Tak Efektif bila Pemprov yang Mengadakan Bus TransJakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli 300 bus untuk memperkuat armada TransJakarta. Rencananya, Pemprov pun kembali membeli 1.800 bus serupa. Namun, rencana itu dianggap tak efektif dan efisien.

"Ini merupakan ketidakefektifan bila pemerintah yang membeli bus. Sementara perusahaan yang mengoperasikannya. Bila terjadi masalah pada bus, operator harus melalui birokrasi yang panjang," kata Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwiranto, pada diskusi yg dihelat Dewan Transportasi Kota Jakarta di Jakarta, Senin (24/2).

Seharusnya, sistem pengadaan bus ditangani operator untuk meminimalisasi risiko bila kerusakan terjadi. Ia mencontohkan karat pada bus. Masalah itu menunjukkan pengadaan bus yang dilakukan pemerintah tak efektif dan efisien.

"Hemat saya sebaiknya kita serahkan pada ahli nya, pengusaha dan konsorsium bus macam Lorena, Sinar Jaya, Bianglala dan lain-lain itu kan sudah ahli urusan teknis macam begini. Jadi saya pikir serahkan saja ini pada operator toh juga ini bisa memacu bisnis swasta untuk berkembang, mulai dari leasing, pembiayaan sampai pelayanan terhadap konsumen. Karena dengan pengadaan oleh operator segala resiko teknis ada di swasta sementara pihak TransJakarta hanya sebagai pengawas dan penngelola rute busway," katanya.

[ITDP Indonesia / Metrotvnews.com]

Pembangunan MRT di Jalan Fatmawati Dimulai

Progres pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta terus berlangsung. Selain membuat konstruksi jalur bawah tanah di Jalan Sisingamangaraja-Sudirman-Bundaran HI, konstruksi jalur melayang (elevated) di Jalan Fatmawati dimulai.

Untuk di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, yang sedang dilakukan adalah persiapan konstruksi dengan melakukan pekerjaan Soil Investigation dan Test Pit (Utility Investigation).

Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami, Test Pit adalah aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi utilitas (pipa,kabel dll) sepanjang alignment proyek.

"Kegiatan ini penting untuk dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang berarti ketika proses pembangunan pondasi bangunan dan viaduct atau jembatan penyangga jalur MRT dilakukan," jelas Dono dalam siaran pers, Jumat (28/2/2014).

Selain pekerjaan Test Pit tersebut, juga dilakukan Soil Investigation di sepanjang area yang sama. Soil Investigation merupakan aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas dan karakteristik tanah.

"Lebih jelasnya, Soil Investigation adalah pekerjaan penyelidikan tanah guna mengidentifikasi tingkat kekuatan struktur tanah untuk mendukung bangunan viaduct, stasiun, depo, dan/atau bangunan bertingkat lainnya," jelas Dono.

Terdapat sekitar 251 titik (pada area CP 101, CP 102, dan CP 103) yang perlu dilakukan proses Test Pit dan Soil Investigation ini dan sejauh ini sudah berhasil dilakukan di 97 titik hingga akhir Februari 2014. Pekerjaan ini masih akan dilanjutkan hingga April 2014.

Pekerjaan Test Pit dilakukan melalui pekerjaan penggalian lubang dengan ukuran 1,2 meter x 2 meter dengan kedalaman 2 meter guna mengidentifikasi saluran/ducting utilitas pipa atau kabel yang berada di bawah tanah pada area-area yang akan dibangun struktur pondasi dan kolom bangunan proyek MRT. Sehingga pada saat pembangunan, tidak ada pipa yang pecah atau kabel yang putus akibat pekerjaan proyek MRT.

Area yang terkena imbas akibat pekerjaan proyek ini adalah mulai dari Jalan Ciputat Raya, Jalan Pasar Jumat, hingga Jalan Fatmawati untuk paket layang CP 101 dan CP 102, serta area Jalan Panglima Polim Raya (Depan Blok M Plaza) dan Jalan Sisingamangaraja (Depan Kejaksaan Agung) untuk paket layang CP 103.

Sementara itu pekerjaan Soil Investigation tengah dilakukan di sepanjang area Jalan Pasar Jumat, Jalan Kartini, dan Jalan Fatmawati untuk paket layang CP 101 dan CP 102 serta di Jalan Panglima Polim Raya untuk paket layang CP 103.

Konsorsium Tokyu – WIKA, merupakan Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Test Pit dan Soil Investigation untuk paket Layang CP 101 dan CP 102 yang dimulai dari Lebak Bulus sampai Blok A. Sementara itu untuk paket layang CP 103 dari Blok A sampai Sisingamangaraja, pekerjaan Test Pit dan Soil Investigation dilakukan oleh Kontraktor dari konsorsium Obayashi, Shimizu, dan Jaya Konstruksi.

Manajemen MRT Jakarta memohon maaf bila ada gangguan kemacetan yang terjadi sepanjang pembangunan proyek ini. MRT Jakarta bekerjasama secara intens dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menyiapkan dan menjalankan prosedur rekayasa lalu lintas di setiap lokasi yang terdampak.

Sebagai informasi, pekerjaan konstruksi skala besar untuk jalur bawah tanah akan dimulai pada April 2014, sedangkan untuk jalur layang diperkirakan akan dimulai pada Juni 2014. Konsekuensi dari pekerjaan konstruksi skala besar tersebut antara lain adalah dilakukannya penutupan lajur median jalan di beberapa titik selama waktu yang lama kurang lebih 4 tahun. Persiapan menuju pekerjaan konstruksi skala besar ini tengah dilakukan secara intensif.

[detikcom]

Jangan Remehkan... Blok M Itu "Clarke Quay"-nya Jakarta!

Sama seperti Clarke Quay di Singapura, Blok M adalah central station-nya Jakarta. Kawasan yang membentang sepanjang Jl Iskandarsyah, Jl Sisingamangaraja, Jl Trunojoyo, dan Jl Melawai, ini punya peran vital dan strategis bagi wajah perkotaan Jakarta.

Ya, Blok M ibarat Clarke Quay-nya Jakarta. Kawasan ini merupakan hub (titik temu) bagi seluruh jaringan transportasi intra dan luar kota, baik itu busway, subway, dan juga mass rapid transit (MRT). Hal ini dimungkinkan, karena secara geografis, letak Blok M sangat strategis.

Kawasan yang berada dalam wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini diapit oleh pusat bisnis CBD Sudirman, "kampung internasional" Kemang, dan dekat dengan koridor Simatupang. Selain itu, Blok M juga dikelilingi oleh perumahan elite yang dihuni kalangan berpunya, serta sarat bangunan ritel eksisting. Di sini sudah berdiri Aldiron Plaza, Blok M Mall, Blok M Plaza, Blok M Square, dan Pasaraya.

Dengan berbagai nilai lebih itu, Blok M akan tampil dan seharusnya menjadi "kekuatan" baru yang bisa menarik lebih banyak lagi investor. Blok M kelak akan "meledak", seperti dikatakan CEO Leads Property Indonesia, Hendra Hartono, terkait potensi Blok M sebagai ASEAN Diplomatic Area pada 2015 mendatang.

Hendra menambahkan, seharusnya sabuk wisata dan belanja internasional (international shopping and tourism belt) lebih cocok dirancang di kawasan Blok M ketimbang koridor Satrio-Kasablanka.

"Mobilitas pengunjung dan pembelanja juga lebih tinggi di kawasan ini dibanding di Satrio. Jangan lupa pula, di Blok M-lah konsentrasi pusat hiburan untuk Selatan Jakarta, berada. Di sini terdapat Little Tokyo yang sangat berpotensi menarik minat ekspatriat asal Asia Timur," kata Hendra kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Mengendus luar biasanya potensi Blok M, ALatief Corporation, melalui PT Pasaraya International Hedonisarana, sampai melakukan peningkatan kelas aset propertinya. Pengembang ini tengah mengerjakan pembangunan gedung kantor Menara Sentraya di area pembangunan mutifungsi Pasaraya, dengan nilai investasi 90 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,045 triliun.

Direktur Utama PT Pasaraya International Hedonisarana, Dipo Latief, mengatakan, pihaknya melakukan optimalisasi aset lahan seluas 2,6 hektar tersebut sebagai antisipasi tingginya permintaan ruang perkantoran.

"Kami punya lahan yang belum dimanfaatkan di kawasan Blok M ini. Kami memutuskan untuk membangun perkantoran, karena demand tinggi. Terutama berasal dari perusahaan leasing atau financing," ujar Dipo.

Sejak diluncurkan pada 2012 lalu, perkantoran hibrid dengan status strata dan sewa tersebut telah diminati sebanyak 70 persen dari total luas bangunan 73.000 meter persegi. Selain perkantoran, terdapat ruang ritel seluas 4.500 meter persegi yang terkoneksi dengan bangunan eksisting, Mal Pasaraya.

"Kami merencanakan Menara Sentraya beroperasi pada November 2014 atau paling lambat Januari 2015," tambah Dipo.

Masalah citra dan keamanan

Saat ini, kendati memiliki potensi besar, Blok M masih memiliki problema citra dan keamanan. Kawasan ini juga tidak sepremium Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Padahal, harga lahannya sudah sama tinggi, yakni berkisar Rp 60 juta hingga Rp 70 juta per meter persegi.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para investor besar harus bekerja keras mengubah dua tantangan ini menjadi lebih baik. Sebagai kawasan diplomatik dan bisnis Asia Tenggara, seharusnya Blok M dirancang punya tingkat keamanan tinggi," kata Hendra.

Pasalnya, lanjut Hendra, kalangan diplomat dari negara-negara ASEAN akan memilih tinggal dekat dengan kantornya. Selain itu, jangan dilupakan pula kalangan the haves di sekitar Blok M. Mereka harus mendapat stimulasi supaya mau membelanjakan uangnya di pusat-pusat belanja tersebut di atas.

"Blok M harus diremajakan. Terutama di titik sentralnya yakni sekitar Aldiron Plaza, dan Melawai. Di titik-titik tersebut banyak terdapat rumah kantor dengan usia bangunan lebih dari 20 tahun yang sudah layak diremajakan. Jika bangunan-bangunan tersebut dikonversi menjadi gedung perkantoran high rise, maka Blok M bakal menjadi the next CBD," tandas Hendra.

Sebelumnya diberitakan, bahwa kawasan ini diprediksi bakal mengalami ledakan besar pada 2015 mendatang. Blok M dimungkinkan menjadi kawasan diplomatik Asia Tenggara, sekaligus bisnis dan perdagangan, karena terdapat kantor sekretariat ASEAN yang dikelilingi perkantoran pemerintahan dan perusahaan swasta, serta fasilitas komersial ritel dalam konsep transit oriented development (TOD).

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengutarakan pendapat tersebut terkait kesiapan Jakarta menyambut peluang, tantangan, dan dampak ASEAN Common Community. Ia menyampaikan hal tersebut seusai seminar RICS ASEAN Real Estate and Construction Summit, di Jakarta, Selasa (25/2/2014).

"Blok M termasuk area strategis dengan konsep TOD dan bisa menjadi salah satu ikon Jakarta. Di sinilah terdapat kantor sekretariat ASEAN. Oleh karena itu, kawasan ini harus ditata lebih baik lagi," ujar Bernardus.

Dia melanjutkan, saat pasar bebas ASEAN berlaku, Blok M akan bertransformasi menjadi kawasan incaran para pengembang dan investor. Mereka pasti berlomba mendapatkan lahan dengan posisi bagus untuk dimanfaatkan sebagai properti komersial, perkantoran, apartemen, dan ritel.

"Saat ini saja, pengembangan di Blok M tak kalah pesat dibanding kawasan lainnya. Tentu, bila para investor lain ikut menggarap, harga lahan dan properti bakal jauh melesat," imbuh Bernardus.

Hanya, sebelum masa itu tiba, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengantisipasinya dengan sejumlah regulasi mengenai pelaksanaan teknis pembangunan di lapangan. Pemprov DKI Jakarta harus segera mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait RTRW 2030 agar pembangunan di kawasan Blok M dapat dikendalikan dan ditata dengan lebih baik.

[Kompas]

16 Bulan Menjabat, Jokowi Belum Juga Tambah Koridor Busway

Keseriusan Pemprov DKI mengatasi kemacetan ibukota kembali dipertanyakan. Pasalnya, setelah 16 bulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo belum juga menambah Koridor Transjakarta menjadi 15 seperti yang direncanakan.

Menurut Pengamat Transportasi Darmaningtyas, seharusnya Jokowi fokus menyelesaikan 15 koridor Transjakarta yang direncanakan. "Tahun 2013 itu kan Jokowi tinggal meresmikan Koridor XII (Pluit-Tanjungpriok), tapi itu kan dibangun di era Gubernur sebelumnya, jadi sampai hari ini belum ada koridor Transjakarta baru yang dibangun pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) ini, Selasa (25/2/2014).

Menurut Darmaningtyas, Jokowi jangan hanya berkonsentrasi kepada hal-hal yang sulit dibangun, seperti Monorel dan MRT. Lebih mudah membangun koridor Transjakarta yang sudah direncanakan.
"Katanya sulit bangun Koridor Blok M-Ciledug karena harus elevated, atau jalur di atas, ya tunjukkan dong proggressnya, apa sudah ada desainnya atau belum, kok sudah mau dua tahun menjabat belum ada apa-apanya, belum ada tiangnya satu pun," ujar pria yang biasa disapa Tyas ini.

Tyas mengatakan, sepengetahuan dirinya, baru pada tahun 2014 ini Jokowi akan membangun Koridor Ciledug-Blok M. Namun menurutnya, semua harus segera direncanakan, sehingga pada 2016 atau 2017 sudah total 15 koridor Busway.

Seperti diketahui, tiga koridor yang masih menjadi pekerjaan rumah Gubernur Jokowi adalah Koridor XIII Ciledug-Blok M yang jalurnya melayang mulai dari depan kampus Universitas Budi Luhur hingga ke depan supermarket Alfa di Kebayoran Lama. Kemudian Koridor XIV Pondok Kelapa-Blok M melewati Jalan Kalimalang, MT Haryono, Gatot Subroto, Kapten Tandean, W Mongonsidi dan berakhir di Blok M.
Koridor ini akan terhubung dengan koridor X (Tanjungpriok- Cililitan), Koridor VII (Kampungrambutan- Kampungmelayu), Koridor IX (Pinangranti-Pluit), Koridor VI (Ragunan- Dukuhatas), dan Koridor I (Blok M- Kota).

Koridor terakhir adalah Koridor XV yakni Manggarai-UI yang juga akan dibangun elevated dan terhubung dengan rencana ruas tol dalam Kota Pasar Minggu-Kampung Melayu.

[Warta Kota]

Busway Layang Bukan untuk Angkutan Umum

Jika angkutan umum seperti Kopaja AC masih bisa melintasi jalur busway biasa, tidak demikian halnya dengan busway layang. Busway layang yang akan mulai dibangun tahun ini hanya diperuntukkan bagi bus Transjakarta. Kendaraan reguler tidak diperbolehkan melintas karena dikhawatirkan akan mengganggu operasional bus. Selain itu jalan layang memang dirancang hanya untuk satu kendaraan per arahnya, karena lebarnya hanya 7 meter saja.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, pembangunan busway layang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pihaknya hanya mengoperasionalkan bus Transjakarta saja. Jalan nantinya hanya untuk Transjakarta saja, sebab sudah dibuatkan jalan khusus. "Iya nanti khusus bus Transjakarta, nanti ada dua arah paling lebarnya 7 meter sudah cukup," kata Akbar, Selasa (25/3).

Diakui Akbar, pemilihan jalur layang disebabkan melihat kondisi jalan di ibu kota yang sudah tidak memungkinkan untuk diambil jalur bus Transjakarta. Selain itu juga berdasarkan pengalaman di beberapa koridor tidak efektif karena diserobot. Salah satu koridor yang sering kali diterobos yakni di Kramatjati dan Mampang Prapatan. "Sering diserobot jadi tidak efektif, terus masyarakat belum disiplin. Kalau di atas dijamin tidak ada penyerobotan," tegasnya.

Saat ini pembangunan tiga koridor layang masih dalam tahap lelang. Koridor Blok M-Ciledug akan diprioritaskan pembangunannya. Sementara untuk dua koridor lainnya yakni Kalimalang-Blok M dan Manggarai-Depok pembangunannya masuk dalam tahap berikutnya. Ketiga koridor ini ditargetkan rampung pada 2016 mendatang.

Jalan akan dibangun dengan ketinggian 10 meter. Sehingga nantinya penumpang yang akan naik bus Transjakarta akan disediakan tangga dan eskalator. Halte sebagai tempat naik turun penumpang dari bus juga berada di atas jalan. Masing-masing koridor memiliki panjang hingga 20 kilometer.

"Diupayakan tahun ini, kita lagi siapkan dokumen persiapan tender, jadi tahun ini start-nya. Targetnya sekitar 2 tahun untuk infastrukturnya, mudah-mudahan sampai tahun 2016 siap," harapnya.

Sementara untuk penjagaan, diakui Akbar tidak membutuhkan sistem terlalu ketat. Sebab jalur yang digunakan sudah khusus di atas. Penjagaan hanya akan dilakukan di setiap ujung jalan saja, baik saat bus naik maupun turun.

[BeritaJakarta]

Ini Trotoar Jakarta, Bung!

Foto-foto lengkap lihat di Kompas

http://foto.kompas.com/photo/detail/2014/02/24/66789165314161393174842/ini-trotoar-jakarta-bung

Wajah ibu kota mudah dilihat dan diingat melalui kondisi trotoar jalannya. Di Jakarta beragam hal dapat dijumpai di torotoar. Para pejalan kaki yang memiliki hak mutlak di trotoar, harus berbagi ruang dengan pengendara sepeda motor hingga pedagang kaki lima.

Pemerintah boleh saja gencar memfasilitasi kebijakan mobil murah, bahan bakar bersubsidi, membuat jalan-jalan nan lebar dan melayang-layang, namun pembangunan trotoar justru terabaikan.

Trotoar yang telah ada pun kondisinya tidak memadai, rusak dan tidak nyaman dilalui. Akses bagi para penyandang cacat pun minim. Yang ada terlihat, justru trotoar direbut oleh lapak-lapak pedagang, ojek, tukang tambal, parkir kendaraan bermotor, serta pos keamanan.

[Kompas]

Ahok dan Jokowi Siap Diperiksa KPK Soal Bus Transjakarta

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap diperiksa dan berkoordinasi dengan penyidik terkait pelaporan pengadaan bus Transjakarta rusak oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya nggak apa apa kalau memang ada yang lapor ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin.

Senada dengan Gubernur, Wagub Basuki Tjahaja Purnama bahkan menyatakan kesediaannya digeledah KPK.

"Bagus kalau ada yang lapor, berarti dia menjalankan fungsi dengan baik. Kalau dimintai data, ya silakan datang ke kami. Memangnya ada yang berani nolak KPK? KPK mau datang geledah semua juga boleh, malah bagus," kata Ahok.

Jam 10.00 WIB tadi pagi, Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta yang rusak.

Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum melapor ke KPK karena mengaku belum membayar penuh pengadaan bus tersebut.

Sebanyak lima unit bus gandeng Transjakarta dan 10 unit bus BKTB impor dari China ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya, diduga penyebabnya penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi namun dinyatakan dengan harga suku cadang baru.

Menurut penemuan sementara dari jajaran Inspektorat, terdapat kejanggalan dalam dokumen-dokumen lelang, seperti penggelembungan harga dan pemenang tender yang telah ditentukan.

Harga asli bus di Cina diduga Rp 1 miliar, tapi dalam dokumen tertulis Rp 3 miliar.Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

[ROL]

Bus Tingkat Wisata Jakarta Beroperasi Hari Ini

Bus tingkat wisata milik Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini dioperasikan. Bus ini sebagai salah satu fasilitas penunjang untuk wisatawan yang datang ke Ibu Kota. Pengoperasian bus tingkat wisata merupakan momentum untuk menunjukkan Jakarta sebagai kota ramah wisata.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa kehadiran bus teresbut menjadi momen bagi pemerintah daerah menunjukkan kepada pengunjung wisata, baik mancanegara maupun domestik, bahwa kota yang sarat kemacetan tetap ramah dikunjungi.

"Banyak potensi yang dapat dinikmati pelancong ke Batavia selama ini, mulai sejarah, kuliner, pusat belanja, hingga lainnya," katanya, baru-baru ini.

Menurut dia, banyak wisatawan berdatangan ke Jakarta, tetapi sepulang meninggalkan Jakarta mereka membawa kesan negatif. Macet membuat mereka mengeluarkan biaya besar dan membuang waktu untuk sekadar berliburan. Kini, adanya fasilitas bus tingkat wisata ini diharapkan memberikan rasa betah untuk para wisatawan.

Pengunjung kota ini tidak lagi harus bersusah payah mencari penyedia jasa pariwisata swasta untuk menikmati isi kota. Mereka terlayani dengan fasilitas bus tingkat wisata. Bus ini tidak memungut tiket dari penumpangnya.

Bus tingkat wisata memiliki rute dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Sarinah-Museum Nasional-Halte Santa Maria-Pasar Baru-Gedung Kesenian Jakarta-Masjid Istiqlal-Istana Merdeka-Monas-Balai Kota-Sarinah-dan kembali ke Bundaran HI. Kendaraan berjumlah lima unit itu melaju di jalur lambat dengan kecepatan 10 km/jam.

[Okezone]

Forum Warga Jakarta Laporkan Bus Berkarat ke KPK

Forum Warga Kota Jakarta akan melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/2/2014) pagi ini.

"Pagi ini jam 10.00 kita serahkan ke KPK," ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

Tigor mengklaim telah mengumpulkan sejumlah bukti adanya dugaan korupsi dalam proses pengadaan bus tersebut. Antara lain dokumen tender serta foto komponen berkarat. Tigor berharap, bukti itu membantu KPK mengusut kasus tersebut.

Tigor mengaku tidak merasa melangkahi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lantaran melaporkan kasus itu ke KPK. Menurutnya, pihaknya tidak perlu mengkoordinasikan hal itu kepada Jokowi dan Basuki.

"Kan kita sebagai warga Jakarta. Enggak perlu dong koordinasi dengan gubernur atau wakilnya. Toh, sejak awal, saya sudah bilang agar kasus ini dilaporkan ke KPK saja," ucap Tigor.

Tigor mengaku khawatir, jika kasus tersebut tidak kunjung dilaporkan kepada penegak hukum, bukti-bukti adanya dugaan korupsi hilang. Tak hanya itu, jika terlalu lama dibiarkan, saksi-saksi yang mengetahui kasus itu berubah pikiran. Jika demikian, kasus tersebut dikhawatirkan menguap. "Jadi mending kita laporkan saja secepatnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, lima dari 90 bus transjakarta dan 10 dari 18 BKTB --semuanya bus baru-- mengalami kerusakan pada beberapa komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt.

Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah bus usai diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung apar pendingin mesin tiba-tiba meledak, serta persoalan lainnya.

Usut punya usut, rupanya ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender. Hal ini dipertanyakan, mengingat situasi demikian memungkinkan adanya mark up anggaran.

Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa. Mereka antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.
--semuanya bus baru--

[Kompas]

Ini Kata Kadishub soal Alphard Metromini

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad tidak mempermasalahkan pemilik kendaraan pribadi yang mengubah warna mobilnya menjadi seperti angkutan umum. Pemiliknya pun tidak perlu izin dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Menurut Akbar, hal tersebut sah, selama kendaraan pribadi tersebut tidak digunakan untuk mengangkut penumpang sehingga mobil Toyota Alphard yang dicat mirip warna metromini tidak menyalahi aturan.

"Melihat gambarnya itu kan mobil pribadi karena pelatnya hitam. Artinya, dia tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Jadi, enggak perlu izin dari Dinas Perhubungan kalau itu tidak digunakan untuk mengangkut penumpang," kata Akbar kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2014).

Meski begitu, Akbar menyarankan agar pemilik kendaraan menyesuaikan warna kendaraan dengan yang tertera di STNK. "Soalnya, urusannya nanti di kepolisian karena warna kendaraan harus sama dengan yang tertera di STNK," ujarnya.

Mobil Toyota Alphard yang dicat oranye disertai kombinasi garis biru seperti warna khas metromini diketahui bernomor polisi B 61 TUH. Terdapat tulisan "metromini" di badan mobilnya.

[Kompas]

Pengamat: Konsep Megapolitan Harus Atur Anggaran

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mendukung konsep Megapolitan yang kembali mengemuka. Tapi menurut dia, konsep itu tidak cuma mengatur soal kelembagaan, melainkan juga pengaturan anggarannya.

“Konsep megapolitan itu juga harus mengatur soal anggarannya secara jelas,” kata Yayat kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2014, Dewan Perwakilan Daerah membuka kembali wacana pembentukan Undang-Undang Megapolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur).

Pembahasan undang-undang itu itu akan berkaitan dengan kependudukan, tata ruang, degradasi lingkungan dan tata air, ketersediaan air dan bajir, transportasi, kemacetan, serta kelembagaan yang lemah. Namun sejumlah kepala daerah pesimis dengan rencana tersebut.

Yayat mengatakan, masalah anggaran juga harus menjadi titik sentral dalam pembahasan konsep kota tersebut. Alasannya, sistem yang berlaku saat ini dianggap lebih merugikan daerah-daerah yang berada di sekitar Ibu Kota.

Menurut dia, kerugian yang diderita daerah di sekitar Jakarta adalah soal anggaran. Jakarta yang sebagian besar merupakan perkantoran, bisa meraup triliunan rupiah dari pajak perusahaan. Tapi, daerah seperti Bekasi atau Tangerang menderita karena daerahnya cuma dijadikan pabrik.

“Jadi mereka menanggung limbah pabrik, jalan rusak karena kendaraan berat, tapi pajaknya masuk ke Jakarta karena lokasi kantor pusatnya di Jakarta,” katanya. Karena itu, Yayat menyatakan pemerintah harus membahas masalah perimbangan anggaran secara jelas agar terdapat kesetaraan peran. “Harus ada keuntungan juga buat daerah lain, jangan cuma mendapat beban saja,” ujar dia.

Secara umum, Yayat menganggap konsep megapolitan yang tengah dibahas itu merupakan rencana yang baik untuk memperbaikki Jabodetabek. Konsep itu disebutnya akan membuat kerjasama antardaerah serta kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih jelas.

Hal itu juga disebutnya akan membuat satu lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan eksekusi. Selama ini, lembaga koordinasi antar daerah yang dipimpin secara bergiliran dianggap tidak efektif.

Yayat mengatakan hal itu karena tidak ada kewenangan khusus karena hanya sebagai lembaga koordinatif. “Jadi, bisa ada sinergi peran serta kewenangan dalam lembaga tersebut dan juga menciptakan kesetaraan antara Jakarta dengan daerah lain,” kata dia.

[Tempo.co]

Terobos Jalur Busway, Warga Negara Amerika Ditilang Polisi

Petugas satuan lalu lintas berhasil menindak 128 pengendara yang nekat menerobos jalur bus TransJakarta atau Busway di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Salah satu yang ditilang adalah staf PBB yang juga Warga Negara Amerika.

"Tadi sekitar pukul 08.30 WIB, WN Amerika berinisial EJHB itu kami tilang di Jalan Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Surat-suratnya lengkap tapi STNK-nya mati," ujar Kepala Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono pada VIVAnews, Jakarta, Rabu 19 Februari 2014.

Terkait penilangan itu, lanjut Hindarsono, pihaknya akan memberikan surat teguran tertulis dan selanjutnya di serahkan ke Kementerian Luar Negeri. "Nanti anggota kami akan mengurus ke pihak kementrian (luar negeri) untuk menindaklanjutinya," kata Hindarsono.

Selain motor trail yang dikendarai EJHB, polisi juga menilang tiga motor berpelat merah yang menerobos jalur busway. Hindarsono mengatakan, saat melihat ada petugas di jalur itu, para pemotor (pelat merah) yang melintas dari arah Ragunan menuju Mampang pun langsung memutarbalik, namun mereka berhasil dihentikan.

"Kami kejar dan langsung kami tangkap lalu tilang, SIM kami sita."

Di samping itu, Hindarsono juga menjelaskan banyaknya pengendara motor yang masih terobos jalur busway dinilai masih kurang memiliki kesadaran berlalu lintas. Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengetahui bahwa menerobos jalur TransJakarta akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp500 ribu.

Hingga saat ini, total penindakan yang telah dilakukan Subdit Gakkum untuk pengendara roda dua ada 128. Petugas berhasil menyita 86 Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan 42 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

[VIVAnews]

Demi Pikat Turis, Bus Wisata Dikemudikan Wanita

Pesona bus wisata di Jakarta bukan hanya dari busnya yang nyaman dan bertingkat. Demi memikat turis, pengemudinya pun dicari yang berjenis kelamin perempuan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, sifat wanita yang lembut dan keibuan menjadi jaminan bus itu tidak akan ugal-ugalan. Kecepatan bus tingkat wisata juga rata-rata hanya 10-20 kilometer per jam.

"Kami memperhatikan dari sisi hospitality. Kalau sense perempuan itu pasti lebih hati-hati dan membawa kendaraannya lebih baik. Pak Gubernur juga sudah setuju," kata Arie, kepada wartawan, Selasa (18/2/2014).

Ada 12 pengemudi yang direkrut secara terbuka. Mereka mendapatkan gaji 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,4 juta. Jadi, gaji pokok mereka mencapai Rp 7 juta.

Selain sopir, petugas lainnya adalah polisi pariwisata dari Polda Metro Jaya, kondektur atau petugas on board, dan tour guide dari himpunan pramuwisata dan komunitas historia. Satu persyaratan utama yang harus dimiliki para petugas adalah mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik. Sebab, turis mancanegara adalah sasaran utama bus tingkat wisata ini.

"Para petugas dibagi menjadi dua shift agar mereka tidak kelelahan juga," kata Arie.

Pekan ini, double decker mulai diuji coba hingga Minggu (23/2/2014) mendatang. Kemudian, pada Senin (24/2/2014) mendatang, lima bus wisata baru akan berkeliling Jakarta dan dioperasikan untuk umum.

Uji coba dilaksanakan untuk membiasakan para petugas melayani penumpang di dalam bus. Pekan depan, bus tingkat wisata mulai beroperasi melayani warga Jakarta secara gratis. Rute yang ditempuh ialah mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Sarinah-Museum Nasional-Halte Santa Maria-Pasar Baru-Gedung Kesenian Jakarta-Masjid Istiqlal-Istana Merdeka-Monas-Balaikota-Sarinah, dan kembali ke Bundaran HI. Bus hanya akan berhenti di setiap halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pada tiga bulan pertama, penumpang tidak harus mempunyai tiket. Selanjutnya, tiket akan disebar di hotel-hotel yang dilintasi bus tingkat wisata, seperti Hotel Kempinski, dan lainnya.

Meskipun gratis, Disparbud DKI akan melakukan evaluasi secara berkala mengingat perilaku masyarakat yang belum tertib. "Karena tidak semua yang gratis itu baik. Intinya, penumpang jangan memaksakan kalau sudah penuh karena ini tidak ada yang berdiri," ujar Arie.

Ia mengakui membutuhkan waktu lama untuk melengkapi proses administrasi, sebelum beroperasi, misalnya verifikasi di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Belum lagi pengurusan pelat nomor polisi dan STNK dari Polda Metro Jaya. Hal itu pula yang menyebabkan operasional double decker mundur dari rencana awal pada akhir Januari.

Double decker akan ditempatkan di pul Cawang. Bus-bus itu beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00. Untuk memulai perjalanan, semua bus tingkat wisata akan parkir di Silang Barat Daya Monas. Waktu tempuh tiap bus berjarak 30 menit. Double decker memiliki ukuran, panjangnya 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,2 meter.

Bus ini memiliki kapasitas 60 tempat duduk dan dua di antaranya diperuntukkan khusus untuk penyandang disabilitas. Deck dan pintu sengaja dibuat pendek dan berada di sebelah kiri agar ramah untuk penyandang disabilitas dan orangtua.

Spesifikasi lain yang membuat bus ini ramah penyandang disabilitas adalah melintas di jalur lambat, bukan jalur transjakarta. Beberapa fasilitas dimiliki double decker, seperti pendingin udara, pengeras suara, CCTV, lengkap dengan video pariwisata.

[Kompas]

Ketika Sepeda Motor Terjepit Antara Bus dan Separator Busway

sumber: @imandita

PT JM Pastikan Monorel Jakarta Tidak Akan Mundur

Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soerjadjaja menyatakan bahwa proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. Ia membantah ada masalah pendanaan yang menyebabkan proyek tersebut terkesan tidak berjalan.

Dalam perbincangan pada program Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (18/2/2014), Edward merasa heran dan tidak mengetahui tentang adanya permasalahan kesepakatan PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Edward, sejauh ini perusahaannya menjalin komunikasi intens dengan Pemprov DKI tentang perkembangan proyek monorel tersebut.

Edward memastikan bahwa secara teknis tidak ada yang menghambat pembangunan fisik monorel. Dengan demikian, proyek itu berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ia juga meyakinkan bahwa pembangunan monorel pada jalur hijau akan selesai pada 2016 dan jalur biru selesai pada 2017.

"Komitmennya tidak sedikit pun berubah. Lihat saja, sampai hari ini tidak ada kelambatan apa pun. Tidak mungkin mundur karena kami diminta jaminannya, kecuali ada yang menginginkannya mundur," kata Edward.

Mengenai kewajiban PT JM membayar utang pembangunan tiang monorel kepada PT Adhi Karya, Edward membantah anggapan bahwa perusahaannya mengalami masalah keuangan sehingga belum dapat membayar utang tersebut. Edward menyatakan bahwa pembayaran itu hanya terkendala oleh masalah teknis.

"Bukan dikarenakan kami tidak ada uang untuk bayar, bukan karena mereka minta harus dibayar sekarang. Itu semua masalah teknis. Saya kira ada hal-hal yang lebih dalam yang manajemen kami bisa menjelaskan," kata Edward.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan groundbreaking monorel pada 16 Oktober 2013. Untuk membangun proyek monorel Jakarta, PT JM menggandeng kontraktor dari China, yakni China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Selain itu, mereka juga sekaligus akan membangun pabrik perakitan dan stasiun monorel. Perlu waktu sekitar tiga tahun untuk merampungkan pembangunan jalur hijau. Konstruksi jalur itu menelan biaya senilai 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15-16 triliun. PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan pada jalur hijau yakni Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi.

[Kompas]

Jokowi Sebut Direksi Transjakarta dari Perhutani, KAI, dan Citibank

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengumumkan hasil fit and proper test direksi PT Transjakarta. Rencana itu mundur akibat peristiwa banjir yang melanda Ibu Kota.

Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo "membocorkan" profesional yang mengisi posisi direksi dan komisaris PT Transjakarta.

"Pak Kosasih (Antonius Kosasih) dari Perhutani masuk, PT KAI ada, perbankan banyak, ada yang dari Citibank," kata Jokowi, di Pejambon, Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Jokowi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Catur Laswanto telah melaporkan hasil fit and proper test kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, laporan belum sampai ke padanya.

Jokowi mengatakan, PT Transjakarta membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya seperti perbankan, teknis, manajemen, dan sebagainya. Posisi yang dibutuhkan saat ini yakni komisaris, direktur utama, direktur keuangan, direktur umum, direktur operasional, dan direktur teknik.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Jokowi memprioritaskan orang muda yang mengerti manajemen transportasi dan enerjik. Jokowi telah menetapkan tiga kriteria yang mesti dipenuhi calon pengisi pimpinan BUMD, yakni manajemen tepat waktu, manajemen kualitas, serta manajemen pelayanan warga.

"Saya lihat semua (calon) secara managerial management," kata Jokowi.

Ia terinspirasi dari manajemen PT KAI di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan yang terus melesat dengan cara menempatkan profesional sebagai pemimpin.

Pemprov DKI juga akan menerapkannya tidak hanya di Transjakarta, tetapi juga menempatkan para profesional memimpin BUMD maupun di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Sementara beberapa direksi PT KAI yang baru-baru ini bertemu dengan Jokowi untuk seleksi adalah Kepala Daerah Operasional 1 PT KAI yakni Heru Isnadi, Kuncoro, dan Wijanarko.

Dihubungi terpisah, Kepala BPMP DKI Jakarta Catur Laswanto belum mau mempublikasi nama-nama direksi PT Transjakarta. Ia hanya akan berbicara, apabila Gubernur Jokowi maupun Wagub Basuki sebelumnya telah berbicara mengenai direksi PT Transjakarta.

Ia hanya menyatakan bahwa empat orang akan menempati posisi direksi dan tiga lainnya menempati posisi komisaris PT Transjakarta.

[Kompas]

YLKI: Penumpang Busway Keluhkan Ketepatan Datang

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan pelayanan Transjakarta sering mendapat banyak keluhan dari penumpangnya. Paling banyak, kata Tulus, keluhan soal headway atau waktu kedatangan bus.

"Waktu kedatangan bus tak bisa ditebak," kata Tulus kepada Tempo, Jumat, 14 Februari 2014. Hal ini kerap dikeluhkan karena penumpang Transjakarta sangat sensitif terhadap waktu tempuh dan ketepatan waktu. "Waktu tempuh masih sering molor."

Menurut dia, persoalan headway lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. "Yaitu jalur busway yang tak steril," kata dia. Karena itu, perlu segera diselesaikan agar waktu tempuh tak molor.

Selain headway, penumpang pun sering mengeluhkan kelebihan kapasitas. Persoalan ini merupakan efek lanjutan dari headway yang bermasalah. "Penumpang jadi menumpuk di halte dan bus," kata dia. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan penumpang bahkan dapat mengundang pelecehan seksual. (Baca: Edsus Cacat Busway Jokowi)

Terkait dengan keluhan ini, Tulus menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Transjakarta. Draf soal SPM ini sudah disusun sejak zaman gubernur Fauzi Bowo dan berisi mengenai standar pelayanan yang harus dimiliki layanan Transjakarta.

[Tempo.co]

Polisi Ringkus Empat Pelaku Perusakan TransJakarta

Kepolisian Polda Metro Jaya berhasil meringkus empat dari enam pelaku pengrusakan Bus TransJakarta bernomor polisi B-7660 trayek PIK-Monas di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara, pada pukul 13.35 Selasa (11/2).

"Ke empat pelaku yang dibekuk adalah, Dede (43), Udi alias Bewok (34), Teguh (37) dan Juhri (44). Sementara dua pelaku lain, Gunawan dan Purnomo masih kita buru. Mereka semuanya sopir " ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, aksi pengrusakan itu dilakukan oleh para tersangka usai demo para sopir KWK U.11 (Muara Baru-Muara Angke) dan B.01 (Muara Angke -Grogol) ke balai kota dengan tuntutan tidak senang dengan adanya trayek baru TransJakarta jurusan PIK-Monas.

"Hasil demo belum ada keputusan sehingga para pendemo marah dan kembali dengan konvoi 50 unit KWK, pada saat konvoi mobil melintas di Jalan Gedong Panjang, mereka melihat ada bus TransJakarta melintas," ujar dia.

Kemudian para pelaku melakukan penimpukan kepada kepada bus TransJakarta yang melintas."Peranan Dede maupun Purnomo teriak "ambil batu" kemudian keluar bawa batu bata kemudian melempar ke arah kaca pintu sopir. Sedangkan Gunawan teriak ambil batu namun tetap di mobil karena mengemudi, sedangkan Teguh, teriak 'ambil batu' namun tidak keluar dari dalam KWK, JUHLI teriak "ambil batu" namun tidak keluar dari dalam KWK lalu Udi al Bewok, teriak "ambil batu" kemudian keluar bawa batu lari kearah bus TransJakarta," ujar dia.

[ROL]

Sopir Angkot Gelar Demo Tolak BKTB

Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) menuai protes dari para sopir angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) U11 jurusan Muara Karang-Pantai Indah Kapuk dan bus Kopami B 02 jurusan Senen-Muara Karang. Para sopir menganggap BKTB menurunkan penghasilan mereka.

Koordinator KWK Jakarta Utara, Farid Effendi, mengatakan rencana demo bakal digelar di dua tempat dimulai jam 09.00 nanti. Pertama, di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk. "Di sana kami akan memberhentikan setiap BKTB," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 11 Februari 2014.

Selanjutnya, massa yang lain bergerak ke arah Balai kota untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ihwal pengoperasian BKTB yang menurunkan penghasilan para sopir. "Sebagian besar akan ke Balai Kota. Ada sekitar 300 kendaraan yang akan ke sana," ucapnya.

Ia menuntut agar BKTB tidak beroperasi lagi. Sebab, semenjak BKTB beroperasi, penumpang di PIK cenderung naik bus tersebut. "Sebelum ada BKTB penghasilan kami lumayan, sekarang ini jadi turun." (Baca: 'Metromini Harus Belajar dari Kopaja')

Agus, 30 tahun, sopir KWK U11, menuturkan dirinya kelimpungan mencari penumpang semenjak BKTB beroperasi. "Ini saja sepi banget. Biasanya masih ramai," katanya. Ia juga kebingungan untuk memenuhi setoran mobilnya yang per hari Rp 130 ribu. "Gimana mau mikirin pendapatan kalau ngejar setoran saja sulit," ucapnya.

[Tempo.co]

Apa Kabar Sanksi Denda Maksimal Untuk Pengguna Jalur Transjakarta?

Jumlah pelanggaran di jalur Transjakarta di wilayah Jakarta nampaknya makin tidak terbendung. Bagaimana tidak, aturan denda maksimal yang baru seumur jagung tersebut sudah tidak ada kejelasan.

Berdasarkan pantauan ROL, saat ini sejumlah jalur Transjakarta sudah digunakan untuk khalayak umum, baik kendaraan bermotor ataupun mobil pribadi. Sejumlah jalur Transjakarta sudah bisa diterobos oleh kendaraan umum, diantaranya jalur Transjakarta di Jatinegara, Senen, Salemba Raya, dan Jalan Tambak Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerapkan sanksi denda tilang maksimal bagi pengendara yang menerobos jalur Transjakarta.

Peraturan tersebut  berdasarkan Pasal 287 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang di dalamnya tertulis bahwa denda maksimal sebesar Rp 1 juta bagi kendaraan roda empat dan Rp 500.000 untuk kendaraan roda dua.

[ROL]

Ini Penjelasan Kadishub DKI Soal Bus Baru Jokowi yang Rusak

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dihubungi Kompas.com, Minggu (9/2/2014) sore, Pristono menegaskan, kerusakan itu terjadi saat proses 'shiping' atau pengapalan dari China ke Indonesia.

Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013, namun lantaran cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.

Pristono pun mamastikan, pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) telah mengetahui kerusakan tersebut dan bakal segera mengganti sukucadangnya dengan yang baru. Mengingat Dinas Perhubungan DKI baru melakukan 20 persen pembayaran.

"Itu sudah ada perjanjiannya Dishub dengan ATPM. Mereka juga sudah bersedia bertanggung jawab full atas kerusakan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kompas.com mendapatkan rangkaian foto-foto yang menggambarkan komponen bus Transjakarta dan BKTB yang rusak. Rangkaian foto-foto itu menunjukan ada lima Transjakarta articulated dan delapan BKTB yang tidak layak.

Bus Transjakarta jenis articulated bus atau bus gandeng dengan nomor kendaraan B 7146 IX dan nomor seri bus AK5200, kondisi beberapa komponen tampak tidak seperti baru. Tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak), pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water coolant bocor (mesin masih hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapih, rangka kendaraan berkarat dan lain-lain.

Sementara untuk BKTB, kondisinya serupa. BKTB bernomor kendaraan B 77241 IV misalnya, instrumen dashboard tidak dibaut, kaca spion retak, tutup panel speedometer kendur, karet penutup persneling terlepas, wiring elektrikal menempel di manifolt.

Dari delapan unit BKTB yang ada di dalam foto tersebut, satu bus diketahui belum memiliki pelat nomor Polisi dan satu lagi memakai pelat kendaraan provit.

[Kompas]

Transjakarta Diduga Bekas, Jokowi Ditipu Perusahaan China?

Pengamat transportasi Instran, Darmaningtyas menyayangkan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak teliti soal komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru yang dilaporkan rusak.

"Itu berarti perusahaan China yang menipu Pemprov DKI," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Minggu (9/2/2014).

Melihat kondisi bus di foto-foto tersebut, Darmaningtyas malah menduga bahwa bus-bus tersebut bisa jadi merupakan stok lama, hanya bodi dan bagian yang nampak dipermak sedemikian rupa agar terlihat baru. Sementara, komponen mesin tak diganti.

Darmaningtyas menyarankan semua pihak yang terlibat di dalam pengadaan unit bus tersebut diaudit. "Mereka-mereka yang terlibat dalam pengadaan bus itu harus tanggung jawab," ujarnya.

Lebih jauh, Darmaningtyas juga ikut menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI yang membeli bus dari perusahaan asal negeri hCina yang dianggap belum teruji. Ke depan, ia menyarankan Pemprov DKI membeli bus yang sudah terbukti dan ada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang berdiri di Indonesia.

"Hal itu perlu supaya yang melakukan pemeliharaan jangan kita (Pemprov DKI), tapi biar ATPM yang profesional," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kompas.com mendapatkan rangkaian foto-foto yang menggambarkan komponen bus Transjakarta dan BKTB yang rusak. Rangkaian foto-foto itu menunjukan ada lima Transjakarta articulated dan delapan BKTB yang tidak layak. Bus Transjakarta jenis articulated bus atau bus gandeng dengan nomor kendaraan B 7146 IX dan nomor seri bus AK5200, kondisi beberapa komponen tampak tidak seperti baru. Tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak), pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water coolant bocor (mesin hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapih, rangka kendaraan berkarat dan lain-lain.

Sementara untuk BKTB, kondisinya serupa. BKTB bernomor kendaraan B 77241 IV misalnya, instrumen dashboard tidak dibaut, kaca spion retak, tutup panel speedometer kendur, karet penutup persneling terlepas, wiring elektrikal menempel di manifold. Dari delapan unit BKTB yang ada di dalam foto tersebut, satu bus diketahui belum memiliki pelat nomor Polisi dan satu lagi memakai pelat kendaraan provit.

[Kompas]

Proyek Jakarta Monorel Tetap Berjalan meski Tak Terlihat

Direktur Teknis PT Jakarta Monorel Rosa Bovananto menampik proyek monorel telantar dan tidak jelas, seperti yang dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, hingga saat ini proyek tersebut masih tetap dikerjakan, meski diakuinya pekerjaan itu tidak terlihat.

"Kita kerjakan proyeknya sesuai dengan tahap-tahap yang ada dan memang tidak semua kerja kita terlihat di lapangan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (9/2/2014) siang.

Bovananto menjelaskan, pada titik pembangunan pertama, yakni Jalan Setiabudi, pit test telah dilakukan. Langkah itu untuk memastikan bahwa di dalam tanah tak ada utilitas.

Setelah dipastikan tak terkendala, tahapan selanjutnya adalah penyelidikan tanah atau soil investigation. Data penyelidikan dikirim ke China untuk diteliti. Hasil penelitian itu menentukan pengerjaan proyek monorel yang selanjutnya.

Soil investigation, lanjutnya, membutuhkan waktu hingga empat bulan lamanya. Tahapan ini dilakukan sejak Desember 2013. Dengan demikian, tahapan selanjutnya setidaknya akan dimulai pada Maret 2014, yaitu pengeboran untuk memasukkan fondasi monorel.

Pekan depan, lanjut Bovananto, pihaknya akan melaksanakan penyelidikan tanah di jalur monorel Kampung Melayu, Jakarta Timur, hingga ke arah Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bovananto berharap banjir yang melanda wilayah Kampung Melayu tidak menyebabkan kendala persiapan pembangunan fondasi di sana.

"Makanya kita selidiki dulu tanah di sana per 200 meternya gimana. Banjir kemarin berpengaruh atau tidak. Tapi saya yakin semua pasti ada solusinya kalau memang tanahnya enggak mendukung. Tim kita dari China ini sangat berpengalaman," lanjut Bovananto.

Dengan rencana kerja yang telah disepakati dan sejauh ini tidak ada kendala, Bovananto yakin pengerjaan keseluruhan proyek sesuai dengan target yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yakni tiga tahun.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mempertanyakan tahap kelanjutan proyek pembangunan monorel. Menurutnya, tak ada perkembangan berarti dari layanan transportasi massal yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2018 itu.

"Komplain kita, Dewan sudah panggil dua kali tahun lalu manajemennya, tapi mereka enggak pernah hadir. Monorel enggak kayak MRT yang jelas gitu kelihatan progresnya," kata Selamat saat dihubungi, Sabtu (8/2/2014).

[Kompas]

Supir Metro Mini Tak Layak Kemudikan Transjakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merekrut supir Metro Mini untuk menyetir bus Transjakarta. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, supir Metro Mini itu tidak layak menjadi pengemudi Transjakarta. "Pemerintah jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan keamanan pengguna Transjakarta," katanya saat dihubungi, Sabtu, 8 Februari 2014.


Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Transjakarta membutuhkan 1.531 sopir. Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan sekitar 1.000 armada bus Transjakarta. Dia pun menawarkan kesempatan ini kepada sopir Metromini yang identik dengan ugal-ugalan.


Sudaryatmo mengatakan, niat pemerintah untuk merekrut supir Metro Mini itu sebenarnya baik. Selain itu, dari aspek kompetensi, supir tersebut bisa saja menyupiri Transjakarta jika memang dinyatakan layak. Tapi, hal itu mengandung resiko yang cukup besar terhadap penumpang moda transportasi massal pemerintah tersebut.


Menurutnya, seorang supir yang kerap ugal-ugalan tidak akan bisa dengan mudah mengubah gaya mengemudinya. Sistem penggajian yang diyakini bisa menjadi faktor pengubah disebut tidak menjamin bahwa sang supir akan mengemudikan bus secara normal. "Itu kan sifat, kalau sudah suka ugal-ugalan ya akan terus ugal-ugalan," kata dia.


Jika pemerintah serius memperbaiki pelayanan transportasi, kata dia, harusnya perekrutan supir Transjakarta dilaksanakan secara serius. Bukti keseriusan itu bisa ditunjukkan dengan merekrut supir dari perusahaan transportasi yang sudah terjamin pelayanan dan kualitasnya.


Dia mengatakan perusahaan transportasi yang terjamin kualitasnya adalah perusahaan yang tingkat kecelakaan armadanya kecil. Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan taksi yang dianggap mampu mengawasi dan mengendalikan perilaku supirnya. Hal itu membuat pelayanan kepada penumpang terjamin dari segi kenyamanan dan keamanan.


Sudaryatmo pun menilai tujuan pemerintah itu bisa saja cukup baik karena untuk menampung tenaga kerja di Ibu Kota. "Tapi kalau untuk memberikan pelayanan maksimal harus merekrut yang terbaik," kata dia.

[Tempo.co]

DPRD DKI: Proyek Monorel Jakarta Tidak Jelas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mempertanyakan tahap kelanjutan proyek pembangunan monorel. Menurutnya, tak ada perkembangan berarti dari layanan transportasi massal yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2018 itu.

Selamat pun membandingkan monorel dengan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT). Menurutnya, proyek pembangunan MRT jauh lebih baik karena menunjukkan perkembangan yang jelas.

"Komplain kita, dewan sudah panggil dua kali tahun lalu manajemennya, tapi mereka enggak pernah hadir. Monorel enggak kayak MRT yang jelas gitu keliatan progresnya," kata Selamat saat dihubungi, Sabtu (8/2/2014).

Selamat mengatakan, seharusnya PT Jakarta Eco Transport (JET) Monorel hadir jika dipanggil DPRD DKI. Menurutnya, tak ada alasan hanya karena pembangunan monorel tidak menggunakan anggaran negara, PT JET Monorail menolak panggilan DPRD.

"Karena mereka swasta murni, jadi mungkin mereka menilai enggak berhubungan langsung sama DPRD, hubungannya langsung dengan gubernur. Padahal senang atau tidak, mereka kan pakai asetnya masyarakat. Kalau warga nanya, kita (anggota DPRD) belum tahu, mau jawab apa," ujarnya.

Groundbreaking monorel dilakukan pada 16 Oktober 2013, sepekan setelah groundbreaking MRT. Tahap pembangunan dimulai di Setiabudi, tepatnya di ujung Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke Menteng. Namun saat ini, berdasarkan pengamatan Kompas.com, tak ada lagi alat berat maupun para pekerja yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Menurut informasi, proyek pembangunan telah terhenti sejak November 2013.

[Kompas]

Inilah Rancangan Halte Transjakarta Depan Stasiun Sudirman

Institute Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia telah memiliki rancangan untuk halte transjakarta di depan Stasiun Sudirman. Dari rancangan yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2014), halte baru akan berada tepat di seberang stasiun tersebut. Stasiun dan halte akan dihubungkan dengan sebuah terowongan.

Selain itu, halte Stasiun Sudirman juga memiliki jalur pedestrian yang akan menghubungkannya dengan Halte Tosari. Jalur busway juga akan dibuat dalam dua lajur, persis seperti yang ada di Halte Harmoni.

"Halte dibikin panjang dan jalur dibikin dua untuk mempermudah bus melakukan overtaking. Jadi, tidak akan ada bus berhenti hanya karena harus menunggu bus lain di depannya yang sedang menaikturunkan penumpang," kata Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto kepada Kompas.com, Kamis sore.

Yoga menolak jika dikatakan jalur transjakarta yang dibuat dalam dua lajur akan mempersempit jalur reguler dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan yang lain. Menurutnya, dua lajur yang dibuat tidak hanya diperuntukkan bagi bus transjakarta, tetapi juga angkutan umum lain. Tentu saja, bus itu harus memenuhi standar sesuai spesifikasi bus transjakarta.

"Selama ini orang kena macet kan karena busnya berhenti sembarangan. Nah, kalau kita bisa mengatur semua bus yang lewat situ ke dalam satu lajur, maka akan lebih tertib. Pengguna kendaraan lain justru diuntungkan karena enggak ada lagi bus yang melipir kanan melipir kiri," ujar Yoga.

Namun, rancangan tersebut tampaknya tidak akan terealisasi dalam tahun ini. Menurut Yoga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak akan ada alokasi anggaran untuk pengembangan halte transjakarta tahun ini.

"Jadi, dulu yang kita ajukan untuk dilakukan perbaikan itu di Koridor I dan VI. Alasannya, di Koridor I mau dihancurkan selama pembangunan MRT," kata dia.

ITDP Indonesia merupakan konsultan transjakarta. Tahap I pembangunan mass rapid transit (MRT) akan dilaksanakan dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dan melintasi transjakarta Koridor I (Blok M-Kota). Selama proses pembangunan yang akan berlangsung hingga 2017, akan ada sekitar tujuh selter transjakarta yang akan dibongkar.

ITDP sempat mengusulkan pengembangan untuk halte-halte yang berada di Koridor I dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas). "Sebenarnya, pembangunan MRT enggak masalah terhadap perbaikan halte, kan hanya ada beberapa halte yang ditutup. Jadi, bukan berarti selama pembangunan MRT, enggak ada sama sekali pembenahan untuk halte," kata Yoga.

[Kompas]

Ini Strategi Baru Ahok Jadikan Jalur Busway Steril

Penerapan denda maksimal bagi pelanggar bus Transjakarta mulai kendur lagi. Saat ini, jalur khusus bagi bus rapid transit tersebut masih kerap dilintasi pengendara lain.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera membuat memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Perjanjian itu akan berisi tentang kewenangan Dishub membantu polisi menindak pelanggar jalur bus Transjakarta.

"Dishub kan tidak boleh menilang. Kita lagi mau bikin MoU, jadi Dishub bisa mengambil STNK dan SIM mereka untuk dibawa ke kantor polantas. Jadi tetap polisi yang nilang," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Selasa (4/2).

Ahok menyebut, selama ini Dishub hanya seperti "macan ompong". Sebab, meski melihat banyak orang melanggar lalu lintas, tetapi tidak bisa menindak. Sementara, polisi lalu lintas juga kekurangan personel untuk mengawasi setiap jalur bus Transjakarta.

Karenanya, kata Ahok, perlu ada MoU yang mengatur agar Dishub memiliki kewenangan menindak pelanggar lalu lintas tersebut. Apabila MoU ini sudah disepakati, dia yakin jumlah penerobos jalur busway akan menurun drastis.

"Secepatnya kita akan buat MoU ini. Sekarang masih dibolehkan lewat karena banjir," ujarnya.

[Republika.co.id]

Feeder Busway, Kemana Saja Rutenya

Dalam rangka mengurangi penggunaan mobil pribadi, pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai mengoperasikan bus sedang bernama Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) untuk warga yang tinggal di sejumlah perumahan. Pada pengoperasian awal, ada dua rute yang disediakan.

"Saat ini rutenya Pantai Indah Kapuk-Monas dan Kalibata-Tanah Abang," kata Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono di Balai Kota, Senin, 3 Februari 2014. Dia mengharapkan, BKTB ini dapat menggaet warga yang selama ini menggunakan mobil pribadi untuk beraktifitas. "Ini ditujukan untuk perumahan kalangan menengah atas."

Menurut Udar, BKTB ini pun sama seperti APTB bersinggungan dengan beberapa koridor Transjakarta. Untuk rute Pantai Indah Kapuk-Monas, akan bersinggungan dengan Koridor 1 dan Koridor 12. Sementara itu, rute Kalibata-Tanah Abang akan bersinggungan dengan Koridor 1 dan Koridor 9. "Bayar 6ribu, termasuk tiket busway," kata dia.

Untuk rute PIK-Monas, Bus akan berangkat dari Pasar Modern PIK lalu menuju Putaran Rzu Chi Center-RS PIK-Taman Suaka Margasatwa Angke-Jembatan M Angke-Green Bay Pluit-Pantai Mutiara-Waduk Pluit. Kemudian masuk jalur busway melalui Landmark Pluit-Pakin-Gedong Panjang-Museum Fatahilah-Kota-Harmoni-Monas-Balaikota-Gambir-Tugu Tani-Halte Telkom-Balaikota-Monas.

Dari Monas, bus akan kembali berputar menuju Harmoni-Kota-Jembatan Tiga-Bandengan Selatan-Penjaringan-Pantai Mutiara-Green Bay Pluit-Jembatan Angke-Taman Margasatwa Angke-RS PIK-Rzu Chi Center dan kembali Fresh Market.

Sementara itu, untuk rute Kalibata-Tanah Abang. Halte yang dilewati adalah Tanah Abang-Jatibaru-Jatibaru (Abdul Muis)-Monas-Bank Indonesia-Sarinah-Bundaran Hotel Indonesia-Tosari-Dukuh Atas-Setiabudi-Karet-Benhil-Semanggi-Gatot Subroto LIPI-Gatot Subroto Jamsostek-Kuningan Barat-Tegal Parang-Pancoran Barat-Pancoran-Pertadam-Masjid An Nur-Halte Pengadegan Barat-Halte STEKPI-Transmigrasi-Kalibata City-TMP Kalibata.

Menurut Udar, bus akan berjalan setiap 10 menit sekali. Dengan kapasitas masing-masing bus sebanyak 35 penumpang. "Jam operasinya sama dengan Transjakarta," kata dia.

[Tempo.co]

Toilet di Halte TransJakarta, itu Perlu!

Di tengah upaya peningkatan layanan TransJakarta yang sedang digemborkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada sebuah pernyataan pak Jokowi yang agak kontroversial. Yaitu mengenai ketersediaan toilet, seraya Beliau berujar "Nggak perlu lah toilet-toilet. Kalau toliet rawatnya nggak bener, yang ada seluruh halte bau semua," dikutip dari detik.com (1/2/2014).

TEMPO.CO

Kita semua tentu menyadari kebutuhan 'panggilan alam' yang satu ini tidak dapat dijadualkan baik tempat maupun waktunya. Dan upaya peningkatan layanan TransJakarta yang melayani ribuan orang setiap harinya tentunya perlu memikirkan hal ini. Perkara bau dari 'output panggilan alam' ini tentu tinggal bagaimana kebersihan dari toilet itu dijaga. Ya toilet itu, harus ada juga cleaning servicenya, dan ketersediaan air yang cukup tentunya.

Penyediaan toilet di halte-halte busway itu perlu, mengingat busway digunakan oleh penumpang dengan konsep tiket tunggal untuk satu perjalanan. Penyediaan tolet di hate busway akan membuat membuat penumpang tenang, tidak perlu keluar dari koridor, dan tak perlu membeli tiket busway lagi.

Pengalaman kebelet buang air kecil ini setidaknya pernah dialami oleh penumpang yang bernama Zulfikar Akbar dalam perjalannya menggunakan busway, karena tidak tersedianya toilet membuat ia menjadi tidak nyaman karena harus menahannya sepanjang perjalanan (kompasiana, 5/4/2012).

Pengalaman seorang Ibu yang benar-benar tidak dapat menahan BAB, dan mengkibatkan penumpang lainnya juga tidak nyaman, sebagaimana pernah diceritakan oleh Danang Parkesit (VIVAnews, 10/7/2009) juga tentunya tidak ada yang menginginkan terulang lagi pada siapa pun .

Baca juga:
Tantangan Program 1000 Busway
Jokowi-Ahok

Memang ketersediaan ruang (lahan) akan menjadi kendala bila toilet harus disediakan di setiap halte, namun setidaknya toilet dapat diusahakan tersedia khususnya pada halte titik transfer antar koridor di mana penumpang diantaranya melakukan perjalanan panjang lintas koridor.

Ketersedian toilet penumpang ini mungkin dianggap “persoalan kecil” (dan biaya kecil bila dibandingkan dengan biaya untuk membeli 1000 unit busway), namun bukan berarti persoalan tersebut dapat diabaikan. Persoalan kecil pun tetap wajib mendapat perhatian dalam sebagai bagian dari sistim pelayanan Busway TransJakarta. Kenyamanan perjalanan bagi penumpang sudah seharusnya menjadi salah satu perhatian utama manajemen Busway TransJakarta, untuk itu prasarana busway perlu dilengkapi sarana kebutukan umum penumpangnya.

[Life of ComplexCity]

Soal Ini (Toilet), Jokowi-Ahok Beda Pendapat

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, berbeda pendapat. Soal apa itu?

Jokowi dan Ahok beda pendapat soal pengadaan toilet di halte TransJakarta. Bagi Jokowi, tidak perlu toilet. Masalah perawatan juga akan menjadi kendala jika halte diberi fasilitas toilet.

"Nggak perlulah toilet-toiletan. Kalau toliet rawatnya nggak bener, yang ada seluruh halte bau semua," kata Jokowi saat ditemui di rumah dinasnya,Taman Suropato No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).

Berbeda dengan Ahok yang menginginkan adanya toilet dalam halte TransJakarta. Ia mengaku heran mengapa Kepala Unit Pelaksana (UP) Pargaulan Butar Butar tidak menyediakan toilet di halte.

"Nggak ada toilet juga di situ? Wah, BBM (BlackBerry Massanger) Pak Butar Butar. Musti ngomong soal itu juga ke dia," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, selama ini banyak fasilitas publik yang tidak dirawat dengan baik. Apalagi minimnya kesadaran warga untuk mau ikut campur tangan mengurus sarana dan prasarana umum.

"Kalau nggak dirawat gimana? Bisa keliru nanti kalau ditempatkan," ujarnya.

Agar masyarakat tidak berlama-lama mengantri di halte TransJakarta, Pemprov DKI akan menambah armada Transjakarta dalam waktu dekat ini.

Ditegaskannya, seluruh Direksi BUMD DKI ini terpilih, maka dirinya berjanji pelayanan TransJakarta akan menjadi semakin baik.

[Inilah.com]

Pak Jokowi Coba Lihat Deh! Angkot di Ps Minggu Malah Ngetem Depan Pos Dishub

Pelan tapi pasti, lalu lintas di perempatan Pasar Minggu kembali menuju semerawut. Kehadiran 'Dishub' tidak lagi ditakuti para sopir angkot.

Seperti yang terlihat pada Sabtu (1/2/2014) sekitar pukul 11.00 WIB ini. Sopir-sopir angkot dengan leluasa bisa ngetem untuk menunggu para penumpang.

Seperti yang terekam dalam gambar, setidaknya ada angkot S 15 dan M 129 yang dengan santai antre menanti penumpang. Belum lagi kehadiran para timer yang seperti melegalkan perilaku para sopir.

Padahal tepat di lokasi ngetem itu, terpasang pos Dishub Jaksel. Tidak cuma itu, ada juga mobil derek milik Dishub yang seharusnya bisa digunakan untuk menindak sopir bandel.

Tapi kehadiran properti Dishub itu tidak dibarengi petugas. Dua benda itu tidak ubahnya seperti pajangan saja.

Kemacetan memang belum terjadi. Namun biasanya menjelang sore atau malah, kondisi bakal semakin ramai.

Setali tiga uang, tiga mobil milik Satpol PP yang nangkring juga tak lagi membuat jera para PKL dan ojek. Pelan-pelan, keberadaan ojek dan PKL mulai kembali menjamur di kawasan Pasar Minggu. Padahal ada juga kendaraan milik Satpol PP yang seharusnya bisa menertibkan mereka.

[detikcom]

Jokowi: Nggak Perlulah Toilet di Halte TransJ, Yang Ada Bau Semua

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), berpendapat toilet-toilet di halte TransJakarta belum dibutuhkan. Ia lebih memprioritaskan pembenahan armada TransJ dan manajemennya.

"Kalau nggak dirawat gimana? Bisa keliru nanti kalau ditempatkan," kata Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).

Menurut Jokowi, kondisi bus TransJakarta dan manajemennya adalah prioritas utama. Belum lagi rencana mengubah terminal di bawah TransJakarta agar terintegrasi dengan lebih baik.

Jokowi mengatakan keberadaan toilet di halte TransJakarta jika tidak dirawat dengan baik bisa menimbulkan polusi udara. Aroma yang tak sedap dikhawatirkan mengganggu calon penumpang.

"Nggak perlu lah toilet-toilet. Kalau toliet rawatnya nggak bener, yang ada seluruh halte bau semua," ujar Jokowi.

Pemprov DKI tengah berupaya menambah jumlah armada TransJakarta dan proses peremajaan armada tua seperti yang dikeluhkan penumpang Koridor VI. Selain itu, pemrpov juga tengah memilih direksi TransJakarta yang baru untuk mengoptimalkan manajemen.

"Kemarin, calon direksi sudah saya tes visi, strategi, dan rencana bisnisnya. Yang jelas saya sudah coret penilaiannya. Paling ndak minggu depan sudah ada hasil," kata Jokowi.

[detikcom]

Pak Jokowi dan Pak Ahok, Tolong dong Tengok Armada TransJ Koridor 6

Armada TransJakarta terus didatangkan oleh Pemprov DKI untuk memperbaiki pelayanan transportasi. Beberapa koridor memang sudah diberikan fasilitas armada baru, kini giliran penumpang koridor 6 Ragunan-Dukuh Atas yang mengeluhkan armada TransJ yang sudah tidak layak.

"Busway koridor 6 kok nggak ada yang baru ya?? Ini kan busnya sudah banyak yang tidak layak," keluh salah satu penumpang, Noe saat menumpangi TransJ, Sabtu (1/2/2014).

Pada detikcom, Noe bercerita ia kerap menemukan armada TransJ yang sudah jelek kondisinya. Mulai dari pintu yang rusak, armada yang sering mogok dan tak jarang sering tercium bau gas yang masuk ke dalam ruangan penumpang.

"AC-nya juga sering nggak nyala. Padahal kan itu koridor yang banyak melalui kedubes yang disekitar Rasuna Said," lanjut wanita yang bekerja di perusahan properti ini.

Koridor 6 dengan rute Ragunan-Dukuh Atas ini memang melewati jalan Pejaten Raya, Mampang Prapatan dan Rasuna Said yang dipenuhi gedung perkantoran layaknya seperti koridor I rute Blok M-Kota. Hal ini belum ditambah dengan perpindahan penumpang dari Kopaja 20 jurusan Lebak Bulus-Senen yang semakin membuat bus TransJ makin sesak di pagi dan sore hari.

Keluhan yang sama juga diutarakan oleh penumpang bus lainnya, Lilies. Mahasiswa salah satu universitas swasta ini mengutarakan seharusnya sudah ada peremajaan armada TransJ untuk koridor 6 ini.

"Kan sudah ada peremajaan di jurusan yang ke Kalideres dan Pulo Gadung bahkan kemarin ada bus Monas-Pulo Gadung yang juga baru, harusnya di sini juga. Lihat aja busnya sudah butut-butut begini," ujar wanita berusia 28 tahun ini.

Awal tahun ini, Jokowi memang sudah meluncurkan 15 unit armada TransJ jurusan Pulo Gadung-Senayan dan 15 unit jurusan Kalideres-Senayan. Jokowi mengatakan tahun ini pemprov DKI sendiri masih akan membeli ribuan unit bus untuk mencukupi daya angkut transportasi massal di Jakarta.

[detikcom]