Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tahun ini akan melakukan uji coba penghapusan sistem setoran bagi angkutan umum di ibu kota. Rencananya, Kebijakan tersebut akan diterapkan secara permanen pada tahun 2016 mendatang.
Penghapusan sistem setoran ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena tidak ada lagi angkutan umum yang ngetem sembarangan. Nantinya, semua sopir akan menerima gaji setiap bulan.
"Sistem setoran akan mulai dihapuskan pada 2016 mendatang. Jadi kita siapkan untuk uji coba tahun ini," ujar Emanuel Kristanto, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari trayek yang tepat sebagai uji coba. Trayek yang didahulukan adalah yang memiliki rute berada atau mengarah ke tengah kota. Saat ini sedang dicari trayek yang tepat sebagai uji coba.
"Untuk jangkauan, rute bus tersebut harus yang melayani kawasan tengah kota, ataupun dari pinggir ke tengah kota. Misalnya rute dari Kampung Melayu ke Jakarta Kota," kata Emanuel.
Hal-hal yang akan dinilai untuk menentukan trayek yang dijadikan "pilot project" penghapusan sistem setoran meliputi pelayanan, model pengelolaan, dan jangkauan. Survei rute akan dilakukan dalam tiga bulan. Apabila nantinya telah ditentukan rute-rute yang akan dijadikan uji coba penghapusan sistem setoran, maka armada-armada bus yang beroperasi di jalur tersebut harus segera diremajakan.
"Jadi kita akan melibatkan para pengusaha angkutan. Karena penghapusan sistem setoran ini bertujuan meningkatkan pelayanan, maka harus dilakukan menyeluruh. Tidak cuma setorannya yang dihapus, tapi busnya juga harus diganti," jelas Emanuel.
Bila sistem setoran dihapus, maka nantinya semua bus kota akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta dengan mekanisme pembayaran sistem per kilometer. Para sopir nantinya akan direkrut oleh PT Transjakarta dan dibayar gaji bulanan sehingga apabila bus itu sepi atau ramai penumpang, hal itu tidak memengaruhi gaji yang diterima sopir.
Tampilkan postingan dengan label Angkot. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Angkot. Tampilkan semua postingan
Jumat, 09 Januari 2015
Selasa, 06 Januari 2015
Angkot Ngetem Akan Dikandangkan
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mengandangkan angkutan umum yang mangkal atau ngetem sembarangan. Sanksi tegas itu diterapkan mengingat maraknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
"Rencananya, kita akan tegakan peraturan dengan mengandangkan angkutan umum yang ngetem sembarangan. Ini juga sesuai dengan permintaan Pak Gubernur," kata Pargaulan Butar Butar, Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Senin (5/1).
Namun sebelum sanksi tersebut diterapkan, kata Pargaulan, pihaknya akan memetakan terlebih dulu titik-titik mana saja yang dijadikan contoh dalam penindakan tegas angkutan umum ini. "Saat ini, kita lagi petakan dulu titik mana saja yang bakal dijadikan contoh penertiban," ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Pargaulan, aturan mengenai larangan angkutan umum berhenti di sembarang tempat ini sudah ada sejak lama. Namun penindakan dari aturan itu belum berjalan optimal karena adanya oknum petugas yang bermain mata dengan sopir angkutan di lapangan. "Makanya, mulai tahun ini kita akan tegakan aturan itu. Angkutan umum yang ngetem sembarangan langsung dikandangkan," tegas mantan Kepala Unit Pengelola (UP) Transjakarta itu.
Pargaulan menilai, berdasarkan fakta di lapangan, maraknya angkutan umum yang ngetem sembarangan selama ini juga disebabkan perilaku tidak tertib masyarakat dalam menggunakan angkutan. "Kita bisa lihat di jalan, penumpang banyak yang tidak mau naik angkutan umum di halte-halte. Itu juga jadi pemicu mengapa sopir angkutan umum ngetem," tuturnya.
Ia mencontohkan, di luar Terminal Kalideres Jakarta Barat, banyak sopir angkutan umum yang ngetem menunggu penumpang. Imbasnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet total karena terjadi penyempitan jalan. "Kita sudah sosialisasikan di sana. Kalau memang para sopir angkutan umum tidak mau tertib juga, kita tidak akan segan-segan kandangkan angkutan mereka," tukasnya.
"Rencananya, kita akan tegakan peraturan dengan mengandangkan angkutan umum yang ngetem sembarangan. Ini juga sesuai dengan permintaan Pak Gubernur," kata Pargaulan Butar Butar, Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Senin (5/1).
Namun sebelum sanksi tersebut diterapkan, kata Pargaulan, pihaknya akan memetakan terlebih dulu titik-titik mana saja yang dijadikan contoh dalam penindakan tegas angkutan umum ini. "Saat ini, kita lagi petakan dulu titik mana saja yang bakal dijadikan contoh penertiban," ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Pargaulan, aturan mengenai larangan angkutan umum berhenti di sembarang tempat ini sudah ada sejak lama. Namun penindakan dari aturan itu belum berjalan optimal karena adanya oknum petugas yang bermain mata dengan sopir angkutan di lapangan. "Makanya, mulai tahun ini kita akan tegakan aturan itu. Angkutan umum yang ngetem sembarangan langsung dikandangkan," tegas mantan Kepala Unit Pengelola (UP) Transjakarta itu.
Pargaulan menilai, berdasarkan fakta di lapangan, maraknya angkutan umum yang ngetem sembarangan selama ini juga disebabkan perilaku tidak tertib masyarakat dalam menggunakan angkutan. "Kita bisa lihat di jalan, penumpang banyak yang tidak mau naik angkutan umum di halte-halte. Itu juga jadi pemicu mengapa sopir angkutan umum ngetem," tuturnya.
Ia mencontohkan, di luar Terminal Kalideres Jakarta Barat, banyak sopir angkutan umum yang ngetem menunggu penumpang. Imbasnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet total karena terjadi penyempitan jalan. "Kita sudah sosialisasikan di sana. Kalau memang para sopir angkutan umum tidak mau tertib juga, kita tidak akan segan-segan kandangkan angkutan mereka," tukasnya.
Selasa, 09 Desember 2014
Basuki: Angkutan Umum Perorangan Digabung ke BUMD Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemilik usaha angkutan umum perorangan diminta bergabung dengan BUMD Transjakarta agarbisa terkelola dengan baik. Sebab, pemilik usaha angkutan umum perorangan tentu tidak bisa memenuhi persyaratan Undang-Undang, diantaranya harus mempunyai depo.
Hal ini disampaikan Basuki usai menerima tim Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) membahas revitalisasi angkutan umum, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Lebih lanjut Basuki menambahkan jika bergabung dengan BUMD Transjakarta, maka pemilik usaha angkutan perorangan tidak akan habis dan lebih mudah mencari tambahan permodalan.
Basuki pun menuturkan sejumlah usulan yang disampaikan yakni terkait pembayaran angkutan umum per kilometer dan jumlah bus tidak bisa terus ditambah karena harus ada moda transportasi berbasis rel. Selanjutnya Basuki menegaskan, dirinya menginginkan agar pembenahan angkutan umum di Jakarta dapat terselesaikan dalam waktu 3 tahun.
[BeritaJakarta]
Rabu, 23 Juli 2014
Wow! Pungli KIR di Jakbar Raup Rp2,5 M per Bulan [+Video]
Sidak yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor atau lebih akrab disebut Uji KIR Kedaung Kali Angke Jakarta Barat berbuah manis. Pada sidak tersebut terungkap betapa besarnya perputaran pungli uji KIR yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut.
"Empat hari terakhir kami sudah mengamati lokasi uji kir ini. Jumlah punglinya memang kecil. Namun, bila dikapitalisasi per bulannya, jumlahnya sangat besar," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di lokasi sidak, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Tempat uji KIR Kedaung Kali Angke Jakbar bisa melayani 500-700 angkutan barang per harinya. Tarif resmi uji kendaraan sebesar Rp87 ribu. Namun, tarif untuk praktek tipu-tipu ini berkisar Rp100 ribu-400 ribu.
Minimal, petugas yang melakukan praktek ini mampu menghasilkan omset Rp500 juta rupiah per hari. Jika dalam sebulan ada 25 hari kerja, mereka mendapatkan uang Rp2,5 miliar.
Ahok pun geram mengetahui kelakuan jajarannya tersebut. Dia mengancam akan memecat siapa saja yang terlibat dalam jaringan pungli di Pengujian Kendaraan Bermotor.
"Saya pecat semuanya di sini kalau Anda enggak mau kerja sama dengan kami dan KPK, enggak ada jalan lain selain dipecat dan dipidanakan. Saya minta kejujuran dari Anda semua, saya tunggu laporan berapa yang Anda dapat dari praktek ini," ancam Ahok kepada para pegawai Dishub DKI yang
Kamis, 22 Mei 2014
Transjakarta Rambah Bekasi, Sopir Angkot Ancam Demo
Saat ini, transjakarta belum beroperasi sampai Bekasi dan baru sampai Ujung Menteng. Apabila sudah mencapai Bekasi, maka sopir angkutan umum di kawasan itu khawatir pendapatan mereka akan semakin menurun.
"Sekarang, dari pagi sampai malam saya cuma dapat 120 ribu. Sedangkan harus setor 160 ribu. Malah sudah sore begini penumpang makin sepi dan baru dapat 35 ribu, gimana ada transjakarta nanti?" ujar Frans, salah satu sopir angkot di Medan Satria, Kamis (22/5/2014).
Menurut Frans, kondisi ini juga diprotes oleh sopir angkot lainnya. Mereka menganggap transjakarta telah merebut rutenya.
Hal senada juga diucapkan oleh Soleh, sopir angkot bernomor 31 tujuan Pulogadung-Taman Harapan Baru. Soleh mengancam akan berunjuk rasa apabila transjakarta rute baru tersebut tetap beroperasi.
"Pokoknya saya dan teman-teman akan demo. Soalnya sudah jelas memakan jalur kami. Mau makan apa anak istri di rumah?" ujar Soleh.
Padahal, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sopandi Budiman sebelumnya pernah mengatakan, beroperasinya transjakarta rute ini tidak akan merugikan angkutan lama. Menurut Sopandi, penumpang dapat memilih angkutan umum sesuai dengan kebutuhan.
Penumpang dapat memilih angkutan umum lama apabila ingin bepergian dengan jarak dekat. Penumpang juga dapat memilih transjakarta untuk perjalanan yang cukup jauh.
"Kalau penumpang menginginkan rute jarak dekat kan masih bisa pakai angkutan umum. Transjakarta kan hanya berhenti di spot tertentu, untuk itu angkutan lama tidak akan dihapus," ujar Sopandi.
"Sekarang, dari pagi sampai malam saya cuma dapat 120 ribu. Sedangkan harus setor 160 ribu. Malah sudah sore begini penumpang makin sepi dan baru dapat 35 ribu, gimana ada transjakarta nanti?" ujar Frans, salah satu sopir angkot di Medan Satria, Kamis (22/5/2014).
Menurut Frans, kondisi ini juga diprotes oleh sopir angkot lainnya. Mereka menganggap transjakarta telah merebut rutenya.
Hal senada juga diucapkan oleh Soleh, sopir angkot bernomor 31 tujuan Pulogadung-Taman Harapan Baru. Soleh mengancam akan berunjuk rasa apabila transjakarta rute baru tersebut tetap beroperasi.
"Pokoknya saya dan teman-teman akan demo. Soalnya sudah jelas memakan jalur kami. Mau makan apa anak istri di rumah?" ujar Soleh.
Padahal, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sopandi Budiman sebelumnya pernah mengatakan, beroperasinya transjakarta rute ini tidak akan merugikan angkutan lama. Menurut Sopandi, penumpang dapat memilih angkutan umum sesuai dengan kebutuhan.
Penumpang dapat memilih angkutan umum lama apabila ingin bepergian dengan jarak dekat. Penumpang juga dapat memilih transjakarta untuk perjalanan yang cukup jauh.
"Kalau penumpang menginginkan rute jarak dekat kan masih bisa pakai angkutan umum. Transjakarta kan hanya berhenti di spot tertentu, untuk itu angkutan lama tidak akan dihapus," ujar Sopandi.
[Kompas]
Jumat, 28 Maret 2014
Basuki Ingin Angkot Hilang dari Jalanan Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pada masa mendatang tak akan ada lagi angkutan kota alias angkot di jalanan Jakarta. Menurut dia, keberadaan angkot tak efektif memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Menurut Basuki, angkutan umum yang baik dapat mengangkut antara 20 hingga 30 orang. Dengan daya angkut tersebut, ujar dia, jumlah kendaraan yang ada di jalan raya bisa jauh berkurang.
"Angkutan umum itu kan fungsinya harus bisa memindahkan banyak orang ke dalam satu kendaraan, bukan memindahkan mereka ke angkutan kecil-kecil. Daya angkut angkot berapa sih? Paling banyak delapan orang," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Basuki mengaku heran dengan pemangku kebijakan pada masa lampau yang mengizinkan keberadaan angkot. Menurut dia, tak seharusnya kota sebesar Jakarta dilayani angkot sebagai angkutan umum.
"Ada kesalahan pada 30-40 tahun lalu. Jadi ada oknum-oknum yang ingin punya angkutan sejenis itu, lalu dia kasih izin. Di kota besar mestinya tidak boleh ada angkutan-angkutan kecil kayak gitu," ujar Basuki.
Karena itu, Basuki menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berusaha menghilangkan keberadaan angkot secara perlahan. Namun, ujar dia, rencana itu baru bisa dilakukan bila jumlah bus sudah mencukupi untuk melayani warga Jakarta.
Saat ini, Pemprov DKI tengah berupaya mendatangkan banyak bus untuk angkutan umum. Pada tahun ini, 4.000 bus ditargetkan tiba, baik bus transjakarta maupun bus berukuran sedang.
Menurut Basuki, angkutan umum yang baik dapat mengangkut antara 20 hingga 30 orang. Dengan daya angkut tersebut, ujar dia, jumlah kendaraan yang ada di jalan raya bisa jauh berkurang.
"Angkutan umum itu kan fungsinya harus bisa memindahkan banyak orang ke dalam satu kendaraan, bukan memindahkan mereka ke angkutan kecil-kecil. Daya angkut angkot berapa sih? Paling banyak delapan orang," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Basuki mengaku heran dengan pemangku kebijakan pada masa lampau yang mengizinkan keberadaan angkot. Menurut dia, tak seharusnya kota sebesar Jakarta dilayani angkot sebagai angkutan umum.
"Ada kesalahan pada 30-40 tahun lalu. Jadi ada oknum-oknum yang ingin punya angkutan sejenis itu, lalu dia kasih izin. Di kota besar mestinya tidak boleh ada angkutan-angkutan kecil kayak gitu," ujar Basuki.
Karena itu, Basuki menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berusaha menghilangkan keberadaan angkot secara perlahan. Namun, ujar dia, rencana itu baru bisa dilakukan bila jumlah bus sudah mencukupi untuk melayani warga Jakarta.
Saat ini, Pemprov DKI tengah berupaya mendatangkan banyak bus untuk angkutan umum. Pada tahun ini, 4.000 bus ditargetkan tiba, baik bus transjakarta maupun bus berukuran sedang.
[Kompas]
Senin, 03 Maret 2014
Macet Lalin Lenteng Agung Menuju Pasar Minggu Makin Mengerikan!
Bagi pengendara yang melintasi jalur Lenteng Agung menuju Pasar Minggu pasti stres. Kemacetan yang terjadi di jalur ini makin menjadi-jadi saja.
Seperti yang terjadi sejak pagi tadi, Senin (3/3/2014). Mulai sekitar pukul 07.00 WIB tadi, kemacetan mulai terasa bahkan beberapa saat setelah Universitas Pancasila.
Jika berharap setelah Stasiun Lenteng Agung kemacetan akan mencair, itu salah besar. Padahal di lokasi ini, tidak ada angkot ngetem atau para pejalan kaki yang nyeberang sembarang. Bahkan ada sejumlah polisi yang sudah berjaga sejak pagi.
Kemacetan semakin menjadi-jadi hingga Stasiun Tanjung Barat. Dan lagi-lagi di tempat ini tidak ada juga angkot atau taksi ngetem, yang biasanya menjadi salah satu penyebab kemacetan. Namun kepadatan belum juga mencair.
"Macetnya parah sekali, biasanya hari Senin nggak pernah semacet ini," ketus Iwan salah satu pengendara motor yang berjuang menembus kemacetan.
Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di 'jalur neraka' Warung Buncit. Mulai dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan hingga perempatan Kuningan macetnya luar biasa. Padatnya kendaraan menjadi faktor penyebab meningkatnya kemacetan ini.
Seperti yang terjadi sejak pagi tadi, Senin (3/3/2014). Mulai sekitar pukul 07.00 WIB tadi, kemacetan mulai terasa bahkan beberapa saat setelah Universitas Pancasila.
Jika berharap setelah Stasiun Lenteng Agung kemacetan akan mencair, itu salah besar. Padahal di lokasi ini, tidak ada angkot ngetem atau para pejalan kaki yang nyeberang sembarang. Bahkan ada sejumlah polisi yang sudah berjaga sejak pagi.
Kemacetan semakin menjadi-jadi hingga Stasiun Tanjung Barat. Dan lagi-lagi di tempat ini tidak ada juga angkot atau taksi ngetem, yang biasanya menjadi salah satu penyebab kemacetan. Namun kepadatan belum juga mencair.
"Macetnya parah sekali, biasanya hari Senin nggak pernah semacet ini," ketus Iwan salah satu pengendara motor yang berjuang menembus kemacetan.
Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di 'jalur neraka' Warung Buncit. Mulai dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan hingga perempatan Kuningan macetnya luar biasa. Padatnya kendaraan menjadi faktor penyebab meningkatnya kemacetan ini.
[detikcom]
Selasa, 11 Februari 2014
Sopir Angkot Gelar Demo Tolak BKTB
Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) menuai protes dari para sopir angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) U11 jurusan Muara Karang-Pantai Indah Kapuk dan bus Kopami B 02 jurusan Senen-Muara Karang. Para sopir menganggap BKTB menurunkan penghasilan mereka.
Koordinator KWK Jakarta Utara, Farid Effendi, mengatakan rencana demo bakal digelar di dua tempat dimulai jam 09.00 nanti. Pertama, di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk. "Di sana kami akan memberhentikan setiap BKTB," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 11 Februari 2014.
Selanjutnya, massa yang lain bergerak ke arah Balai kota untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ihwal pengoperasian BKTB yang menurunkan penghasilan para sopir. "Sebagian besar akan ke Balai Kota. Ada sekitar 300 kendaraan yang akan ke sana," ucapnya.
Ia menuntut agar BKTB tidak beroperasi lagi. Sebab, semenjak BKTB beroperasi, penumpang di PIK cenderung naik bus tersebut. "Sebelum ada BKTB penghasilan kami lumayan, sekarang ini jadi turun." (Baca: 'Metromini Harus Belajar dari Kopaja')
Agus, 30 tahun, sopir KWK U11, menuturkan dirinya kelimpungan mencari penumpang semenjak BKTB beroperasi. "Ini saja sepi banget. Biasanya masih ramai," katanya. Ia juga kebingungan untuk memenuhi setoran mobilnya yang per hari Rp 130 ribu. "Gimana mau mikirin pendapatan kalau ngejar setoran saja sulit," ucapnya.
Koordinator KWK Jakarta Utara, Farid Effendi, mengatakan rencana demo bakal digelar di dua tempat dimulai jam 09.00 nanti. Pertama, di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk. "Di sana kami akan memberhentikan setiap BKTB," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 11 Februari 2014.
Selanjutnya, massa yang lain bergerak ke arah Balai kota untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ihwal pengoperasian BKTB yang menurunkan penghasilan para sopir. "Sebagian besar akan ke Balai Kota. Ada sekitar 300 kendaraan yang akan ke sana," ucapnya.
Ia menuntut agar BKTB tidak beroperasi lagi. Sebab, semenjak BKTB beroperasi, penumpang di PIK cenderung naik bus tersebut. "Sebelum ada BKTB penghasilan kami lumayan, sekarang ini jadi turun." (Baca: 'Metromini Harus Belajar dari Kopaja')
Agus, 30 tahun, sopir KWK U11, menuturkan dirinya kelimpungan mencari penumpang semenjak BKTB beroperasi. "Ini saja sepi banget. Biasanya masih ramai," katanya. Ia juga kebingungan untuk memenuhi setoran mobilnya yang per hari Rp 130 ribu. "Gimana mau mikirin pendapatan kalau ngejar setoran saja sulit," ucapnya.
[Tempo.co]
Sabtu, 01 Februari 2014
Pak Jokowi Coba Lihat Deh! Angkot di Ps Minggu Malah Ngetem Depan Pos Dishub
Pelan tapi pasti, lalu lintas di perempatan Pasar Minggu kembali menuju semerawut. Kehadiran 'Dishub' tidak lagi ditakuti para sopir angkot.
Seperti yang terlihat pada Sabtu (1/2/2014) sekitar pukul 11.00 WIB ini. Sopir-sopir angkot dengan leluasa bisa ngetem untuk menunggu para penumpang.
Seperti yang terekam dalam gambar, setidaknya ada angkot S 15 dan M 129 yang dengan santai antre menanti penumpang. Belum lagi kehadiran para timer yang seperti melegalkan perilaku para sopir.
Padahal tepat di lokasi ngetem itu, terpasang pos Dishub Jaksel. Tidak cuma itu, ada juga mobil derek milik Dishub yang seharusnya bisa digunakan untuk menindak sopir bandel.
Tapi kehadiran properti Dishub itu tidak dibarengi petugas. Dua benda itu tidak ubahnya seperti pajangan saja.
Kemacetan memang belum terjadi. Namun biasanya menjelang sore atau malah, kondisi bakal semakin ramai.
Setali tiga uang, tiga mobil milik Satpol PP yang nangkring juga tak lagi membuat jera para PKL dan ojek. Pelan-pelan, keberadaan ojek dan PKL mulai kembali menjamur di kawasan Pasar Minggu. Padahal ada juga kendaraan milik Satpol PP yang seharusnya bisa menertibkan mereka.
Seperti yang terlihat pada Sabtu (1/2/2014) sekitar pukul 11.00 WIB ini. Sopir-sopir angkot dengan leluasa bisa ngetem untuk menunggu para penumpang.
Seperti yang terekam dalam gambar, setidaknya ada angkot S 15 dan M 129 yang dengan santai antre menanti penumpang. Belum lagi kehadiran para timer yang seperti melegalkan perilaku para sopir.
Padahal tepat di lokasi ngetem itu, terpasang pos Dishub Jaksel. Tidak cuma itu, ada juga mobil derek milik Dishub yang seharusnya bisa digunakan untuk menindak sopir bandel.
Tapi kehadiran properti Dishub itu tidak dibarengi petugas. Dua benda itu tidak ubahnya seperti pajangan saja.
Kemacetan memang belum terjadi. Namun biasanya menjelang sore atau malah, kondisi bakal semakin ramai.
Setali tiga uang, tiga mobil milik Satpol PP yang nangkring juga tak lagi membuat jera para PKL dan ojek. Pelan-pelan, keberadaan ojek dan PKL mulai kembali menjamur di kawasan Pasar Minggu. Padahal ada juga kendaraan milik Satpol PP yang seharusnya bisa menertibkan mereka.
[detikcom]
Senin, 17 Juni 2013
Tarif Angkot Minta Naik 35 Persen
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang meminta tarif angkutan umum/kota naik sebanyak 30 hingga 35 persen. Hal itu akan dilakukan jika pemerintah tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bakal diputuskan pada Senin ini oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua Organda Kabupaten Tangerang, Wahyu Zatnika mengatakan pihaknya dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat yang rencananya diputuskan Senin ini. Imbas kenaikan ini, kata Wahyu juga berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum/kota yang juga melakukan penyesuaian tarif.
"Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM, kami pun akan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif angkot sebesar 30- 35 persen. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara pengeluaran dan pemasukan angkutan umum/kota," kata Wahyu kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Terkait pernyataan sikapnya menolak kenaikan harga BBM, Organda Kabupaten Tangerang mengancam akan mengerahkan sedikitnya 130 ribu anggotanya untuk menggelar aksi mogok massal atau stop kiri. "Kenaikan harga BBM akan menyulitkan masyarakat dan para awak transportasi khususnya angkutan darat dalam mejalankan usahanya. Kami menolak keras," tegas Wahyu.
Bila desakan pembatalan harga BBM tidak diindahkan, aksi stop kiri akan dilakukan hingga pemerintah mencabut kembali keputusannya.
"Saya jamin tidak akan ada aktivitas, selama keputusan yang diambil pemerintah menaikan harga BBM itu dicabut," tandasnya.
Menanggapi rencana kenaikan harga BBM, Ramzi, sopir angkot E10 jurusan Pinang-Citra Raya mengatakan pihaknya menolak kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. "Sebaiknya dibatalkan saja, keputusan itu akan menyengsarakan rakyat," katanya.
Waluyo, salahsatu warga yang biasa menggunakan angkot berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Sebab hal itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum/kota serta segala kebutuhan pokok. Tarif angkot pasti naik juga nantinya. Kemudian harga sembako. "Ini menyengsarakan rakyat," tandasnya.
Wakil Ketua Organda Kabupaten Tangerang, Wahyu Zatnika mengatakan pihaknya dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat yang rencananya diputuskan Senin ini. Imbas kenaikan ini, kata Wahyu juga berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum/kota yang juga melakukan penyesuaian tarif.
"Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM, kami pun akan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif angkot sebesar 30- 35 persen. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara pengeluaran dan pemasukan angkutan umum/kota," kata Wahyu kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Terkait pernyataan sikapnya menolak kenaikan harga BBM, Organda Kabupaten Tangerang mengancam akan mengerahkan sedikitnya 130 ribu anggotanya untuk menggelar aksi mogok massal atau stop kiri. "Kenaikan harga BBM akan menyulitkan masyarakat dan para awak transportasi khususnya angkutan darat dalam mejalankan usahanya. Kami menolak keras," tegas Wahyu.
Bila desakan pembatalan harga BBM tidak diindahkan, aksi stop kiri akan dilakukan hingga pemerintah mencabut kembali keputusannya.
"Saya jamin tidak akan ada aktivitas, selama keputusan yang diambil pemerintah menaikan harga BBM itu dicabut," tandasnya.
Menanggapi rencana kenaikan harga BBM, Ramzi, sopir angkot E10 jurusan Pinang-Citra Raya mengatakan pihaknya menolak kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. "Sebaiknya dibatalkan saja, keputusan itu akan menyengsarakan rakyat," katanya.
Waluyo, salahsatu warga yang biasa menggunakan angkot berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Sebab hal itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum/kota serta segala kebutuhan pokok. Tarif angkot pasti naik juga nantinya. Kemudian harga sembako. "Ini menyengsarakan rakyat," tandasnya.
[JPNN]
Senin, 01 April 2013
DLLAJ Akan Evaluasi APTB Bogor-Rawamangun
Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor bakal melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait soal rencana evaluasi dan pengembangan Angkutan Perbatasan Teringrasi Busway (APTB) jurusan Bubulak (Bogor)-Rawamangun. Pertemuan itu rencananya bakal dilakukan 8 April.
Kepala DLLAJ Kota Bogor, Suharto, menyatakan rencana itu merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukannya. Rencananya rapat koordinasi itu akan mengundang Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Organda cabang Bogor, dan perwakilan Perusahan Otobis (PO).
‘’Kami masih terus melakukan evaluasi terhadap program ini. Tidak hanya aspek-aspek yang sudah berjalan. Tapi juga pengembangan di masa depan,’’ kata Suharto, Senin (1/4).
Sebelumnya, beberapa ormas dan perwakilan Angkutan Perkotaan (Angkot) Kota Bogor sempat menghalangi Bus APTB untuk memasuki Terminal Bubulak. Aksi ini sebagai bentuk protes atas diterapkannya APTB dan dikhawatirkan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bakal mengurangi jumlah penumpang mereka.
Namun, Suharto menyatakan, sudah tidak ada masalah terkait penolakan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan keamanan itu adalah pengalihan trayek untuk sementara. Kini trayek Bus APTB dialihkan ke Jalan KH Abdullah Bin Nuh, di sekitar komplek Perumahan Yasmin.
Kepala DLLAJ Kota Bogor, Suharto, menyatakan rencana itu merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukannya. Rencananya rapat koordinasi itu akan mengundang Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Organda cabang Bogor, dan perwakilan Perusahan Otobis (PO).
‘’Kami masih terus melakukan evaluasi terhadap program ini. Tidak hanya aspek-aspek yang sudah berjalan. Tapi juga pengembangan di masa depan,’’ kata Suharto, Senin (1/4).
Sebelumnya, beberapa ormas dan perwakilan Angkutan Perkotaan (Angkot) Kota Bogor sempat menghalangi Bus APTB untuk memasuki Terminal Bubulak. Aksi ini sebagai bentuk protes atas diterapkannya APTB dan dikhawatirkan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bakal mengurangi jumlah penumpang mereka.
Namun, Suharto menyatakan, sudah tidak ada masalah terkait penolakan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan keamanan itu adalah pengalihan trayek untuk sementara. Kini trayek Bus APTB dialihkan ke Jalan KH Abdullah Bin Nuh, di sekitar komplek Perumahan Yasmin.
[ROL]
Langganan:
Postingan (Atom)
