Pemerintah Provinsi DKI melakukan uji coba langsung (live trial) sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, pada Juli ini. Pemprov akan mencoba sistem secara keseluruhan, baik itu sistem ERP ataupun penegakan hukum.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Akbar, mengatakan uji coba penerapan ini akan dilakukan dengan pemasangan infrastruktur dan pemasangan alat on board unit (OBU) pada 30-50 unit kendaraan.
"Akan dijadikan live trial komplit. Ada alat yang mendeteksi kendaraan, ada kamera, dalam mobil ada OBU-nya. Kalau tidak ada OBU, sistem ini juga bisa mendeteksi," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Uji coba sistem yang diperkirakan akan memakan waktu lebih dari tiga bulan ini, juga akan menguji sistem penegakan hukum (law enforcement) dari ERP. Kamera yang dipasang akan menangkap pelat nomor yang tidak memiliki OBU, tetapi melewati jalur ERP ini. Pelat nomor yang telah ditangkap oleh alat ERP tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tilang secara langsung kepada pemilik kendaraan tersebut.
"Mobil yang melintas tidak bisa ditilang, tilang kirim ke rumah. Nanti akan ada data, kendaraan yang melanggar jam berapa dan tanggal. Kalau mereka tidak bayar nanti bisa ditunggu pada pembayaran pajak setahun sekali," ucap Akbar.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarat ini menyebutkan, OBU akan diberikan secara gratis. Selain itu, denda juga tidak dikenakan kepada kepada pemilik kendaraan yang belum memiliki OBU.
"Uji coba atau live trial ini hanya akan lihat apakah sistem ini benar tidak kalau bisa mendeteksi kendaraan yang melintas, menangkap gambar pelat nomor yang melanggar. Nanti dilihat kendaraan yang lewat muncul pada alat yang ada di kantor kami," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar