Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.
"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).
Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.
"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.
Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.
Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).
Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.
Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.
[Kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar