Penerapan ERP Tunggu 10 Koridor Busway Beroperasi

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan kutipan kemacetan atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibukota, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan lalu lintas masih menunggu pengoperasian busway koridor VIII, IX, dan IX.

“Kita akan berlakukan ERP jika 10 koridor busway itu sudah beroperasi,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balaikota, Senin (21/4).

Selain itu, menurut Gubernur, karakteristik kawasan di wilayah Ibukota juga berbeda-beda. Sehingga, kata dia,  jika Pemprov DKI akan memberlakukan ERP di satu kawasan mesti memperhatikan dampak sosialnya. “Kalau kita bandingkan dengan Singapura, umumnya warga yang tinggal di satu kawasan itu tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan Jakarta,” ujarnya.

Fauzi mengungkapkan untuk memberlakukan ERP, harus didahului kajian yang mendalam, sehingga pada tahap aplikasinya dapat berjalan dengan baik. "Kita tidak mau terburu-buru memberlakukan ERP, itu harus melalui kajian yang mendalam," tegasnya.

Ia menuturkan kajian yang matang tersebut mutlak dibutuhkan karena dipastikan akan banyak dampak negatif apabila konsep penerapan sistem ERP tersebut belum matang. "Kita kan harus tahu apa dampak positif dan negatif penerapan ERP itu," ungkapnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, menurut Fauzi Bowo, diantaranya pemberlakukan  ERP tersebut berdasarkan jalan atau area. "Apabila berdasarkan area, kita harus hitung berapa area yang diberlakukan ERP," tutur Fauzi.

Selanjutnya yang perlu dikaji adalah waktu pemberlakuan ERP itu sendiri dan jenis kendaraan apa yang dikenakan ERP tersebut. Apakah yang dikenakan ERP tersebut hanya kendaraan roda empat saja atau motor.

Dia mengungkapkan hal yang terpenting yang perlu menjadi bahan kajian adalah penerapan tarif ERP tersebut. "Ada yang mengusulkan tarifnya disesuaikan dengan tarif tol," jelas pria kelahiran Jakarta 10 April 1948 ini.

Apabila nantinya ERP diberlakukan di beberapa ruas jalan, maka akan berdampak juga terhadap perbaikan kualitas udara di Ibukota. Karena ia meyakini pemilik kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum seperti bus Transjakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman, mengungkapkan, untuk memberlakukan ERP perlu ada kajian sematang mungkin. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga penting, sehingga ERP dapat berjalan dengan baik.

Namun Nurachman tidak dapat memastikan tenggang waktu untuk melakukan kajian tersebut. "Kalau semua kajian sudah lengkap, mungkin 2009 nanti bisa kita lakukan uji coba," jelasnya.

Yang penting, kata Nurachman, penerapan ERP tersebut akan mengurangi kemacetan, karena penyebab utama kemacetan di ibu kota adalah jumlah kendaraan  yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan.

[BeritaJakarta]