya di cabang Bank terdekat serta sejumlah toko ritel yang telah bekerja sama dengan pihak bank.

Pameran Transportasi Indonesia 2014

Smesco Exhibition, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta
Wed, 10 Sep 2014 - Fri, 12 Sep 2014

Melalui Pameran Transportasi 2014 diharapkan berbagai pembangunan dan keberhasilan transportasi dapat disampaikan kepada masyarakat baik dari sisi teknologi terkini industri transportasi maupun khususnya transportasi massal angkutan darat, laut, kereta api dan udara.

• Public Transportasi
• Automotive
• Logistic
• Equipment
• Road Insfrastucture
• Safety Riding
• Accesories & Component

Surabaya Disarankan Kembangkan Busway dan Komuter

Pengamat transportasi Darmaningtyas menyarankan Pemerintah Kota Surabaya tidak memilih monorel sebagai angkutan massal cepat. Menurut Darmaningtyas, berdasarkan pengalaman di berbagai kota di dunia, monorel justru membuat bangkrut karena membebani anggaran pemerintah kota.

Darmaningtyas lebih memilih kereta komuter dan busway untuk mengurai kemacetan di kota metropolitan seperti Surabaya. "Kalau dua itu dikembangkan, saya rasa cukup," ujar Darmaningtyas kepada Tempo seusai diskusi publik sektor transportasi di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa, 9 September 2014.

Sebelumnya, pemerintah pusat menganggarkan dana tahun jamak (multiyear) sebesar Rp 400 miliar untuk pembangunan angkutan massal cepat trem dan monorel di Surabaya, Jawa Timur. Kepastian itu didapat lewat Menteri Keuangan Chatib Basri di Balai Kota Surabaya, Senin, 8 September 2014.

Menurut Darmaningtyas, Pemerintah Kota Surabaya bisa menggunakan jalur ganda untuk kereta komuter yang bisa mengangkut penumpang dari Malang, Sidoarjo, Gresik, atau Lamongan. Sedangkan untuk dalam kota, cukup disediakan busway.

Ihwal keterlibatan investor, Darmaningtyas mengatakan pembangunan infrastruktur lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak akan tertarik membiayai infrastruktur dalam kota kecuali di jalan tol yang sudah pasti menguntungkan.

[Tempo.co]

Lomba Foto Jurnalis: MRT, dari Jakarta untuk Bangsa

Begini Mekanisme Pembayaran dan Pengambilan Kendaraan Anda Jika Diderek Akibat Parkir Sembarangan

Kepada masyarakat yang beraktifitas di Jakarta agar tidak PARKIR SEMBARANGAN di badan jalan, karena mulai tanggal 8-9-2014 bagi pelanggar parkir akan diderek dan bayar retribusi Rp.500.000 /kendaraan /hari.

Telepon pengaduan: 021 345 7471
SMS gateway:  0857 99 200 900

Berikut ini penjelasan mekanismenya pembayaran dan pengambilan setelah ditilang (setelah kendaraan di derek):

1. Pelanggar (Wajib Retribusi) sms ke sms gateway (085799200900), akan dibalas berupa Virtual Account untuk pembayaran di ATM Bersama/Prima atau ke teller Bank DKI, artinya tidak ada kontak antara Wajib Retribusi dengan anggota kami dilapangan.

2. Setelah bayar, Wajib Retribusi Ke Dishub menyerahkan bukti transfer/bukti setor, diverifikasi petugas ke CMS (cash management system) Bank DKI.

3. Petugas menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Surat Pengeluaran Kendaraan kepada Wajib Retribusi.

4. Wajib Retribusi ke Pool Penyimpanan Kendaraan (Ada 3 Pool: Rawa Buaya, Tanah Merdeka, Pulogebang) untuk mengambil kendaraan dengan menyerahkan Surat Pengeluaran Kendaraan kepada petugas pool

5.Operasi dilakukan secara gabungan meliputi dishub, Polisi, Garnisun, dll.....semoga bermanfaat.....�

Siapa Sangka, KRL Commuter Kini Jadi Atraksi Wisata

KRL Commuter selalu berjubel penumpang di hari kerja. Tapi siapa sangka, di akhir pekan KRL Commuter menjadi atraksi wisata.

"Kalau KRL Commuter jadi atraksi wisata, itu betul lho," kata Presdir PT KAI Commuter Jabotabek, Tri Handoyo dalam wawancara ekslusif dengan detikTravel di Stasiun Gambir, Senin (8/9/2014).

Tri mengatakan penumpang KRL Commuter rata-rata 600 ribu/hari. Pada hari Sabtu 500 ribuan dan hari Minggu 400 ribuan. Hanya turun sedikit saja, kok bisa?

"Karena yang naik Sabtu-Minggu itu orang yang nggak naik kereta di hari kerja. Jadi kayak gantian," kata Tri.

Mereka ini menurut Tri adalah traveler yang ingin menikmati KRL di akhir pekan. Apalagi, mereka penasaran dengan segala fasilitas baru di KRL, mulai dari model taping tiket sampai stasiun kinclong.

"Mereka naik kereta ke Bogor, tapi terus nggak jalan-jalan di Bogor. Melainkan pulang lagi ke Jakarta," ujarnya.

Banyak juga di akhir pekan itu wisatawan yang terkadang belum pernah naik KRL. Mereka baru mencoba KRL di akhir pekan.

"Jadi setelah setahun, masih ada saja ibu-ibu yang bertanya bagaimana cara pakai taping tiket. Itu orang-orang yang baru mencoba KRL di akhir pekan," kata Tri.

[detikcom]

Mimpi besar TransJakarta [Video: Kontantv]

Bus Transjakarta kini menjadi sorotan. Mulai dari kualitas pelayanan yang terus memburuk hingga serangkaian kecelakaan dan terbakarnya bus transjakarta.

Di tengah banyaknya masalah, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) tengah berbenah diri. Pembenahan dilakukan mulai dari menjadikan TransJakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk memimpin BUMD ini, Gubernur DKI Jakarta Antonius Kosasih sebagai direktur utama PT TransJakarta. Kosasih dianggap mampu memperbaiki kinerja TransJakarta. Simak bagaimana kiat Kosasih membenahi transportasi andalan pemerintah provinsi DKI Jakarta ini.

[Kontantv]

Transjakarta Gratis pada 2017, Belum Tentu Juga Macet Jakarta Berkurang...

Wacana mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan biaya menumpang bus transjakarta mulai 2017, tak membuat semua warga Jakarta antusias. Faktor gratis justru disebut sebagai alasan program tersebut akan gagal memindahkan warga Jakarta ke transportasi publik ini.

"Justru kalau gratis pasti makin ramai lagi yang ngantre dan orang tentu males kayak gitu. Saya yakin mereka akan lebih milih naik motor atau mobil mungkin. Termasuk saya," ujar Hana, mahasiswi Universitas Trisakti, kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2014).

Menurut Hana, ketika Transjakarta digratiskan, maka volume kendaraan justru akan semakin bertambah. "Dengan pemikiran serupa (soal kekhawatiran semakin panjangnya antrean). Akan tambah macet, bukan ngurangin macet," kata dia.

Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Okta, juga tak yakin penggratisan bus transjakarta akan mengurai kemacetan Jakarta. "Rumah saya sih di Pademangan dua dan biasanya emang naik transjakarta dari sana ke sini (Untar) tapi kayaknya kalo transjakarta gratis, mending naik mobil saja deh soalnya pasti makin rame yang ngantre. Gak tahu juga sih," ujar dia.

Meski demikian, masih ada mahasiswa lain yang berharap baik pada rencana kebijakan penggratisan bus transjakarta pada 2017 teresbut. "Gak tahu sih bisa kurangi kemacetan atau enggak. Semoga aja emang bisa dan ini langkah awal pemerintah biar transjakarta bisa digunakan oleh kalangan mana saja," ujar Cinthya, teman sekampus Okta.

Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Mohammad Akbar, mengatakan, DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menargetkan layanan bus transjakarta bebas biaya alias gratis pada 2017. Ia berpendapat, rencana tersebut akan efektif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

[Kompas]

Pelaku Pelecehan di Transjakarta Ditelanjangi

Seorang lelaki yang kedapatan melecehkan penumpang perempuan di bus Tranjakarta ditelanjangi oleh para penumpang. Peristiwa itu terjadi Senin, 1 September 2014, di koridor VIII jurusan Harmoni-Lebak Bulus. Pelaku dan korban sama-sama berada di bus gandeng Damri bernomor 5080.

"Saat itu bus tidak terlalu padat. Pelaku tiba-tiba memegang bokong korban dari belakang. Waktu itu, mereka sama-sama berdiri," kata juru bicara Badan Layanan Umum Transjakarta, Sri Ulina Pinem, Selasa, 2 September 2014.

Pelaku bernama Yeremias H. yang berdomisili di Tambora, Jakarta Barat. Dia meremas bokong korban di dalam bus selepas halte Kebayoran Baru. Korban yang tidak mengira mendapat perlakuan itu langsung berteriak keras sehingga menarik perhatian petugas keamanan Transjakarta. "Pelaku kami tangkap dan dibawa ke halte Lebak Bulus," ujar Sri.

Petugas meminta korban untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Namun korban enggan melapor karena khawatir namanya bakal diekspos media massa. Atas saran sejumlah penumpang, pelaku akhirnya diberi hukuman di tempat. "Mereka menelanjangi pelaku lalu memajangnya di halte agar pelaku jera," tutur Sri.

Pelaku sempat menolak "hukuman" itu. Namun, karena diancam akan dilaporkan ke polisi, pelaku akhirnya membuka seluruh pakaiannya kecuali celana dalam. Sebelum di pajang, penumpang kemudian mengalungkan kertas di lehernya dengan tulisan "Pelaku Pelecehan Seksual". "Dia dipajang sampai malam hari dan suruh memegang kedua telinganya," kata Sri.

Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih menuturkan dirinya tak bisa menyalahkan tindakan yang dikenakan pada pelaku. "Saya maklum, meski sebenarnya secara hukum tidak boleh."

[Tempo.co.id]