Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi agar tiket untuk mass rapid transit (MRT) Jakarta bisa murah dan tidak memberatkan masyarakat. Apa strategi yang disiapkan?
Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya dan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) ingin PT MRT Jakarta mendapatkan pemasukan dari iklan-iklan di stasiun MRT yang dibuat di bawah tanah, maupun yang melayang. Sehingga pemasukan dari iklan-iklan bisa memberi menutup harga tiket yang murah.
Selain iklan, penyewaan properti di stasiun-stasiun MRT juga menjadi pemasukan tambahan bagi pihak MRT Jakarta, sehingga beban untuk harga tiket bisa ditekan.
Ahok mengatakan, Gubernur ingin agar ongkos transportasi yang dikeluarkan masyarakat adalah 10-15% dari besaran upah minimum provinsi (UMP).
"Bagaimana kalau nggak bisa tutup? Misal di MRT. Makanya di situ peranan dari TOD, properti-propertinya itu loh. Nah, kita sudah main bawah tanah. Pak gubernur sudah mau siapkan BUMD kita. Kita jaga mesti kuasai properti bawah tanah. Seperti di Hong Kong 80% dari total pendapatannya itu dari propertinya. Makanya akhirnya tiket MRT jadi murah. Dalam satu kesatuan kan. Jadi cara menghitungnya seperti itu," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Proyek mass rapid transit (MRT) dibuat 15,7 km dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dari Lebak Bulus hingga Bundaran Senayan, jalur MRT dibuat melayang, termasuk di Jalan Fatmawati. Sementara sisanya dari Bundaran Senayan hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibuat jalur bawah tanah.
[detikcom]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar