Minggu, 09 Februari 2014

Supir Metro Mini Tak Layak Kemudikan Transjakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merekrut supir Metro Mini untuk menyetir bus Transjakarta. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, supir Metro Mini itu tidak layak menjadi pengemudi Transjakarta. "Pemerintah jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan keamanan pengguna Transjakarta," katanya saat dihubungi, Sabtu, 8 Februari 2014.


Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Transjakarta membutuhkan 1.531 sopir. Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan sekitar 1.000 armada bus Transjakarta. Dia pun menawarkan kesempatan ini kepada sopir Metromini yang identik dengan ugal-ugalan.


Sudaryatmo mengatakan, niat pemerintah untuk merekrut supir Metro Mini itu sebenarnya baik. Selain itu, dari aspek kompetensi, supir tersebut bisa saja menyupiri Transjakarta jika memang dinyatakan layak. Tapi, hal itu mengandung resiko yang cukup besar terhadap penumpang moda transportasi massal pemerintah tersebut.


Menurutnya, seorang supir yang kerap ugal-ugalan tidak akan bisa dengan mudah mengubah gaya mengemudinya. Sistem penggajian yang diyakini bisa menjadi faktor pengubah disebut tidak menjamin bahwa sang supir akan mengemudikan bus secara normal. "Itu kan sifat, kalau sudah suka ugal-ugalan ya akan terus ugal-ugalan," kata dia.


Jika pemerintah serius memperbaiki pelayanan transportasi, kata dia, harusnya perekrutan supir Transjakarta dilaksanakan secara serius. Bukti keseriusan itu bisa ditunjukkan dengan merekrut supir dari perusahaan transportasi yang sudah terjamin pelayanan dan kualitasnya.


Dia mengatakan perusahaan transportasi yang terjamin kualitasnya adalah perusahaan yang tingkat kecelakaan armadanya kecil. Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan taksi yang dianggap mampu mengawasi dan mengendalikan perilaku supirnya. Hal itu membuat pelayanan kepada penumpang terjamin dari segi kenyamanan dan keamanan.


Sudaryatmo pun menilai tujuan pemerintah itu bisa saja cukup baik karena untuk menampung tenaga kerja di Ibu Kota. "Tapi kalau untuk memberikan pelayanan maksimal harus merekrut yang terbaik," kata dia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar