Masuk Jalur Busway, 150 Pengendara Ditilang

Pengendara nekat melintas di Jalur Bus TansJakarta di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2013). Dirlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan denda bagi pengendara yang nekad menerobos jalur busway yaitu Rp 1 juta bagi mobil dan Rp 500.000 bagi pengendara motor. Hal itu sesuai ketentuan hukum besaran nilai denda maksimal sudah termaktub dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni di Pasal 287 ayat 1 dan 2, dimana disebutkan bahwa besaran denda maksimal pelanggar lalu lintas adalah Rp 1 juta untuk kendaraan roda empat dan Rp 500 ribu untuk kendaraan roda dua. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi diseluruh jalur bus TransJakarta. Hasilnya, sekitar 150 kendaraan berhasil ditilang di jalur khusus bus TransJakarta yang melintas di wilayah Jakarta Timur.

Kasat Lantas Jakarta Timur, AKBP Supoyo mengatakan, razia ini untuk mensterilkan koridor bus Transjakarta dari kendaraan lain. Bagi yang melanggar langsung dikenai sanksi tilang. Untuk pengendara sepeda motor, dikenai denda Rp 500 ribu dan mobil Rp 1 juta.

"Selama ini bus Transjakarta sering terhambat perjalanannya karena jalurnya diserobot kendaraan lain. Makanya kita sterilkan kembali di semua koridor yang ada di Jakarta Timur," ujar AKBP Supoyo, saat menggelar razia di koridor X Cililitan-Tanjung Priok, tepatnya di depan kantor Satwil Lantas Jakarta Timur, Jl DI panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2013).

Pihaknya menegaskan, sanksi bagi yang melanggar tidak pandang bulu, baik kendaraan plat hitam maupun kendaraan dinas tetap akan ditilang di tempat.

Ditempat yang Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono menuturkan, kegiatan ini masih sosialisasi dan tahap proses terhadap pengendara.

Menurutnya, selama sosialisasi berlangsung, pengendara yang kedapatan melaju dijalur khusus tersebut tetap diberi bukti pelanggaran (tilang). Dirinya menjelaskan,  masih banyak pengendara nakal yang nekat menerabas dan mengaku belum mengetahui rencana penerapan sanksi denda maksimal.

Kebijakan denda maksimal Rp500 ribu bagi sepeda motor dan Rp1 juta untuk kendaraan roda empat atau lebih, sejatinya sudah dijelaskan dalam Pasal 287 ayat 1 dan 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

[Tribunnews]

Rencana Denda Tinggi untuk Penerobos Busway Dinilai Berlebihan

Pantauan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (29/10/2013), jalur bus TransJakarta selalu dilalui kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, angkutan umum seperti Metromini, Kopaja dan bus dalam kota pun tidak sungkan untuk merebut jalur bus TransJakarta.

Tingginya volume kendaraan dan kemacetan panjang menjadi penyebab banyaknya pengendara memilih melewati jalur TransJakarta. Bahkan, pada jam pulang kerja, kemacetan juga terjadi di jalur TransJakarta yang mengarah ke Tangerang. Di waktu tersebut, jalur transJakarta dikuasai oleh pemotor yang tidak sabar menghadapi kemacetan.

Terkait rencana Polda Metrojaya menerapkan denda sebesar Rp 1 juta bagi kendaraan roda empat dan Rp500 ribu bagi kendaraan roda dua bagi pelanggar jalur bus TransJakarta, seorang pengendara bernama Aminudin (32) mengaku hal tersebut terlalu berlebihan.

"Kalau dendanya segitu namanya nggak kira-kira. Bisa-bisa orang miskin harus mengadaikan motornya dulu buat bayar denda," kata warga Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Pria yang berprofesi sebagai kurir jasa pengiriman ini mengakui jika kendaraan yang melintas di jalur TransJakarta melanggar aturan. Tapi dia juga meminta komitmen kepada pemerintah agar bisa mengatasi kemacetan yang terus terjadi.

"Apalagi kalau jam pulang kerja, dari Grogol ke Tangerang pasti macet total. Kita juga tidak bisa menyalahkan pesepeda motor yang menggunakan jalur Transjakarta karena memang jalurnya sedang kosong. Daripada harus mengantre di kemacetan. Namanya orang kerja itu kan capek, mereka pengen cepet-cepet pulang," jelasnya.

Pengendara lainnya bernama Hanung (25) punya usul jika pemerintah benar-benar ingin menghentikan pencurian jalur bus TransJakarta oleh kendaraan umum.

"Bikin separator yang tinggi, kalau bisa setengah meter. Kalau separatornya hanya beberapa centi itu sama saja. Namanya pengendara pasti ingin cepat sampai di tujuan. Apalagi jika mereka melihat ada yang lewat jalur busway pasti dia akan ikut-ikutan juga," kata dia.

Hanung pun sama sekali tidak setuju soal rencana Polda Metro Jaya yang akan memberikan denda tinggi kepada pelanggar jalur bus TransJakarta. "Kalau begitu aturannya, nanti saya prediksi malah akan banyak sidang ditempat alias pengendara yang berusaha menyogok polisi atau polisinya sendiri yang minta damai. Saya kira sanksi sebesar itu justru merugikan, karena mayoritas pelanggar jalur busway adalah pengguna motor dan berasal dari kalangan biasa," ungkapnya.

[Tribunnews]

November, Tak Ada Ampun bagi Penerobos "Busway"

Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan segera menerapkan sanksi denda tilang maksimal bagi pengendara yang menerobos busway pada November mendatang.

"Untuk denda tilang maksimal bagi penerobos busway sudah bisa diterapkan pada bulan November mendatang," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Penetapan peraturan tersebut, kata Rikwanto, sudah diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang menyebutkan denda maksimal sebesar Rp 1 juta bagi kendaraan roda empat dan Rp 500.000 untuk kendaraan roda dua.

Rikwanto mengatakan, penerapan peraturan tersebut tidak lagi membutuhkan sosialisasi karena rambu-rambu larangan memasuki jalur transjakarta sudah jelas terpampang. Bahkan, masyarakat sudah mengetahui bahwa memasuki kawasan tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas.

"Para pelanggar yang sudah lebih dari sekali melakukan pelanggaran, sanksinya akan lebih berat," tekannya.

[Kompas]

Didenda Rp1 Juta, Ini Jalur TransJakarta Rawan Pelanggaran

Koridor IX Pinang Ranti-Pluit paling banyak pelanggaran.

Polda Metro Jaya mengusulkan agar para pengendara yang menerobos jalur TransJakarta dikenakan denda maksimal Rp1 juta. Ini bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat dan membuat disiplin berlalu lintas.

Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono, menjelaskan, upaya ini dilakukan mengingat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sudah semakin berkurang.

Dari data yang dimilikinya, Koridor IX Pinang Ranti-Pluit menjadi koridor yang banyak pelanggaran. Tercatat, selama Januari-September, ada sekitar 13.054 pelanggaran.

Di Koridor I, jumlah pelanggaran mencapai 5.438, Koridor III berjumlah 9.933 pelanggaran, Koridor V berjumlah 3.949 pelanggaran, Koridor VI ada 2.114 pelanggaran, dan Koridor X sebanyak 4.994 pelanggaran.

"Jika ditotal ada sekitar 39.482 pelanggaran penyerobotan jalur TransJakarta selama 2013," ujar Hindarsono, Sabtu 26 Oktober 2013.

Hindarsono menjelaskan, jika dibandingkan dengan 2012, jumlah pelanggaran penerobos jalur TransJakarta ternyata malah banyak terjadi di Koridor III atau jalur Kalideres menuju Harmoni.
Jumlah pelanggaran pada waktu itu mencapai 14.584 pelanggaran penyerobotan jalur TransJakarta. Tindakan yang diambil untuk pelanggaran tersebut adalah tilang.
Namun, karena denda tilangnya cukup kecil, maka pelanggaran juga tidak berkurang. "Mereka masih mampu bayar dendanya, jadi selalu menganggap enteng," tegasnya.

Sementara itu, untuk jenis kendaraan pelanggar, paling tinggi masih dipegang sepeda motor. Pada 2012, tercatat ada 41.773 pelanggaran penyerobotan jalur TransJakarta yang dilakukan oleh sepeda motor.

"Sedangkan untuk 2013, sampai September sudah terjadi 29.746 pelanggaran penyerobotan jalur TransJakarta yang dilakukan oleh sepeda motor," jelasnya.

[VIVAnews]

Basuki dan DPRD Saling Lempar soal Status Transjakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera mengesahkan perda perubahan status Transjakarta. Status Transjakarta rencananya akan diubah dari Unit Pengelola (UP) menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau menjadi BUMD DKI.

"Kita sudah usahakan jadi PT, lho. Tergantung DPRD yang bahas, kan mereka yang keluarin perda," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Sebenarnya, perubahan badan hukum UP Transjakarta menjadi BUMD sudah diusulkan Pemprov DKI pada 2011 lalu. Bahkan, pernah ditargetkan perubahan status badan hukum UP Transjakarta tersebut dapat disahkan DPRD pada Juli 2011.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengakui tak sedikit program-program yang masih terhambat di legislatif. Selain perubahan status hukum Transjakarta, kata dia, program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan lelang satu pintu juga belum ditindaklanjuti oleh DPRD DKI.

"PTSP juga sudah dibahas dari dulu. Mereka saja yang enggak mau ketok palu," kata Basuki.

Banyak keuntungan yang didapatkan apabila nantinya status hukum Transjakarta berubah menjadi PT. Jika menjadi BUMD, lanjutnya, Transjakarta dapat memasukkan orang-orang berkompeten di luar pegawai negeri sipil (PNS) DKI.

Saat ini, UP Transjakarta masih di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI. Kelemahannya adalah semua yang berhak masuk ke dalam manajemen Transjakarta adalah PNS-PNS DKI.

Selain dapat merombak manajemen, apabila berubah menjadi BUMD, Transjakarta dapat melakukan bisnis dengan perusahaan lainnya. Setelah Transjakarta telah berubah menjadi BUMD, maka Pemprov DKI tak dapat lagi memberikan subsidi tiket. Pemprov DKI akan memberikan beragam transportasi massal, seperti bus sedang, transjakarta, dan MRT.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, untuk menjadi sebuah PT, Transjakarta akan menjadi BUMD DKI yang mengelola sarana transportasi. BUMD tersebut nantinya akan mengelola manajemen Metro Mini, Kopaja, dan Transjakarta.

"Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak Pemprov," kata pria yang akrab disapa Bang Sani tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyarankan agar manajemen UP Transjakarta dirombak total. Keberadaan UP Transjakarta sebagai pengelola Transjakarta pun akan dilebur dengan PT Transjakarta. Pengelola Transjakarta, kata dia, seharusnya diisi oleh para profesional.

[Kompas.com]

Pak Jokowi, Tiga Koridor Transjakarta Lagi Ya...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk sesegera mungkin menyelesaikan tiga koridor transjakarta yang saat ini belum juga ada. Ketiganya adalah koridor 13 (Blok M-Pondok Kelapa), koridor 14 (Stasiun Manggarai-Universitas Indonesia), dan koridor 15 (Blok M-Ciledug).

"Apalagi MRT sudah groundbreaking, monorel juga sudah, rute elevated loopline KRL juga mulai tahun depan," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2013). Menurut dia, penyelesaian tiga koridor transjakarta itu mutlak.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membenahi infrastruktur transjakarta yang saat ini sudah tidak layak. Sementara untuk pengadaan bus, Pemprov diminta lebih memercayakan pada pihak swasta, yakni operator bus yang selama ini mengoperasikan koridor yang telah ada.
"Pembelian bus serahkan saja ke investasi swasta, yakni operator dengan dibantu kredit lunak dengan bunga ringan dari Bank DKI," kata Danang. Dalam survei Indobarometer yang diumumkan, Kamis (17/10/2013), 74,5 persen responden setuju adanya penambahan koridor transjakarta.
Sementara itu, 72,3 persen responden yakin bahwa transjakarta dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Sejak diresmikan tahun 2004 yang lalu, transjakarta ditargetkan melayani 15 koridor.
Sejauh ini, sudah ada 12 koridor.

Tujuh koridor awal diresmikan pada era Sutiyoso dan empat koridor di era Fauzi Bowo. Satu tahun Jokowi memimpin Jakarta, satu koridor lagi dioperasikan, yakni koridor 12, yang menghubungkan Pluit dan Tanjung Priok.

[Kompas.com]

Ahok Akui TransJakarta Tidak Ramah ke Penyandang Cacat

Tidak ada petugas TransJakarta untuk mendampingi maupun membantu

Para penyandang difabel mengeluhkan buruknya fasilitas TransJakarta bagi mereka. Meski dirancang untuk memudahkan mereka yang berkebutuhan khusus, namun pada kenyataanya pelayanannya masih sangat terbatas.

"Betul, ada beberapa jalur yang tidak bagus dalam melayani penyandang difabel. Sekarang lagi saya tugaskan manajemen untuk membereskan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin 21 Oktober 2013.

Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan salah satu lemahnya pelayanan bagi penyandang difabel adalah kurangnya petugas. "Tidak ada petugas TransJakarta untuk mendampingi maupun membantu penumpang difabel saat naik turun TransJakarta," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini minta Kepala Unit Pelayanan (UP) TransJakarta untuk segera membenahi pelayanan satu itu. "Kalau tidak bisa mungkin mau kami ganti lagi Kepala UP-nya, atau bagaimana?," ucap dia.

Pelayanan TransJakarta juga dikeluhkan masyarakat pengguna. Banyaknya jalan yang rusak membuat waktu tempuh transportasi umum andalan Jakarta ini menjadi semakin lambat.
"Kami sekarang tidak bisa mengandalkan Transjakarta. Waktu tempuh jadi lama, jalan banyak yang rusak, busnya jadi lambat," kata Iqbal seorang karyawan swasta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Kondisi ini diperparah banyaknya pembangunan yang mengganggu jalan. "Banyak halte yang dilewati karena jalannya diperbaiki, kami jadi mesti turun sebelum atu sesudah halte yang mestinya kami turun," ucap Iqbal. Tidak hanya itu, armadanya pun banyak yang sudah tidak layak.

Iqbal pun mengaku berpikir untuk menggunakan motor kembali. "Asalnya saya pakai motor buat kerja, lalu tidak saya pakai lagi karena niatnya dukung pemerintah ngurangi macet. Tapi kalau seperti ini saya pengen pakai motor lagi soalnya perjalanan jadi lambat dan tak nyaman," ujarnya.

[VIVA.co.id]

Sehari, 3.600 Kendaraan Terobos "Busway"

Perilaku pengguna kendaraan bermotor untuk tertib berlalu lintas masih jauh dari yang diharapkan. Bayangkan saja, dalam sehari, tercatat 3.600 kendaraan menerobos jalur transjakarta.

Berbagai upaya sudah dilakukan pihak Unit Pengelola Transjakarta (UPT) untuk menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat berdisiplin di jalan masih belum tumbuh.

Manajer Koordinasi Pengendalian UPT Prasetia Budi mengatakan, dari 12 koridor transjakarta yang beroperasi, busway Koridor VI paling rawan diterobos kendaraan. Di koridor jurusan Dukuh Atas 2-Pasar Minggu itu per harinya ada 300 kendaraan yang melintas di jalus khusus angkutan massal tersebut. Jumlah itu paling banyak terjadi pada saat jam berangkat dan pulang kerja.

"Per jamnya bisa mencapai 50 pelanggaran," kata Prasetia Budi ditemui di kantornya, Sabtu (19/10/2013).

Karena itu, lanjut Prasetia, jika per hari di setiap koridor lebih kurang terdapat 300 pelanggar, maka di 12 koridor sebanyak 3.600 pelanggar per hari.

"Petugas patroli jalur kami hampir setiap hari menerima tindakan arogan dari pengendara. Bahkan, mereka pernah mengintimidasi petugas kami dari mulai meludah sampai memukul. Malah ada juga yang sengaja duduk di atas motornya, sambil menunggu bus transjakarta datang dan portal dibuka," paparnya.

Pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor yang jumlahnya mencapai 70 persen. Para pengguna kendaraan roda dua yang melanggar itu kebanyakan berasal dari pinggiran Jakarta, salah satunya Depok.

Untuk itu, dalam setahun ini, pihak Transjakarta setiap minggu memberikan penyegaran pelatihan kepada seluruh petugas patroli jalur 445 orang.

"Kami berikan mereka penyegaran pelatihan dengan materi, gerakan dasar lalu lintas, bela diri dasar, dan pemahaman tentang bagaimana bersikap santun kepada para pengendara yang menerobos jalur," kata Pras.

Petugas patroli jalur bertugas menjaga portal, mulut terminal, perempatan rawan, dan putaran rawan. Namun, mereka adalah petugas di lapangan  yang paling riskan berbenturan dengan penerobos jalur.

"Kami telah berikan pelatihan agar mereka selalu bertahan terhadap apa pun yang dilakukan pengendara. Hindari benturan fisik. Cuma foto saja kendaraan pelanggar, lalu laporkan agar bisa diproses hukum," ucapnya.

[Kompas.com / Warta Kota]

Manajemen Busway Razia Bus TransJ Butut yang Masih Beroperasi

Berbagai keluhan penumpang dilontarkan terhadap pelayanan bus TransJ yang saat ini beroperasi. Mulai dari pintu yang tidak bisa menutup hingga kondisi bus yang mulai tak terawat. Manajemen bus TransJ berjanji akan memeriksa kondisi kelayakan bus berlajur khusus itu.

Salah satu keluhan diutarakan Nur Hizbullah, salah seorang penumpang bus TransJ no TB-073 jurusan Kalideres Pulogadung. Nur mengatakan saat itu penumpang bus itu mengajukan komplain pada petugas dalam bus karena harus diturunkan di halte Kwitang karena tidak ada pintu yang bisa dibuka.

"Petugasnya malah marah-marah dan mengatakan 'jangan komplen, sudah syukur diturunkan di sini," katanya melalui Info Anda detikcom, Minggu (20/10/2013).

Nur merasa sangat kecewa dengan perlakukan petugas tersebut. "Kalau seperti ini pelayanannya jangan harap warga Jakarta naik angkutan umum," katanya.

Kepala Unit Pelayanan Bus Transjakarta Pargaulan Butar Butar mengatakan, dirinya telah melakukan razia untuk menindak bus-bus yang tidak layak jalan namun tetap beroperasi. Menurutnya pada Kamis (17/10) lalu ada 23 bus dari berbagai koridor yang disuruh kembali ke poolnya karena tidak layak jalan.

"Saya sudah minta sebelum beroperasi untuk mengecek kondisi bus yang digunakan," katanya.

Pargaulan mengatakan, pihaknya akan memberikan saksi berupa denda dan juga tidak membayar biaya kilometer kalau bus-bus yang tidak layak itu tetap dipakai. "Kita akan denda kalau masih pada jalan," katanya.

UP TransJ yang berada di bawah Dishub DKI Jakarta bertugas memanajemen transportasi umum bertarif Rp 3.500 ini. Sedangkan operasi bus dilakukan oleh operator konsomsium seperti PT Jakarta Express Trans (JET) melayani koridor 1 dan koridor 10; PT Trans Batavia (TB), melayani rute koridor 2 dan koridor; PT. Jakarta Trans Metropolitan (JTM), melayani koridor 4 dan koridor 6.

PT Jakarta Mega Trans (JMT), pengelola melayani koridor 5 dan koridor 7. PT. Eka Sari Lorena Transport (LRN), melayani koridor 5, koridor 7, koridor 8; PT Primajasa Perdanaraya Utama (PP), melayani koridor 4 dan koridor 8; PT Bianglala Metropolitan (BMP), melayani koridor 9 dan koridor 10; PT Trans Mayapada Busway (TMB), melayani koridor 9.

[detikcom]

Jokowi Resmikan Monorel Jalur Hijau

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan monorel jalur hijau Semanggi-Sudirman. Peresmian monorel ini menjadi catatan khusus setelah beberapa waktu lalu Jakarta juga mulai membangun Mass Rapid Transit (MRT).

"Semua ini tujuannya agar masyarakat punya banyak pilihan angkutan massal," kata Jokowi, sapaan akrab Gubernur, pada Rabu, 16 Oktober 2013. Jokowi pun meminta maaf kepada masyarakat karena pembangunan monorel ini juga akan berimbas kepada kemacetan.

Menurut Jokowi, problem kemacetan di Jakarta salah satunya adalah minimnya angkutan masal. Oleh sebab itu, masyarakat pun lebih memilih menggunakan angkutan pribadi.

Peletakan batu pertama ini dilakukan di kawasan Setia Budi Utara, tepatnya di sekitar Tugu 66. Nantinya PT Jakarta Monorail akan memasang pear atau fondasi kolom lanjutan dari kawasan ini ke arah utara, Dukuh Atas.

Jalur hijau ini memiliki panjang 11 kilometer. Rutenya adalah Sudirman Dukuh Atas-Setiabudi Utara-Kuningan Sentral-Taman Rasuna-Casablanca-Gran Melia-Gatot Subroto-Satria Mandala-Komdak-SCBD-Gelora Bung Karno-Jalan Asia Afrika-Stadion Madya-Palmerah-Karet-Dukuh Atas.

Saat ini, tiang pancang yang sudah terbangun baru dua persen, yaitu di sebagian kecil kawasan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Padahal, idealnya tiap 24 meter akan dipasang tiang pemancang.

Untuk membangun proyek monorel Jakarta, PT Jakarta Monorail telah menggandeng kontraktor China, yakni China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Dibutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk merampungkan pembangunan jalur hijau ini. Konstruksi jalur itu menelan biaya sekitar 1,5 miliar dollar AS atau senilai Rp 15 triliun-Rp 16 triliun.

[Tempo.co]

Pak Jokowi, Kapan Transjakarta Malam Terealisasi?

Selasa (15/10/2013), tepat setahun sudah masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama di Ibu Kota. Salah satu program yang pernah dicanangkan di bidang transportasi adalah pengadaan bus angkutan malam hari (amari) transjakarta. Apa kabarnya?

Rencana pengadaan bus amari di Jakarta pertama kali terlontar dalam acara peringatan sembilan tahun beroperasinya transjakarta di Newseum Cafe, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2013). Saat itu, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan meremajakan bus-bus transjakarta. Bus-bus lama akan diperbaiki untuk kemudian dioperasikan pada malam hari.

Saat itu, Pristono mengatakan, amari transjakarta ditargetkan sudah akan beroperasi pada Juni atau Juli 2013. "Amari ini akan beroperasi enam bulan dari sekarang, jam operasinya mulai dari pukul 23.00 WIB hingga 05.00 WIB. Jadi, transportasi Jakarta hidup 24 jam, tidak ada lagi itu omprengan," kata Pristono saat itu.
Menurut Pristono, bus-bus angkutan amari untuk tahap awal adalah sejumlah unit bus transjakarta koridor I (Blok M-Kota) yang sudah tidak layak jalan kemudian ditarik untuk diremajakan. Bus yang tidak layak itu akan diganti dengan bus baru. "Sebanyak 90 bus koridor I akan ditarik dan diperbaiki, makanya butuh waktu enam bulan. Itu bus kami tarik terus dibagusin lagi, baru boleh jalan," ujarnya.
Sistem operasi amari sendiri tidak akan jauh berbeda dengan transjakarta karena amari juga menggunakan koridor yang telah ada serta harga tiket sama. Perbedaan hanya terletak pada jumlah bus yang lebih sedikit. Satu koridor pada malam hari hanya dilayani sepuluh bus. Selisih waktu kedatangan antarbus juga akan lebih lama, direncanakan berjeda 30 menit.

Target meleset

Dalam perkembangannya, ternyata target pengoperasian amari meleset, dari yang seharusnya mulai Juni atau Juli menjadi November 2013. Tersendatnya pengadaan bus-bus baru disebut turut memengaruhi terlambatnya pengadaan amari. Dengan alasan keterlambatan pembelian bus pula, amari transjakarta dimundurkan lagi jadwalnya menjadi awal tahun 2014.

"Harusnya November ini bisa jalan, tapi datang bus barunya hanya 300 unit. Jadi, (unit lama) belum cukup diambil untuk dipakai sebagai angkutan malam hari," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013).  Jumlah bus baru, ujar dia, tak memenuhi target pembelian unit transjakarta sebanyak 700 unit pada November ini, antara lain karena proses lelang makan waktu.

Meski target tersebut belum tercapai, Basuki justru berencana untuk kembali menambah 400 unit transjakarta yang akan dimulai pada November 2013. Penambahan unit transjakarta itu, lanjutnya, untuk mempersingkat waktu kedatangan antarbus dan mencegah jalur bus terisi kendaraan pribadi.
Berbeda dengan mekanisme pengadaan unit transjakarta yang sebelumnya menggunakan proses lelang tender, kali ini, Basuki lebih memilih untuk menambah unit bus melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui e-catalog LKPP, menurut dia, pengadaan bus akan lebih cepat dan tanpa melalui proses yang berbelit-belit.

Apabila rencana penambahan unit transjakarta itu terpenuhi, menurut Basuki, Pemprov DKI akan dengan mudah untuk menarik 40 unit transjakarta yang sudah rusak untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, 40 unit bus tersebut akan dijadikan transjakarta yang beroperasi pada malam hari.
Ke depan, Unit Pengelola (UP) Transjakarta akan mengelola pengoperasian bus amari transjakarta untuk tahap awal. Pada tahap berikutnya, Pemprov DKI akan menyerahkan pengelolaannya kepada pengusaha otobus, bila mereka menyetujui perjanjian business to business (B to B), yakni pembayaran harga dari Pemprov DKI dihitung per kilometer sesuai hasil lelang.

Warga Jakarta, terutama para pekerja yang biasa menggunakan angkutan umum, tentu berharap amari cepat terealisasi. Dengan adanya amari, para pekerja, terutama kaum hawa, boleh merasa sedikit lebih aman saat harus pulang dari lembur hingga larut malam. Pengamanan amari dijanjikan akan melibatkan Satpol PP dan petugas keamanan dari UP TransJakarta. Bila busnya jadi ada...

[Kompas]

Parkir dan Transjakarta saat "Jakarta Night Religious Festival"

Warga yang ingin menghadiri dan meramaikan Jakarta Night Religious Festival (JNRF) 2013 diharapkan hadir lebih cepat dan memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan, di antaranya lapangan parkir IRTI Monas. Untuk menuju tempat parkir ini, warga dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan sisi utara.

Tempat parkir lainnya adalah lapangan Masjid Istiqlal yang dapat diakses melalui Jalan Veteran atau Perwira. Selanjutnya, tempat parkir yang ada di dalam gedung atau pusat perbelanjaan di sepanjang lokasi JNRF 2013.

"Kepada pengelola gedung dan mal yang memiliki akses di sepanjang lokasi acara JNRF 2013 diharapkan dapat menginformasikan kepada pengunjungnya agar dapat hadir sebelum pukul 16.00 mengingat ruas Jalan MH Thamrin dan sekitarnya akan ditutup total," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Jakarta, Sabtu (12/10/2013).

Penutupan jalan tersebut ikut memengaruhi operasional bus transjakarta yang melintas di kawasan tersebut. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway Pargaulan Butar-butar membenarkan hal itu.

"Untuk mendukung acara JNRF, kami akan menyesuaikan waktu operasional," ucapnya.

Menurut dia, penyesuaian waktu operasional transjakarta terutama untuk Koridor I (Blok M-Kota) dan Koridor II (Pulogadung-Harmoni). Operasional bus transjakarta Koridor I pada pukul 15.00-23.00 akan diperpendek dengan hanya melayani dari Kota menuju Harmoni dan sebaliknya.

Bus transjakarta dari arah Kota akan berputar di Pecenongan, Juanda, Harmoni, dan kembali ke Kota. Sementara operasional bus transjakarta dari arah Blok M menuju Kota untuk semenrara ditutup mulai pukul 15.00.

Untuk Koridor II, katanya, terhitung pukul 15.00-23.00 bus transjakarta dari halte Harmoni akan melewati Pecenongan, Juanda, Pasar Baru, Pejambon, Kwitang, dan seterusnya hingga Pulogadung. Bus ini tidak melintasi halte Monas, Balaikota, serta Gambir 1 dan 2.

[Kompas]

Basuki Tak Mau Lagi Main Tunggu-tungguan

Kebijakan menambah bus berbahan bakar gas perlu diselaraskan dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mau lagi keduanya main tunggu-tungguan.

Basuki mengatakan, sebelumnya Pemprov DKI terkendala minimnya SPBG yang tersedia di Jakarta. Namun, sejalan dengan kerja sama pembangunan SPBG, Pemprov DKI tidak akan menahan lagi pengadaan bus untuk menambah kebutuhan transportasi bagi Jakarta.

"Dulukan DKI selalu menahan beli bus, alasannya SPBG tidak cukup. Yang bangun SPBG juga sama. Saya bangun SPBG siapa yang mau ngisi? Nah, kita sudah putuskan, DKI tidak mau tahu. Kita ada kesepakatan jangan nunggu-nungguan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Pemprov DKI pun menggandeng kerja sama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mewujudkan hal tersebut. Kementerian ESDM berkomitmen memberikan 40 SPBG bagi Pemprov DKI Jakarta yang sedianya rampung pada 2014 mendatang.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membangun lima unit SPBG, salah satunya nanti di Waduk Pluit oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui anak usahanya PT Jak Energy Utama. Sedangkan pihak Pertamina juga bekomitmen untuk membangun sejumlah SPBG bagi DKI Jakarta.

"Pertamina langsung komitmen bikin banyak. Langsung mau bangun 8 SPBG lagi," ujar Basuki.

Sementara itu, untuk mempermudah pengisian BBG bagi kendaraan, Pemprov DKI juga mengizinkan penempatan Stasiun Bahan Bakar Gas (SPBG) bergerak atau mobile refueling unit (MRU) di IRTI, Monas. MRU sendiri merupakan kerja sama Pemprov DKI bersama Perusahaan Gas Negara (PGN).

"MRU sudah kita kasih izin di IRTI. Tinggal Lapangan Banteng. Jadi kita saling dukunglah," ujar Basuki.

Selain itu, Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, Pemprov DKI juga akan memberi kemudahan dalam perizinan pembangunan SPBG. Hal tersebut menyangkut komitmen pihaknya untuk mengonversikan kendaraan dinas dan menyiapkan bus yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) ke depannya.

[Kompas]

Proyek MRT Dimulai, Warga Diimbau Naik Kereta

Kementerian Perhubungan menyatakan manajemen atau rekayasa lalu lintas selama konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sudah disiapkan. "Sudah ada kesepakatan, yang dari Bogor dan Tangerang kalau mau masuk Jakarta, naik kereta saja," kata Menteri Perhubungan, Evert Erenst Mangindaan, di kantornya, Kamis, 10 Oktober 2013.

Ia pun menjelaskan akan ada pengaturan untuk truk. Mangindaan menuturkan, jika semula truk boleh masuk ke Jakarta sejak pukul 10.00, selama konstruksi MRT, ada pembatasan waktu untuk truk.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI), Dharmaningtyas, menyayangkan pemerintah yang dianggap terlambat mengumumkan rencana rekayasa lalu lintas selama konstruksi MRT. "Seharusnya diumumkan ke publik sekian bulan sebelumnya, soal pengalihan lalu lintas ini," kata dia.

Lebih lanjut, Dharmaningtyas menyatakan ragu dengan proyek MRT. Menurut dia, selama ini Jakarta telah memiliki sistem transportasi serupa, yaitu kereta rel listrik (KRL). "Kalau MRT cuma sampai HI, menurut saya, tidak signifikan," ujarnya.

Pengerjaan fisik megaproyek MRT Jakarta dimulai hari ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan pengerjaannya Kamis pagi, 10 Oktober 2013. Tiang pancang yang pertama akan ditancapkan di titik yang sudah dipilih, yakni di antara taman di Jalan Tanjung Karang, di seberang Stasiun Sudirman, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

"Besok, kami menyiapkan bor untuk memulai pemasangan slope protection sebelum membuat terowongan kereta," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, kepada Tempo, Rabu, 9 Oktober 2013.

Dono menjelaskan, slope protection adalah sabuk pengaman, agar pengeboran untuk jalur bawah tanah itu nantinya tidak sampai merusak konstruksi bangunan atau jalan di atasnya. Seperti telah direncanakan, stasiun MRT di Dukuh Atas akan terletak persis di bawah Kanal Banjir Barat.

Stasiun itu persisnya akan berada sekitar 24 meter di bawah permukaan tanah. "Lebih dalam dibanding stasiun lain karena harus ada jarak sekitar 8-10 meter dari dasar sungai," kata Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Muhammad Nasir.

[Tempo.co]

Inilah Daftar Kenaikan Tarif Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan telah meneken persetujuan kenaikan tarif tol pada tahun ini. Kenaikan tarif itu akan berlaku di 13 ruas tol yang telah diajukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Saya sudah membaca laporan dari BPJT, dan sudah menyetujui kenaikannya. Saya juga sudah tanda tangani semuanya berdasarkan laporan dari BPJT," kata Djoko, Jumat (4/10/2013).

Ia mengungkapkan, dari 14 ruas tol, hanya ada 13 ruas yang disetujui. Adapun satu ruas yang tidak diiziinkan untuk naik itu adalah Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng. Hal itu, menurut Djoko, ialah karena ruas tol tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan kurang lampu penerangan jalan.

"Saya tidak akan menunda kenaikan tarif tol, saya selalu mengikuti peraturan yang ada. Jadi, kalau dua tahun naik ya harus naik, kalau memang persyaratannya terpenuhi," katanya.

Sekretaris BPJT Arief Witjaksono mengatakan, gagal naiknya tarif ruas Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng ini adalah pertama kalinya. Menurut dia, ruas tol tersebut milik PT Jasa Marga. Matinya lampu tol tersebut disebabkan teknologi penerangan diganti dengan teknologi solar cell (cahaya matahari).

Arief berharap Jasa Marga berkoordinasi dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mengingat ruas tol tersebut dioperasikan bersama. Ia juga mengatakan, kenaikan tarif yang termasuk dalam ruas Tol Dalam Kota ini akan ditunda sampai adanya perbaikan penerangan.

"Setelah perbaikan mereka lakukan, BPJT akan lakukan pengujian dan menyertifikasi SPM tersebut," kata Arief.

Sekretaris Perusahaan Jasa Marga David Wijayatno mengatakan, pihaknya akan mengganti lampu baru dengan cahaya yang lebih baik. Ia mengatakan, penggantian lampu dari Pluit-Semanggi sudah selesai dan kini pihaknya sedang menyelesaikan penggantian lampu dari Semanggi-Cawang. "Dalam dua minggu selesai," katanya.

Sekadar diketahui, kenaikan tarif jalan tol itu disesuaikan dengan besarnya inflasi di setiap daerah. Data besarnya inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kenaikan tarif itu dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol, dan tertuang dalam pasal 48 ayat 3, yang menyebutkan kenaikan tarif tol dilakukan setiap 2 tahun.

Berikut ini adalah 13 ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif (berlaku per 11 Oktober 2013).

1. Tol Jagorawi, tarif lama Rp 7.000, tarif baru Rp 8.000
2. Tol Jakarta-Tangerang, tarif lama Rp 4.500 tarif baru Rp 6.000
3. Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), tarif lama Rp 7.500, tarif baru Rp 8.500
4. Tol Padalarang-Cileunyi, tarif lama Rp 7.000, tarif baru Rp 8.000
5. Tol Semarang seksi ABC*, tarif lama Rp 2.000, tarif baru Rp 2.000
6. Tol Surabaya-Gempol, tarif lama Rp 3.500, tarif baru Rp 4.000
7. Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang, tarif lama Rp 29.500, tarif baru Rp 34.000
8. Tol Palimanan-Plumbon-Kanci, tarif lama Rp 9.000, tarif baru Rp 10.000
9. Tol Serpong-Pondok Aren, tarif lama Rp 4.500, tarif baru Rp 5.000
10. Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, tarif lama Rp 5.500, tarif baru Rp 6.500
11. Tol Tangerang-Merak, tarif lama Rp 31.000, tarif baru Rp 36.000
12. Tol Ujung Pandang tahap I dan II, tarif lama Rp 2.500, tarif baru Rp 3.000
13. Tol Pondok Aren-Bintaro-Viaduct-Ulujami*, tarif lama Rp 2.500, tarif baru Rp 2.500

[Kompas]

ERP akan Diterapkan April 2014

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui nomor polisi kendaraan ganjil dan genap dibatalkan. Pemprov DKI lebih memilih penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Ditargetkan, ERP dapat diterapkan kuartal pertama tahun 2014 atau diatas bulan Maret 2014.

Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerapkan ERP di jalan-jalan ibu kota. Namun, penerapan ERP tidak akan dilaksanakan di awal tahun 2014, melainkan akan diterapkan pada kuartal pertama tahun 2014, atau paling tidak diatas bulan Maret 2014.

“Kita tidak mungkin melaksanakannya di bulan Januari 2014, kalau bus-bus yang dijadikan alternatif transportasi publik belum tersedia atau jalan. Karena itu, kita akan adakan dulu bus-busnya. Lalu saya sarankan ERP yang diterapkan, ganjil genap tidak akan diterapkan di Jakarta,” kata Pristono dalam Forum Grup Diskusi tentang ERP di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (3/10).

Dalam penerapan ERP, Dishub menginginkan semua kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat juga diatur dikenakan tarif ERP. Sayangnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kendaraan bermotor yang tidak dikenakan retribusi yaitu motor.

“Kami maunya motor juga masuk dalam penerapan ERP. Karena kalau motor tidak masuk, nanti dikhawatirkan warga ramai-ramai membeli motor. Maka kemacetan tidak akan hilang,” ujarnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) belum diatur pendapatan dari ERP dimasukkan ke dalam pos khusus transportasi. Sehingga bisa digunakan untuk membeli bus-bus yang digunakan sebagai angkutan umum.

“Nah dua aspek legal ini, PP No. 97/2012 dan UU No. 28/2009 yang harus dilakukan revisi peraturan. Supaya motor bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ERP dan pendapatan ERP bisa dimasukkan ke pos transportasi umum. Legal aspek harus digenjot,” tuturnya.

Sambil menunggu revisi dari kedua aspek legal tersebut, pihaknya juga sedang menyusun perda yang mengatur pelaksanaan ERP. Kemungkinan besar, aturan ERP akan digabungkan menjadi satu dalam rancangan perda transportasi.

“Tarif, ruas jalan atau kawasannya dan pemanfaatan dananya nanti diatur dalam perda. Nggak usah perda ERP sendiri, tapi digabungkan dalam Raperda Transportasi,” paparnya.

Untuk cakupan area penerapan ERP, Pristono menegaskan tahap pertama akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Rasuna Said. Karena kawasan ini dikelilingi oleh tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor 1 (Blok M-Kota), Koridor 6 (Kuningan-Ragunan) dan Koridor 9 (Pinangranti-Pluit).

Tahap dua akan disesuaikan dengan penambahan bus yang ada. Sedangkan tarif akan diterapkan sebesar Rp 21 ribu dengan sistem fine tuning. Artinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

[BeritaSatu]

Kerja Sama China, Monorel Bandung Dibangun Juli 2014

Proyek pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya dipastikan bakal dimulai pada Juli 2014. Untuk memastikan pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah China akan menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan monorel tersebut di Jakarta, Kamis (3/10/2013) ini.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya itu merupakan satu dari 23 kerja sama bilateral yang akan ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah China di Jakarta. Penandatanganan ini akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Untuk Pemprov Jabar penandatanganannya akan diwakili oleh BUMD PT Jasa Sarana dan dari pihak swasta oleh Panghegar Grup melalui PT Sarana Infrastruktur Indonesia. Adapun dari pihak swasta China diwakili CMC (China National Machinery Import and Export Corporation)," kata Heryawan saat jumpa pers di sebuah cafe di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung, Rabu (2/10).

Menurut Heryawan, perjanjian itu akan menjadi payung hukum dalam pengerjaan proyek besar tersebut. Terkait proyek ini sebelumnya telah ditandatangani MoU antara Pemprov Jabar dan CMC tentang pembuatan masterplan penyusunan rencana induk transportasi Bandung Raya. Pembuatan masterplan senilai Rp 58 miliar itu biayanya ditanggung oleh CMC.

Heryawan mengatakan, pembangunan monorel ini akan dilakukan lima tahap. Untuk tahap pertama dari Tanjungsari-Gedebage, tahap kedua Gedebage-Cimahi, tahap ketiga Cimahi- Padalarang, tahap keempat Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang serta tahap kelima Gedebage-Majalaya.
"Untuk tahap pertama direncanakan rampung pada 2016, sedangkan secara keseluruhan pembangunan monorel ini akan rampung pada 2025," kata Gubernur.

Heryawan mengatakan, saat ini tim dari Indonesia dan China sedang menyiapkan masterplan dan mengerjakan studi kelayakan pembangunan monorel tersebut. Direncanakan masterplan dan studi kelayakan itu rampung pada Maret 2014. Dengan demikian pelaksanaan proyek bisa dimulai pada Juli 2014.

"Sejak MoU ditandatangani tim sudah bergerak. Sementara ini tim Indonesia berkantor di Bandung dan tim China berkantor di Jakarta. Nanti pada saatnya akan ngantor bersama di Bandung," kata Gubernur.

Menurut Heryawan, pembangunan monorel yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun ini dilakukan oleh CMC bekerjasama dengan swasta lokal yang dimotori Panghegar Group. Pemprov Jabar kata Heryawan, tidak akan mengeluarkan dana sepeserpun.

"Biayanya sepenuhnya dari swasta, kami hanya memfasilitasi lahannya saja. Nanti kalau monorelnya sudah terbangun, kami yang akan membuat regulasi untuk menentukan besaran tarifnya," kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, pihaknya memilih membangun moda transportasi massal monorel karena tidak akan memakan lahan yang luas. Pembebasan lahan milik warga sedapat mungkin dihindari. Untuk itu jalur yang akan dilalui monorel ini sebagian besar akan menggunakan jalan raya yang sudah ada.

"Monorel tidak akan menggusur banyak lahan. Yang digunakan sedikit saja, cuma masang tiangnya saja. Jadi kalau, misalnya, melewati sawah pun, sawahnya masih bisa berproduksi," kata Heryawan.

Gubernur mengatakan, pembangunan monorel ini merupakan kerja sama swasta dengan swasta atau bisnis to bisnis. Ini artinya sumber dana dan proses pembangunannya oleh swasta sehingga proses pembangunannya diharapkan bisa lebih cepat.

"Kalau anggarannya dari APBD atau APBN pasti lama. Harus ada proses penganggaran dulu, harus ada persetujuan dewan dulu, rumitlah. Kalau ini kan simpel, swasta yang menanggung biayanya sekaligus swasta pula yang membangunnya," kata Heryawan.

[Kompas]