PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengh melakukan kajian untuk pengoperasian Kapal Transjakarta di Kepulauan Seribu. Dengan adanya kapal tersebut, layanan transportasi warga Kepulauan Seribu akan lebih maksimal.
" Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak"
"Kita tunggu hasil kajian konsultan kita tentang berbagai aspek sosialnya, prinsipnya kita siap jika ditugaskan oleh pemilik saham (pemprov)," ujar Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transjakarta, Kamis (2/2).
Diakuinya, hasil kajian mendalam soal pengoperasian Kapal Transjakarta untuk transportasi antar pulau di Kepulauan Seribu memang belum selesai.
"Kita minta warga untuk bersabar. Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil kajian selesai dan warga bisa menikmati transportasi publik yang murah dan layak," tandasnya.
Tampilkan postingan dengan label Kapal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kapal. Tampilkan semua postingan
Kamis, 02 Februari 2017
Sabtu, 20 Juni 2015
Basuki Ingin Angkutan Laut Dibayar Rupiah per Mil
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan sistem pembayaran rupiah per mil untuk angkutan laut di ibu kota. Tujuannya, memperbaiki moda transportasi dari dan menuju Pulau Seribu.
"Kami lagi cari cara semua kapal diatur seperti menjadi Transjakarta. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).
Saat ini, kata Basuki, pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (DIshubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka harus dibuatkan BUMD tersendiri. "Kami lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil," katanya.
Ke depan, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. "Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," katanya.
Saat ini, dari 12 kapal milik Dishubtrans DKI, hanya satu saja yang beroperasi. Basuki mendapatkan laporan bahwa 11 kapal yang tidak beroperasi sedang diperbaiki. Dia pun heran perbaikan yang dilakukan secara bersamaan sehingga penumpang terlantar.
"Semua didocking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa dockingnya bareng? Sengaja supaya saya sewa kali," tandasnya.
"Kami lagi cari cara semua kapal diatur seperti menjadi Transjakarta. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).
Saat ini, kata Basuki, pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (DIshubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka harus dibuatkan BUMD tersendiri. "Kami lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil," katanya.
Ke depan, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. "Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," katanya.
Saat ini, dari 12 kapal milik Dishubtrans DKI, hanya satu saja yang beroperasi. Basuki mendapatkan laporan bahwa 11 kapal yang tidak beroperasi sedang diperbaiki. Dia pun heran perbaikan yang dilakukan secara bersamaan sehingga penumpang terlantar.
"Semua didocking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa dockingnya bareng? Sengaja supaya saya sewa kali," tandasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)