Memberesi Transjakarta Busway [Buku oleh Darmaningtyas]

Dorongan untuk fokus ke memberesi Transjakarta Busway itu mengingat sampai usianya yang kedelapan tahun (15 Januari 2012) perkembangan Transjakarta Busway terlalu lamban. Salah satu faktor pemicunya adalah karena Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo atau lebih dikenal dengan sebutan Foke kurang antusias mengembangkan busway lantaran busway diidentikkan dengan Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta 1997-2007). Boleh jadi Foke ingin melepaskan bayangbayang kesuksesan Gubernur Sutiyoso dalam membangun sistem BRT (Bus Rapid Transit) yang kemudian populer dengan sebutan busway.Tapi justru sikap Foke yang enggan membereskan busway itulah yang menjadi salah satu batu sandungan atas kegagalan kepemimpinannya.Masyarakat menilai bahwa Foke yang mengaku sebagai ahlinya Jakarta ternyata tidak terbukti di lapangan. Selama masa kepemimpinan Foke, busway ibarat menjadi anak terlantar karena kurang memperoleh perherhatian serius dari orang tuanya. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tiga koridor yang infrastrukturnya telah terbangun pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, yaitu Koridor 8 (Lebak Bulus – Harmoni), Koridor 9 (Pinangranti – Pluit), serta Koridor 10 (Cililitan – Tanjung Priok) mengalami penundaan operasional, khusus untuk Koridor 9 dan 10 lebih dari dua tahun.

Begitu diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Foke lebih fokus untuk mewujudkan pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) Lebak Bulus – Kota daripada memberesi busway terlebih dulu. Ia seakanakan ingin melahirkan bayi baru (MRT) sehingga menelantarkan bayi yang sudah lahir sebelumnya (busway), lantaran bayi tersebut bukan dirinya sendiri yang melahirkan, tapi bosnya.

Pasangan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak boleh mengulang kesalahan pendahulunya tersebut. Mereka perlu bekerja keras dan cepat untuk memberesi busway mengingat harapan masyarakat terhadap keberhasilan mereka amat tinggi, termasuk dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Agar orang tidak pupus harapan, perlu langkahlangkah strategis dan sistematis untuk mewujudkan harapan tersebut. Langkah strategis itu adalah dalam tiga tahun pertama pasangan Jokowi-Ahok perlu fokus menyelesaikan persoalan Transjakarta Busway yang paling mungkin diselesaikan dengan biaya lebih murah dan penyelesaiannya yang lebih mudah. Sedangkan sistematis dalam artian tahapannya runtut sehingga ukuran keberhasilannya jelas, dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang singkat.

[INSTRAN | Selanjutnya, baca (download) buku Memberesi Transjakarta Busway]

"Mau Ada Demo atau Pesta Rakyat, Transjakarta Harus Tetap Beroperasi"

Ketua Institute for Transportation Study (Instran) Darmaningtyas mengapresiasi tetap beroperasinya layanan bus transjakarta koridor I menjelang berlangsungnya acara pawai budaya, Senin (20/10/2014) kemarin.

Menurut Tyas, sudah seharusnya layanan angkutan publik diutamakan dalam kondisi dan situasi apapun. Tyas menilai pentingnya mengutamakan tetap beroperasinya layanan angkutan publik dalam kondisi dan situasi apapun bertujuan untuk memberikan jaminan agar kepentingan warga yang tetap ingin melakukan aktivitas tidak terganggu.

"Jadi mau ada demonstrasi atau pesta rakyat seperti pada saat perayaan pelantikan kemarin, transjakarta harus tetap beroperasi. Jalanan umum boleh ditutup dan angkutan umum reguler bisa saja tidak beroperasi, tapi jaminan mobilitas bagi warga Jakarta harus tetap ada," kata Tyas kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2014).

Meskipun demikian, Tyas mencatat ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yakni perlunya menjaga kesterilan jalur busway pada saat adanya kerumuman massa. Karena saat transjakarta tetap beroperasi di tengah kerumunan massa pada Senin kemarin, perjalanannya agak sedikit tersendat karena banyaknya warga yang berdiri di atas jalurnya.

"Ke depan, operasional transjakarta masih tetap bisa diselamatkan dengan cara jalur transjakarta harus disterilkan dari manusia maupun kendaraan," ujar Tyas.

Sebagai informasi, Senin siang kemarin bus transjakarta koridor I tetap beroperasi normal meski ruas Jalan Sudirman dan Thamrin ditutup. Operasional bus baru dihentikan untuk sementara saat akan dilakukannya prosesi arak-arakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla dengan kereta kuda dari Bundaran HI menuju Istana Negara.

[Kompas]

Tarif Ideal Bus Transjakarta Maksimal Rp4.000

Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Darmaningtyas menyarankan tarif maksimum karcis Rp4.000 jika memang diasumsikan untuk mendorong pengguna sepeda motor ke bus Transjakarta.

"Kalau untuk bicara bisnis ya, Rp5.000. Untuk urusan bisnis, dari segi bisnis menguntungkan ya, Rp5.000.Tapi untuk menekan penggunaan sepeda motor ya, Rp4.000," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Dia mengatakan pemberian batas maksimal besaran tarif yang dibebankan kepada penumpang akan sangat menentukan penaikan jumlah penumpang.

Hal yang umumnya dipertimbangkan para pengguna sepeda motor di antaranya mengenai besar tarif parkir dibanding harga tarif bus Transjakarta.

Selain itu, harga Rp4.000 efektif agar lebih ringkas karena tak memerlukan kembalian uang pecahan Rp.500 seperti tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp3.500/penumpang.

"Mereka juga menghitung biaya parkir. Terus juga supaya tidak ada kembalian Rp500-an," katanya.

Rencana kenaikan tarif karcis bus Transjakarta memang sudah menjadi wacana sejak masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menaikkan tarif menjadi Rp5.000 dari Rp3.500. Namun, rencana ini masih menunggu perbaikan layanan bus Transjakarta.

"Saya kira orang enggak keberatan tiket Rp5.000 sama kayak Kopaja dan Kopami asal tiap 5 menit ada bus dan nyaman. Ada subsidi nantinya," paparnya.

[Bisnis.com]

16 Bulan Menjabat, Jokowi Belum Juga Tambah Koridor Busway

Keseriusan Pemprov DKI mengatasi kemacetan ibukota kembali dipertanyakan. Pasalnya, setelah 16 bulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo belum juga menambah Koridor Transjakarta menjadi 15 seperti yang direncanakan.

Menurut Pengamat Transportasi Darmaningtyas, seharusnya Jokowi fokus menyelesaikan 15 koridor Transjakarta yang direncanakan. "Tahun 2013 itu kan Jokowi tinggal meresmikan Koridor XII (Pluit-Tanjungpriok), tapi itu kan dibangun di era Gubernur sebelumnya, jadi sampai hari ini belum ada koridor Transjakarta baru yang dibangun pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) ini, Selasa (25/2/2014).

Menurut Darmaningtyas, Jokowi jangan hanya berkonsentrasi kepada hal-hal yang sulit dibangun, seperti Monorel dan MRT. Lebih mudah membangun koridor Transjakarta yang sudah direncanakan.
"Katanya sulit bangun Koridor Blok M-Ciledug karena harus elevated, atau jalur di atas, ya tunjukkan dong proggressnya, apa sudah ada desainnya atau belum, kok sudah mau dua tahun menjabat belum ada apa-apanya, belum ada tiangnya satu pun," ujar pria yang biasa disapa Tyas ini.

Tyas mengatakan, sepengetahuan dirinya, baru pada tahun 2014 ini Jokowi akan membangun Koridor Ciledug-Blok M. Namun menurutnya, semua harus segera direncanakan, sehingga pada 2016 atau 2017 sudah total 15 koridor Busway.

Seperti diketahui, tiga koridor yang masih menjadi pekerjaan rumah Gubernur Jokowi adalah Koridor XIII Ciledug-Blok M yang jalurnya melayang mulai dari depan kampus Universitas Budi Luhur hingga ke depan supermarket Alfa di Kebayoran Lama. Kemudian Koridor XIV Pondok Kelapa-Blok M melewati Jalan Kalimalang, MT Haryono, Gatot Subroto, Kapten Tandean, W Mongonsidi dan berakhir di Blok M.
Koridor ini akan terhubung dengan koridor X (Tanjungpriok- Cililitan), Koridor VII (Kampungrambutan- Kampungmelayu), Koridor IX (Pinangranti-Pluit), Koridor VI (Ragunan- Dukuhatas), dan Koridor I (Blok M- Kota).

Koridor terakhir adalah Koridor XV yakni Manggarai-UI yang juga akan dibangun elevated dan terhubung dengan rencana ruas tol dalam Kota Pasar Minggu-Kampung Melayu.

[Warta Kota]

Transjakarta Diduga Bekas, Jokowi Ditipu Perusahaan China?

Pengamat transportasi Instran, Darmaningtyas menyayangkan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak teliti soal komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru yang dilaporkan rusak.

"Itu berarti perusahaan China yang menipu Pemprov DKI," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Minggu (9/2/2014).

Melihat kondisi bus di foto-foto tersebut, Darmaningtyas malah menduga bahwa bus-bus tersebut bisa jadi merupakan stok lama, hanya bodi dan bagian yang nampak dipermak sedemikian rupa agar terlihat baru. Sementara, komponen mesin tak diganti.

Darmaningtyas menyarankan semua pihak yang terlibat di dalam pengadaan unit bus tersebut diaudit. "Mereka-mereka yang terlibat dalam pengadaan bus itu harus tanggung jawab," ujarnya.

Lebih jauh, Darmaningtyas juga ikut menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI yang membeli bus dari perusahaan asal negeri hCina yang dianggap belum teruji. Ke depan, ia menyarankan Pemprov DKI membeli bus yang sudah terbukti dan ada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang berdiri di Indonesia.

"Hal itu perlu supaya yang melakukan pemeliharaan jangan kita (Pemprov DKI), tapi biar ATPM yang profesional," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kompas.com mendapatkan rangkaian foto-foto yang menggambarkan komponen bus Transjakarta dan BKTB yang rusak. Rangkaian foto-foto itu menunjukan ada lima Transjakarta articulated dan delapan BKTB yang tidak layak. Bus Transjakarta jenis articulated bus atau bus gandeng dengan nomor kendaraan B 7146 IX dan nomor seri bus AK5200, kondisi beberapa komponen tampak tidak seperti baru. Tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak), pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water coolant bocor (mesin hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapih, rangka kendaraan berkarat dan lain-lain.

Sementara untuk BKTB, kondisinya serupa. BKTB bernomor kendaraan B 77241 IV misalnya, instrumen dashboard tidak dibaut, kaca spion retak, tutup panel speedometer kendur, karet penutup persneling terlepas, wiring elektrikal menempel di manifold. Dari delapan unit BKTB yang ada di dalam foto tersebut, satu bus diketahui belum memiliki pelat nomor Polisi dan satu lagi memakai pelat kendaraan provit.

[Kompas]

Akhir Mei, e-Tikecting Transjakarta Berlaku di Semua Koridor

Penerapan tiket elektronik (e-ticketing) bus Transjakarta akan dilakukan di seluruh koridor. Saat ini e-ticketing baru diterapkan di enam koridor.

Keenam koridor itu yakni Koridor I (Blok M–Kota), Koridor III (Kalideres–Harmoni), Koridor V (Kampung Melayu–Ancol), Koridor VII (Kampung Rambutan– Kampung Melayu), Koridor IX (Pinangranti–Pluit), dan Koridor X (Tanjung Priok–Cililitan).

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta M Akbar menuturkan, e-ticketing itu berbasis uang elektronik yang dikeluarkan sejumlah bank. Tujuannya agar tercipta cashless society, yaitu kelompok masyarakat yang tidak membayar secara tunai lagi. Dengan adanya cashless society ini, tidak ada lagi antrean penumpang di loket pembelian tiket di setiap halte Transjakarta.

E-ticketing juga akan mengurangi waktu tunggu penumpang. ”Sistem pelayanan ini akan lebih memudahkan penumpang untuk mengantre dan menunggu armada Transjakarta,” kata M Akbar. Penerapan e-ticketing ini menggandeng lima bank nasional dan daerah yang menerbitkan uang elektronik.

Uang elektronik tersebut menggunakan kartu pintar atau smartcard. BRI menggunakan Brizzi, BNI Prepaid, BCA Flazz, Bank Mandiri e-mOney, dan Bank DKI JakCard.

Penggunaan kartu ini cukup ditempelkan di gate setiap halte. Nantinya gate yang dilengkapi dengan pembaca kartu (card reader) akan otomatis mengurangi saldo uang di kartu tersebut. Saat lampu hijau menyala di gate, penumpang bisa langsung masuk halte. ”Dengan adanya e-tickecting ini, penumpang tidak lagi harus mengantre di loket,” sambungnya.

Smartcard yang dikeluarkan sejumlah bank itu, di samping dapat digunakan untuk naik bus Transjakarta juga bisa untuk transaksi lain di minimarket, apotik, SPBU, taksi, dan sebagainya. Rencananya di akhir Mei ini BLU Transjakarta akan memberlakukan e-ticketing di seluruh koridor (12 koridor).

”Semua perangkat pendukung untuk e-ticketing ini telah tersedia. Semoga penumpang di semua koridor dapat memanfaatkan e-ticketing ini dengan baik,” tandasnya.

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro menuturkan, semenjak diberlakukan e-ticketing, masih banyak penumpang belum terbiasa menggunakannya. Padahal dewasa ini smartcard telah dimiliki banyak orang. Bahkan mereka menjadi penumpang setia bus Transjakarta. Agar pemberlakuan e-ticketing lebih optimal, Izzul Waro menyarankan BLU Transjakarta menerapkan tarif lebih mahal terhadap penumpang yang membeli tiket secara tunai.

Misalnya tarif e-ticketing Rp3.500 untuk sekali naik bus Transjakarta, maka penumpang dengan tiket manual dikenai tarif Rp5.000. ”Cara ini sebagai bentuk untuk mendorong masyarakat mau menerapkan e-ticketing,” tuturnya. Cara lain agar tercipta cashless society adalah mengharuskan penumpang yang membeli tiket menggunakan uang pas. Bagi penumpang yang tidak menggunakan uang pas, mereka tidak diberi uang kembalian.

”Kalau tidak ada aturan tegas untuk mendorong penumpang itu, apa pun kebijakan sulit diterapkan dengan baik,” imbuhnya. Di sisi lain, dia menyarankan BLU Transjakarta untuk memerhatikan kondisi gate reader yang kerap rusak. Hal itu dapat membuat antrean panjang di pintu masuk halte.

[Okezone]