DKI Minta Pemerintah Pusat Dukung Pasokan BBG

Pemerintah pusat diminta untuk ikut memenuhi kebutuhan gas transportasi umum di DKI Jakarta. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang hanya 12 unit, mulai kewalahan memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) yang semakin banyak.

"Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG‎ di DKI," ujar Harris Pindratno, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Harris, kebutuhan BBG utama yang ada di DKI Jakarta adalah untuk angkutan umum. Dengan revitalisasi yang dilakukan saat ini, banyak angkutan umum yang sudah mulai mengkonversi armada dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. "Jakarta udaranya tercemar nomor 3 di dunia, dan 70 persennya itu dari asap yang dikeluarkan mobil angkutan umum. Sekarang mulai banyak dikonversi ke BBG," tuturnya.

Seperti kebutuhan gas perhari untuk Bajaj di Jakarta sekitar 9-10 Liter Setara Premium (LSP). Sementara untuk kendaraan angkutan umum jenis Mikrolet, kebutuhan gas perhari sekitar 17 LSP. "Kebutuhan gas untuk bus Transjakarta tunggal  perhari kira-kira ‎200 LSP. Kalau bus Transjakarta gandeng sekitar 250 LSP perhari," katanya.

Bukan hanya secara pasokan, lanjut Harris, SPBG yang ada di DKI Jakarta pun belum memadai dari sisi kuantitas. Karena yang ada saat ini baru berjumlah 12 unit. "‎Makanya kita mohon dukungan pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan gas Pemprov DKI," tandasnya.

[BeritaJakarta]

Basuki: TransJakarta Should Run All of the City’s Public Transport

The newly inaugurated governor of the Indonesian capital wants the city’s public transport operators to join TransJakarta and start using natural gas instead of petroleum-based fuels.

Governor Basuki Tjahaja Purnama, also known as Ahok, said conversion to gas might be an appropriate solution for public transport operators who now have to adapt to higher fuel prices. The government this week slashed its subsidies on gasoline and diesel, which is used by the many of the non-TransJakarta buses plying the city’s roads.

Currently all public transport vehicles in use by TransJakarta use natural gas.

Basuki also suggested that the various public transport operators in the city join TransJakarta, so that set schedules would apply to their services and drivers would receive a monthly salary.

Currently, many bus drivers wait for their vehicle to fill up before they hit the road, as their salary depends on the number of passengers they transport.

“If they join TransJakarta next year, that would be good for them — they can earn up to Rp 5 million [$410] a month,” Basuki said.

An additional advantage, Basuki said, would be that operators would have easier access to bank loans.

“They can purchase new buses, as banks will not reject their credit application,” the governor said.

[JakartaGlobe]

YLKI: Percepatan program konversi BBM ke BBG

Desakan untuk mengembangkan dan memaksimalkan energi alternatif semakin menguat. Terlebih setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Padahal potensi energi alternatif semisal gas sangat besar. Tak hanya itu, bahan bakar gas (BBG) jauh lebih ekonomis dan efisien.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, dari sekian kali kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi, pemerintah justru luput untuk membenahi penyediaan energi alternatif.
"Misal dari Rp 120 triliun penghematan subsidi BBM itu kemudian dialihkan ke infrastruktur termasuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di kota-kota besar atau membangun fasilitas energi baru dan terbarukan, sehingga konversi BBM ke BBG dan energi alternatif lainnya bisa lebih cepat," kata Tulus, Rabu (19/11).
Ia menyarankan, dari nilai penghematan itu, bisa saja misal dialihkan Rp 30 triliun untuk konversi BBM ke BBG karena sampai saat ini hanya ada 19 SPBG. Itu pun belum maksimal karena kendaraan bermotor belum banyak memakai BBG termasuk angkutan umum.
"Sering dikatakan membangun mass rapid transit (MRT) cukup Rp 16 triliun, kenapa dialihkan kesana sekaligus membangun SPBG sekaligus penyediaan angkutan umum berbasis gas, karena program gasifikasi kendaraan umum juga sudah mendesak," tandasnya.
Ia menjelaskan, program konversi ke gas di Indonesia yang dimulai pada 1998 hampir berbarengan dengan yang dijalankan di Pakistan. Kini hasilnya jauh berbeda. Pakistan sekarang mempunyai 3.000 SPBG.

"Karena pemerintah Pakistan konsisten dengan rencana, kemudian dieksekusi sehingga program itu terlaksana. Di Indonesia terlalu banyak kepentingan," ujarnya.

Padahal, dengan harga minyak yang mahal maka kebijakan menggunakan energi alternatif seperti gas sudah sangat mendesak. Dari sisi pasokan pun melimpah. "Sebenarnya seluruh alasan untuk tidak mempercepat gasifikasi kendaraan bermotor, justru menunjukkan bahwa ada kepentingan tertentu di balik itu," tegas Tulus.

Dari hasil pengamatan di luar negeri, kata Tulus, di  Guangzhou, Cina, busway dan transportasi di sana justru menggunakan gas dari lapangan Tangguh. Kemudian taksi-taksi di Malaysia pakai gas dari Indonesia.

"Bahkan pembangkit di Singapura juga menggunakan gas dari Indonesia yang diambil langsung dari Natuna dan Sumatra Selatan. Sementara di kita, PLN seringkali kesulitan mendapat gas, dan bahkan banyak pembangkit listriknya masih menggunakan BBM, kelihatan sekali bahwa ada pihak-pihak tertentu yang lebih senang mengimpor minyak," tandasnya.

Ia curiga, impor minyak yang terus dipertahankan mengindikasikan adanya kepentingan tertentu yang berkolaborasi dengan para mafia minyak, sehingga program konversi ke gas jadi lambat. "Importir minyak itu juga salah satu penghambat eksternal konversi, karena ada mafia mafia itu tadi. Revitalisasi kilang sangat seret," ungkapnya.

Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, konversi ke BBG tak maksimal karena perencanaan yang dilakukan pemerintah tak sungguh-sungguh. "Ini terutama masalah lambatnya pengembangan infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya" ujar dia.

Komite Reformasi, kata Faisal, memang tidak akan secara langsung mendorong konversi. Namun, pertama-tama akan diidentifikasi lagi masalah apa saja yang menghambat untuk kemudian diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. "Kami akan berikan rekomendasi perbaikan," tegasnya.
Hanya, ia menyarankan, pemerintah menggeber konversi ke BBG minimal di untuk angkutan publik di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur itu juga harus diberikan kemudahan.

Ia berharap, agar konversi maksimal, semua pihak mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan bicara. "Perlu tindakan tegas dari Pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berlarut larut" tandasnya.

[Kontan]

Tarif Bus Transjakarta Tidak Naik

Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Namun, tidak demikian halnya dengan tarif bus Transjakarta yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini.

"Kita kemungkinan tidak akan naikkan tarif bus Transjakarta. Tapi, tarif bus angkutan kota lain akan kita kaji kenaikkannya," kata Basuki Tjahaja Purnama, Plt Gubernur DKI di Balaikota, Selasa (18/11).

Ia mengatakan, untuk menyiasati mahalnya BBM penggunaan gas bisa jadi solusi bagi para sopir angkutan umum. Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong agar seluruh angkutan umum di ibu kota beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Kita juga siap membayar angkutan kota dengan sistem rupiah per kilometer dengan program Public Service Obligation (PSO). Pemerintah siap rugi dan pemilik angkot malah untung karena tidak lagi pusing mikir setoran kurang. Ada atau tidak ada penumpang, tetap kita bayar," ujarnya.

Ia menegaskan, program penggunaan BBG untuk angkutan umum di ibu kota sudah lama diberlakukan. Namun, pelaksanaan di lapangan pemilik angkutan kota selalu berdebat soal stasiun pengisian bahan bakar gas.

"Makanya, saya sudah minta taman di Jakarta bisa dijadikan tempat stasiun pengisian bahan bakar gas mobile (bergerak), untuk kebutuhan bahan bakar angkot yang melayani warga di pemukiman," ucapnya.

Basuki menambahkan, pihaknya akan mengkaji besaran kenaikan tarif untuk angkutan kota di ibu kota seiring kenaikan harga BBM tersebut.

"Kami tidak bisa menekan karena armada bus Transjakarta saat ini masih minim. Tapi, kalau bus kami sudah mencukupi, masyarakat pun akan memilih apakah mau naik angkot dengan tarif mahal atau bus Transjakarta dengan tarif subsidi pemerintah," tambahnya.

[BeritaJakarta]

PT Jakpro dan Transjakarta Sepakat Tambah SPBG di DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai target pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun ini dengan menandatangani nota kesepakatan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi jumlah SPBG, khususnya untuk bus Transjakarta. Apalagi dalam dua tahun ke depan akan ada 800 unit bus Transjakarta yang dibeli oleh DKI. Dengan kerja sama ini, setidaknya akan ada 20 unit SPBG yang dibangun, dengan rincian 10 SPBG statis dan 10 SPBG mobile.

"Yang kami butuhkan di Transjakarta untuk menunjang pelayanan masyarakat adalah mengurangi kilometer kosong. Sering saat kami bertugas, petugas mengisi bahan bakar gas (BBG) keluar jalur dan kembali lagi. Dengan adanya kerja sama seperti ini akan berkurang," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) A.N.S. Kosasih di Balai Kota, Kamis (16/10).

Ia mengatakan, penambahan bus sebanyak 800 unit armada dalam dua tahun nanti sesuai arahan gubernur. Karena itu, DKI dipastikan akan membutuhkan banyak BBG sehingga dengan jumlah BBG yang mencukupi, otomatis konsumsi gas di ibu kota juga akan meningkat.

"Kami juga mendorong supaya ada SPBG di depo-depo bus kami sehingga setiap saat bisa masuk isi BBG. Diharapkan juga mencari titik-titik strategis agar bus Transjakarta bisa isi BBG tanpa keluar jalurnya," katanya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budhi Karya Sumadi mengatakan, konversi BBG tersendat karena koordinasi yang berkaitan dengan pembuatan, pengoperasian SPBG tidak berjalan dengan baik. Sesuai dengan arahan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya pun diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan pengoperasian SPBG.

"Pengoperasian akan lebih efektif kalau kerja sama dengan Transjakarta karena Transjakarta pemakai utama BBG. Ada konsumsi masif dari Transjakarta," kata Budhi.

Ia mengharapkan, dengan adanya jumlah SPBG yang banyak maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan gas. Diharapkan, sebanyak 20 SPBG ini pembangunannya bisa selesai tahun depan. SPBG yang sudah ada dan merupakan milik JakPro di antaranya berlokasi di Mampang Prapatan, Ancol, Pluit, dan Taman Putra-Putri.

Sementara untuk lokasi pembangunan yang baru masih akan dicari. Sebab, pembangunannya baik SPBG statis maupun mobile akan disesuaikan dengan aset milik Transjakarta di mana ada saluran gas tersebut.

[BeritaSatu]

14 Ribu Bajaj Non BBG Bakal Dihapus

Sebanyak 14 ribu bajaj berbahan bakar campur (2 Tak) segera dihapus. Mulai 2015 mendatang seluruh bajaj di Jakarta sudah berbahan bakar gas (BBG).

Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di ibukota.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, M Haris P, mengatakan untuk keperluan tersebut seluruh SPBU yang ada di Jakarta diwajibkan membangun SPBG. “Kita sudah bicarakan ini dengan Himpunan pengusaha minyak dan gas,”kata Haris.

Penerapan tersebut tidak bisa ditunda lagi. Apalagi peraturan daerah menyangkut pengendalian udara sudah ada sejak tahun 2005 lalu. Perdanya sudah lama. Masa sosialisasi sudah cukuP,”katanya.
Sesuai data, masih terdapat sekitar 14 ribu bajaj 2 Tak yang beroperasi di Jakarta. Baru sekitar 1000 bajaj yang sudah menggunakan BBG.

[PosKota]

Selamat Datang SCANIA TRANS JAKARTA!

[Kaskus]

Scania Aktiebolag (publ), commonly referred to as Scania AB or just Scania, is a major Swedish automotive industry manufacturer of commercial vehicles - specifically heavy trucks and buses. It also manufactures diesel engines for motive power of heavy vehicles, marine, and general industrial applications.

Founded in 1891 in Malmö, Sweden, the company's head office is still in the city. Today, Scania has production facilities in Sweden, France, Netherlands, Argentina, Brazil, Poland, and Russia. In addition, there are assembly plants in ten countries in Africa, Asia and Europe. Scania's sales and service organisation and finance companies are worldwide. In 2012, the company employed approximately 38,600 people around the world.

Di Indonesia, Scania diageni oleh PT United Tractors, Tbk anak perusahaan dari Grup Astra.

[Wikipedia]

DPRD Sindir Ahok soal Bus Pakai Solar

Ketua Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain peraturan itu, Pemprov DKI diimbau mengajukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah. Hal ini dipandang perlu dilakukan jika ingin membeli atau menerima bus berbahan bakar non-gas.

"Tapi, kalau memang mau direvisi (peraturannya), ini namanya sebuah kemunduran. Sebelumnya kan sudah pakai gas, kenapa malah mau balik lagi ke solar?" kata Selamat, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Kendati demikian, ia tak menampik banyak kendala dalam penggunaan bahan bakar gas. Hal ini misalnya, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta yang tidak mencukupi hingga kualitas gas yang kurang baik. Selain itu, lanjut dia, tak sedikit bengkel yang enggan memperbaiki transjakarta yang rusak.

Hal tersebut disebabkan karena pengusaha bengkel terus dibebani oleh para operator. Banyak operator "bandel" yang masih terus berutang ke bengkel.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan Dinas Perhubungan DKI tidak asal memilih bus asal China untuk dibeli. Sebab, spesifikasi yang diajukan oleh DKI, hanya mampu dipenuhi oleh pengusaha bus asal China. Spesifikasi itu adalah bus gandeng, dengan deck atau lantai yang tinggi dan berbahan bakar gas.

"Cuma China yang berani dan biasa mengerjakan berdasarkan pesanan. Kalau pesan ke Volvo dan Hino, mereka enggak mau investasi kalau tidak menang lelang," kata Selamat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Pria yang akrab disapa Sani tersebut mengatakan peraturan-peraturan itu mengikat seluruh transportasi massal di Jakarta. Tidak hanya berlaku untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan transjakarta saja.

Peraturan itu juga dikatakan berlaku tidak hanya untuk kendaraan yang dibeli, tetapi juga untuk kendaraan yang dihibahkan dari perusahaan swasta. "Selama fungsi dan peruntukkannya untuk angkutan umum, perda tentang penggunaan gas itu terus mengikat," kata Sani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wagub Basuki kembali naik pitam mengetahui tiga perusahaan, PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, PT Rodamas, dan PT Ti-Phone Mobile Indonesia kembali dihambat oleh birokrasi yang rumit dalam menyumbang bus. Masing-masing perusahaan bus itu akan menyumbang sebanyak 10 unit bus. Bantuan mereka terhambat sejak enam hingga delapan bulan yang lalu.

Di dalam nota dinas, Wiriyatmoko menyampaikan tindak lanjut kesepakatan bersama penyediaan unit bus transjakarta oleh pihak ketiga (perusahaan swasta). Salah satu poinnya adalah bus sumbangan harus berbahan bakar gas (BBG). Padahal, bahan bakar yang digunakan di bus sumbangan itu adalah solar.

Lebih lanjut, bus sumbangan itu dioperasikan pada koridor yang belum tersedia fasilitas SPBG dan pemasangan converter kit pada bus sumbangan tersebut. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menganggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P).

[Kompas]

Perkara Pengadaan Bus Cina untuk TransJakarta

oleh: Yoga Adiwinarto

"TransJakarta Baru Diduga Bekas, Jokowi Ditipu oleh Perusahaan Cina?" itulah headline salah satu website berita nasional, Minggu malam (9/2). Sejak itu banyak lagi berita lainnya yang mengabari perkembangan tentang bus 'bekas' tersebut. Komentar dari publik pun berterbangan, ada yang menanyakan mengapa menggunakan bus dari Cina, padahal bus dari Eropa dan Jepang kualitasnya lebih bagus.

Sejarah TransJakarta mencatat bahwa bus pertama pada 2004 berasal dari Jerman dan Jepang. Pemasoknya saat itu adalah Mercedes-Benz dan Hino. Bus-bus ini sudah dipensiunkan pertengahan 2013 lalu dan sedang disiapkan untuk nantinya dioperasikan lagi hanya untuk layanan malam hari setelah pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Seluruh bus ini menggunakan mesin diesel dan solar sebagai bahan bakarnya.

Sejak 2006, TransJakarta memiliki kebijakan untuk menggunakan bahan bakar gas untuk seluruh armadanya. Pada saat itu Mercedes-Benz dan Hino tidak memiliki armada yang tersedia stoknya. Akhirnya produsen Korea, yaitu Daewoo dan Hyundai, yang dipilih oleh operator untuk melayani koridor 2 dan 3. Mereka kemudian juga mengadakan armada untuk koridor 4 sampai 8. Selain mereka, Hino kembali berpartisipasi untuk memperkuat armada TransJakarta.

Masalah mulai timbul ketika TransJakarta menerapkan kebijakan menggunakan bus gandeng. Tidak ada dari bus-bus Korea dan Jepang tadi yang siap untuk memenuhi spesifikasi bus gandeng Transjakarta yang cukup unik, yaitu: High Floor (lantai tinggi), gandeng, dan berbahan bakar gas.

Kalaupun mereka memiliki armada gandeng, lantai busnya tidak tinggi atau bahan bakarnya masih menggunakan solar. Diperlukan pengembangan lagi serta perancangan ulang dari model yang sudah ada. Ini akan memakan waktu lama.

Di saat genting itulah muncul armada bus Cina pertama di TransJakarta dari Huanghai dengan 10 bus gandeng untuk melayani koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

Produsen dari dalam negeri nampaknya juga tidak mau ketinggalan. Dari kawasan industri Sentul, lahirlah bus bernama Komodo dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) bernama AAI Indonesia. Bus yang didesain oleh perusahaan patungan Indonesia - Malaysia ini cukup memegang pasar bus gandeng di TransJakarta sampai akhir 2011. Hampir seluruh bus gandeng yang beroperasi di koridor 9 dan 10 menggunakan armada Komodo ini. Namun sayang, ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan kompetitifnya pasar, armada Komodo ini mulai punah dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi.

Kembali dari pasar tanah air, muncul juga produksi bus buatan Madiun, yaitu Innobus yang diproduksi oleh PT INKA, yang biasanya membuat gerbong kereta api. Hampir seluruh armada Innobus saat ini dioperasikan di koridor 11.

Hingga akhir 2012, armada bus Cina yang beroperasi di TransJakarta hanya berasal dari Huanghai. Itu pun sudah menyusut karena ada beberapa busnya yang terbakar.

Nah, gelombang kedatangan bus Cina akhirnya dimulai awal 2013, saar bus bermerek ANKAI mulai masuk ke jajaran armada TransJakarta untuk beroperasi di koridor 12, dan bus bermerek Zhongtong untuk beroperasi di koridor 1 dan 8. Di koridor 1, bus Zhongtong menggantikan peran bus berbahan bakar solar yang telah 9 tahun beroperasi.

Sejak itu, semakin besarlah gelombang kedatangan bus dari Cina. Bus bermerek Yutong, ANKAI, dan juga Zhongtong kembali berdatangan di awal 2014 ini, dan sebagian besar sudah mulai beroperasi.

Mengapa tiba-tiba akhirnya banyak bus-bus berdatangan dari Cina dan diberitakan buruk?

Sesungguhnya ini akibat dari kesalahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli bus secara langsung.

Pada pengadaan bus koridor 2-8, termasuk juga saat penggantian armada di koridor 1 tahun lalu, seluruh busnya dibeli oleh operator. Pada saat operator membeli bus, mereka akan memilih produk yang sudah terbukti, banyak pengalaman dan daya tahan tinggi, sehingga bus dapat terus digunakan tanpa banyak waktu perbaikan.

Operator akan berusaha agar setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, bus mereka dapat menghasilkan uang, karena di satu sisi mereka pun harus membayar angsuran bus ke bank. Sehingga jika bus tidak beroperasi, mereka akan kesulitan menutupi pembayaran angsuran mereka.

Berbeda kasusnya jika operator hanya mengoperasikan bus yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Di koridor 9, di mana operator menggunakan bus Pemprov secara gratis dan tanpa ada kewajiban angsuran, cukup banyak bus gandeng dan juga bus single yang tidak beroperasi, bahkan sebagian sudah tidak beroperasi cukup lama.

Di sisi lain, ketika Pemprov membeli bus, dikarenakan mereka menggunakan aturan main lelang pengadaan barang dan jasa, hampir selalu bus yang akhirnya dibeli merupakan bus dengan harga termurah. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa produk Cina lebih unggul dalam hal harga dari produk-produk negara lain.

Memang betul, harga termurah belum tentu buruk. Namun dengan model pengadaan ini, dimana Pemprov DKI Jakarta membeli 'putus' (setelah beli selesai urusan), akan sangat sulit bagi TransJakarta, apalagi operator, untuk menagih janji si penjual bus. Contoh yang paling sering terjadi adalah kurangnya layanan purna jual, ketersediaan suku cadang atau juga kurangnya dukungan teknis dari para produsen bus. Beberapa berdalih bahwa dalam kontrak mereka pada saat pembelian bus, layanan purna jual tersebut tidak dicantumkan.

Terlepas apakah bus dari Cina berkualitas bagus atau tidak, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pemilihan metoda pengadaan bus TransJakarta--dari mulai siapa yang harus mengadakan busnya, proses pembelian, sampai ke detail kontrak antara penjual dengan pembeli.

TransJakarta masih memerlukan banyak bus untuk mengangkut para penumpang yang selama ini belum dapat diangkut. Namun dengan proses pembelian bus yang masih carut marut ini, bukan tidak mungkin 4000 bus yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta ujung-ujungnya hanya berakhir di bengkel.

[ITDP Indonesia (10/02/2014)]

Ahok: Pertamina dan PGN Seperti Anjing dan Kucing

Permintaan untuk pasang pompa gas TransJakarta ditolak mentah-mentah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2013.

Ahok sapaan Basuki, mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah masalah penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Kata dia, saat ini di Jakarta hanya ada 11 SPBG. Padahal, kebutuhannya lebih dari itu karena armada TransJakarta terus bertambah. Supaya TransJakarta tidak habis waktu untuk mengisi bahan bakar, SPBG yang dibutuhkan sebanyak 45 unit.

"Kami juga bicarakan penambahan banyak bus, bangun SPBG tempatnya susah. Paling mudah itu SPBU Pertamina yang sudah ada ditambah satu dispenser gas untuk dilewati pipa gas. Tapi sampai hari ini Pertamina dan PGN itu seperti anjing sama kucing tidak pernah ketemu," kata Ahok.

Menurutnya, sampai hari ini baru tercapai penambahan empat SPBG saja. "Kami masih kurang 30. Tolong dong, SPBU yang sudah ada dipaksa Pertaminanya untuk terima PGN masukkan gas. Pengusaha senang pasti cuma tambah dispenser," Ahok menerangkan.

Ahok mengungkapkan bahwa permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memasang pompa gas untuk TransJakarta ditolak mentah-mentah oleh PT Pertamina. Padahal menurut Ahok, PT PGN dan PT Pertamina sama-sama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kan Pertamina ngotot, tidak boleh jualan gas di SPBU-nya. Kan konyol itu. Pertamina memangnya punya negara mana. Saya berfikirnya ke sana," ucap Ahok.

[VIVAnews]

Basuki Tak Mau Lagi Main Tunggu-tungguan

Kebijakan menambah bus berbahan bakar gas perlu diselaraskan dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mau lagi keduanya main tunggu-tungguan.

Basuki mengatakan, sebelumnya Pemprov DKI terkendala minimnya SPBG yang tersedia di Jakarta. Namun, sejalan dengan kerja sama pembangunan SPBG, Pemprov DKI tidak akan menahan lagi pengadaan bus untuk menambah kebutuhan transportasi bagi Jakarta.

"Dulukan DKI selalu menahan beli bus, alasannya SPBG tidak cukup. Yang bangun SPBG juga sama. Saya bangun SPBG siapa yang mau ngisi? Nah, kita sudah putuskan, DKI tidak mau tahu. Kita ada kesepakatan jangan nunggu-nungguan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Pemprov DKI pun menggandeng kerja sama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mewujudkan hal tersebut. Kementerian ESDM berkomitmen memberikan 40 SPBG bagi Pemprov DKI Jakarta yang sedianya rampung pada 2014 mendatang.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membangun lima unit SPBG, salah satunya nanti di Waduk Pluit oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui anak usahanya PT Jak Energy Utama. Sedangkan pihak Pertamina juga bekomitmen untuk membangun sejumlah SPBG bagi DKI Jakarta.

"Pertamina langsung komitmen bikin banyak. Langsung mau bangun 8 SPBG lagi," ujar Basuki.

Sementara itu, untuk mempermudah pengisian BBG bagi kendaraan, Pemprov DKI juga mengizinkan penempatan Stasiun Bahan Bakar Gas (SPBG) bergerak atau mobile refueling unit (MRU) di IRTI, Monas. MRU sendiri merupakan kerja sama Pemprov DKI bersama Perusahaan Gas Negara (PGN).

"MRU sudah kita kasih izin di IRTI. Tinggal Lapangan Banteng. Jadi kita saling dukunglah," ujar Basuki.

Selain itu, Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, Pemprov DKI juga akan memberi kemudahan dalam perizinan pembangunan SPBG. Hal tersebut menyangkut komitmen pihaknya untuk mengonversikan kendaraan dinas dan menyiapkan bus yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) ke depannya.

[Kompas]

Jero Wacik: Saya Janjian Sama Pak Jokowi, Semua TransJakarta Pakai BBG

Segala cara dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM di dalam negeri, yang banyak diimpor dan membuat transaksi berjalan Indonesia defisit. Salah satunya, membuat semua bus TransJakarta menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, dirinya melakukan kesepakatan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), agar semua bus TransJakarta menggunakan BBG.

"Tadi saya sudah janjian dengan Pak Jokowi, besok kita tandatangani melaksanakan program konversi ini, jadi seluruh TransJakarta menggunakan BBG, bahkan 1.000 TransJakarta yang akan datang juga nantinya menggunakan BBG," kata Jero dalam rapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Jero mengatakan, pemerintah akan menyediakan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang bisa bergerak melayani pengisian BBG TransJakarta di pool bus tersebut.

"TransJakarta tidak perlu bingung mengisi BBG, saya akan datangkan SPBG mobile di pool-nya sehingga begitu keluar dari pool bus transJakarta sudah terisi penuh bahan bakarnya," ujar Jero.

Cara lain yang akan ditempuh pemerintah untuk menggencarkan program konversi BBM ke BBG ini adalah dengan mewajibkan seluruh armada taksi baru menggunakan BBG.

"Kendaraan taksi baru syaratnya harusu pakai BBG, saya akan siapkan SPBG nya nanti di pool, jadi tidak perlu bingung mengisi bahan bakarnya," ucap Jero

Syarat ini, kata Jero, dilakukannya sebagai bentuk untuk mendorong konversi BBM ke BBG semakin keras. "Ini kami lakukan agar konversi BBM ke BBG semakin keras lagi," katanya.

Senin lalu di Markas Besar TNI di Cilangkap, pemerintah dan Pertamina juga telah membagikan secara bertahap 500 converter kit untuk kendaraan operasional TNI.

"Jadi TNI saja ikut mendukung program ini, 500 kendaraanya menggunakan BBG, kendaraan-kendaraan operasional TNI ini nantinya akan digunakan untuk pengawalan APEC di Bali," ucapnya.

[detikcom]

Ratusan Bajaj Dimusnahkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memusnahkan ratusan bajaj. Ratusan bajaj tersebut akan diganti dengan bajaj biru berbahan bakar gas (BBG) yang ramah lingkungan.

Pemusnahan dilakukan oleh PT Mataharikus, perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mendatangkan bajaj bermesin bahan bakar gas (BBG), dibantu petugas Dinas Perhubungan. Pemusnahan menggunakan alat berat di Jalan Swadarma, Srengseng, Jakarta Barat, Rabu (22/5).

Yunus, Direktur PT Mataharikus, mengatakan 150 bajaj itu dimusnahkan setelah melalui serahterima antara pemilik bajaj dengan pihaknya.

Para sopir tidak keberatan. Menurut mereka, dengan peeremajaan, setidaknya bajaj miliknya bisa kembali diminati para calon penumpang.

Peremajaan bajaj ini sebagai salah satu upaya pemerintah mengurangi polusi udara di Jakarta. Pemprov akan meremajakan kurang lebih 3500 unit bajaj setiap tahun.

[Metrotvnews.com]

Jero Wacik Pimpin Peluncuran SPBG Mobile (MRU) di Monas

Peluncuran MRU PGN

Menteri ESDM Jero Wacik (memegang selang), bersama jajaran Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN) memberi simulasi pengisian gas ke bajaj menggunakan Mobile Refueling Unit (MRU) dari PGN saat peluncurannya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (19/5). MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) yang dapat berpindah lokasinya sehingga dapat menjadi solusi pengisian BBG yang sering terkendala jarak dan lahan pembangunan. Antara/Fanny Octavianus/vg

[METROTVNEWS.COM]

Pemerintah janji bangun 73 SPBG baru tahun ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan membangun 75 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) baru tahun ini. Pembangunan 73 SPBG ini akan dilakukan oleh Pertamina, PGN serta pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermatoro mengatakan, semua pihak sangat mendukung peralihan penggunaan BBM subsidi ke gas. Pertamina serta PGN sudah berjanji akan ikut membangun SPBG demi kelancaran program ini.

"PGN akan membangun 16 SPBG baru tapi tempatnya di mana saja kita belum tahu. Pertamina akan membangun 7 SPBG sendiri," jelas Edy ketika ditemui di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (16/5).

Pemerintah sendiri mengatakan akan membangun 50 SPBG yang disebar di seluruh daerah di Indonesia mulai dari Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Palembang. Dari ketiga instansi tersebut, jumlah SPBG baru akan mencapai 73 unit.

Selain pembangunan SPBG, PGN juga meluncurkan 2 mobil MRU untuk pengisian bahan bakar gas. Mobil ini akan bergerak mobile untuk memenuhi kebutuhan pengguna gas. "Kalau SPG yang fix diam. MRU bisa mobile bisa ditempatkan di mana saja bisa di kementerian," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo menyebutkan, DKI Jakarta akan memiliki 40 sampai 50 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). SPBG. Dia mengklaim, cara ini sebagai salah satu strategi mengendalikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Caranya mengkoversi BBM ke BBG," jelas Susilo saat meresmikan SPBG di Mampang, Jakarta, Kamis (16/5).

Menurut Susilo, untuk mewujudkan langkah tersebut, ada dua strategi pendanaan. Pertama, untuk anggaran akan dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun ini, telah dianggarkan Rp 450 miliar.

"APBN tiap tahun ada, tapi ini hanya sebagai pancingan atau proyek percontohan (pilot project) untuk penyediaan pipa, termasuk Palembang dan Surabaya," jelasnya.

[merdeka.com]

Mulai dari bajaj sampai taksi harus gunakan gas

Pemerintah berjanji terus menekan konsumsi BBM bersubsidi. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewajibkan angkutan umum mulai dari bajaj, taksi, transjakarta, menggunakan bahan bakar gas (BBG). Namun, ini bukan kali pertama pemerintah mendengungkan soal penggunaan BBG untuk angkutan umum.

Menteri ESDM Jero Wacik berjanji akan mencukupi kebutuhan gas untuk transportasi umum. Sebagai pilot proyek, 4 empat provinsi akan dijadikan pelopor penggunaan gas tersebut.

"PGN saya perintahkan bekerja keras menyambung gas dari hulu sampai ke hilir. Baik ke rumah tangga seperti gas LPG. perbanyak industri yang menggunakan gas karena lebih murah dari BBM. Transportasi kita umumkan hari ini, taksi harus gunakan gas, bajaj, transjakarta, bus. Kota besar kami mulai 4 kota Jabodetabek, Surabaya, Palembang, Balikpapan," ucap Jero di Monas, Jakarta, Minggu (19/5).

Jero sangat menekankan penggunaan gas sebagai bahan bakar. Alasannya akan lebih menghemat pengeluaran. Di samping menghemat subsidi untuk BBM, pertimbangan lain adalah harga gas lebih murah dibandingkan BBM.

"Ini harus menjadi pelopor penggunaan gas, perpindahan BBM ke gas memang masih masif tapi tidak bisa ces pleng satu tahun selesai. Negara lain saja butuh waktu 5 tahun," tegasnya.

Untuk mendukung peralihan penggunaan BBM subsidi ke gas, Perusahaan Gas Negara (PGN) juga meluncurkan dua fasilitas baru yaitu Mobile Refuiling Unit (MRU) dan Mikroturbin berbahan bakar gas. MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan yang pengoperasiannya fleksibel karena lokasinya bisa berpindah-pindah.

"Ini bisa jadi solusi bagi kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan dan mendekatkan jarak dengan pasar atau pengguna," ucap Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso di tempat yang sama.

Fasilitas MRU yang disediakan PGN ini akan dioperasikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Satu unit MRU terdiri dari compressor dispenser sistem, storage sistem ukuran 10 feet, serta satu head truck dan trailer ukuran 20 feet.

MRU 10 feet memiliki kapasitas penampungan gas sebesar 2.172 meter kubik. Jumlah tersebut dapat mengisi kebutuhan gas bagi 8 unit bus transjakarta atau 100 unit mikrolet atau sedan.

"Kami berharap kehadiran MRU dapat memudahkan akses konsumen dan mendukung pemanfaatan gas bumi oleh sektor transportasi, khususnya Jakarta," tutupnya.

[merdeka.com]

SPBG Mampang Layani Transjakarta Koridor VI dan IX

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Stasiun Pengisian Bahan Bajar Gas (SPBG) di Mampang, Jakarta Selatan, telah dibuka. SPBG ini dapat digunakan untuk pengisian bahan bakar bus transjakarta Koridor VI (Kuningan-Ragunan) dan Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit).

"SPBG baru di Mampang, Jakarta Selatan, akan melayani transjakarta koridor VI dan IX," kata Pristono dalam peluncuran SPBG mobile oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Pristono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui PGN bersepakat membangun 50 SPBG baru di Jakarta dalam satu tahun ke depan. Ia menyebutkan, dengan keberadaan SPBG Mampang, saat ini sudah ada delapan SPBG aktif di Jakarta. "Sehingga kedepannya pelayanan SPBG tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk transportasi umum, tetapi juga untuk kebutuhan peralihan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk kendaraan pribadi," kata Pristono.

Ia menilai konversi BBM ke BBG ini sangat penting demi efisiensi energi dan lingkungan yang bersih dan bebas polusi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, tahun ini Jakarta akan memiliki 20 SPBG. Dari jumlah itu, PT Pertamina akan membangun 17 SPBG dan menggunakan APBN, Pemprov DKI akan menambah tiga SPBG yang dianggarkan dengan menggunakan APBD DKI 2013.

Lokasi pembangunan tiga SPBG yang akan dibangun Pemprov DKI, yaitu di kawasan Jakarta Utara, Hek (Jakarta Timur), dan Jakarta Barat. Adapun SPBG dari Pertamina akan dibangun di Cilandak, Lebak Bulus, dan lainnya.

Editor :Laksono Hari W

[ KOMPAS.com]

PGN Siap Pasok Kebutuhan Gas Bus TransJakarta

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) siap memasok pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan bus Transjakarta sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kami siap mendukung pasokan gas ke SPBG untuk TransJakarta," ujar Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda di kantornya Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Jobi menambahkan, saat ini jumlah armada bus Transjakarta 524 dengan kebutuhan gas sekira 4,5 mmscfd

"Namun dengan tambahan armada 450, Transjakarta menjadi 974 armada, jadi konsumsi per hari diperkirakan 173.775 liter setara premium menjadi 5,35 mmscfd," jelasnya.

Kendati ada kenaikan kebutuhan pasokan gas untuk TransJakarta, pihaknya optimis akan memasok pasokan gas untuk kebutuhan bus Transjakarta.

"Semakin banyak armada bus TransJakarta, kami tetap siap mensuplai kebutuhan untuk bus tersebut," katanya.

[Okezone]

Hari Ini SPBG Pinang Ranti Beroperasi

Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta, Muhammad Akbar, mengatakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Pinang Ranti beroperasi kembali secara normal, Kamis, 10 November 2011.

“Pagi ini sudah ada yang mengisi BBG di sana,” kata Akbar ketika dihubungi Tempo, Kamis, 10 November 2011.

Dengan begitu, masalah keterlambatan bus akibat berkurangnya satu SPBG ini bakal dapat diatasi. “Itu bisa diatasi dengan kembali beroperasinya (SPBG) Pinang Ranti,” katanya.

Pengelola SPBG Pinang Ranti dari PT T Energi, Rudi Soesilo, mengatakan stafnya telah dipanggil ke kantor Dinas Perindustrian untuk mendapat izin operasi pada Rabu, 9 November 2011.

“Sudah turun izin mengoperasikan kembali dari Kepala Dinas Perindustrian,” ujar Rudi kepada Tempo, Rabu petang.

Rudi mengakui, izin dari Dinas Perindustrian memang bukan berbentuk surat tertulis. “Itu ada di berita acara di Dinas Perindustriannya,” katanya.

Menurut Rudi, dua dari tiga dispenser gas di SPBG itu telah diaktifkan. Sejak sebelum ledakan terjadi, dispenser gas yang diaktifkan memang hanya dua, walaupun total jumlah dispenser tiga unit. “Karena suplai gasnya memang hanya cukup untuk dua dispenser,” kata Rudi.

Pada 20 Oktober lalu, di SPBG ini terjadi ledakan tabung gas bus Transjakarta ketika pengisian BBG. Akibatnya, selama tiga pekan SPBG tersebut non-aktif. Hingga saat ini, Polres Jakarta Timur yang menangani kasus itu mengaku belum tahu penyebab ledakan.

[Tempo.co]

DPR: DKI harus bayar BBG

Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral, pekan ini, memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Senayan terkait masalah gas untuk bus transjakarta. DPR menilai asal- usul persoalan ini berawal dari Pemerintah Provinsi DKI yang tak membayar utang.

”Kami minta Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan tunggakan pembayaran ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Singkat kata, Pemprov DKI harus membayar utang Rp 10,6 miliar ke PT PGN,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Sabtu (15/3).

General Manager PT PGN Unit Bisnis Strategis Jawa Bagian Barat Subhanendro sebelumnya mengultimatum akan menghentikan pasokan gas ke stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) jika tunggakan sebesar Rp 10,6 miliar tak dibayar, selambat-lambatnya 31 Maret 2008. Jika ancaman PT PGN itu terjadi, dipastikan 80 persen bus transjakarta akan berhenti beroperasi.

Menurut Sutan Bhatoegana, Komisi VII DPR sudah mengambil keputusan bahwa Pemprov DKI harus membayar tunggakan ke PGN. ”Kita kan tahu PGN itu BUMN. Kalau PGN bangkrut, suplai gas untuk bus transjakarta akan terhenti,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai persoalan ini muncul karena Pemprov DKI tidak menaati perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Petross Gas, perusahaan swasta penyedia gas bus transjakarta.

”Pemprov DKI belum membayar biaya infrastruktur yang sudah dibangun Petross Gas. Kalau tidak, perusahaan itu harus menanggung beban berat dan tak mampu bayar tunggakan ke PGN,” kata Sutan. [Soal Gas Bus Khusus, DPR Panggil Gubernur - KOMPAS]

[Batavia Busway]