Membangun sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan humanis, membuat Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi menciptakan fasilitas dan pelayanan sistem angkutan umum serta moda transportasi non-bermotor ramah lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Salah satunya adalah mempersiapkan jalur sepeda di sepanjang jalan yang diberlakukan kebijakan Ganjil Genap.
Guna uji coba jalur sepeda tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama para jajarannya bersepeda mulai dari Velodrome Jakarta Timur menuju Kantor Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jumat pagi (20/9). “Kita tadi sama-sama mencoba (jalur sepeda) dan menyenangkan buat saya sendiri ini kembali bersepeda lagi dan sepeda yang saya pakai ini adalah sepeda yang saya pakai kuliah dulu,” ungkap Gubernur Anies sesampainya di Kantor Balai kota , seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Jumat (20/9).
Gubernur menjelaskan nantinya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan Sosialisasi Uji Coba Desain Jalur Sepeda yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019. Sementara pelaksanaan uji coba tahap pertama akan dimulai pada tanggal 20 September 2019 hingga 19 November 2019. Area uji coba akan dilaksanakan di rute jaringan jalur sepeda dengan total panjang 63 km dan dibagi dalam 3 fase meliputi wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
“Tapi kita berharap nantinya bukan hanya 63 km ini tetapi seluruh mayoritas tempat di Jakarta bisa ada jalur sepedanya. Fase pertama aspalnya akan diganti, menunggu aspalnya diganti dalam beberapa waktu ini, sesudah itu baru dipasang penandanya supaya tidak kerja dua kali.” papar Gubernur Anies.
Lebih lanjut, Gubernur Anies ingin agar Jakarta menjadi kota pelopor ramah bersepeda dengan adanya jalur-jalur yang disiapkan khusus untuk sepeda. Jika warganya memanfaatkan jalur tersebut untuk bersepeda maka akan berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jakarta. “Jadi saya mengajak seluruh warga Jakarta agar kita lihat sepeda bukan sebagai semata alat olahraga tapi alat transportasi, jadi kita siapkan jalurnya untuk pembiasaan lalu dorong lebih banyak yang memanfaatkan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Kita berharap Jakarta menjadi kota pelopor ramah lingkungan termasuk penggunaan sepeda,” pesannya.
Sementara itu Heather Thomson yang merupakan perwakilan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang menyediakan jalur sepeda sepanjang 63 km itu dan menggaungkan kampanye Friday for Future. “Ini sangat menakjubkan melihat jakarta membuat gerakan di jalur yang benar. Saya pikir jakarta sudah melakukan kerja yang bagus dengan garis pembatas bersepada di mana itu akan melindungi para pesepeda,” tandasnya.
“Uji Coba Desain Jalur Sepeda” merupakan hasil kolaborasi ITDP Indonesia, representasi pesepeda Jakarta, dan dinas-dinas teknis di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan jalur sepeda permanen di akhir tahun 2019 yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta. Tiga fase ujicoba ini terdiri dari Fase 1 antara lain Medan Merdeka Selatan - Jalan Pemuda pada 20 September 2019 - 11 Oktober 2019, Fase 2 sepanjang Jalan Jenderal Sudirman - Jalan RS Fatmawati Raya pada 12 Oktober 2019 - 1 November 2019 selanjutnya Fase 3 sepanjang Jalan Tomang-Jatinegara pada 2 November - 19 November 2019.
Tampilkan postingan dengan label Konsep. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Konsep. Tampilkan semua postingan
Jumat, 20 September 2019
Kamis, 16 Februari 2017
Peta Jalur dan Rute MRT Jakarta
Jalur MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih ±110.8 km, yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang ±23.8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang ±87 km.
Jalur Utara - Selatan
Konstruksi terowongan MRT Jakarta rute Utara - Selatan
Jalur Selatan-Utara merupakan jalur yang pertama dibangun. Jalur ini akan menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Pengerjaan jalur ini dibagi menjadi 2 tahap pembangunan.
Tahap I (Lebak Bulus - Bundaran HI)
Tahap I yang dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Proses pembangunannya sudah dimulai sejak 10 Oktober 2013 dan rencananya akan dioperasikan mulai tahun 2018.
Tahap II (Bundaran HI - Kampung Bandan)
Tahap II akan melanjutkan jalur Selatan - Utara dari Bundaran HI sampai dengan Kampung Bandan sepanjang 8.1 km. Tahap II akan mulai dibangun tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi 2020. Studi kelayakan untuk tahap ini sudah selesai.
Jalur Barat - Timur
Jalur Barat - Timur saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Jalur ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2024 - 2027.
 |
| Peta Rencana Rute MRT Jakarta (dengan Alternatif Jalur Barat - Timur) |
Jalur Utara - Selatan
Konstruksi terowongan MRT Jakarta rute Utara - Selatan
Jalur Selatan-Utara merupakan jalur yang pertama dibangun. Jalur ini akan menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Pengerjaan jalur ini dibagi menjadi 2 tahap pembangunan.
Tahap I (Lebak Bulus - Bundaran HI)
Tahap I yang dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Proses pembangunannya sudah dimulai sejak 10 Oktober 2013 dan rencananya akan dioperasikan mulai tahun 2018.
 |
| Peta Rute MRT Utara - Selatan Tahap 1 |
Tahap II (Bundaran HI - Kampung Bandan)
Tahap II akan melanjutkan jalur Selatan - Utara dari Bundaran HI sampai dengan Kampung Bandan sepanjang 8.1 km. Tahap II akan mulai dibangun tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi 2020. Studi kelayakan untuk tahap ini sudah selesai.
Jalur Barat - Timur
Jalur Barat - Timur saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Jalur ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2024 - 2027.
 |
| Rencana Rute MRT Jakarta |
[Sumber: MRT Jakarta | Wikipedia (16-02-2017) ]
Jumat, 25 September 2015
Wujudkan Tempat "Nongkrong" Anak Muda, Ahok Bakal Bongkar Jalur Lambat Thamrin-Sudirman
Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama akan membongkar pembatas jalur lambat dan cepat di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin. Selanjutnya, trotoar di sepanjang jalan tersebut akan diperlebar.
"Kalau jalur untuk mobil ada tiga, ya sudah tiga saja jangan lima. Buat apa ditambah? Makanya, nanti arah Semanggi dari Monas, jalur lambat akan kami buang, dan dibuatkan trotoar, jadi yang terpanjang," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
Pelebaran trotoar itu, dia melanjutkan, dapat dimanfaatkan oleh para pemilik gedung di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, seperti untuk membuka restoran mini, kafe, atau kios. Kebijakan ini juga akan mencakup tambahan ruang terbuka bagi warga. Dengan demikian, nantinya warga Jakarta, khususnya anak-anak muda, bisa memiliki tempat hang out baru yang terus hidup selama 24 jam.
"Nanti Jalan Sudirman-MH Thamrin jadi wilayah Jakarta yang (hidup) 24 jam. Trotoarnya dilebarkan 9 meter x 10 meter, ada pohon di tengah, dan kami siapkan bus tingkat yang terus jalan," kata Basuki.
Selain itu, dia melanjutkan, gedung-gedung di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin juga akan dipasangi papan LED iklan yang terang benderang. Saat ini, Pemprov DKI tengah merancang kebijakan tersebut. Rencananya, kebijakan itu terealisasi setelah pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) rampung.
"Saya pikir tahun 2017 bisa mulai, asal MRT-nya ada," kata Basuki.
"Kalau jalur untuk mobil ada tiga, ya sudah tiga saja jangan lima. Buat apa ditambah? Makanya, nanti arah Semanggi dari Monas, jalur lambat akan kami buang, dan dibuatkan trotoar, jadi yang terpanjang," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
Pelebaran trotoar itu, dia melanjutkan, dapat dimanfaatkan oleh para pemilik gedung di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, seperti untuk membuka restoran mini, kafe, atau kios. Kebijakan ini juga akan mencakup tambahan ruang terbuka bagi warga. Dengan demikian, nantinya warga Jakarta, khususnya anak-anak muda, bisa memiliki tempat hang out baru yang terus hidup selama 24 jam.
"Nanti Jalan Sudirman-MH Thamrin jadi wilayah Jakarta yang (hidup) 24 jam. Trotoarnya dilebarkan 9 meter x 10 meter, ada pohon di tengah, dan kami siapkan bus tingkat yang terus jalan," kata Basuki.
Selain itu, dia melanjutkan, gedung-gedung di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin juga akan dipasangi papan LED iklan yang terang benderang. Saat ini, Pemprov DKI tengah merancang kebijakan tersebut. Rencananya, kebijakan itu terealisasi setelah pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) rampung.
"Saya pikir tahun 2017 bisa mulai, asal MRT-nya ada," kata Basuki.
[Kompas]
Kamis, 18 Desember 2014
Jalan Layang Transjakarta Dibangun April 2015
Pembangunan jalan layang untuk Transjakarta koridor XIII (Ciledug - Blok M) siap dimulai pengerjaan fisiknya pada April 2015. Saat ini, proses lelang telah rampung dan akan dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di koridor ini nantinya akan dilengkapi 12 halte.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan, pemenang tender tidak bisa langsung mengerjakan pembangunan lantaran sistem yang digunakan saat ini yakni rancang bangun. Di mana pemenang tender harus terlebih dulu membuat desain terhadap jalan yang akan dibangun.
"Sekarang sedang dilakukan rancang desain, butuh tiga bulan. Kira-kira April 2015 baru bisa groundbreaking," ujar Agus Priyono, Kamis (18/12).
Adapun jalan layang yang akan dibangun di koridor ini hanya sepanjang 9,4 kilometer dari Ciledug hingga Jl Pierre Tendean. Jalan layang akan dibuat dengan lebar 9 meter dan tinggi 12-20 meter. Sedangkan sisanya, akan menggunakan jalan eksisting.
Jalan layang tersebut nantinya akan melewati sembilan halte yakni, Halte Universitas Budiluhur, JORR W2, Swadarma, Cipulir, Seskoal, Carrefour, Kebayoran Lama, Taman Puring, Stasiun MRT, Tirtayasa, Rawa Barat dan Halte Trans TV.
Nantinya, kata Agus, jalan layang hanya diperuntukan bagi bus Transjakarta. Namun, jika diperlukan untuk penambahan rasio jalan, konstruksi sudah dirancang untuk dapat dilebarkan.
"Dulu memang muncul polemik, khusus bus Transjakarta atau mix dengan kendaraan lain non bus Transjakarta. Akhirnya kami ambil keputusan khusus bus Transjakarta," ucapnya.
Adapun anggaran pembangunan jalan layang bus Transjakarta ini mencapai Rp 2,5 triliun dengan rincian, Rp 200 miliar digunakan untuk konsultan perencanaan, desain awal, serta konsultan manajemen. Sedangkan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 2,3 triliun. Anggaran yang digunakan adalah tahun jamak atau multiyears. "Ditargetkan bisa beroperasi pada 2016 mendatang," tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan, pemenang tender tidak bisa langsung mengerjakan pembangunan lantaran sistem yang digunakan saat ini yakni rancang bangun. Di mana pemenang tender harus terlebih dulu membuat desain terhadap jalan yang akan dibangun.
"Sekarang sedang dilakukan rancang desain, butuh tiga bulan. Kira-kira April 2015 baru bisa groundbreaking," ujar Agus Priyono, Kamis (18/12).
Adapun jalan layang yang akan dibangun di koridor ini hanya sepanjang 9,4 kilometer dari Ciledug hingga Jl Pierre Tendean. Jalan layang akan dibuat dengan lebar 9 meter dan tinggi 12-20 meter. Sedangkan sisanya, akan menggunakan jalan eksisting.
Jalan layang tersebut nantinya akan melewati sembilan halte yakni, Halte Universitas Budiluhur, JORR W2, Swadarma, Cipulir, Seskoal, Carrefour, Kebayoran Lama, Taman Puring, Stasiun MRT, Tirtayasa, Rawa Barat dan Halte Trans TV.
Nantinya, kata Agus, jalan layang hanya diperuntukan bagi bus Transjakarta. Namun, jika diperlukan untuk penambahan rasio jalan, konstruksi sudah dirancang untuk dapat dilebarkan.
"Dulu memang muncul polemik, khusus bus Transjakarta atau mix dengan kendaraan lain non bus Transjakarta. Akhirnya kami ambil keputusan khusus bus Transjakarta," ucapnya.
Adapun anggaran pembangunan jalan layang bus Transjakarta ini mencapai Rp 2,5 triliun dengan rincian, Rp 200 miliar digunakan untuk konsultan perencanaan, desain awal, serta konsultan manajemen. Sedangkan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 2,3 triliun. Anggaran yang digunakan adalah tahun jamak atau multiyears. "Ditargetkan bisa beroperasi pada 2016 mendatang," tandasnya.
Senin, 15 Desember 2014
Ahok tak Setuju Perda Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku keberatan dengan penerapan kebijakan pembatasan usia angkutan umum maksimal 10 tahun seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi.
Menurutnya peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi dari para pengusaha bila, kendaraan mereka dibatasi usianya hanya 10 tahun.
"Kalau saya seorang pengusaha bus, saya bisa merawat bus saya dengan baik, bus saya bisa beroperasi sampai 50 tahun. Saya untung dong. Tapi Pemda membatasi usia kendaraan umum hanya 10 tahun," jelasnya, Senin (15/12).
Ia menganggap pembatasan usia kendaraan justru menjadi peluang permainan oknum Dishub. Permainan yang paling memungkinkan terjadi adalah di tempat pengujian KIR yang dilakukan setiap tahun.
"Ini kebiasaan di Jakarta. Karena melanggar Perda. Yang dibatasi itu umur kendaraan, akhirnya dijaganya juga di KIR. Itu nembak (uangnya). Itu penuh permainan juga," tegasnya.
Sementara Kepala Organda DKI, Shafruhan Sinungan juga sependapat dengan Ahok. Ia menolak keras perda tersebut, karena isi peraturan di dalam perda tidak sesuai dengan investasi para pengusaha.
"Masa semua kendaraan dari bus kecil, bus sedang sampai bus besar disamakan usia kendaraannya," ucapnya.
Shafruhan mengatakan seharusnya setiap ukuran bus memiliki batas usia yang berbeda. Ia pun merinci batas usia kendaraan sesuai dengan ukurannya, untuk bus kecil seperti mikrolet dan KWK memiliki batas usia kendaraan 12 tahun, kemudian bus sedang seperti metro mini dan kopaja memiliki batas usia kendaraan 15 tahun, lalu untuk bus ukuran besar memiliki batas usia kendaraan 20 tahun.
Apabila, semua kendaraan disamaratakan usia kendaraannya, kemungkinan besar para pengusaha akan mengalami kebangkrutan. "Organda menolak, karena di dalam isi perda tidak sesuai dengan investasi, bahkan untuk kembali modal pun sulit," ujarnya.
Ia menambahkan, bila batas usia 10 tahun untuk bus ukuran kecil, ia masih bisa memakluminya. Namun, lanjut dia, bila diterapkan untuk bus ukuran besar sangatlah tidak masuk akal.
"Bayangkan untuk bus besar, kami butuh waktu tujuh tahun untuk balik modal. Kalau diberi batasan 10 tahun, mana cukup tiga tahun buat beli bus yang baru, investasi bus saja Rp 1,2 miliar sampa Rp 1,5 miliar per satu bus, mana harga bus juga naik terus setiap tahunnya," jelasnya.
Menurutnya peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi dari para pengusaha bila, kendaraan mereka dibatasi usianya hanya 10 tahun.
"Kalau saya seorang pengusaha bus, saya bisa merawat bus saya dengan baik, bus saya bisa beroperasi sampai 50 tahun. Saya untung dong. Tapi Pemda membatasi usia kendaraan umum hanya 10 tahun," jelasnya, Senin (15/12).
Ia menganggap pembatasan usia kendaraan justru menjadi peluang permainan oknum Dishub. Permainan yang paling memungkinkan terjadi adalah di tempat pengujian KIR yang dilakukan setiap tahun.
"Ini kebiasaan di Jakarta. Karena melanggar Perda. Yang dibatasi itu umur kendaraan, akhirnya dijaganya juga di KIR. Itu nembak (uangnya). Itu penuh permainan juga," tegasnya.
Sementara Kepala Organda DKI, Shafruhan Sinungan juga sependapat dengan Ahok. Ia menolak keras perda tersebut, karena isi peraturan di dalam perda tidak sesuai dengan investasi para pengusaha.
"Masa semua kendaraan dari bus kecil, bus sedang sampai bus besar disamakan usia kendaraannya," ucapnya.
Shafruhan mengatakan seharusnya setiap ukuran bus memiliki batas usia yang berbeda. Ia pun merinci batas usia kendaraan sesuai dengan ukurannya, untuk bus kecil seperti mikrolet dan KWK memiliki batas usia kendaraan 12 tahun, kemudian bus sedang seperti metro mini dan kopaja memiliki batas usia kendaraan 15 tahun, lalu untuk bus ukuran besar memiliki batas usia kendaraan 20 tahun.
Apabila, semua kendaraan disamaratakan usia kendaraannya, kemungkinan besar para pengusaha akan mengalami kebangkrutan. "Organda menolak, karena di dalam isi perda tidak sesuai dengan investasi, bahkan untuk kembali modal pun sulit," ujarnya.
Ia menambahkan, bila batas usia 10 tahun untuk bus ukuran kecil, ia masih bisa memakluminya. Namun, lanjut dia, bila diterapkan untuk bus ukuran besar sangatlah tidak masuk akal.
"Bayangkan untuk bus besar, kami butuh waktu tujuh tahun untuk balik modal. Kalau diberi batasan 10 tahun, mana cukup tiga tahun buat beli bus yang baru, investasi bus saja Rp 1,2 miliar sampa Rp 1,5 miliar per satu bus, mana harga bus juga naik terus setiap tahunnya," jelasnya.
[ROL]
Halte Transjakarta Akan Dilengkapi Toilet
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada pengguna bus Transjakarta. PT Transjakarta berencana membangun fasilitas toilet di seluruh halte-halte bus Transjakarta pada tahun depan.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, rencana penambahan fasilitas toilet ini sejalan dengan pembenahan halte yang saat ini tengah dikebut pihaknya. Fasilitas itu diberikan demi menambah kenyamanan penumpang saat menunggu bus Transjakarta di halte.
"Kami ingin nantinya penumpang semakin nyaman berada di halte. Halte-halte yang tadinya sempit, kita perlebar. Nantinya, halte juga akan dilengkapi toilet," katanya, Jumat (12/12).
Kosasih mengakui, konsep halte bus Transjakarta yang sebelumnya memang cenderung kurang memberikan kenyamanan kepada penumpang. Selain tidak memiliki toilet, bentuk halte model lama juga terbilang sempit sehingga membuat sirkulasi udara tidak lancar.
"Halte model dulu itu meniru konsep halte bus Transjakarta di Bogota, Kolombia. Kalau di sana kan dingin, jadi haltenya sempit tidak masalah. Tapi kalau di sini tidak cocok dengan cuaca kita," terangnya.
Menurut Kosasih, sejauh ini sejumlah halte bus Transjakarta yang telah direnovasi menjadi lebih Luas yakni halte Karet Tengsin, halte Polda Metro Jaya, dan Halte Juanda. "Mulai 1 Januari tahun depan, semua aset itu kita yang kelola," jelasnya.
Terkait tiket Transjakarta, Kosasih menyampaikan pihaknya belum berencana menaikkan tarif yang sampai kini masih berada di angka Rp 3500. Sebab, Pemprov DKI telah memberikan subsidi melalui Public Service Obligation (PSO) kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 3.230.
"Bila tidak ada PSO, tarif yang dikenakan kepada penumpang sebesar Rp 7.500. Sampai kini, tarif yang dikenakan ke penumpang masih Rp 3.500," ungkapnya.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, rencana penambahan fasilitas toilet ini sejalan dengan pembenahan halte yang saat ini tengah dikebut pihaknya. Fasilitas itu diberikan demi menambah kenyamanan penumpang saat menunggu bus Transjakarta di halte.
"Kami ingin nantinya penumpang semakin nyaman berada di halte. Halte-halte yang tadinya sempit, kita perlebar. Nantinya, halte juga akan dilengkapi toilet," katanya, Jumat (12/12).
Kosasih mengakui, konsep halte bus Transjakarta yang sebelumnya memang cenderung kurang memberikan kenyamanan kepada penumpang. Selain tidak memiliki toilet, bentuk halte model lama juga terbilang sempit sehingga membuat sirkulasi udara tidak lancar.
"Halte model dulu itu meniru konsep halte bus Transjakarta di Bogota, Kolombia. Kalau di sana kan dingin, jadi haltenya sempit tidak masalah. Tapi kalau di sini tidak cocok dengan cuaca kita," terangnya.
Menurut Kosasih, sejauh ini sejumlah halte bus Transjakarta yang telah direnovasi menjadi lebih Luas yakni halte Karet Tengsin, halte Polda Metro Jaya, dan Halte Juanda. "Mulai 1 Januari tahun depan, semua aset itu kita yang kelola," jelasnya.
Terkait tiket Transjakarta, Kosasih menyampaikan pihaknya belum berencana menaikkan tarif yang sampai kini masih berada di angka Rp 3500. Sebab, Pemprov DKI telah memberikan subsidi melalui Public Service Obligation (PSO) kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 3.230.
"Bila tidak ada PSO, tarif yang dikenakan kepada penumpang sebesar Rp 7.500. Sampai kini, tarif yang dikenakan ke penumpang masih Rp 3.500," ungkapnya.
Minggu, 14 Desember 2014
(Kriteria Angkutan Umum dalam Konsep) SMART CITY
Salah satu kriteria dalam konsep SMART CITY adalah akses angkutan umum secara real time. Salah satu cara untuk mengecek apakah kota tersebut sudah termasuk dalam kriteria SMART CITY adalah pengguna angkutan umum dapat mencari informasi alternatif trayek dari asal ke tujuan perjalanan menggunakan aplikasi google map secara mudah. Disini saya akan membandingkan 3 Kota; Paris, Bangkok dan Jakarta.
PARIS:
Kota ini sudah dipastikan sebagai SMART CITY dimana seluruh warganya dapat mengakses informasi apapun secara real time termasuk informasi angkutan umum. Angkutan umum (Metro, Tram, Bus) menjadi tulang punggung pergerakan komuter warga di Paris, karena tidak saja murah tetapi juga memberikan akses informasi yang sangat detil kepada pengguna melalui internet.
Contoh sederhana perjalanan dari Universite Paris-Est Creteil (kampus dimana saya menyelesaikan S3) menuju Gare de Lyon (salah satu stasiun KA utama di kota Paris).
Saat pengguna angkutan umum mengetik Universite Paris-Est sebagai asal dan Gare de Lyon sebagai tujuan perjalanan di google map, maka detik itu juga alternatif trayek akan muncul (cek peta dibawah ini). Pengguna dapat membandingkan semua trayek dan mencari alternatif terbaik dari semua opsi yang tersedia (manakah trayek dengan waktu tempuh tercepat?, berapa tarifnya?, berapa lama waktu berjalan kaki? dan juga berapa lama jarak antar kendaraan?). Anda dapat menggunakan metro, bus, atau kombinasi angkutan umum tersebut.
Informasi yang pengguna dapatkan dari google map adalah sama dengan kondisi riil dilapangan. Tidak ada perbedaan informasi google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/ halte serta hampir tidak ada keterlambatan perjalanan.
Paris sebagai Smart City? Saya YES YES YES!
BANGKOK:
Anda semua pasti pernah mendengar ibukota Thailand ini, negeri gajah putih yang sangat terkenal kekuatan sepakbolanya di Asia Tenggara. Terasil Dangda merupakan satu-satunya pemain sepak bola Asia Tenggara yang berhasil menembus La Liga Spanyol bersama klub Almeria.
Sektor angkutan umum di Bangkok boleh dibilang belum sesempurna Paris, tapi pelayanannya sudah cukup bagus. Definisi angkutan umum yang salah satunya mempunyai rute tetap dan teratur, benar-benar diimplementasikan di kota ini (Rute tetap = melawati jalur yang diijinkan, teratur = mempunyai jadwal yang tetap). Tidak ada angkutan khususnya bus yang ngetem sembarangan, tidak ada juga penumpang yang naik turun angkutan sesuka mereka.
Saat anda ingin melakukan perjalanan dari Victory monument (Bundaran besar di Bangkok) menuju Chaktuchak station (pasar terkenal di Bangkok), cukup ketik di google map maka akan muncul pilihan trayek angkutan umum (Bangkok Sky Train/ BTS, Bus, atau kombinasi keduanya. Cek peta dibawah).
Dipeta tersebut pengguna akan mendapatkan informasi waktu perjalanan setiap trayek, mana trayek tercepat, berapa lama waktu berjalan kaki menuju stasiun/ halte, dan juga waktu antar kendaraan. Jika dibandingkan dengan Paris, informasi angkutan umum di Bangkok hanya kurang tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Tidak ada perbedaan informasi yang signifikan antara google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/terminal/halte. Penumpang tetap percaya informasi google map sangat bisa diandalkan untuk mengakses informasi angkutan umum di Bangkok secara real time.
Bangkok sebagai SMART CITY? 1 YES!
JAKARTA:
Siapapun Gubernurnya, saya berharap mereka dapat membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Kualitas angkutan umum khususnya bus, angkot sangat jauh dari ideal. Aturan rute tetap dan teratur banyak dilanggar tidak hanya oleh awak angkutan tetapi juga disebabkan malasnya penumpang berjalan kaki menuju tempat pemberhentian angkutan umum.
Dengan google map, penumpang dari terminal kampung Melayu menuju Ratu Plaza akan mendapatkan alternatif angkutan umum di jalur tersebut (lihat peta dibawah). Penumpang dapat menggunakan bus, kereta commuter line, transjakarta atau kombinasi. Dipeta tersebut penumpang dapat melihat waktu tempuh, waktu berjalan kaki, dan juga waktu antar kendaraan. Hampir sama dengan informasi google map untuk kasus Bangkok.
Tapi untuk kasus Jakarta, yakinkah anda informasi google map ini sama dengan kondisi riil dilapangan? Secara pribadi, saya menjawab tidak. Banyak sekali deviasi yang terjadi. Saat penumpang sudah diterminal menyesuaikan dengan informasi google map, belum tentu angkutan umum yang kita harapkan sudah ada disana. Sama sekali tidak ada kepastian!
Ayo Pak Ahok, maksimalkan waktu anda yang tersisa untuk merealisasikan konsep SMART CITY di Jakarta.
Kota ini sudah dipastikan sebagai SMART CITY dimana seluruh warganya dapat mengakses informasi apapun secara real time termasuk informasi angkutan umum. Angkutan umum (Metro, Tram, Bus) menjadi tulang punggung pergerakan komuter warga di Paris, karena tidak saja murah tetapi juga memberikan akses informasi yang sangat detil kepada pengguna melalui internet.
Contoh sederhana perjalanan dari Universite Paris-Est Creteil (kampus dimana saya menyelesaikan S3) menuju Gare de Lyon (salah satu stasiun KA utama di kota Paris).
Saat pengguna angkutan umum mengetik Universite Paris-Est sebagai asal dan Gare de Lyon sebagai tujuan perjalanan di google map, maka detik itu juga alternatif trayek akan muncul (cek peta dibawah ini). Pengguna dapat membandingkan semua trayek dan mencari alternatif terbaik dari semua opsi yang tersedia (manakah trayek dengan waktu tempuh tercepat?, berapa tarifnya?, berapa lama waktu berjalan kaki? dan juga berapa lama jarak antar kendaraan?). Anda dapat menggunakan metro, bus, atau kombinasi angkutan umum tersebut.
Informasi yang pengguna dapatkan dari google map adalah sama dengan kondisi riil dilapangan. Tidak ada perbedaan informasi google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/ halte serta hampir tidak ada keterlambatan perjalanan.
Paris sebagai Smart City? Saya YES YES YES!
Anda semua pasti pernah mendengar ibukota Thailand ini, negeri gajah putih yang sangat terkenal kekuatan sepakbolanya di Asia Tenggara. Terasil Dangda merupakan satu-satunya pemain sepak bola Asia Tenggara yang berhasil menembus La Liga Spanyol bersama klub Almeria.
Sektor angkutan umum di Bangkok boleh dibilang belum sesempurna Paris, tapi pelayanannya sudah cukup bagus. Definisi angkutan umum yang salah satunya mempunyai rute tetap dan teratur, benar-benar diimplementasikan di kota ini (Rute tetap = melawati jalur yang diijinkan, teratur = mempunyai jadwal yang tetap). Tidak ada angkutan khususnya bus yang ngetem sembarangan, tidak ada juga penumpang yang naik turun angkutan sesuka mereka.
Saat anda ingin melakukan perjalanan dari Victory monument (Bundaran besar di Bangkok) menuju Chaktuchak station (pasar terkenal di Bangkok), cukup ketik di google map maka akan muncul pilihan trayek angkutan umum (Bangkok Sky Train/ BTS, Bus, atau kombinasi keduanya. Cek peta dibawah).
Dipeta tersebut pengguna akan mendapatkan informasi waktu perjalanan setiap trayek, mana trayek tercepat, berapa lama waktu berjalan kaki menuju stasiun/ halte, dan juga waktu antar kendaraan. Jika dibandingkan dengan Paris, informasi angkutan umum di Bangkok hanya kurang tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Tidak ada perbedaan informasi yang signifikan antara google map dengan jadwal kereta atau bus di stasiun/terminal/halte. Penumpang tetap percaya informasi google map sangat bisa diandalkan untuk mengakses informasi angkutan umum di Bangkok secara real time.
Bangkok sebagai SMART CITY? 1 YES!
Siapapun Gubernurnya, saya berharap mereka dapat membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Kualitas angkutan umum khususnya bus, angkot sangat jauh dari ideal. Aturan rute tetap dan teratur banyak dilanggar tidak hanya oleh awak angkutan tetapi juga disebabkan malasnya penumpang berjalan kaki menuju tempat pemberhentian angkutan umum.
Dengan google map, penumpang dari terminal kampung Melayu menuju Ratu Plaza akan mendapatkan alternatif angkutan umum di jalur tersebut (lihat peta dibawah). Penumpang dapat menggunakan bus, kereta commuter line, transjakarta atau kombinasi. Dipeta tersebut penumpang dapat melihat waktu tempuh, waktu berjalan kaki, dan juga waktu antar kendaraan. Hampir sama dengan informasi google map untuk kasus Bangkok.
Tapi untuk kasus Jakarta, yakinkah anda informasi google map ini sama dengan kondisi riil dilapangan? Secara pribadi, saya menjawab tidak. Banyak sekali deviasi yang terjadi. Saat penumpang sudah diterminal menyesuaikan dengan informasi google map, belum tentu angkutan umum yang kita harapkan sudah ada disana. Sama sekali tidak ada kepastian!
Ayo Pak Ahok, maksimalkan waktu anda yang tersisa untuk merealisasikan konsep SMART CITY di Jakarta.
Selasa, 02 Desember 2014
Pembatasan Lalin Sepeda Motor, Bus Gratis Disediakan
Untuk menunjang mobilitas warga terkait pembatasan lalu lintas sepeda motor akan dilakukan optimalisasi bus tingkat dan bus sekolah. Adapun pemberlakuan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat diberlakukan 17 Desember mendatang.
Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah saat menggelar konferensi pers di Balikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Turut hadir dalam konferensi pers ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar dan Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin.
Lebih lanjut Saefullah menambahkan kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi pada pengendara roda dua. Saefullah pun menegaskan kebijakan ini akan dievaluasi selama 3 bulan pelaksanaan dan jika sukses akan diterapkan di sejumlah ruas jalan lainnya.
Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah saat menggelar konferensi pers di Balikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Turut hadir dalam konferensi pers ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar dan Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin.
Lebih lanjut Saefullah menambahkan kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi pada pengendara roda dua. Saefullah pun menegaskan kebijakan ini akan dievaluasi selama 3 bulan pelaksanaan dan jika sukses akan diterapkan di sejumlah ruas jalan lainnya.
[BeritaJakarta]
Selasa, 18 November 2014
Organda DKI Akan Dikelola PT Transjakarta
Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta akan dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Dan akan diterapkan sistem rupiah perkilometer.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan ini harus dilakukan, mengingat sistem Organda di Jakarta saat ini masih berantakan. Banyak kendaraan umum yang menyetem dan menaik atau turunkan penumpang sembarangan.
"Kita dorong mereka pindah. Jadi nanti mereka bayar berapa rupiah per kilometer. Ini berlaku bagi seluruh Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Ahok berjanji akan memberikan gaji kepada para supir sebesar dua kali UMP. Hal ini akan mempermudah pengusaha untuk memberikan kredit karena jelas gaji yang diterima oleh para supir.
Karenanya, penerapan tersebut masih dalam tahap kajian. Sambil PT Transjakarta siap mengambil alih trayek-trayek di Jakarta.
"Bank kan sekarang mikir kalau mau kasih pinjaman karena tidak ada uang tetap. Kalau nanti ada gaji pasti diberikan untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan keuntungan," tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan ini harus dilakukan, mengingat sistem Organda di Jakarta saat ini masih berantakan. Banyak kendaraan umum yang menyetem dan menaik atau turunkan penumpang sembarangan.
"Kita dorong mereka pindah. Jadi nanti mereka bayar berapa rupiah per kilometer. Ini berlaku bagi seluruh Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Ahok berjanji akan memberikan gaji kepada para supir sebesar dua kali UMP. Hal ini akan mempermudah pengusaha untuk memberikan kredit karena jelas gaji yang diterima oleh para supir.
Karenanya, penerapan tersebut masih dalam tahap kajian. Sambil PT Transjakarta siap mengambil alih trayek-trayek di Jakarta.
"Bank kan sekarang mikir kalau mau kasih pinjaman karena tidak ada uang tetap. Kalau nanti ada gaji pasti diberikan untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan keuntungan," tegasnya.
Minggu, 16 November 2014
Usia pajak kendaraan di DKI akan dibatasi 10 tahun
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berusaha menekan jumlah kendaraan yang beredar di ibukota. Setelah beberapa waktu lalu mereka mengeluarkan peraturan daerah yang membatasi usia kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membatasi batas usia pajak kendaraan.
Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan banyak tujuan. Salah satunya, mengatasi kemacetan di Jakarta.
Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk melarang kendaraan berumur dan tidak laik jalan, beroperasi di Jakarta. "Jadi ke depan usia STNK yang sudah 10 tahun tidak boleh diperpanjang lagi," kata Iwan, Jumat (14/11).
Iwan mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya akan segera membuat peraturan. Namun, sebelum merumuskan aturan tersebut Pemerintah DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan dua pihak.
Pihak pertama, kepolisian. Iwan mengatakan bahwa komunikasi dengan kepolisian ini dilakukan untuk meminta pandangan mengenai celah hukum yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah Jakarta untuk membatasi usia pajak kendaraan. "Kami ingin identifikasi, apakah dalam UU Lalu lintas ada pasal yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur, dan membatasi umur pajak kendaraan," katanya.
Selain dengan kepolisian, Iwan mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubunga. "Kami harapkan semua upaya ini bisa cepat dilakukan," katanya.
Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan banyak tujuan. Salah satunya, mengatasi kemacetan di Jakarta.
Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk melarang kendaraan berumur dan tidak laik jalan, beroperasi di Jakarta. "Jadi ke depan usia STNK yang sudah 10 tahun tidak boleh diperpanjang lagi," kata Iwan, Jumat (14/11).
Iwan mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya akan segera membuat peraturan. Namun, sebelum merumuskan aturan tersebut Pemerintah DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan dua pihak.
Pihak pertama, kepolisian. Iwan mengatakan bahwa komunikasi dengan kepolisian ini dilakukan untuk meminta pandangan mengenai celah hukum yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah Jakarta untuk membatasi usia pajak kendaraan. "Kami ingin identifikasi, apakah dalam UU Lalu lintas ada pasal yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur, dan membatasi umur pajak kendaraan," katanya.
Selain dengan kepolisian, Iwan mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubunga. "Kami harapkan semua upaya ini bisa cepat dilakukan," katanya.
[Kontan]
Selasa, 11 November 2014
Pada 2015, PT Transjakarta Sediakan 70 Bus Tingkat Baru Gratis
Untuk mendukung penerapan pembatasan sepeda motor, yang melintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesi (HI), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membeli sebanyak 70 bus tingkat.
Proses lelang 70 bus tingkat tersebut akan dilakukan tahun depan. Rencananya, bus tingkat tersebut akan dioperasikan di kawasan jalan yang diterapkan electronic road pricing (ERP) dan pembatasan sepeda motor.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya telah diberikan mandat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk pembelian 100 bus tingkat pada tahun 2015.
Untuk tahap awal, pihaknya akan segera melakukan lelang pengadaan 70 bus tingkat, yang akan dioperasikan di kawasan penerapan ERP dan pembatasan kendaraan bermotor.
“Kami sedang siapkan dokumen lelangnya. Tahun ini, kita akan lelang sebanyak 70 bus tingkat. Nanti puluhan bus tingkat ini akan beroperasi di kawasan ERP dan pembatasan sepeda motor, sehingga para pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat bisa beralih menggunakan bus tingkat ini,” kata Kosasih kepada Beritasatu.com, Selasa (11/11).
Nantinya 70 bus tingkat tersebut akan dioperasikan oleh PT Transjakarta dan para pengguna bus tingkat tidak dipungut biaya alias gratis.
“Nanti yang dikawasan ERP akan kita kasih gratislah. Pokoknya semua bus tingkat itu akan dioperasikan oleh PT Transjakarta,” ujarnya.
Bus-bus tingkat baru akan menggunakan logo baru Transjakarta. Namun, warna logo dan bus tingkat akan berbeda dengan logo dan warna bus Transjakarta yang baru.
Kalau warna logo dan bus Transjakarta yang baru berwarna biru putih, maka warna logo dan bus tingkat adalah merah oranye.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan segera diterapkan, mengingat hasil laporan yang menyatakan bahwa sekitar 45.000 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Bahkan, setiap hari sekitar 2 sampai 3 orang, yang usianya rata-rata anak di bawah umur meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Basuki mengharapkan, larangan sepeda motor melintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota tidak hanya akan mengurangi jumlah pengendara sepeda motor, tetapi juga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor.
Menurutnya, para pengguna sepeda motor tidak perlu khawatir akan penerapan kebijakan tersebut, karena Pemprov DKI menyediakan armada bus tingkat gratis untuk mobilitas warga di jalur-jalur tadi. Saat ini, baru ada lima armada bus tingkat gratis yang beroperasi dan akan tambah lima armada lagi tahun ini.
“Tetapi tahun depan, lanjutnya, PT Transjakarta akan membeli 100 bus tingkat gratis. Saya sudah punya model bus tingkat gratis yang akan dioperasikan. Kebetulan kami bakal menerima lima bus tingkat grartis, merek Mercedes Benz. Model bus gratis ini yang akan beroperasi melayani warga Jakarta," jelasnya.
Proses lelang 70 bus tingkat tersebut akan dilakukan tahun depan. Rencananya, bus tingkat tersebut akan dioperasikan di kawasan jalan yang diterapkan electronic road pricing (ERP) dan pembatasan sepeda motor.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya telah diberikan mandat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk pembelian 100 bus tingkat pada tahun 2015.
Untuk tahap awal, pihaknya akan segera melakukan lelang pengadaan 70 bus tingkat, yang akan dioperasikan di kawasan penerapan ERP dan pembatasan kendaraan bermotor.
“Kami sedang siapkan dokumen lelangnya. Tahun ini, kita akan lelang sebanyak 70 bus tingkat. Nanti puluhan bus tingkat ini akan beroperasi di kawasan ERP dan pembatasan sepeda motor, sehingga para pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat bisa beralih menggunakan bus tingkat ini,” kata Kosasih kepada Beritasatu.com, Selasa (11/11).
Nantinya 70 bus tingkat tersebut akan dioperasikan oleh PT Transjakarta dan para pengguna bus tingkat tidak dipungut biaya alias gratis.
“Nanti yang dikawasan ERP akan kita kasih gratislah. Pokoknya semua bus tingkat itu akan dioperasikan oleh PT Transjakarta,” ujarnya.
Bus-bus tingkat baru akan menggunakan logo baru Transjakarta. Namun, warna logo dan bus tingkat akan berbeda dengan logo dan warna bus Transjakarta yang baru.
Kalau warna logo dan bus Transjakarta yang baru berwarna biru putih, maka warna logo dan bus tingkat adalah merah oranye.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan segera diterapkan, mengingat hasil laporan yang menyatakan bahwa sekitar 45.000 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Bahkan, setiap hari sekitar 2 sampai 3 orang, yang usianya rata-rata anak di bawah umur meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor.
Basuki mengharapkan, larangan sepeda motor melintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota tidak hanya akan mengurangi jumlah pengendara sepeda motor, tetapi juga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor.
Menurutnya, para pengguna sepeda motor tidak perlu khawatir akan penerapan kebijakan tersebut, karena Pemprov DKI menyediakan armada bus tingkat gratis untuk mobilitas warga di jalur-jalur tadi. Saat ini, baru ada lima armada bus tingkat gratis yang beroperasi dan akan tambah lima armada lagi tahun ini.
“Tetapi tahun depan, lanjutnya, PT Transjakarta akan membeli 100 bus tingkat gratis. Saya sudah punya model bus tingkat gratis yang akan dioperasikan. Kebetulan kami bakal menerima lima bus tingkat grartis, merek Mercedes Benz. Model bus gratis ini yang akan beroperasi melayani warga Jakarta," jelasnya.
Selasa, 14 Oktober 2014
Monorel Halim Terintegrasi dengan Stasiun Intermoda
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) ditunjuk oleh Lion Group sebagai kontraktor pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma. ADHI ditunjuk sebagai pengeksekusi pembangunan monorel sebagai alternatif moda transportasi menuju bandara tersebut yang terintegrasi dengan intermoda lainnya yang sudah dicanangkan pemerintah.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, pembangunan monorel dalam pengembangan Halim Perdanakusuma ini hanya sebagian kecil menyambungkan dengan proyek moda integrasi lainnya.
"Jalur dibangun sendiri, elevated semua, istilahnya airport front your door, karena yang rumahnya tinggal di Menteng, keluar rumah tinggal masuk ke stasiun intermoda, 10 menit sudah sampai Halim," kata Kiswo di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Kiswo menambahkan, dengan adanya monorel ini pun menjawab kegelisahan masyarakat yang takut terlambat jika ingin bepergian ke bandara karena kemacetan yang terjadi pada lalu lintas ibu kota.
Sementara itu, Direktur Umum Lion Group, Edward Sirait mengatakan, mengenai panjang ruas rel yang akan dibangun pada rencana pengembangan Halim Perdanakusuma ini sepanjang 11 kilometer sampai 13 kilometer yang terhitung dari stasiun Dukuh Atas.
"Mengenai monorel kita masih minta hitungannya bersama, mungkin nanti konektivity dengan moda yang lain, hitungan sementara 10-13 km," tukas dia.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, pembangunan monorel dalam pengembangan Halim Perdanakusuma ini hanya sebagian kecil menyambungkan dengan proyek moda integrasi lainnya.
"Jalur dibangun sendiri, elevated semua, istilahnya airport front your door, karena yang rumahnya tinggal di Menteng, keluar rumah tinggal masuk ke stasiun intermoda, 10 menit sudah sampai Halim," kata Kiswo di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Kiswo menambahkan, dengan adanya monorel ini pun menjawab kegelisahan masyarakat yang takut terlambat jika ingin bepergian ke bandara karena kemacetan yang terjadi pada lalu lintas ibu kota.
Sementara itu, Direktur Umum Lion Group, Edward Sirait mengatakan, mengenai panjang ruas rel yang akan dibangun pada rencana pengembangan Halim Perdanakusuma ini sepanjang 11 kilometer sampai 13 kilometer yang terhitung dari stasiun Dukuh Atas.
"Mengenai monorel kita masih minta hitungannya bersama, mungkin nanti konektivity dengan moda yang lain, hitungan sementara 10-13 km," tukas dia.
Jumat, 10 Oktober 2014
Dua Tahun Pimpin DKI, Basuki Mengakui Program Bus Transjakarta Gagal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, persoalan transportasi bus Transjakarta merupakan hal yang gagal dalam dua tahun kepemimpinannya bersama Joko Widodo (Jokowi).
"Tranjakarta kami gagal 2 tahun ini dalam pengadaannya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (10/10).
Pada intinya, katanya, sedianya di Jakarta ini harus ada penambahan unit bus. Namun, pihaknya gagal karena adanya kejadian penyelewengan dana dalam proses pengadaan bus Transjakarta.
Dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan Kepala Dinas Perhubungan berinisial UP, Sekretaris Dinas Perhubungan berinisial DA, dan Ketua Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan berinisial ST.
"Makanya kami harapkan, 2015-2016 kami bisa banjiri Jakarta dengan Transjakarta dan bus tingkat yang baik. Jadi orang Jakarta bisa lihat berbeda," kata Basuki.
Selain itu, pihaknya juga tengah memikirkan halte dan stasiun yang akan dibuat setara dengan yang ada di kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, pada 2015 bisa tampak perubahan yang mencolok di Jakarta ini.
"Gagal. Betul. Dishub kacau balau pengadaan bus ini," ujarnya.
"Tranjakarta kami gagal 2 tahun ini dalam pengadaannya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (10/10).
Pada intinya, katanya, sedianya di Jakarta ini harus ada penambahan unit bus. Namun, pihaknya gagal karena adanya kejadian penyelewengan dana dalam proses pengadaan bus Transjakarta.
Dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan Kepala Dinas Perhubungan berinisial UP, Sekretaris Dinas Perhubungan berinisial DA, dan Ketua Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan berinisial ST.
"Makanya kami harapkan, 2015-2016 kami bisa banjiri Jakarta dengan Transjakarta dan bus tingkat yang baik. Jadi orang Jakarta bisa lihat berbeda," kata Basuki.
Selain itu, pihaknya juga tengah memikirkan halte dan stasiun yang akan dibuat setara dengan yang ada di kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, pada 2015 bisa tampak perubahan yang mencolok di Jakarta ini.
"Gagal. Betul. Dishub kacau balau pengadaan bus ini," ujarnya.
Rabu, 08 Oktober 2014
PT Transjakarta Akan Kelola Bus Tingkat Pariwisata
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan maupun pengadaan bus tingkat pariwisata kepada PT Transjakarta. Rencananya, PT Transjakarta akan mulai mengelola bus tingkat pariwisata pada tahun 2015.
"Ke depannya, bus tingkat wisata akan dioperasikan oleh PT Transjakarta. Jadi, mereka (PT Transjakarta) tidak hanya mengurusi bus Transjakarta," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (8/10).
Selain pengelolaan, kata Basuki, PT Transjakarta juga akan mengadakan penambahan bus tingkat pariwisata yang saat ini baru berjumlah lima armada.
"Kami mau tambah sekitar seratusan unit bus wisata tahun depan. Tahun ini kami tidak beli, tetapi kami bakal menerima sumbangan sekitar 20 atau 30 dari pihak swasta. Busnya Mercedes Benz," katanya.
Basuki menjelaskan, rute bus tingkat pariwisata yang awalnya beroperasi dari Bundaran HI, Pasar Baru hingga Bundaran HI juga akan diperpanjang seiring diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan parkir meter di ibu kota.
Namun, bus tingkat pariwisata akan dibedakan dengan bus tingkat yang disediakan oleh Pemprov DKI di jalur ERP.
"Kalau lima bus tingkat wisata yang beroperasi saat ini akan diperpanjang sampai Ratu Plaza atau Senayan City," jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memiliki lima unit bus tingkat pariwisata yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
"Ke depannya, bus tingkat wisata akan dioperasikan oleh PT Transjakarta. Jadi, mereka (PT Transjakarta) tidak hanya mengurusi bus Transjakarta," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (8/10).
Selain pengelolaan, kata Basuki, PT Transjakarta juga akan mengadakan penambahan bus tingkat pariwisata yang saat ini baru berjumlah lima armada.
"Kami mau tambah sekitar seratusan unit bus wisata tahun depan. Tahun ini kami tidak beli, tetapi kami bakal menerima sumbangan sekitar 20 atau 30 dari pihak swasta. Busnya Mercedes Benz," katanya.
Basuki menjelaskan, rute bus tingkat pariwisata yang awalnya beroperasi dari Bundaran HI, Pasar Baru hingga Bundaran HI juga akan diperpanjang seiring diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan parkir meter di ibu kota.
Namun, bus tingkat pariwisata akan dibedakan dengan bus tingkat yang disediakan oleh Pemprov DKI di jalur ERP.
"Kalau lima bus tingkat wisata yang beroperasi saat ini akan diperpanjang sampai Ratu Plaza atau Senayan City," jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memiliki lima unit bus tingkat pariwisata yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Akhir Oktober, Dishub Ujicoba Pembayaran Balai Uji Kir lewat Bank DKI
Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan ujicoba pembayaran biaya uji Kir melalui cash management system(CMS) Bank DKI. Ujicoba ini direncanakan akan dimulai akhir Oktober.
"Kita terapkan cash management system akhir bulan ini. Jadi pembayaran di balai uji Kir lewat kerjasama Dishub dengan Bank DKI. Kita bangun sistem DKI tidak ada lagi pembayaran tunai," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKi Jakarta, Syafrin Liputo kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2014).
Ia mengatakan, pembayaran dengan sistem itu guna menghapus pungutan liar yang sempat terjadi di balai uji Kir. Dengan menggunakan cash management system, kata dia, tidak akan terjadi kontak antara pengemudi yang akan melakukab uji Kir dengan petugas di lapangan.
Hal itu bertujuan mendekatkan pelayanan bersih dari pemerintah ke masyarakat. Selain itu, kata dia, uji Kir itu harus dilakukan sebenar-benarnya untuk meningkatkan keselamatan pengendara.
"Dengan model drive thru itu cukup efektif menghilangkan pungli di lapangan," ucap dia.
Nantinya, balai uji Kir juga akan dibangun di setiap kota administrasi Jakarta. Namun, perencanaan uji Kir setiap wilayah baru dimulai tahun 2015. Dishub juga berencana menggandeng pihak swasta dalam membangun balai uji Kir.
Saat ini ada tiga lokasi sarana pengujian di Jakarta Timur yaitu di Pulogadung dan Ujung Menteng. Untuk Jakarta Utara pengujian Kir ada di Cilincing. Sementara di Jagakarsa dan Kedaung sementara ini ditutup.
"Kita terapkan cash management system akhir bulan ini. Jadi pembayaran di balai uji Kir lewat kerjasama Dishub dengan Bank DKI. Kita bangun sistem DKI tidak ada lagi pembayaran tunai," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKi Jakarta, Syafrin Liputo kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2014).
Ia mengatakan, pembayaran dengan sistem itu guna menghapus pungutan liar yang sempat terjadi di balai uji Kir. Dengan menggunakan cash management system, kata dia, tidak akan terjadi kontak antara pengemudi yang akan melakukab uji Kir dengan petugas di lapangan.
Hal itu bertujuan mendekatkan pelayanan bersih dari pemerintah ke masyarakat. Selain itu, kata dia, uji Kir itu harus dilakukan sebenar-benarnya untuk meningkatkan keselamatan pengendara.
"Dengan model drive thru itu cukup efektif menghilangkan pungli di lapangan," ucap dia.
Nantinya, balai uji Kir juga akan dibangun di setiap kota administrasi Jakarta. Namun, perencanaan uji Kir setiap wilayah baru dimulai tahun 2015. Dishub juga berencana menggandeng pihak swasta dalam membangun balai uji Kir.
Saat ini ada tiga lokasi sarana pengujian di Jakarta Timur yaitu di Pulogadung dan Ujung Menteng. Untuk Jakarta Utara pengujian Kir ada di Cilincing. Sementara di Jagakarsa dan Kedaung sementara ini ditutup.
[Kompas]
Selasa, 07 Oktober 2014
Evaluasi Ahok untuk Sistem Parkir Berbayar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penerapan sistem parkir berbayar belum sempurna. Setelah pelaksanaan ujicoba, pihaknya bakal melakukan uji tender pengelola sistem parkir berbayar.
"Kekurangannya cuma belum tender (pengelola) saja. Kalau sudah tender, kan bisa langsung kerjasama dengan bank dan menerapkan e-money, tidak lagi pakai koin. Harusnya nanti masyarakat enggak perlu tukar koin, langsung dengan e-money," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (7/10/2014).
Apabila pengelola parkir berbayar sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov DKI dan bank, maka lanjut Basuki, ia bisa mengetahui transaksi uang di sana. Kemudian, melalui CCTV (kamera pengintai) yang terpasang di mesin meteran parkir, pihaknya dapat melihat pemasukan uang, nomor pelat polisi yang parkir di bahu Jalan Sabang, dan lainnya.
Salah satu keluhan Dinas Perhubungan DKI dalam menerapkan sistem parkir berbayar di Jalan Sabang karena masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dengan menggunakan mobil. Mereka biasanya berdagang seharian dan tidak membayar parkir.
"(Pedagang mobil -red) itu nanti digeser pelan-pelan. Mereka juga harus tetap bayar parkir meter," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI bakal memasang mesin meteran parkir di seluruh Jakarta. Bahkan, pada 2016 mendatang rencananya seluruh ruas jalan sudah terpasang alat setinggi 170 centimeter itu. Mesin parkir seharga Rp 200 juta per unit nya itu rencananya juga akan dipasang di Jalan Juanda, Jalan Kelapa Gading, dan Pasar Baru.
Adapun metode pembayaran parkir pada alat yang diimpor dari Swedia itu menggunakan uang koin pecahan Rp 500 dan Rp 1. 000. Untuk sekali parkir, pengguna motor dibebankan Rp 2.000 per jam dan mobil dikenakan biaya Rp 5.000 per jam. Dishub DKI pun merekrut juru parkir di sana untuk membantu mensosialisasikan dengan warga, dan mendapat gaji sebesar 2 kali nilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta menjadi Rp 4,8 juta.
Selama dua pekan penerapan sistem parkir berbayar, pendapatan yang masuk ke dalam kas daerah mencapai Rp 7 juta per harinya. Pendapatan ini meningkat 12 kali lipat dari parkir manual yang hanya sekitar Rp 500.000 per harinya.
"Kekurangannya cuma belum tender (pengelola) saja. Kalau sudah tender, kan bisa langsung kerjasama dengan bank dan menerapkan e-money, tidak lagi pakai koin. Harusnya nanti masyarakat enggak perlu tukar koin, langsung dengan e-money," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (7/10/2014).
Apabila pengelola parkir berbayar sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov DKI dan bank, maka lanjut Basuki, ia bisa mengetahui transaksi uang di sana. Kemudian, melalui CCTV (kamera pengintai) yang terpasang di mesin meteran parkir, pihaknya dapat melihat pemasukan uang, nomor pelat polisi yang parkir di bahu Jalan Sabang, dan lainnya.
Salah satu keluhan Dinas Perhubungan DKI dalam menerapkan sistem parkir berbayar di Jalan Sabang karena masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang dengan menggunakan mobil. Mereka biasanya berdagang seharian dan tidak membayar parkir.
"(Pedagang mobil -red) itu nanti digeser pelan-pelan. Mereka juga harus tetap bayar parkir meter," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI bakal memasang mesin meteran parkir di seluruh Jakarta. Bahkan, pada 2016 mendatang rencananya seluruh ruas jalan sudah terpasang alat setinggi 170 centimeter itu. Mesin parkir seharga Rp 200 juta per unit nya itu rencananya juga akan dipasang di Jalan Juanda, Jalan Kelapa Gading, dan Pasar Baru.
Adapun metode pembayaran parkir pada alat yang diimpor dari Swedia itu menggunakan uang koin pecahan Rp 500 dan Rp 1. 000. Untuk sekali parkir, pengguna motor dibebankan Rp 2.000 per jam dan mobil dikenakan biaya Rp 5.000 per jam. Dishub DKI pun merekrut juru parkir di sana untuk membantu mensosialisasikan dengan warga, dan mendapat gaji sebesar 2 kali nilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta menjadi Rp 4,8 juta.
Selama dua pekan penerapan sistem parkir berbayar, pendapatan yang masuk ke dalam kas daerah mencapai Rp 7 juta per harinya. Pendapatan ini meningkat 12 kali lipat dari parkir manual yang hanya sekitar Rp 500.000 per harinya.
[Kompas]
Rabu, 01 Oktober 2014
Uji coba ERP di Rasuna Said berlangsung 3 bulan
Uji coba gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan berlangsung selama tiga bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar di Jakarta, Selasa (30/9).
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
"ERP sudah dari zaman Pak Sutiyoso masuk dalam program pembangunan. Semoga kali ini mendekati karena barangnya sudah ada," ujar Akbar kepada awak media.
Untuk menjalankan uji coba tersebut, sebanyak 100 On Board Unit (OBU) akan dibagikan secara cuma-cuma kepada 100 mobil secara acak. Adapun OBU ini berfungsi mendeteksi mobil yang lewat gerbang ERP.
Selama tiga bulan ini, Dishub akan menilai kinerja dari gerbang ERP tersebut. Penilaiannya berdasarkan aspek ketepatan data, ketahanan, dan aspek lainnya. Bila setelah tiga bulan Dishub menilai gerbang ERP tidak memadai, maka akan dilakukan berbagai perbaikan. ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015.
Akbar memperkirakan, kebijakan ERP dapat menekan kemacetan hingga 30 persen. (Andri Donnal Putera)
[Kontan]
Selasa, 30 September 2014
Kendaraan umum bebas biaya di jalur ERP
Kendaraan umum dipastikan akan terbebas dari biaya ketika melintas di jalur yang dipasangi sistem electronic road pricing (ERP). Sistem ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2015.
"Kalau kendaraan umum di jalur ERP kita khususkan. Tidak kena biaya. Nanti kita koordinasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (30/9).
Dia menyebutkan, jalan yang akan dipasangi ERP adalah jalur protokol dengan banyak kendaraan umum yang melintas di sana.
Perkecualian lain
Selain angkutan umum, imbuh Akbar, bebas biaya ERP juga kemungkinan diberlakukan bagi kendaraan operasional tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kenegaraan.
Menurut Akbar, jalur ERP akan diperuntukkan bagi mobil saja. Untuk pengendara sepeda motor dengan tujuan di lokasi berjalur ERP, ujar dia, akan disediakan kantong parkir dan bus tingkat gratis.
"Pengendara motor yang beraktivitas di sekitar jalur ERP bisa memarkirkan motornya lalu bepergian dengan bus tersebut," papar Akbar.
Sistem ERP kini tengah diuji coba selama tiga bulan ke depan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemberlakuan uji coba ERP berpatokan pada jam operasional 3 in 1, karena tujuan dari kedua kebijakan adalah untuk mengurai kemacetan.
"Kalau kendaraan umum di jalur ERP kita khususkan. Tidak kena biaya. Nanti kita koordinasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (30/9).
Dia menyebutkan, jalan yang akan dipasangi ERP adalah jalur protokol dengan banyak kendaraan umum yang melintas di sana.
Perkecualian lain
Selain angkutan umum, imbuh Akbar, bebas biaya ERP juga kemungkinan diberlakukan bagi kendaraan operasional tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kenegaraan.
Menurut Akbar, jalur ERP akan diperuntukkan bagi mobil saja. Untuk pengendara sepeda motor dengan tujuan di lokasi berjalur ERP, ujar dia, akan disediakan kantong parkir dan bus tingkat gratis.
"Pengendara motor yang beraktivitas di sekitar jalur ERP bisa memarkirkan motornya lalu bepergian dengan bus tersebut," papar Akbar.
Sistem ERP kini tengah diuji coba selama tiga bulan ke depan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemberlakuan uji coba ERP berpatokan pada jam operasional 3 in 1, karena tujuan dari kedua kebijakan adalah untuk mengurai kemacetan.
[Kontan]
Sore Ini, 100 Mobil Akan Diujicoba Lintasi Jalur ERP Kuningan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengujicoba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/9/2014) sore ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mohamad Akbar. "Sekitar pukul 15.00 sore ini," kata Akbar melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) malam.
Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda empat akan diikutkan dalam ujicoba melintasi jalur cepat di depan gedung Setiabudi One tersebut. Kendaraan itu merupakan kendaraan Dishub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP, Q-Free (Norwegia).
Ujicoba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free itu dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang tertempel di kendaraan-kendaraan itu. Ujicoba akan dilaksanakan selama tiga bulan. Jika berhasil, maka Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan.
Sistem yang digunakan oleh vendor Jalan HR. Rasuna Said tidak berbeda dengan sistem ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perbedaannya hanya tampak dari bentuk gerbang ERP-nya saja.
Bila gerbang ERP di Jalan Sudirman seperti huruf U terbalik atau seperti gawang, gerbang ERP di Jalan Rasuna Said seperti bentuk lengan (arm) atau huruf L terbalik.
"Secara umum cara kerja mesin ERP sama menggunakan OBU, ada kamera dan sensor untuk mendeteksi," kata mantan Kepala UP Transjakarta itu.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mohamad Akbar. "Sekitar pukul 15.00 sore ini," kata Akbar melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) malam.
Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda empat akan diikutkan dalam ujicoba melintasi jalur cepat di depan gedung Setiabudi One tersebut. Kendaraan itu merupakan kendaraan Dishub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP, Q-Free (Norwegia).
Ujicoba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free itu dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang tertempel di kendaraan-kendaraan itu. Ujicoba akan dilaksanakan selama tiga bulan. Jika berhasil, maka Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan.
Sistem yang digunakan oleh vendor Jalan HR. Rasuna Said tidak berbeda dengan sistem ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perbedaannya hanya tampak dari bentuk gerbang ERP-nya saja.
Bila gerbang ERP di Jalan Sudirman seperti huruf U terbalik atau seperti gawang, gerbang ERP di Jalan Rasuna Said seperti bentuk lengan (arm) atau huruf L terbalik.
"Secara umum cara kerja mesin ERP sama menggunakan OBU, ada kamera dan sensor untuk mendeteksi," kata mantan Kepala UP Transjakarta itu.
[Kompas]
Rabu, 24 September 2014
Jakarta akan Tiru Pengelolaan Transportasi Publik Warsawa
Pada pekan lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar beserta beberapa jajarannnya melakukan kunjungan ke Warsawa, Polandia. Jakarta berminat meniru model pengelolaan transportasi publik di Warsawa, Ibu Kota Polandia.
Menurut Akbar, mereka datang ke Warsawa atas undangan pemerintah kota setempat yang hendak memperlihatkan pengelolaan transportasi publik. Dia mengatakan, ada sebuah badan otoritas transportasi yang membawahi seluruh pengoperasian moda transportasi publik di Warsawa. "Mereka mengoperasikan trem, bus, dan MRT," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/9/2014).
Akbar memaparkan, DKI Jakarta berencana memiliki badan serupa. Tujuannya, seluruh moda transportasi publik berada di bawah satu pengelolaan, sehingga memudahkan pengintegrasian di bawah satu tiket.
"Mungkin nanti PT MRT dan PT Transjakarta bisa digabungkan di bawah satu holding company," ujar Akbar. Tak hanya MRT dan Transjakarta, Akbar juga menyatakan idealnya seluruh bus-bus kota yang beroperasi di Jakarta harus berada di bawah badan otoritas tersebut.
Bila hal tersebut dilakukan, kata dia, maka nantinya tak akan ada lagi bus-bus yang menggunakan sistem kejar setoran. "Nanti hitungannya pakai rupiah per kilometer, seperti yang saat ini diterapkan di transjakarta. Nanti semua perusahaan bus berkontrak dengan otoritas ini," papar Akbar.
Menurut Akbar, mereka datang ke Warsawa atas undangan pemerintah kota setempat yang hendak memperlihatkan pengelolaan transportasi publik. Dia mengatakan, ada sebuah badan otoritas transportasi yang membawahi seluruh pengoperasian moda transportasi publik di Warsawa. "Mereka mengoperasikan trem, bus, dan MRT," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/9/2014).
Akbar memaparkan, DKI Jakarta berencana memiliki badan serupa. Tujuannya, seluruh moda transportasi publik berada di bawah satu pengelolaan, sehingga memudahkan pengintegrasian di bawah satu tiket.
"Mungkin nanti PT MRT dan PT Transjakarta bisa digabungkan di bawah satu holding company," ujar Akbar. Tak hanya MRT dan Transjakarta, Akbar juga menyatakan idealnya seluruh bus-bus kota yang beroperasi di Jakarta harus berada di bawah badan otoritas tersebut.
Bila hal tersebut dilakukan, kata dia, maka nantinya tak akan ada lagi bus-bus yang menggunakan sistem kejar setoran. "Nanti hitungannya pakai rupiah per kilometer, seperti yang saat ini diterapkan di transjakarta. Nanti semua perusahaan bus berkontrak dengan otoritas ini," papar Akbar.
[Kompas]
Langganan:
Postingan (Atom)