Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat menindak 15 unit bajaj yang ketahuan mangkal di depan Stasiun Gambir, Jumat (21/8). Keberadaan bajaj depan stasiun kerap menghambat aktivitas pengunjung di pintu masuk.
"Penertiban ini untuk merespon aduan masyarakat. Arus bus Transjakarta juga sering tergganggu karena mereka parkir dan memutar di jalur bus Transjakarta," kata Bona Tongam Siregar, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat.
Di lokasi tersebut sebanyak tiga bajaj langsung dikandangkan dan satu dikempiskan karena pemilik tidak kelihatan. Sementara 10 bajaj lainnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bersama 10 angkutan umum lainnya yang terjaring penertiban.
"Mayoritas tidak membawa dokumen jalan dan sopirnya tidak berseragam. Jadi kita langsung tindak," tegas Bona.
Tampilkan postingan dengan label Bajaj. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bajaj. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 22 Agustus 2015
Selasa, 27 Mei 2014
14 Ribu Bajaj Non BBG Bakal Dihapus
Sebanyak 14 ribu bajaj berbahan bakar campur (2 Tak) segera dihapus. Mulai 2015 mendatang seluruh bajaj di Jakarta sudah berbahan bakar gas (BBG).
Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di ibukota.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, M Haris P, mengatakan untuk keperluan tersebut seluruh SPBU yang ada di Jakarta diwajibkan membangun SPBG. “Kita sudah bicarakan ini dengan Himpunan pengusaha minyak dan gas,”kata Haris.
Penerapan tersebut tidak bisa ditunda lagi. Apalagi peraturan daerah menyangkut pengendalian udara sudah ada sejak tahun 2005 lalu. Perdanya sudah lama. Masa sosialisasi sudah cukuP,”katanya.
Sesuai data, masih terdapat sekitar 14 ribu bajaj 2 Tak yang beroperasi di Jakarta. Baru sekitar 1000 bajaj yang sudah menggunakan BBG.
Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di ibukota.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, M Haris P, mengatakan untuk keperluan tersebut seluruh SPBU yang ada di Jakarta diwajibkan membangun SPBG. “Kita sudah bicarakan ini dengan Himpunan pengusaha minyak dan gas,”kata Haris.
Penerapan tersebut tidak bisa ditunda lagi. Apalagi peraturan daerah menyangkut pengendalian udara sudah ada sejak tahun 2005 lalu. Perdanya sudah lama. Masa sosialisasi sudah cukuP,”katanya.
Sesuai data, masih terdapat sekitar 14 ribu bajaj 2 Tak yang beroperasi di Jakarta. Baru sekitar 1000 bajaj yang sudah menggunakan BBG.
[PosKota]
Rabu, 22 Mei 2013
Ratusan Bajaj Dimusnahkan
Pemusnahan dilakukan oleh PT Mataharikus, perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mendatangkan bajaj bermesin bahan bakar gas (BBG), dibantu petugas Dinas Perhubungan. Pemusnahan menggunakan alat berat di Jalan Swadarma, Srengseng, Jakarta Barat, Rabu (22/5).
Yunus, Direktur PT Mataharikus, mengatakan 150 bajaj itu dimusnahkan setelah melalui serahterima antara pemilik bajaj dengan pihaknya.
Para sopir tidak keberatan. Menurut mereka, dengan peeremajaan, setidaknya bajaj miliknya bisa kembali diminati para calon penumpang.
Peremajaan bajaj ini sebagai salah satu upaya pemerintah mengurangi polusi udara di Jakarta. Pemprov akan meremajakan kurang lebih 3500 unit bajaj setiap tahun.
Senin, 20 Mei 2013
Jero Wacik Pimpin Peluncuran SPBG Mobile (MRU) di Monas
Peluncuran MRU PGN
Menteri ESDM Jero Wacik (memegang selang), bersama jajaran Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN) memberi simulasi pengisian gas ke bajaj menggunakan Mobile Refueling Unit (MRU) dari PGN saat peluncurannya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (19/5). MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) yang dapat berpindah lokasinya sehingga dapat menjadi solusi pengisian BBG yang sering terkendala jarak dan lahan pembangunan. Antara/Fanny Octavianus/vg
Minggu, 19 Mei 2013
Mulai dari bajaj sampai taksi harus gunakan gas
Pemerintah berjanji terus menekan konsumsi BBM bersubsidi. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewajibkan angkutan umum mulai dari bajaj, taksi, transjakarta, menggunakan bahan bakar gas (BBG). Namun, ini bukan kali pertama pemerintah mendengungkan soal penggunaan BBG untuk angkutan umum.
Menteri ESDM Jero Wacik berjanji akan mencukupi kebutuhan gas untuk transportasi umum. Sebagai pilot proyek, 4 empat provinsi akan dijadikan pelopor penggunaan gas tersebut.
"PGN saya perintahkan bekerja keras menyambung gas dari hulu sampai ke hilir. Baik ke rumah tangga seperti gas LPG. perbanyak industri yang menggunakan gas karena lebih murah dari BBM. Transportasi kita umumkan hari ini, taksi harus gunakan gas, bajaj, transjakarta, bus. Kota besar kami mulai 4 kota Jabodetabek, Surabaya, Palembang, Balikpapan," ucap Jero di Monas, Jakarta, Minggu (19/5).
Jero sangat menekankan penggunaan gas sebagai bahan bakar. Alasannya akan lebih menghemat pengeluaran. Di samping menghemat subsidi untuk BBM, pertimbangan lain adalah harga gas lebih murah dibandingkan BBM.
"Ini harus menjadi pelopor penggunaan gas, perpindahan BBM ke gas memang masih masif tapi tidak bisa ces pleng satu tahun selesai. Negara lain saja butuh waktu 5 tahun," tegasnya.
Untuk mendukung peralihan penggunaan BBM subsidi ke gas, Perusahaan Gas Negara (PGN) juga meluncurkan dua fasilitas baru yaitu Mobile Refuiling Unit (MRU) dan Mikroturbin berbahan bakar gas. MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan yang pengoperasiannya fleksibel karena lokasinya bisa berpindah-pindah.
"Ini bisa jadi solusi bagi kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan dan mendekatkan jarak dengan pasar atau pengguna," ucap Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso di tempat yang sama.
Fasilitas MRU yang disediakan PGN ini akan dioperasikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Satu unit MRU terdiri dari compressor dispenser sistem, storage sistem ukuran 10 feet, serta satu head truck dan trailer ukuran 20 feet.
MRU 10 feet memiliki kapasitas penampungan gas sebesar 2.172 meter kubik. Jumlah tersebut dapat mengisi kebutuhan gas bagi 8 unit bus transjakarta atau 100 unit mikrolet atau sedan.
"Kami berharap kehadiran MRU dapat memudahkan akses konsumen dan mendukung pemanfaatan gas bumi oleh sektor transportasi, khususnya Jakarta," tutupnya.
Menteri ESDM Jero Wacik berjanji akan mencukupi kebutuhan gas untuk transportasi umum. Sebagai pilot proyek, 4 empat provinsi akan dijadikan pelopor penggunaan gas tersebut.
"PGN saya perintahkan bekerja keras menyambung gas dari hulu sampai ke hilir. Baik ke rumah tangga seperti gas LPG. perbanyak industri yang menggunakan gas karena lebih murah dari BBM. Transportasi kita umumkan hari ini, taksi harus gunakan gas, bajaj, transjakarta, bus. Kota besar kami mulai 4 kota Jabodetabek, Surabaya, Palembang, Balikpapan," ucap Jero di Monas, Jakarta, Minggu (19/5).
Jero sangat menekankan penggunaan gas sebagai bahan bakar. Alasannya akan lebih menghemat pengeluaran. Di samping menghemat subsidi untuk BBM, pertimbangan lain adalah harga gas lebih murah dibandingkan BBM.
"Ini harus menjadi pelopor penggunaan gas, perpindahan BBM ke gas memang masih masif tapi tidak bisa ces pleng satu tahun selesai. Negara lain saja butuh waktu 5 tahun," tegasnya.
Untuk mendukung peralihan penggunaan BBM subsidi ke gas, Perusahaan Gas Negara (PGN) juga meluncurkan dua fasilitas baru yaitu Mobile Refuiling Unit (MRU) dan Mikroturbin berbahan bakar gas. MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan yang pengoperasiannya fleksibel karena lokasinya bisa berpindah-pindah.
"Ini bisa jadi solusi bagi kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan dan mendekatkan jarak dengan pasar atau pengguna," ucap Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso di tempat yang sama.
Fasilitas MRU yang disediakan PGN ini akan dioperasikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Satu unit MRU terdiri dari compressor dispenser sistem, storage sistem ukuran 10 feet, serta satu head truck dan trailer ukuran 20 feet.
MRU 10 feet memiliki kapasitas penampungan gas sebesar 2.172 meter kubik. Jumlah tersebut dapat mengisi kebutuhan gas bagi 8 unit bus transjakarta atau 100 unit mikrolet atau sedan.
"Kami berharap kehadiran MRU dapat memudahkan akses konsumen dan mendukung pemanfaatan gas bumi oleh sektor transportasi, khususnya Jakarta," tutupnya.
Kamis, 11 April 2013
Duh, Angkutan Darat Nyaris Mati
 |
| Sopir angkutan kota jurusan Kampung Melayu-Pondok Gede, Dahri (kiri) dan Edi, beristirahat di sela-sela antre menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (10/4/2013). Sepinya penumpang membuat mereka harus antre hingga 4 jam untuk menunggu penumpang di terminal itu. |
Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja di bidang angkutan di Jakarta. Padahal, angkutan merupakan satu dari empat jenis usaha di sektor tersier yang menguasai 71,4 persen total struktur ekonomi Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2012, produktivitas sektor tersier menempati urutan paling bawah dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder.
Menurut Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena, Rabu (10/4), transportasi massal di Jakarta tidak dipersiapkan sebagai sektor usaha yang baik. ”Yang terjadi saat ini, biaya transportasi menjadi sangat mahal. Orang harus menghabiskan minimal 30 persen dari pendapatan untuk biaya transportasi. Ini tidak efisien,” katanya.
Sementara itu, pengusaha transportasi massal dibiarkan berpikir untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa ada insentif apa pun. Untuk pembelian kendaraan umum pun dibebankan bunga 9-25 persen, dengan uang muka minimal 30 persen. Belum lagi pungutan liar di jalan.
”Kalau sudah terbebani persoalan ini, boro-boro pengusaha berpikir menyelenggarakan angkutan umum yang bagus. Pendapatan sudah habis untuk mengangsur cicilan dan operasional,” tuturnya.
Sebaliknya, kendaraan pribadi mendapatkan keringanan bunga 4-6 persen. Akibatnya, orang memilih membeli kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Tidak heran terjadi ledakan jumlah sepeda motor. Imbasnya, penumpang angkutan umum kian merosot dan kemacetan kian parah.
Eka mengingatkan, dua tahun lalu, jumlah angkutan umum massal 5 persen dari jumlah kendaraan. Angkutan umum itu melayani 20 juta perjalanan. Saat ini, jumlah kendaraan umum hanya 3,8-4,1 persen. Bus yang ada hanya mengangkut 38 persen dari 30 juta perjalanan atau 11,4 juta perjalanan.
Berdasarkan data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (Jutpi) tahun 2010, bus hanya melayani 12,9 persen dari total perjalanan di Jakarta. Sebanyak 48,7 persen dilayani sepeda motor dan 13,5 persen dilayani mobil, taksi, atau bajaj. Tahun 2002, bus masih melayani 38,3 persen perjalanan.
Eka menegaskan, bila terjadi kemacetan total pada 2014, biaya ekonomi yang harus ditanggung Jakarta akan kian tinggi. Untuk mencegah terjadinya kemacetan total, pembenahan angkutan umum harus menyeluruh.
Menurut Pengusaha metromini Azas Tigor Nainggolan, pengusaha saat ini hanya bertahan saja tanpa mampu mengembangkan usaha. ”Dari 12 unit bus yang saya punya, hanya 3 yang jalan karena penumpang sedikit,” ucapnya.
Bus yang tidak beroperasi akhirnya dikanibal suku cadangnya untuk mengganti suku cadang bus yang beroperasi. Kemacetan juga membuat perjalanan bus tidak efisien. Untuk menempuh jarak sekitar 5 kilometer dibutuhkan waktu sampai 2,5 jam pergi-pulang.
Revitalisasi rute
Keberpihakan pemerintah juga dinilai masih rendah. Tarif bus yang berlaku saat ini, menurut Tigor, merupakan tarif yang berlaku sejak tahun 2000.
”Skema revitalisasi dari Pemprov juga tidak jelas. Sampai sekarang, tidak ada evaluasi rute dan trayek untuk mengintegrasikan bus dengan bus transjakarta atau KRL. Sementara izin trayek bertambah terus,” katanya.
Dia menambahkan, trayek yang berlaku saat ini dibuat oleh pengusaha. ”Keluarga saya membuat tiga trayek. Untuk dapat satu trayek, bisa habis ratusan juta,” ucap Tigor.
Hal senada disampaikan Porman, pengusaha KWK. ”Sekarang kondisi kami asal jalan saja. Kalau rute masih melewati permukiman penduduk, masih bisa ada penghasilan. Namun, kalau sudah di dalam kota, sulit dapat penumpang,” katanya.
[Kompas]
Langganan:
Postingan (Atom)