Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menggelar layanan bagi anak-anak dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menikmati fasilitas bus pariwisata. Untuk mendukung layanan itu, Transjakarta menyiapkan sebanyak 15 unit bus tingkat pariwisata.
Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan pembinaan anak-anak di RPTRA. Menurutnya, orangtua juga harus mendukung kegiatan anak-anak, karena tidak ada anak yang sukses tanpa dukungan orangtua.
"Kami akan lakukan layanan RPTRA trip setiap hari Sabtu dan Minggu. Kami perkirakan dua hari itu bisa melayani dua ribu orang dan kami kerahkan 15 trip," katanya, Minggu (20/11).
Dikatakan Budi, RPTRA yang akan mengikuti layanan RPTRA trip sudah didaftar oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta. Nantinya, peserta layanan akan mengelilingi Kota Tua, Monumen Nasional (Monas), museum menggunakan bus tingkat pariwisata Transjakarta.
Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah (Upas) Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Mohammad Insaf menjelaskan, pihaknya menyiapkan sebanyak 10 bus sekolah setiap Sabtu dan Minggu untuk menjemput dari RPTRA ke Balai Kota.
Setelah di Balai Kota, barulah anak-anak dari RPTRA berkeliling menggunakan bus tingkat pariwisata. pihaknya menyediakan bus sekolah sebagai feeder bus Transjakarta setiap Sabtu dan Minggu untuk melayani anak sekolah dan juga mengenalkan bus sekolah kepada anak usia dini.
"Kegiatan ini juga bagian dari mengenalkan bus sekolah sejak usia dini," tandasnya.
Tampilkan postingan dengan label Bus Sekolah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bus Sekolah. Tampilkan semua postingan
Minggu, 20 November 2016
Kamis, 25 Juni 2015
Ahok Bakal Hapus Bus Sekolah
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus operasional bus sekolah di ibu kota. Pasalnya, selama ini keberadaan bus sekolah dianggap kurang efektif. Sebagai gantinya, pelajar akan digratiskan saat naik Transjakarta.
"Tahun depan, bus sekolah saya mau hilangkan kalau bus (Transjakarta) kami sudah cukup. Tinggal nanti pelajar naik bus itu enggak usah bayar lagi, tinggal tempel (tap kartu)," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (24/6).
Dikatakan Basuki, keberadaan UPT Bus Sekolah dianggap hanya mengahabiskan anggaran saja. Pihaknya juga berencana mengurangi beberapa UPT yang ada di Pemprov DKI Jakarta. "Ngapain kita mengoperasikan bus sekolah oleh UPT dan hanya ngabisin duit saja," katanya.
Nantinya, pelajar hanya perlu menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menggunakan Transjakarta dengan cuma-cuma alias gratis. Pemprov DKI pun akan terus memberi public service obligation (PSO) atau subsidi dengan jumlah besar kepada PT Transjakarta.
Basuki menilai, bus sekolah yang dioperasikan saat ini tidak bisa menjangkau semua pelajar, khsususnya yang tidak mampu. "Bus sekolah kan datangnya juga enggak tentu. Jadi biaya terlalu mahal, ini modus manjain orang miskin dengan bus sekolah," katanya.
Adapun bus sekolah yang ada saat ini rencananya akan dihibahkan untuk transportasi PNS DKI maupun bagi transportasi kader PKK. Sedangkan jumlah bus sekolah yang ada saat ini berjumlah 174 unit. Dari jumlah itu, hanya 114 unit yang beroperasi dengan rincian, 45 unit bus kecil dan 69 unit bus besar.
Sisanya, sebanyak 60 bus tidak berfungsi alias rusak. Bus besar berkapasitas 23 seat (tempat duduk), sedangkan bus kecil 19 tempat duduk.
Saat ini, bus sekolah beroperasi sesuai dengan jadwal masuk dan pulang anak sekolah. Yakni, mulai pukul 05.00 hingga 07.00, pukul 11.00 hingga 14.00, dan pukul 16.30 hingga 18.00.
"Tahun depan, bus sekolah saya mau hilangkan kalau bus (Transjakarta) kami sudah cukup. Tinggal nanti pelajar naik bus itu enggak usah bayar lagi, tinggal tempel (tap kartu)," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (24/6).
Dikatakan Basuki, keberadaan UPT Bus Sekolah dianggap hanya mengahabiskan anggaran saja. Pihaknya juga berencana mengurangi beberapa UPT yang ada di Pemprov DKI Jakarta. "Ngapain kita mengoperasikan bus sekolah oleh UPT dan hanya ngabisin duit saja," katanya.
Nantinya, pelajar hanya perlu menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menggunakan Transjakarta dengan cuma-cuma alias gratis. Pemprov DKI pun akan terus memberi public service obligation (PSO) atau subsidi dengan jumlah besar kepada PT Transjakarta.
Basuki menilai, bus sekolah yang dioperasikan saat ini tidak bisa menjangkau semua pelajar, khsususnya yang tidak mampu. "Bus sekolah kan datangnya juga enggak tentu. Jadi biaya terlalu mahal, ini modus manjain orang miskin dengan bus sekolah," katanya.
Adapun bus sekolah yang ada saat ini rencananya akan dihibahkan untuk transportasi PNS DKI maupun bagi transportasi kader PKK. Sedangkan jumlah bus sekolah yang ada saat ini berjumlah 174 unit. Dari jumlah itu, hanya 114 unit yang beroperasi dengan rincian, 45 unit bus kecil dan 69 unit bus besar.
Sisanya, sebanyak 60 bus tidak berfungsi alias rusak. Bus besar berkapasitas 23 seat (tempat duduk), sedangkan bus kecil 19 tempat duduk.
Saat ini, bus sekolah beroperasi sesuai dengan jadwal masuk dan pulang anak sekolah. Yakni, mulai pukul 05.00 hingga 07.00, pukul 11.00 hingga 14.00, dan pukul 16.30 hingga 18.00.
Rabu, 04 Juni 2014
Pengelolaan Operasional Bus Sekolah Diambil Alih Transjakarta
Pemprov DKI akan mengalihkan pengelolaan operasional bus sekolah kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana pengalihan tersebut agar pembayaran honor para sopir dan kondektur bus tidak terlambat.
Operator bus sekolah, lanjutnya, berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, yakni unit pengelola bus sekolah.
"Operatornya yang masalah. Mereka mungkin yang enggak bayar. Makanya, kami mau ambil alih dan PT Transjakarta yang kelola. Jadi kita mau ambil alih saja,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (3/6/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini juga mencurigai sistem outsourcing untuk merekrut sopir dan kondektur bus pun. Dia menduga hanya satu perusahaan outsourshing saja yang terlibat dalam perekrutan tersebut.
“Semua kasusnya sama. Mereka mau penggunaan anggarannya pakai outsourcing. Saya curiga kenapa mau outsourcing hanya satu perusahaan saja. Dia tidak tahu atau minta balik komisi. Sistem pembayarannya enggak tepat itu,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya kontrak langsung dengan sopir dijamin tidak akan ada permainan.
Selain itu, sistem pembayaran yang akan diubah yaitu melalui rekening bank sehingga gaji para kondektur bus akan langsung ditransfer ke rekening bank sehingga tidak ada permainan pembayaran gaji.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana pengalihan tersebut agar pembayaran honor para sopir dan kondektur bus tidak terlambat.
Operator bus sekolah, lanjutnya, berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, yakni unit pengelola bus sekolah.
"Operatornya yang masalah. Mereka mungkin yang enggak bayar. Makanya, kami mau ambil alih dan PT Transjakarta yang kelola. Jadi kita mau ambil alih saja,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (3/6/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini juga mencurigai sistem outsourcing untuk merekrut sopir dan kondektur bus pun. Dia menduga hanya satu perusahaan outsourshing saja yang terlibat dalam perekrutan tersebut.
“Semua kasusnya sama. Mereka mau penggunaan anggarannya pakai outsourcing. Saya curiga kenapa mau outsourcing hanya satu perusahaan saja. Dia tidak tahu atau minta balik komisi. Sistem pembayarannya enggak tepat itu,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya kontrak langsung dengan sopir dijamin tidak akan ada permainan.
Selain itu, sistem pembayaran yang akan diubah yaitu melalui rekening bank sehingga gaji para kondektur bus akan langsung ditransfer ke rekening bank sehingga tidak ada permainan pembayaran gaji.
Langganan:
Postingan (Atom)